Nomor Register Perkara Perdata - Pidana atau sebaliknya

Perdata

Beberapa nomor register perkara perdata yang memiliki kandungan pidana dalam isi dari putusan.

Nomor	Naomor Register Perkara	PMH terkait dengan
1	562-K-PDT-2006	Tindak pidana pencemaran nama
2	351-K-PDT-2006	Tindak pidana penipuan
3	20-K-PDT-2007	Tindak Pidana pencemaran nama baik
4	21-K-PDT-2007	Pasal 359 KUHPidana, yakni karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia
5	56-PK-PDT-2007	Tindak Pidana bersama-sama melakukan penipuan
6	313-K-_PDT-_2007	Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat
7	431-PK-PDT-2007	Tindak pidana penggelapan
8	456-PK-PDT-2007	Tindak Pidana Penyerobotan tanah
9	763-K-PDT-2007	Perbuatan yang merugikan negara, baik dari sisi pidana ataupun perdata (vide Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-undang 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
10	1054K-PDT-2007	Tindak Pidana Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan
11	535-PK-PDT-1998	tindak pidana kejahatan penipuan
12	959-K-PDT-2001	Tindak Pidana memalsukan surat serta menggunakan bukti palsu
13	1049-K-PDT-2001	tindak pidana penggelapan
14	1413-K-PDT-2001	Tindak Pidana secara bersama-sama tanpa kuasa pertambangan melakukan pertambangan
15	3209-K-PDT-2001	Tindak Pidana Penipuan
16	3215-K-PDT-2001	tindak pidana pencemaran nama baik Soeharto
17	3725-K-PDT-2001	Tindak pidana kejahatan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 378 KUHP
18	4006-K-PDT-2001	Tindak pidana "percobaan menjual tanah bertentangan dengan atau melanggar hukum positif Pasal 385 KUHP jo Pasal 53 KUHP
	375-K-PDT-2002	tindak pidana kejahatan, karena kesalahannya menyebabkan kebakaran
19	329-K-PDT-2007	Tindak pidana PEMILU Pasal 137 ayat 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2003
20	330-K-PDT-2007	Tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 atau 374 KUHP

=========================================

Pidana

Beberapa nomor register perkara pidana yang memiliki kandungan perdata dalam isi dari putusan.

Nomor	Nomor Register Perkara	Pidana Berkaitan dengan Kasus Perdata mengenai
1	643-K-PID-2000	dasar putusan Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara perdata No.28/Pdt.G/1996/PN.Blt. salah satu alat bukti dalam perkara tersebut adalah letter C No.468/12, yang mana pihak Penggugat (Kasanah dkk) dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Blitar hingga saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI
2	2137-K-PID-2001	Perkara Perdata barang bukti mobil harus ditarik dan/atau disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian diserahkan kepada saksi Ir. Nasrun berdasarkan Penetapan Nomor : 271/Pdt/G/1999/PN.Jkt.t jo No. 45/CB/1999/PN.Jkt.Ut tanggal 25 November 1999 ;
3	4-PK-PID-2008	Akta Jual Beli palsu tersebut diketahui saat dipergunakan dalam gugatan perdata pada bulan Mei 2004 di Pengadilan Negeri Makassar dan penggunaannya telah merugikan saksi pelapor
4	123-K-PID-2008	Terdakwa dengan cara dikompensasi dengan hutang saksi ALEX dan saksi ABENG kepada Terdakwa adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum (vide Pasal 1381 dan Pasal 1425 KUHPerdata tentang kompensasi atau Perjumpaan Hutang
5	10-K-PID-2007	Putusan Perdata No. 07/Pdt.G/2002/PN.Gs. tanggal 20 Agustus 2002 dijadikan alat bukti; sengketa kepemilikan tanah tambak tersebut masih belum memperoleh putusan yang berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde), karena ada salah satu pihak yang mengajukan kasasi, putusan kasasi Nomor : 1539 K/Pdt/2004;

Selamat kepada Susilo Bambang Yudhoyono

Pergantian presiden bukanlah ditentukan oleh sebuah hasil Hitung Cepat (Quick Count). Pesta Demokrasi yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 merupakan suatu amanah langsung pasal 2 Undang-undang Dasar 1945 yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Suatu kejadian yang sangat menarik terlepas dari dugaan kecurang pemilihan umum, adalah atusiasme rakyat dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang berpartisipasi pada TPS-TPS dalam melakukan pencoblosan hingga melihat serta mengontrol secara langsung jalnnya penghitungan suara di masing-masing TPS. Baik secara langsung maupun tidak langsung rating televisi mengenai hasil pengitungan suara pemilu. Disinilah masyarakat mulai mempercayai hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey. Padahal sebaliknya masyarakat harus percaya pada hokum yang menegaskan pada pasal 10 huruf (k) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum, dan bukanlah wewenang survey.
Kemenangan Susilo Bambang Yidhoyono (SBY) dalam program hitung cepat Susilo Bambang Yudoyono yang juga tamatan Institut Pertanian Bogor, dan di 2004 meraih Doktor Ekonomi Pertanian diharapkan bias dalam memulihkan perekonomian. Harus diakui, dari semua tema kampanye yang pernah dilakukan oleh setiap pasangan Calon Presiden maupu Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2000 menitikberatkan pada pemulihan aspek ekonomi dibandingkan hukum, budaya, maupun aspek keilmuan.

Harapan dari seluruh rakyat Indonesia untuk Indonseia yang lebih baik tampaknya sangat ditungu-tunggu. Sekedar mengingatkan pemenang hitung cepat bahwa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pernah menjanjikan 15 program yang pernah diutarakan pada kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Senayan yakni :

1. Pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen
2. Pengurangan kemiskinan 8-10 persen melalui pembangunan pertanian, pedesaan, dan program pro-rakyat
3. Pengangguran harus berkkurang 5-6 persen melaluui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan modal usaha melalui Kredit Usaha Kecil
4. Peningkatan sektor pendidikan dengan meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta kenaikan anggaran pondok pesantren
5. Melanjutkan kebijakan berobat gratis
6. Swasembada daging sapi dan kedelai dan mempertahankan kesuksesan swasembada beras
7. Peningkatan ketahanan energi dengan penambahan listrik berskala besar dan megaproyek
8. Peningkatan pembangunan infrastruktur
9. Pembangunanan perumahan rakyat, termasuk rumah sederhana untuk TNI, Polri, dan buruh
10. Penghijauan dan penanaman kembali hutan, serta mengatasi banjir
11. Kemampuan pertahanan dan keamanan
12. Reformasi birokrasi, juga untuk dunia usaha. Termasuk pemberantasan korupsi
13. Otonomi daerah dan pemerataan pembangunan lebih ditingkatkan. Dengan desentralisasi keuangan yang lebih adil
14. Penghormatan terhadap HAM akan dikembangkan. Jangan terjadi lagi pelanggaran HAM berat
15. Peran internasional Indonesia makin ditegakkan. Sehingga bisa diperkuat lagi

Sebuah program hendak dapat direalisasikan dalam bentuk yang kongrit. Jika dihubungkan dalam bentuk analisis mengenai lembaga kepresidenan maka tugas presiden, maka nantinya calon presiden terpilih memang tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi janji-janji politik. Janji politik dalam sebuah kampanye bukanlah suatu keputusan badan tata usaha Negara yang dapat diperkarakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun janji politik tersebut hanya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan konstituen masing-masing pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden. Untuk itu rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Republik Indonesia ini hendaknya dapat mengontrol janji-janji politik SBY seandainya dari 15 program tersebut lupa untuk dilaksanakan. Namun tidak lupa saya mengucapkan selamat kepada bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memenangkan hitung cepat pemilu 2009, semoga bapak tidak melupakan janji-janji pada waktu kampanye dahulu.