tag:blogger.com,1999:blog-34073653814731071442024-03-13T22:33:45.269-07:00Raja Saor BlogIgnorantia iuris nocet (Ketidaktahuan akan hukum, mencelakakan)Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.comBlogger263125tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-15512345808867007052017-07-06T06:03:00.002-07:002017-07-06T06:03:50.516-07:00Perkenalkan, George Hasian Affidavit Raja Saor<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe width="320" height="266" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/dB1bNGTNaUA/0.jpg" src="https://www.youtube.com/embed/dB1bNGTNaUA?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Mudah-mudahan bisa ngikutin bapaknya.. Hahahaha.. Btw, terima kasih inang, terima kasih amang..</div>
<div class="fullpost">
</div>
Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-71291790139038465982015-05-27T20:01:00.003-07:002015-05-27T20:01:56.688-07:00Peluncuran Website Riki & Fernandes yaitu www.rikifernandes.comSehubungan dengan berkembangnya kepercayaan masyarakat akan Fernandes Raja Saor Riki Susanto serta affiliasinya; maka dengan ini saya umumkan peluncuran website :<div class="fullpost">
</div>
<div>
<br /></div>
<div>
www.rikifernandes.com</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Semoga dapat membawa berkat yang baik untuk keluarga ini. Adapun saya sangat berkenan apabila ada yang berbaik hati menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan konten ataupun alamat website www.rikifernandes.com . terima kasih sebelumnya.</div>
Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-45955283320761317612012-05-25T02:24:00.000-07:002012-05-25T02:26:48.477-07:00Hak Anak atas Pendidikan<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b>BAB
I<o:p></o:p></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b>PENDAHULUAN<o:p></o:p></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<ol start="1" style="margin-top: 0in;" type="A">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list .5in; text-align: justify;"><b>Latar Belakang<o:p></o:p></b></li>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Pendidikan merupakan aset bangsa. Anak juga merupakan aset
bangsa, namun dalam pengertian yang lain. Pendidikan yang berkualitas akan
membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik
kualitas anak, akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Hal inilah yang
menjadikan pendidikan dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu
sama lain. Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh
karena itu, pendidikan anak merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan karena
didalamnya terdapat nasib masa depan bangsa dan negara.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Namun, pada realitasnya, pendidikan anak sampai saat ini, di
negara Indonesia ini, belum merupakan sebuah prioritas bersama antara
pemerintah, orang tua maupun si anak itu sendiri. Banyak faktor yang
mempengaruhi, salah satunya adalah biaya pendidikan yang semakin tinggi. Sekarang
ini, pendidikan yang berkualitas sangat erat dengan biaya yang tinggi, tidak
ada yang salah dengan pernyataan tersebut karena memang seperti itu keterkaitan
antara kualitas dengan biaya. Namun, akan menjadi salah jika pendidikan yang
berkualitas hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas atas saja yang mampu
membayarnya. Jika seperti ini terus, di masa depan, jurang pemisah antara
miskin dan kaya akan semakin jauh, karena masyarakat miskin tidak memiliki
akses terhadap pendidikan yang berkualitas. <span lang="FI">Ingat bahwa pendidikan merupakan salah satu solusi untuk menaikkan kelas
sosial. Bukti lain bahwa pendidikan belum menjadi prioritas bersama adalah pada
setiap bergantinya rezim pemerintahan, utamanya dengan bergantinya menteri
pendidikan, selalui diikuti dengan bergantinya kurikulum pendidikan. Dari sini
tampak bahwa pemerintah masih belum menemukan bentuk pengelolaan pendidikan
yang tepat bagi anak-anak kategori usia pendidikan dasar dan masih mencari-cari
bentuk yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni. Oleh karena itu, negara
(pemerintah) memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah kondisi diatas,
untuk menjadikan pendidikan berkualitas milik siapa saja, bukan hanya si kaya.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="FI">Di berbagai
negara, tidak hanya di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan merupakan beban
tanggung jawab negara. Negara merupakan penyelenggara pendidikan yang resmi. Negara
kemudian menyerahkan beban tanggung jawab tersebut kepada pemerintah sesuai
dengan konstitusi. Namun, hal ini bukan berarti beban tanggung jawab pendidikan
semata-mata hanya ada di tangan negara. Walaupun pendidikan merupakan tanggung
jawab negara, namun tidak tertutup kemungkinan adanya sektor privat yang turut
serta melakukan penyelenggaraan pendidikan.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="FI">Negara Indonesia
telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk mendukung hak anak atas
pendidikan. Mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD
NRI 1945) pasal 28C, pasal 28E, pasal 31, dan pasal 34. Lalu, ada Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. </span><span lang="SV">Bahkan dibentuk komisi khusus untuk
pemenuhan dan perlindungan hak anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI) berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003. Dan masih
banyak lagi instrumen hukum mengenai hal tersebut.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<ol start="2" style="margin-top: 0in;" type="A">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list .5in; text-align: justify;"><b>Pokok Permasalahan<o:p></o:p></b></li>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify;">
Adapun
pokok permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini, yaitu:<o:p></o:p></div>
<ol start="2" style="margin-top: 0in;" type="A">
<ol start="1" style="margin-top: 0in;" type="1">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 1.0in; text-align: justify;"><span lang="SV">Bagaimanakah
pengaturan mengenai hak anak atas pendidikan pada peraturan perundang-undangan?<o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 1.0in; text-align: justify;"><span lang="SV">Bagaimanakah
tanggung jawab negara terhadap pendidikan Warga Negara Indonesia khususnya
anak-anak setelah Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun?<o:p></o:p></span></li>
</ol>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<ol start="3" style="margin-top: 0in;" type="A">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list .5in; text-align: justify;"><b>Metode Penelitian<o:p></o:p></b></li>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Berdasarkan bentuk penelitian, penelitian ini termasuk
kedalam bentuk penelitian Normatif, karena penelitian berdasarkan pada asas
hukum, meneliti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan
hukum, dan obyek hukum dengan mensinkronkan dengan peraturan perundangan yang
ada, membandingkan hukum dan memeliti juga sejarah filosofi dari hukum
tersebut.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FI"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FI" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[1]</span></span></span></span></a><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
Jenis data pada penelitian ini adalah Data Sekunder karena
data diperoleh dari penelusuran kepustakaan atau dokumentasi dan juga peraturan
perundangan, bukan langsung dari masyarakat (responden) seperti melalui
wawancara.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FI"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FI" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[2]</span></span></span></span></a>
Namun, berdasarkan pada teori Manheim, data pada penelitian ini termasuk
kedalam jenis <i>Second Level Data</i> karena data berasal dari pengamatan
terhadap peraturan perundangan yang berlaku secara nasional dan tertulis.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FI"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FI" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[3]</span></span></span></span></a><span lang="FI"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Bahan Hukum Primer
adalah peraturan perundang-undangan, yang pada penelitian ini berupa
Undang-Undang.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[4]</span></span></span></a>
Sedangkan, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan
daripada Bahan Hukum Primer yaitu buku, artikel, jurnal, makalah, laporan
penelitian, dsb yang pada penelitian ini berupa buku-buku pada tinjauan
pustaka.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[5]</span></span></span></a>
Sedangkan, Bahan Hukum Teriser yaitu yang isinya memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer ataupun Sekunder seperti ensiklopedia,
kamus, dsb yang pada penelitian berupa kamus dan juga buku-buku pada tinjauan
pustaka.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[6]</span></span></span></a>
Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan, yang pada penelitian
ini berupa Undang-Undang.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[7]</span></span></span></a>
Sedangkan, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan
daripada Bahan Hukum Primer yaitu buku, artikel, jurnal, makalah, laporan
penelitian, dsb yang pada penelitian ini berupa buku-buku pada tinjauan
pustaka.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[8]</span></span></span></a>
Sedangkan, Bahan Hukum Teriser yaitu yang isinya memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer ataupun Sekunder seperti ensiklopedia,
kamus, dsb yang pada penelitian berupa kamus dan juga buku-buku pada tinjauan
pustaka.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[9]</span></span></span></a><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Metode Analisis
Data dilakukan secara Kualitatif karena hal yang utama dalam penelitian bukan
berupa data angka, melainkan pada normatif yuridis. Alat pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen dengan menggunakan
peraturan perundangan dan juga buku-buku pada tinjauan pustaka. Bentuk Hasil
Penelitian akan berupa Laporan Penelitian yang berbentuk Makalah yang
didalamnya bersifat Deskripsi, berbentuk Diagnostik, bertujuan untuk
mennyelesaikan masalah, yang diterapkan secara murni, dari sudut ilmu <i>Mono
Disipliner</i>.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b><span lang="SV">BAB II<o:p></o:p></span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b><span lang="SV">TEORI DAN DASAR HUKUM<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<ol start="1" style="margin-top: 0in;" type="A">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l3 level1 lfo2; tab-stops: list .5in; text-align: justify;"><b><span lang="SV">Teori<o:p></o:p></span></b></li>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Ada empat butir
pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh anak, yakni:<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[10]</span></span></span></a><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l3 level2 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
1.<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span>Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights);<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l3 level2 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
2.<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span>Hak terhadap perlindungan (protection rights);<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l3 level2 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
3.<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span>Hak untuk tumbuh-kembang (development rights);<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l3 level2 lfo2; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
4.<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span>Hak untuk berpartisipasi (participation rights).<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Lalu ada juga
empat prinsip dasar pada konvensi hak anak, yaitu:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l5 level1 lfo6; tab-stops: list .75in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV">1.<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><span lang="SV">Non-diskriminasi;<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l5 level1 lfo6; tab-stops: list .75in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV">2.<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><span lang="SV">Kepentingan yang terbaik untuk anak;<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l5 level1 lfo6; tab-stops: list .75in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV">3.<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><span lang="SV">Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan;<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l5 level1 lfo6; tab-stops: list .75in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV">4.<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><span lang="SV">Penghargaan terhadap pendapat anak.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Beberapa jenjang
pendidikan yang ada di berbagai sekolah di Indonesia yaitu:<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[11]</span></span></span></a><o:p></o:p></span></div>
<ol start="1" style="margin-top: 0in;" type="A">
<ol start="1" style="margin-top: 0in;" type="1">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l1 level2 lfo4; tab-stops: list 1.0in; text-align: justify;"><span lang="IT">Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) - Usia: 0 - 6 tahun<o:p></o:p></span></li>
</ol>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.0in; text-align: justify;">
<span lang="IT">Pendidikan Anak Usia Dini atau
PAUD adalah jenjang pendidikan paling awal. Jenjang pendidikan ini memang tidak
wajib diikuti seorang anak, mengingat orang-tua juga memiliki kemampuan penuh
untuk melakukannya. Pada jenjang ini, anak akan dibina agar siap memasuki
pendidikan umum. Karena itu, pada jenjang ini lebih ditekankan untuk merangsang
pikiran anak dan perkembangan jasmani seorang anak.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.25in; mso-list: l6 level1 lfo5; tab-stops: list 1.25in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="IT" style="font-family: Symbol;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><span lang="IT">Contoh:
Kelompok bermain (<i>play group</i>) dan Taman Kanak-kanak (TK)<o:p></o:p></span></div>
<ol start="1" style="margin-top: 0in;" type="A">
<ol start="2" style="margin-top: 0in;" type="1">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l1 level2 lfo4; tab-stops: list 1.0in; text-align: justify;"><span lang="IT">Pendidikan
Dasar - Usia: mulai usia 7 tahun<o:p></o:p></span></li>
</ol>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.0in; text-align: justify;">
<span lang="IT">Pendidikan dasar adalah
pendidikan yang wajib diikuti seorang anak selama dua belas tahun. Pendidikan
ini merupakan awal dari pendidikan seorang anak karena melatih seorang anak
untuk membaca dengan baik, mengasah kemampuan berhitung serta berpikir.
Pendidikan dasar mempersiapkan seorang anak untuk memasuki jenjang pendidikan
menengah. Pendidikan dasar umumnya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 6 tahun
pertama di kelas 1 sampai 6. Kemudian dilanjutkan tahap berikutnya pada kelas 7
sampai 9 selama 3 tahun.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.25in; mso-list: l1 level3 lfo4; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="IT" style="font-family: Symbol;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><span lang="IT">Contoh
pendidikan dasar tahap pertama : Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI)<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.25in; mso-list: l1 level3 lfo4; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="IT" style="font-family: Symbol;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><span lang="IT">Contoh
pendidikan dasar tahap kedua : Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah
Tsanawiyah (MT)<o:p></o:p></span></div>
<ol start="1" style="margin-top: 0in;" type="A">
<ol start="3" style="margin-top: 0in;" type="1">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l1 level2 lfo4; tab-stops: list 1.0in; text-align: justify;"><span lang="IT">Pendidikan
Menengah<o:p></o:p></span></li>
</ol>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.0in; text-align: justify;">
<span lang="SV">Pendidikan menengah merupakan lanjutan
pendidikan dasar. </span><span lang="FI">Pendidikan
menengah diselenggarakan selama 3 tahun. Beberapa jenis pendidikan menengah
juga telah mempersiapkan seseorang memiliki keterampilan tertentu untuk
dipersiapkan langsung ke lapangan kerja.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.25in; mso-list: l1 level3 lfo4; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="FI" style="font-family: Symbol;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><span lang="FI">Contoh:
Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA)<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.25in; mso-list: l1 level3 lfo4; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="FI" style="font-family: Symbol;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><span lang="FI">Contoh
sekolah kejuruan: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan<o:p></o:p></span></div>
<ol start="1" style="margin-top: 0in;" type="A">
<ol start="4" style="margin-top: 0in;" type="1">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l1 level2 lfo4; tab-stops: list 1.0in; text-align: justify;"><span lang="IT">Pendidikan
Tinggi<o:p></o:p></span></li>
</ol>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.0in; text-align: justify;">
<span lang="SV">Pendidikan tinggi merupakan
lanjutan dari pendidikan menengah. </span><span lang="IT">Pendidikan tinggi diselenggarakan bukan lagi di sekolah melainkan di
perguruan tinggi.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 1.25in; mso-list: l1 level3 lfo4; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV" style="font-family: Symbol;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><span lang="SV">Contoh:
Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<ol start="2" style="margin-top: 0in;" type="A">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l3 level1 lfo2; tab-stops: list .5in; text-align: justify;"><b><span lang="SV">Dasar
Hukum<o:p></o:p></span></b></li>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify;">
<span lang="SV">Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan
pendidikan anak adalah sebagai berikut;<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l4 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV" style="font-family: Symbol;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><span lang="SV">Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) pasal 28C, pasal 28E, pasal
31, dan pasal 34.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l4 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV" style="font-family: Symbol;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><span lang="SV">Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l4 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV" style="font-family: Symbol;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><span lang="SV">Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l4 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV" style="font-family: Symbol;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><span lang="SV">Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak<o:p></o:p></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b><span lang="SV">BAB III<o:p></o:p></span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b><span lang="SV">ISI<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Saat ini,
pendidikan di sekolah telah dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan
golongan. Berbagai sekolah didirikan untuk menjadi tempat atau sarana
pendidikan bagi anak. Berbagai kurikulum juga dikembangkan untuk sekolah agar
dapat membantu anak memiliki cara belajar yang baik dan bermutu. Bagi sebagian
besar masyarakat, mereka bisa mendapatkan pendidikan umum di sekolah dengan
mudah. Namun, ada sebagian masyarkaat kita yang juga belum bisa mendapatkan
pendidikan dengan baik dan mudah. Masalah pendidikan anak tidak semata-mata
bisa dipandang dari segi yuridis saja. Perlu juga pendekatan yang lebih luas
yaitu dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[12]</span></span></span></a><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Pada peraturan
perundang-undangan di Indonesia, pendidikan belum menjadi prioritas bersama. Pendidikan
pada peraturan perundang-undangan, terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) pasal 28C, pasal 28E, pasal 31, dan
pasal 34. Lalu, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dari
seluruh peraturan perundangan diatas, pendidikan dijelaskan merupakan hak dari
setiap Warga Negara Indonesia; termasuk anak terlantar, anak jalanan, anak
kurang mampu, dsb. Namun, pada kenyataannya, kelompok tersebut belum mendapat
akses pendidikan yang merata dan adil. Alasannya karena keterbatasan biaya dari
pemerintah.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Jelas ini
bertentangan dengan apa yang telah di amanahkan UUD 1945 mengenai hak setiap
rakyat dalam mendapatkan pendidikan. Ditambah lagi, pendidikan sudah menjadi
komodifikasi yang berorientasi keuntungan materi. Dampak dari komodifikasi
pendidikan ini adalah semakin menjamurnya anak-anak putus sekolah, bahkan
anak-anak yang tidak bisa sekolah karena terbentur masalah biaya.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Padahal kita
ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara berkewajiban
mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanah konstitusi itu juga menyatakan setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yakni
mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun nyatanya dalam kehidupan
sehari-hari masalah pendidikan tetap menyisakan isu pelik. Angka anak putus
sekolah masih tinggi dan menjadi momok menakutkan yang membayang-bayangi dunia
pendidikan nasional. Di sinilah fungsi pemerintah sebagai pelaksana konstitusi
dipertanyakan kinerjanya. Idealnya fungsi pemerintah sebagai pengayom
masyarakat yang mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Padahal jika kita merujuk pendapatnya Plato, idealnya suatu negara adalah yang
dapat memberikan keadilan bagi rakyatnya, termasuk pendidikan. Namun apa daya,
tembok-tembok akses dunia pendidikan semakin tinggi. Dengan kata lain, hubungan
masalah sosial dalam kasus ini disebabkan karena ketidakberfungsian lembaga
pemerintah sebagai pelaksana konstitusi yang telah di amanahkan kepada lembaga
pemerintah ini.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Berdasarkan
konvensi hak anak, terdapat empat prinsip dasar hak anak yaitu:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l7 level1 lfo8; tab-stops: list .75in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV">1.<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><span lang="SV">Non-diskriminasi;<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l7 level1 lfo8; tab-stops: list .75in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV">2.<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><span lang="SV">Kepentingan yang terbaik untuk anak;<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l7 level1 lfo8; tab-stops: list .75in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV">3.<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><span lang="SV">Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan;<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l7 level1 lfo8; tab-stops: list .75in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV">4.<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><span lang="SV">Penghargaan terhadap pendapat anak.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Untuk memenuhi
amanah dari konstitusi, pemerintah menyelenggarakan program Wajib Belajar.
Dahulu program ini hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Wajib
Belajar 9 Tahun. Namun, pada perkembangannya program ini telah berkembang
menjadi Wajib Belajar 12 Tahun. Program ini belum akan diterapkan secara
nasional karena beban anggaran pendidikan yang belum cukup. Pemerintah memilih
untuk lebih bekonsentrasi meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah.</span><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="PT-BR"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="PT-BR" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[13]</span></span></span></span></a><span lang="PT-BR"> </span><span lang="SV">Lalu, bagaimana dengan nasib anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke
jenjang pendidikan Perguruan Tinggi? Belum ada kepastian hukum mengenai hal
ini. Wajib Belajar 12 Tahun saja belum diterapkan secara nasional, apalagi ke
Perguruan Tinggi. Pasca pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan cukup
memberikan angin segar untuk dunia pendidikan Indonesia. Pasalnya, pembatalan
tersebut menjadi secercah harapan bagi masyarakat untuk dapat mengakses
pendidikan dengan biaya yang terjangkau.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Sebenarnya,
anggaran pendidikan sudah secara khusus tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945
sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Namun, wacana penganggaran ini harus bahwa hal itu bukanlah masalah
substansial jika dibandingkan dengan kerja-kerja konkret memantapkan basis
pembangunan nasional secara menyeluruh di bidang pendidikan.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fernandes%20Raja%20Saor/Desktop/File%20Tugas/HPA/TA-HPA.rtf#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">[14]</span></span></span></a><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b><span lang="SV">BAB IV<o:p></o:p></span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b><span lang="SV">KASUS<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Pada kasus,
Muhamad Muar (19) merupakan siswa miskin yang bersekolah di Yayasan Bina Insan
Mandiri Kota Depok. Ia terancam dicoret dari daftar mahasiswa yang lolos Ujian
Masuk Bersama (UMB) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Biaya untuk setiap
calon mahasiswa baru adalah tujuh juta rupiah, uang yang sebenarnya cukup murah
untuk sebuah pendidikan di Perguruan Tinggi di Jakarta. Namun, tidak untuk
Muar. Ia tidak punya cukup uang untuk membayar uang masuk tersebut.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Sungguh sangat
ironis karena setelah program Wajib Belajar dua belas tahun yang biayanya
dijamin oleh pemerintah alias gratis, lalu tidak ada jaminan lagi kepada
seorang anak atau seorang warga negara untuk melanjutkan pendidikan.
Seolah-olah mereka dipaksa untuk bekerja, padahal lapangan pekerjaan tidak
banyak, dan dengan bekal pendidikan yang hanya sampai Sekolah Menengah Umum (SMU)
atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sulit sekali bagi Muar dan kawan-kawannya
yang senasib untuk memperoleh bantuan pinjaman modal dari bank maupun lembaga
lainnya. Harapan terakhir adalah beasiswa, namun nampaknya akan sulit bagi
seorang mantan penjual kantong plastik yang lulus dari sekolah Yayasan Bina
Insan Mandiri dengan predikat prestasi ’hanya’ memuaskan untuk mendapat
beasiswa dari sebuah Yayasan maupun Lembaga pendidikan lainnya. Hanya tinggal
menunggu belas kasihan atau keajaiban.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 sebagai dasar
hukum bagi program Wajib Belajar dua belas tahun, tidak mengatur mekanisme
penyelenggaraan pendidikan gratis setelah dua belas tahun atau setelah Sekolah
Menengah Umum (SMU) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), walaupun pada pasal
31 UUD NRI 1945 dikatakan bahwa ”Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan” dan pada pasal 34 UUD NRI 1945 dikatakan juga bahwa ”Fakir miskin
dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Berkaitan dengan
kasus, pemerintah sebagai pelaksana konstitusi dan peraturan perundang-undangan
perlu bekerja keras dan berusaha untuk menjamin masa depan pendidikan anak di
Indonesia ini.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b><span lang="SV">BAB V<o:p></o:p></span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b><span lang="SV">PENUTUP<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<ol start="1" style="margin-top: 0in;" type="A">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l8 level1 lfo3; tab-stops: list .5in; text-align: justify;"><b><span lang="SV">Kesimpulan<o:p></o:p></span></b></li>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Masalah pendidikan
anak tidak semata-mata bisa dipandang dari segi yuridis saja. Perlu juga
pendekatan yang lebih luas yaitu dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Seharusnya
pendidikan adalah hak setiap rakyat Indonesia. Berdasarkan berbagai peraturan
perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk konstitusi, pendidikan
dijelaskan merupakan hak dari setiap Warga Negara Indonesia; termasuk anak
terlantar, anak jalanan, anak kurang mampu, dsb. Namun, pada kenyataannya,
kelompok tersebut belum mendapat akses pendidikan yang merata dan adil. Justru
kenyataannya tidak semua dari mereka dapat mengakses hak mereka. Alasannya
karena keterbatasan biaya dari pemerintah. Hal ini tentu kontradiktif dengan
amanah yang tercantum dalam UUD 1945 mengenai hak setiap rakyat dalam
mendapatkan pendidikan. Kasus putus sekolah memang menjadi masalah yang serius,
padahal kita ketahui pendidikan sebagaimana Herbison dan Myers ungkapkan, jika
suatu negara tidak dapat mengembangkan sumber daya manusianya melalui
pendidikan, maka negara tersebut tidak dapat mengembangkan apa pun, baik sistem
politik serta kesatuan bangsa dan kemakmuran rakyatnya. Artinya, kegagalan
suatu bangsa dan hancurnya peradaban adalah kegagalan dunia pendidikannya.
Nasib bangsa kita di masa depan, akan terlihat dari bagaimana mengembangkan
pendidikan bagi generasi dan anak-anak bangsa itu sendiri.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: .25in;">
<span lang="SV">Program Wajib
Belajar 12 Tahun belum akan diterapkan secara nasional karena beban anggaran
pendidikan yang belum cukup. Pemerintah memilih untuk lebih bekonsentrasi
meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. setelah program Wajib
Belajar dua belas tahun yang biayanya dijamin oleh pemerintah alias gratis,
lalu tidak ada jaminan lagi kepada seorang anak atau seorang warga negara untuk
melanjutkan pendidikan. Seolah-olah mereka dipaksa untuk bekerja, padahal
lapangan pekerjaan tidak banyak. Belum ada kepastian hukum mengenai hal ini.
Wajib Belajar 12 Tahun saja belum diterapkan secara nasional, apalagi ke
Perguruan Tinggi.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<ol start="2" style="margin-top: 0in;" type="A">
<li class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-list: l8 level1 lfo3; tab-stops: list .5in; text-align: justify;"><b><span lang="SV">Saran<o:p></o:p></span></b></li>
</ol>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify;">
<span lang="SV">Adapun saran yang diajukan adalah sebagai
berikut:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l0 level1 lfo9; tab-stops: list .75in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV" style="font-family: Symbol;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><span lang="SV">Mewajibkan
kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk meringankan biaya bahkan membebaskan biaya
kepada calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .75in; mso-list: l0 level1 lfo9; tab-stops: list .75in; text-align: justify; text-indent: -.25in;">
<span lang="SV" style="font-family: Symbol;">·<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span><span lang="SV">Memberikan
sanksi tegas kepada Perguruan Tinggi yang tidak memberikan akses kepada para
calon mahasiswanya yang tidak mampu.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b><span lang="SV">DAFTAR PUSTAKA<o:p></o:p></span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b><u><span lang="SV">BUKU<o:p></o:p></span></u></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: -.5in;">
<span lang="FI">Mamudji, Sri, <i>et.
al.</i> <i>Metode Penelitian dan Penulisan Hukum</i>. Jakarta: Badan Penerbit
Hakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: -.5in;">
<span lang="FI">Muhtaj, Majda El. <i>Dimensi-Dimensi
HAM: Mengurai Hak Ekonmi, Sosial dan Budaya</i>. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
2008.</span><span lang="SV"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: -.5in;">
<span lang="SV">Nusantara, Abdul
Hakim. “Prospek Perlindungan Anak”, dalam Mulyana W. Kusumah (Peny.), <i>Hukum
dan Hak-hak Anak. </i></span><span lang="FI">Jakarta:
YLBHI bekerja sama dengan CV Rajawali, 1986.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: -.5in;">
<span lang="FI">Soekanto,
Soerjono. <i>Pengantar Penelitian Hukum</i>. Cet. 3. Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: justify; text-indent: -.5in;">
<span lang="FI">________________
dan Sri Mamudji. </span><i>Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat</i>.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b><u>PERUNDANG-UNDANGAN<o:p></o:p></u></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Indonesia, <i>Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945</i>.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
________, <i>Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional</i>, UU No.
20 Tahun 2003<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span lang="SV">________, <i>Undang-Undang Perlindungan Anak</i>,
UU No. 23 Tahun 2002,<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span lang="SV">________, <i>Undang-Undang Kesejahteraan Anak</i>,
UU No. 4 Tahun 1979, <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<b><u>INTERNET<o:p></o:p></u></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<a href="http://edukasi.kompas.com/read/2009/10/29/1920052/wajib.belajar.12.tahun.dirasa.masih.berat"><span lang="SV" style="color: black;">http://edukasi.kompas.com/read/2009/10/29/1920052/wajib.belajar.12.tahun.dirasa.masih.berat</span></a><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<a href="http://kumpulan.info/keluarga/anak/40-anak/192-pendidikan-yang-baik-untuk-anak.html"><span style="color: black;">http://kumpulan.info/keluarga/anak/40-anak/192-pendidikan-yang-baik-untuk-anak.html</span></a><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<b><span style="font-size: 24pt; line-height: 150%;">LAMPIRAN<o:p></o:p></span></b></div>
<div>
<br />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[1]</span></span></span> Sri
Mamudji, <i>et. al.</i>, <i>Metode Penelitian dan Penulisan Hukum</i>,
(Jakarta: Badan Penerbit Hakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.
9-11.<o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn2">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[2]</span></span></span><span lang="SV"> Sri Mamudji, <i>loc. cit.</i>, hal. 29.</span><o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn3">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText">
<span lang="SV"> </span><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[3]</span></span></span> <i>Ibid</i>.<o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn4">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[4]</span></span></span> <i>Ibid.</i>,
hal. 52.<o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn5">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[5]</span></span></span> <i>Ibid</i>.<o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn6">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[6]</span></span></span>
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, <i>Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan
Singkat</i>, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 33.<o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn7">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[7]</span></span></span> <i>Ibid.</i>,
hal. 52.<o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn8">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[8]</span></span></span> <i>Ibid</i>.<o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn9">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[9]</span></span></span>
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, <i>Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan
Singkat</i>, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 33.<o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn10">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-indent: .5in;">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[10]</span></span></span> Majda
El Muhtaj, <i>Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonmi, Sosial dan Budaya</i>,
Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 226.<o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn11">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-indent: .5in;">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[11]</span></span></span> <a href="http://kumpulan.info/keluarga/anak/40-anak/192-pendidikan-yang-baik-untuk-anak.html"><span style="color: black;">http://kumpulan.info/keluarga/anak/40-anak/192-pendidikan-yang-baik-untuk-anak.html</span></a>
<o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn12">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: .5in;">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[12]</span></span></span> Abdul
Hakim Nusantara, “Prospek Perlindungan Anak”, dalam Mulyana W. Kusumah (Peny.),
<i>Hukum dan Hak-hak Anak, </i>(Jakarta: YLBHI bekerja sama dengan CV Rajawali,
1986), hal. 22.<o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn13">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-indent: .5in;">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[13]</span></span></span> <a href="http://edukasi.kompas.com/read/2009/10/29/1920052/wajib.belajar.12.tahun.dirasa.masih.berat"><span style="color: black;">http://edukasi.kompas.com/read/2009/10/29/1920052/wajib.belajar.12.tahun.dirasa.masih.berat</span></a>
<o:p></o:p></div>
</div>
<div id="ftn14">
<div class="MsoFootnoteText">
<br /></div>
<div class="MsoFootnoteText" style="text-indent: .5in;">
<span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;">[14]</span></span></span><span lang="ES"> Majda El Muhtaj, <i>loc. cit.</i></span><o:p></o:p></div>
</div>
</div>
<div class="fullpost">
</div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-76802523623739327272012-05-21T17:03:00.000-07:002012-05-21T17:03:05.189-07:00Subsidi yang Dilarang dan Diperbolehkan sebuah Negara sesuai ketentuan WTO<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:RelyOnVML/>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:EnableOpenTypeKerning/>
<w:DontFlipMirrorIndents/>
<w:OverrideTableStyleHps/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9zA_VdiLUr-0eV-pIBcQqBKY_H8zStjigBdx2r_CxQtbDrStoiLGnoSqO1qzgxvt-KZwWH0REVOV5UyrxfgBy1KOzQQHi9uYfgWxOrtjqz3OsZDFDXuT9MHIExCx5xPq1M2QPLOTdiOI_/s1600/pelangi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9zA_VdiLUr-0eV-pIBcQqBKY_H8zStjigBdx2r_CxQtbDrStoiLGnoSqO1qzgxvt-KZwWH0REVOV5UyrxfgBy1KOzQQHi9uYfgWxOrtjqz3OsZDFDXuT9MHIExCx5xPq1M2QPLOTdiOI_/s1600/pelangi.jpg" /></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pasal
1 ayat 1 Agreements on Subsidies and Countervailing Measure memberikan definisi
subsidi sebagai berikut</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">‘<i>subsidi
adalah kontribusi finansial yang diberikan oleh pemerintah atau badan
pemerintah atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah yang melibatkan
penyerahan dana secara langsung (misalnya hibah, pinjaman, dan penyertaan)
kemungkinan pemindahan dan atau kewajiban secara langsung (misalkan jaminan
utang) atau pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah dibayarkan menjadi
hapus atau tidak ditagih (misalkan insentif fiskal seperti keringanan pajak)
atau penyediaan barang oleh pemerintah selain infrastruktur umum atau pembelian
barang atau pembayaran oleh pemerintah pada mekanisme pendanaan, di samping
semua bentuk income dan free support juga merupakan subsidi nila tindakan itu
menguntungkan.</i>’</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Subsidi
yang diperbolehkan (Non Actionable Subsidies)</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Subsidi
yang termasuk di sini adalah subsidi non spesifik, subsidi yang khusus
diberikan untuk riset dan kegiatan pengembangan, subsidi untuk daerah miskin
yang terbelakang dan bantuan yang ditujukan untuk proses adaptasi terhadap
peraturan mengenai lingkungan atau hukum baru. Subsidi jenis ini tidak dapat
diajukan ke DSB WTO dan tidak dapat dikenakan imbalan.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Subsidi
yang dilarang ( Prohibited Subsidies)</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Yaitu
subsidi-subsidi baik dalam peraturan perundang-undangan atau dalam kenyataan
yang dikaitkan dengan kinerja ekspor, atau subsidi yang dikaitkan sebagai
persyaratan tunggal atau sebab beberapa persyaratan lain, dengan maksud
mendahulukan barang-barang dalam negeri di atas barang-barang impor.
Singkatnya, anggota-anggota WTO dilarang untuk memberikan subsidi ataupun
memberlakukan subsidi ekspor maupun subsidi impor terhadap barang subtitusi.
Hal ini dilarang karena akan mengakibatkan distorsi perdangangan internasional
dan mengganggu perdangan lain. Tindakan pemberian subsidi ini dapat dibawa ke
Dispute Settlement Body WTO.</span></div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-31795897844447799482011-11-13T20:16:00.001-08:002011-11-13T20:18:53.953-08:00Apakah bank dapat memberikan fasilitas kredit tanpa jaminan?<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Agunan sebagai bentuk jaminan hanya untuk
mengurangi resiko dan bukanlah kewajiban yang patut dilakukan oleh bank sebagai
syarat penyaluran kredit kepada masyarakat. Agunan sebagai salah satu unsur
pelengkap dalam pemberian kredit, artinya apabila bank dalam pertimbangan
analisa kreditnya telah berkeyakinan terhadap debitur melalui unsur-unsur
lainnya (<i>Character</i> atau watak, <i>Capacity</i> atau kemapuan, <i>Capital</i> atau modal, <i>Condition of economic</i> atau kondisi ekonomi), maka kredit dapat
diberikan tanpa adanya agunan. Hal ini sebenarnya tersirat diatur dalam Pasal 8
(Pejelasan) Undang-Undang Perbankan yaitu : </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;">
<span lang="SV">”<i>Kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung
risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas
perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk
mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan
Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan
merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh
keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian
yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari
Nasabah Debitur. Mengingat <b>bahwa agunan
sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur
lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur
mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak
tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan</b>. Tanah yang
kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti
kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan
sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak
berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan
tambahan. ...</i>”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span lang="SV">Sehingga dengan demikian, Agunan bukanlah hal yang wajib, dan pada akhirnya
diperbolehkanlah Bank memberikan kredit tanpa agunan atau jaminan kebendaan.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="fullpost">
</div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-91078208311393053022011-11-13T20:06:00.001-08:002011-11-13T20:07:39.711-08:00Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh bank sebelum memberikan kredit?<div class="fullpost">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span lang="SV">Sebelum
memberikan kredit, maka Bank Wajib mempertimbangkan Nasabah Pemohon Kredit
dengan cara melakukan Analisa Kredit. Analisa kredit merupakan kewajiban yang
diamanahkan oleh Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan sebagai berikut
:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;">
<span lang="SV"><br />
”<i>Dalam memberikan kredit atau pembiayaan
berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan<b> analisis</b> yang mendalam atau itikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang <b>diperjanjikan</b>.</i>”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span lang="SV">Adapun ”Analisis”
sebagai bahan pertimbangan Bank dalam memberikan Kredit dapat dikhususkan lagi
menjadi beberapa faktor pertimbangan yaitu sebagaimana diatur dalam
Penjelasan<span> </span>terhadap Pasal 8<span> </span>ayat (1) UU Perbankan yang menyebutkan
sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify;">
<span lang="SV">”<b><i>Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. </i></b><i>Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang
diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. <b>Untuk memperoleh keyakinan tersebut,
sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap
watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur.</b>
Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila
berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan
Nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang,
proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah
yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti
kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan
sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak
berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan
tambahan. Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau risiko
tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.</i>”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span lang="SV">Dalam praktek, “<b><i>watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah
debitur”</i></b> lebih dikenal dengan Prinsip ”5 C” untuk Bank Umum. Sedangkan
untuk Bank Syariha yang menerapkan Prinsip Syariah tetap mempertimbangkan “<b><i>watak,
kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur” </i></b>ditambah
dengan ”<b><i>Prinsip Syariah</i></b>”, atau yang lebih dikenal dengan ”5 C + 1 S ”.
Adapun Prinsip 5 C ini adalah sebagai berikut :</span></div>
<ul style="margin-top: 0in;" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">1. Character (watak).</li>
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">2. Capacity (kemapuan).</li>
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">3. Capital (modal).</li>
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">4. Condition of economic (kondisi ekonomi).</li>
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">5. Collateral (jaminan/agunan).</li>
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify;">S. Syariah (Prinsip Syariah)</li>
</ul>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.25in;">
Lembaga Kredit
yang diberikan bank kepada Nasabahnya, merupakan salah satu bentuk perjanjian.
Se<span lang="SV">hingga dengan demikian patut
dipertimbangkan bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 – Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut
sebagai ”<b>KUH Perdata</b>”) merupakan
syarat sah Bank dalam memberikan Kredit. Adapun syarat sahnya perjanjian pada
intinya adalah:</span></div>
<ul style="margin-top: 0in;" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV">Sepakat
mereka yang mengikatkan dirinya </span></li>
</ul>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;">
<span lang="SV">Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya
kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau
kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama
mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan
perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUH Perdata); adanya penipuan yang
tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUH
Perdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan
alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.</span></div>
<ul style="margin-top: 0in;" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV">Cakap
untuk membuat perikatan;</span></li>
</ul>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;">
<span lang="SV">Pasal 1330 KUH Perdata menentukan yang tidak cakap
untuk membuat perikatan : Orang-orang yang belum dewasa, Mereka yang ditaruh
dibawah pengampuan, Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa
Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September
1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap,
serta Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin
suaminya.</span></div>
<ul style="margin-top: 0in;" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="SV">Suatu hal
tertentu;</span></li>
</ul>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;">
<span lang="SV">Perjanjian harus menentukan jenis objek yang
diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUH
Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat
menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang
yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika
dilarang oleh undang-undang secara tegas.</span></div>
<ul style="margin-top: 0in;" type="disc">
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="FR">Suatu
sebab atau causa yang halal.</span></li>
</ul>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify;">
<span lang="FR">Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan
pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal
demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.</span></div>
</div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-58895835762002213172011-10-11T21:29:00.000-07:002011-10-11T21:29:10.854-07:00JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN<div class="fullpost">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<span lang="SV">JENIS DAN
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM UNDANG UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnNUf3v0FJJ1HE4FTzmE7ueVv1Sky_KTbz08Hoe2MY9wkIZIIYAEi2JQkY2JPvnrEihppqBuuZkazVy9hyphenhyphen0MM0-K-kYsgEew2bxLOEWk0WcRYevjgcA4sGAteCG2UBVqoQy5VJfgGrvzRR/s1600/hoi.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnNUf3v0FJJ1HE4FTzmE7ueVv1Sky_KTbz08Hoe2MY9wkIZIIYAEi2JQkY2JPvnrEihppqBuuZkazVy9hyphenhyphen0MM0-K-kYsgEew2bxLOEWk0WcRYevjgcA4sGAteCG2UBVqoQy5VJfgGrvzRR/s320/hoi.JPG" width="320" /></a></div>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if !mso]><img src="http://img2.blogblog.com/img/video_object.png" style="background-color: #b2b2b2; " class="BLOGGER-object-element tr_noresize tr_placeholder" id="ieooui" data-original-id="ieooui" />
<style>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV"> </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Dalam
kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan,
pasti tidak terlepas dalam benak kita menganai Teori Stuffen Bow karya Hans
Kelsen (selanjutnya disebut sebagai ”<b>Teori
Aquo</b>”). Hans Kelsen dalam Teori Aquo mambahas mengenai jenjang norma hukum,
dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan
berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Namun
sekarang Teori Aquo semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam
bentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang menganai pembentukan peraturan perundang-undangan pertama kali
dipositifkan dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai ”<b>UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2004</b>”). UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004 setidak-tidaknya
mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan
cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang
berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Namun
sayangnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung
perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan
perundangundangan yang baik sehingga perlu diganti. Kemudian, pergantian
tersebut ditandai dengan adanya undang-undang terbaru mengenai pembentukan peraturan
perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut
sebagai ”<b>UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan 2011</b>”; download klik disini --> <a href="http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=2699&filename=UU%2012%20Tahun%202011.pdf">UU 12/2011</a>). UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2011
secara umum Secara umum memuat materi-materi pokok yang disusun secara
sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
jenis, hierarki, dan materi muatan, Peraturan Perundang-undangan; perencanaan
Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan
Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan
Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan
Rancangan Peraturan Daerah.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Sebagai
penyempurnaan terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004, UU
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 memuat materi muatan baru yang
ditambahkan, yaitu antara lain:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">a.
penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis
Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">b.
perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya
untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">c.
pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">d.
pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan
Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota;</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">e.
pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti,
dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">f.
penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang
ini.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Sedangkan
baik UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004, maupun UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan 2011, sama-sama mengatur mengenai Teori Aquo. Adapun
sebelumnya, dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004
mengatur Teori Aquo pada bagian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">”<i>Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas:</i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">c. Peraturan Pemerintah;</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">d. Peraturan Presiden;</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">e. Peraturan Daerah</span></i><span lang="SV">”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Sedangkan
Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 mengatur Teori Aquo
pada bagian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">”<i> Jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan terdiri atas:</i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">d. Peraturan Pemerintah;</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">e. Peraturan Presiden;</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">f. Peraturan Daerah Provinsi; dan</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</span></i><span lang="SV">”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
meyebutkan : </span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">”<i>Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.</i>”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Definisi
”Undang-Undang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">”<i>Undang-Undang adalah Peraturan
Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan
bersama Presiden. </i>”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Definisi ”Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang” diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">”<i>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal
ihwal kegentingan yang memaksa.</i>”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Definisi
”Peraturan Pemerintah” diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">”<i>Peraturan Pemerintah adalah Peraturan
Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya.</i>”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Definisi
”Peraturan Presiden” diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">”<i>Peraturan Presiden adalah Peraturan
Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah
Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan.”</i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Definisi
”Peraturan Daerah Provinsi” diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">” <i>Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dengan persetujuan bersama Gubernur.”</i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Definisi
”Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">”<i>Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.</i>”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Dengan
demikian, secara sederhana terdapat tambahan yang serta perubahan dari UU
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004 kepada UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan 2011 yaitu :</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">1.
Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat menjadi norma yang mengacu dari
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus menjadi
acuan dari Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">2.
Peraturan Daerah Provinsi (sebelumnya Peraturan Daerah) menjadi norma yang
mengacu pada Peraturan Presiden, dan sekaligus menjadi acuan dari Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">3.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (sebelumnya Peraturan Daerah) menjadi norma
yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Kemudian
yang pasti menjadi menarik adalah mengenai Ketetapan Majelis Pemusyawaratan
Rakyat yang kembali dikenal sebagai peraturan perundang-undangan setelah
dihilangkan selama 7 tahun (2004-2011) dalam urutan peraturan
perundang-undangan. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini ternyata diatur
dalam bagaian Penjelasan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 yaitu
:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">”<i>Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”
adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.</i>”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Namun
patut disayangkan hingga sekarang, walaupun adanya Ketetapan Majelis
Pemusyawaratan Rakyat ditetapkan sebagai norma lebih tinggi dari
undang-undang/peraturan perundang-undangan (PERPU); <u>ketetapan Majelis
Pemusyawaratan Rakyat belum diaplikasikan dalam undang-undang selanjutnya
sebagai dasar acuan pembuatan undang-undang/PERPU</u>. Sebagai contoh dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada bagian
”MENGINGAT” yang masih mendasarkan hanya pada (tidak memuat mengenai Ketetapan
Majelis Pemusyawaratan rakyat) :</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">“<i>1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span> </span>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang </i><i><span lang="SV">Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967); </span></i><span lang="SV">”</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">Dan juga,
contoh ketiadaan nyata, dari<span> </span>Ketetapan
Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai dasar dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 pada bagian ”MENGINGAT” mengatur pada
ketentuan sebagai berikut:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<span lang="SV">”<i>1.<span>
</span>Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23
ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;</i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;">
<i><span lang="SV">5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);</span></i><span lang="SV">”</span></div>
</div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-24662776264026876632011-10-08T09:45:00.000-07:002011-10-08T09:45:49.567-07:00Ranking Jurnal Hukum Internasional<div class="fullpost">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkm_JxKqTTQythG0uaxYp3Klbed9j0KiH2XPOUESaQsTaPv6CcWoqxN4KX6xB-nC534CAx8Bjh8mGTQty6Unls1pBYvBsuVgTlBIfol2-iVhdA25dA6UteAOim1BAiO3SVGOh2vPcg2fOH/s1600/edit1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkm_JxKqTTQythG0uaxYp3Klbed9j0KiH2XPOUESaQsTaPv6CcWoqxN4KX6xB-nC534CAx8Bjh8mGTQty6Unls1pBYvBsuVgTlBIfol2-iVhdA25dA6UteAOim1BAiO3SVGOh2vPcg2fOH/s320/edit1.JPG" width="182" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span lang="SV">Tidak semua jurnal ilmiah dapat dijadikan reverensi yang valid. Hal ini
dikemukakan dalamseminar Information Literacy Master and Doctoral Universiatas
Indonesia. Salah satu yang terpenting dalam memasukan jurnal ilmiah dalam karya
tulis ilmiah (thesis, artikel ilmiah, maupun disertasi) adalah ranking jurnal tersebut.
Lebih baik untuk menelusuri data jurnal ilmiah tersebut, dalam beberapa jejaring
mengurut berdasarkan ranking jurnal. Dan dalam jejaring tersebut juga telah
diklasifikasikan dalam beberapa bidang-bidang studi tersendiri.</span> Adapun
kategori-kategori ranking dari jurnal tersebut dibagi dalam <span style="font-family: "; font-size: 100%;">A*, A, A-, B, C, and D. </span><span lang="SV"> </span>Berikut
adalah ranking jurnal ilmiah untuk bidang hukum yang dilakukan oleh Australian
Research Council (in the following “ARC ranking and W&L rankings”) :</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; width: 41.4pt;" valign="top" width="55">
<div class="MsoNormal">
<b>Grade</b></div>
</td>
<td style="border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-style: solid solid solid none; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 4.5in;" valign="top" width="432">
<div class="MsoNormal">
<b>Journals</b></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 41.4pt;" valign="top" width="55">
<div class="MsoNormal">
<b>A*
</b></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
</td>
<td style="border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 4.5in;" valign="top" width="432">
<div class="MsoNormal">
Columbia
Law Review<br />
Cornell Law Review<br />
Duke Law Journal<br />
Georgetown Law Journal<br />
Harvard International Law Journal<br />
Harvard Law Review<br />
International and Comparative Law Quarterly<br />
McGill Law Journal<br />
Melbourne University Law Review<br />
Michigan Journal of International Law<br />
New York University Law Review<br />
Northwestern University Law Review<br />
Osgoode Hall Law Journal<br />
Oxford Journal of Legal Studies<br />
Stanford Law Review<br />
The Modern Law Review<br />
The Sydney Law Review<br />
UCLA Law Review<br />
University of Chicago Law Review<br />
University of Pennsylvania Law Review<br />
University of Toronto Law Journal<br />
Vanderbilt Law Review<br />
Virginia Law Review<br />
Yale Law Journal</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 41.4pt;" valign="top" width="55">
<div class="MsoNormal">
<b>A</b></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
</td>
<td style="border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 4.5in;" valign="top" width="432">
<div class="MsoNormal">
American
Journal of Comparative Law<br />
American Journal of International Law<br />
Arizona State Law Journal<br />
Boston University Law Review<br />
Cambridge Law Journal<br />
Canadian Journal of Law and Jurisprudence<br />
Common Market Law Review<br />
Current Legal Problems<br />
European Journal of International law<br />
Federal Law Review<br />
Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review<br />
Harvard Journal of Law and Technology<br />
Human Rights Law Review<br />
International Journal of Constitutional Law<br />
Journal of International Criminal Justice<br />
Journal of International Economic Law<br />
Journal of Law and Society<br />
Law and Contemporary Problems<br />
Law and Philosophy<br />
Law Quarterly Review<br />
Legal Studies<br />
Leiden Journal of International Law<br />
Michigan Law Review<br />
Minnesota Law Review<br />
New Zealand Law Review<br />
New Zealand Universities Law Review<br />
Notre Dame Law Review<br />
Queen's Law Journal<br />
Southern California Law Review<br />
Texas Law Review<br />
The British Journal of Criminology<br />
The Journal of Legal Studies<br />
Theoretical Inquiries in Law<br />
Yale Journal of International Law</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 41.4pt;" valign="top" width="55">
<div class="MsoNormal">
<b>A-
</b></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
</td>
<td style="border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 4.5in;" valign="top" width="432">
<div class="MsoNormal">
American
Business Law Journal<br />
American Criminal Law Review<br />
Arbitration International<br />
Asian Journal of Comparative Law<br />
Berkeley Technology Law Journal<br />
Boston College Law Review<br />
Canadian Business Law Journal<br />
Canadian Journal of Family Law<br />
Civil Justice Quarterly<br />
Columbia Journal of Transnational Law<br />
Cornell Journal of Law and Public Policy<br />
Criminal Law and Philosophy<br />
Dalhousie Law Journal<br />
Emory Law Journal<br />
European Business Organization Law Review<br />
European Law Journal<br />
European Law Review<br />
Fordham Law Review<br />
George Washington Law Review<br />
Georgetown Journal of Legal Ethics<br />
German Law Journal<br />
Griffith Law Review<br />
Harvard Environmental Law Review<br />
Harvard Human Rights Journal<br />
Harvard Journal of Law and Gender<br />
Harvard Journal of Law and Public Policy<br />
Harvard Negotiation Law Review<br />
Indigenous Law Journal<br />
Industrial Law Journal<br />
International Journal of Law, Policy and the Family<br />
International Journal of Refugee Law<br />
International Journal of Transitional Justice<br />
International Review of Law and Economics<br />
Iowa Law Review<br />
Journal of Competition Law and Economics<br />
Journal of Corporate Law Studies<br />
Journal of Criminal Law and Criminology<br />
Journal of Empirical Legal Studies<br />
Journal of Environmental Law<br />
Journal of Law Economics and Organization<br />
Journal of Legal History<br />
Journal of Private International Law<br />
Journal of World Investment and Trade<br />
Law and Society Review<br />
Law, Culture and the Humanities<br />
Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly<br />
Medical Law Review<br />
New York University Journal of International Law and Politics<br />
Nordic Journal of International Law<br />
North Carolina Law Review<br />
Public Law Review<br />
Regulation and Governance<br />
Singapore Journal of Legal Studies<br />
Singapore Year Book of International Law<br />
Social and Legal Studies<br />
South African Journal on Human Rights<br />
The Supreme Court Review<br />
Theoretical Criminology: an international journal<br />
UC Davis Law Review<br />
University of British Columbia Law Review<br />
University of Illinois Law Review<br />
University of Michigan Journal of Law Reform<br />
University of New South Wales Law Journal<br />
Virginia Journal of International Law<br />
Washington Law Review<br />
William and Mary Law Review<br />
Wisconsin Law Review<br />
World Competition: Law and Economics Review<br />
Yale Journal on Regulation<br />
Yale Law and Policy Review</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 41.4pt;" valign="top" width="55">
<div class="MsoNormal">
<b>B</b></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
</td>
<td style="border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 4.5in;" valign="top" width="432">
<div class="MsoNormal">
Alabama
Law Review<br />
Alberta Law Review<br />
American Journal of Law and Medicine<br />
American University International Law Review<br />
American University Law Review<br />
Antitrust Law Journal<br />
Arizona Law Review<br />
Australian and New Zealand Journal of Criminology<br />
Australian Journal of Corporate Law<br />
Australian Journal of Family Law<br />
Australian Journal of Labour Law<br />
Berkeley Journal of Gender, Law and Justice<br />
Brigham Young University Law Review<br />
British Tax Review<br />
British Year Book of International Law<br />
Brooklyn Law Review<br />
Business Law International<br />
California Law Review<br />
Canadian Bar Review<br />
Canadian Criminal Law Review<br />
Canadian Journal of Law and Society<br />
Canadian Journal of Women and the Law<br />
Canadian Tax Journal<br />
Capital Markets Law Journal<br />
Cardozo Law Review<br />
Chicago-Kent Law Review<br />
Chicago Journal of International Law<br />
Child and Family Law Quarterly<br />
Chinese Journal of International Law<br />
Clinical Law Review<br />
Columbia Human Rights Law Review<br />
Columbia Journal of Environmental Law<br />
Common Law World Review<br />
Connecticut Law Review<br />
Constitutional Commentary<br />
Crime and Delinquency<br />
Criminal Law Forum<br />
Criminal Law Journal<br />
Criminal Law Review<br />
Delaware Journal of Corporate Law<br />
Ecology Law Quarterly<br />
Ethics: an international journal of social, political, and legal philosophy<br />
European Competition Law Review<br />
European Human Rights Law Review<br />
European Journal of Law and Economics<br />
Feminist Legal Studies<br />
Florida Law Review<br />
Georgetown Immigration Law Journal<br />
Georgetown Journal of International Law<br />
Georgia Law Review<br />
German Yearbook of International Law<br />
Hague Journal on the Rule of Law<br />
Harvard Journal on Legislation<br />
Hofstra Law Review<br />
Hong Kong Law Journal<br />
Houston Law Review<br />
Indiana Law Journal<br />
Intellectual Property Quarterly<br />
International Journal of Cultural Property<br />
International Journal of Evidence and Proof<br />
International Journal of Law in Context<br />
International Journal of Marine and Coastal Law<br />
International Journal of the Legal Profession<br />
International Review of the Red Cross<br />
Journal of Business Law<br />
Journal of Comparative Law<br />
Journal of Conflict Law and Security<br />
Journal of Contract Law<br />
Journal of Corporation Law<br />
Journal of Equity<br />
Journal of International Law and International Relations<br />
Jurimetrics<br />
Law and Critique<br />
Law and Policy<br />
Law and Social Inquiry<br />
Law, Probability and Risk<br />
Legal Ethics<br />
Loyola of Los Angeles Law Review<br />
Medicine and Law: an international journal<br />
Melbourne Journal of International Law<br />
Michigan Journal of Gender and Law<br />
Michigan Telecommunications and Technology Law Review<br />
Monash University Law Review<br />
National Tax Journal<br />
Netherlands International Law Review<br />
Netherlands Quarterly of Human Rights<br />
New Criminal Law Review<br />
Northern Ireland Legal Quarterly<br />
Ohio State Law Journal<br />
Otago Law Review<br />
Ottawa Law Review<br />
Pepperdine Law Review<br />
Public Law<br />
Ratio Juris<br />
South African Law Journal<br />
Southern Methodist University Law Review<br />
Stanford Environmental Law Journal<br />
Stanford Journal of International Law<br />
Stanford Law and Policy Review<br />
Statute Law Review<br />
Supreme Court Economic Review<br />
Tax Law Review<br />
Texas International Law Journal<br />
The Australian Feminist Law Journal<br />
The International Journal of Children's Rights<br />
The Journal of Law and Economics<br />
Tulane Law Review<br />
University of Chicago Legal Forum<br />
University of Cincinnati Law Review<br />
University of Colorado Law Review<br />
University of Ottawa Law and Technology Journal<br />
University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law<br />
University of Toronto Faculty of Law Review<br />
Vanderbilt Journal of Transnational Law<br />
Victoria University of Wellington Law Review<br />
Virginia Tax Review<br />
Washington and Lee Law Review<br />
Washington University Law Review<br />
William and Mary Bill of Rights Journal<br />
Windsor Review of Legal and Social Issues<br />
Windsor Yearbook of Access to Justice<br />
Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics<br />
Yale Journal of Law and Feminism<br />
Yearbook of International Humanitarian Law</div>
</td>
</tr>
<tr style="height: 358.9pt;">
<td style="border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; height: 358.9pt; padding: 0in 5.4pt; width: 41.4pt;" valign="top" width="55">
<div class="MsoNormal">
<b>C</b></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
</td>
<td style="border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; height: 358.9pt; padding: 0in 5.4pt; width: 4.5in;" valign="top" width="432">
<div class="MsoNormal">
Adelaide
Law Review<br />
Administrative Law Review<br />
African Journal of International and Comparative Law<br />
Air Force Law Review<br />
Alternative Law Journal<br />
American Bankruptcy Institute Law Review<br />
American Bankruptcy Law Journal<br />
American Journal of Criminal Law<br />
American Journal of Jurisprudence<br />
American Journal of Legal History<br />
American Law and Economics Review<br />
Annals of Air and Space Law<br />
Annals of Health Law<br />
Annual Review of Law and Social Science<br />
Arizona Journal of International and Comparative Law<br />
Art, Antiquity, and Law<br />
Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy<br />
Australian Business Law Review<br />
Australian Intellectual Property Journal<br />
Australian Journal of Asian Law<br />
Australian Journal of Human Rights<br />
Australian Law Journal<br />
Banking and Finance Law Review<br />
Baylor Law Review<br />
Behavioral Sciences and the Law<br />
Berkeley Business Law Journal<br />
Berkeley Journal of Employment and Labor Law<br />
Berkeley Journal of International Law<br />
Boston College Environmental Affairs Law Review<br />
Boston College International and Comparative Law Review<br />
Boston College Third World Law Journal<br />
Boston University International Law Journal<br />
Brigham Young University Education and Law Journal<br />
BYU Journal of Public Law<br />
Canadian Labour and Employment Law Journal<br />
Canadian Yearbook of International Law<br />
Cardozo Arts and Entertainment Law Journal<br />
Cardozo Journal of International and Comparative Law<br />
Cato Supreme Court Review<br />
Climate and Carbon Law Review<br />
Columbia Business Law Review<br />
Columbia Journal of Asian Law<br />
Columbia Journal of Gender and Law<br />
Columbia Journal of Law and the Arts<br />
Columbia Science and Technology Law Review<br />
Company and Securities Law Journal<br />
Comparative Labor Law and Policy Journal<br />
Computer Law and Security Report<br />
Conveyancer and Property Lawyer<br />
Cornell International Law Journal<br />
Crime, Law and Social Change<br />
Criminal Justice and Behavior<br />
Denver Journal of International Law and Policy<br />
Denver University Law Review<br />
DePaul Law Review<br />
Duke Environmental Law and Policy Forum<br />
Duke Journal of Comparative and International Law<br />
Duke Journal of Gender Law and Policy<br />
Emory International Law Review<br />
Environmental Law Reporter<br />
European Intellectual Property Review<br />
European Public Law<br />
European Review of Private Law<br />
Family Court Review<br />
Family Law Quarterly<br />
Federal Courts Law Review<br />
Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal<br />
Fordham International Law Journal<br />
Fordham Journal of Corporate and Financial Law<br />
George Mason Law Review<br />
George Washington International Law Review<br />
Georgetown International Environmental Law Review<br />
Georgetown Journal of Law and Public Policy<br />
Georgia Journal of International and Comparative Law<br />
Hastings Business Law Journal<br />
Hastings Communications and Entertainment Law Journal<br />
Hastings Constitutional Law Quarterly<br />
Hastings International and Comparative Law Review<br />
Hastings Law Journal<br />
Hastings Women's Law Journal<br />
Health Economics, Policy and Law<br />
Hofstra Labor and Employment Law Journal<br />
Human Rights Quarterly<br />
Idea (Concord): the intellectual property law review<br />
IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law<br />
Immigration and Nationality Law Review<br />
Indiana International and Comparative Law Review<br />
Indiana Journal of Global Legal Studies<br />
Intellectual Property Journal<br />
International Criminal Law Review<br />
International Journal for the Semiotics of Law<br />
International Journal of Law Crime and Justice<br />
International Journal of Law & Information Technology<br />
Israel Yearbook of Human Rights<br />
Jindal Global Law Review<br />
Journal of African Law<br />
Journal of Air Law and Commerce<br />
Journal of Bioethical Inquiry<br />
Journal of Consumer Policy<br />
Journal of Environmental Law & Practice<br />
Journal of Gender, Race and Justice<br />
Journal of Human Rights<br />
Journal of Intellectual Property<br />
Journal of Land Use and Environmental Law<br />
Journal of Law and Medicine<br />
Journal of Law and Policy<br />
Journal of Law and Politics (USA)<br />
Journal of Law, Medicine, and Ethics<br />
Journal of Legal Analysis<br />
Journal of Legal Education<br />
Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law<br />
Journal of National Security Law and Policy<br />
Journal of Tort Law<br />
Journal of World Trade<br />
Journal on Telecommunications and High Technology Law<br />
Jurist: Studies in Church Law and Ministry<br />
Justice Quarterly<br />
King's Law Journal<br />
Law & Ethics of Human Rights<br />
Law and History Review<br />
Law and Human Behavior<br />
Law and Inequality<br />
Law and Literature<br />
Law and Sexuality<br />
Law Text Culture<br />
Legal Information Management<br />
Legal Issues of Economic Integration<br />
Legal Theory<br />
Lewis & Clark Law Review<br />
Maastricht Journal of European and Comparative Law<br />
Maryland Law Review<br />
Max Planck Yearbook of United Nations Law<br />
McGill Journal of Law and Health<br />
Media and Arts Law Review<br />
Michigan Journal of Race and Law<br />
Minnesota Journal of Law, Science and Technology<br />
Netherlands Yearbook of International Law<br />
New York Law School Law Review<br />
New York University Annual Survey of American Law<br />
New York University Journal of Legislation and Public Policy<br />
New Zealand Journal of Public and International Law<br />
New Zealand Journal of Taxation Law and Policy<br />
New Zealand Law Journal<br />
North Carolina Journal of Law and Technology<br />
Northwestern Journal of International Law and Business<br />
Northwestern Journal of Law and Social Policy<br />
Ohio State Journal of Criminal Law<br />
Ohio State Journal on Dispute Resolution<br />
Oklahoma Law Review<br />
Oregon Law Review<br />
Oxford University Commonwealth Law Journal<br />
Real Property, Trust and Estate Law Journal<br />
Restitution Law Review<br />
Review of European Community and International Environmental Law<br />
Review of Law and Economics<br />
Review of Law and Social Change<br />
Rutgers Law Journal<br />
Rutgers Law Review<br />
Santa Clara Computer and High Technology Law Journal<br />
Saskatchewan Law Review<br />
Southern California Interdisciplinary Law Journal<br />
Stanford Journal of Law, Business and Finance<br />
Stanford Technology Law Review<br />
Studies in Law, Politics, and Society<br />
Sur - International Journal on Human Rights<br />
Temple Law Review<br />
Texas Intellectual Property Law Journal<br />
The American University Journal of Gender, Social Policy and the Law<br />
The Journal Jurisprudence<br />
The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations<br />
The Law and Practice of International Courts and Tribunals<br />
The Journal of Law and Technology<br />
The Supreme Court Law Review<br />
Tort Law Review<br />
Torts Law Journal<br />
Tulane Maritime Law Journal<br />
UCLA Journal of Environmental Law and Policy<br />
UMKC Law Review<br />
University of Miami Law Review<br />
University of New Brunswick Law Journal<br />
University of Pennsylvania Journal of Business and Employment Law<br />
University of Pennsylvania Journal of International Law<br />
University of Pittsburgh Law Review<br />
University of Queensland Law Journal<br />
Utrecht Law Review<br />
Vienna Journal on International Constitutional Law<br />
Villanova Law Review<br />
Virginia Environmental Law Journal<br />
Virginia Journal of Law and Technology<br />
Virginia Journal of Social Policy and the Law<br />
Wake Forest Law Review<br />
Washington University Journal of Law and Policy<br />
William and Mary Environmental Law and Policy Review<br />
William and Mary Journal of Women and the Law<br />
Wisconsin International Law Journal<br />
World Trade Review<br />
Yale Human Rights and Development Law Journal<br />
Yale Journal of Law and the Humanities<br />
Yearbook of European Law<br />
Yearbook of International Environmental Law</div>
</td>
</tr>
<tr style="height: 10.25pt;">
<td style="border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-style: none solid solid; border-width: medium 1pt 1pt; height: 10.25pt; padding: 0in 5.4pt; width: 41.4pt;" valign="top" width="55">
<div class="MsoNormal">
<b>D</b></div>
</td>
<td style="border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-style: none solid solid none; border-width: medium 1pt 1pt medium; height: 10.25pt; padding: 0in; width: 4.5in;" valign="top" width="432">
<div class="MsoNormal">
<span class="apple-style-span">All other journals</span></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
*Tabel didapatkan dari sumber : <span lang="SV"></span><a href="http://siemslegal.blogspot.com/2011/03/world-law-journal-ranking-2011.html">http://siemslegal.blogspot.com/2011/03/world-law-journal-ranking-2011.html</a> </div>
</div>
Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-21971003974377386252010-04-11T21:38:00.000-07:002010-04-11T21:39:38.696-07:00Sekilas mengenai pengertian pembuktian dalam Hukum Acara Perdata<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt;line-height: 150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<a style="mso-footnote-id:ftn1" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: IN;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span></span></span></a> Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<a style="mso-footnote-id:ftn2" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: IN;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[2]</span></span></span></span></a> Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt;line-height: 150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">Apabila sebelumnya telah diuraikan mengenai definisi membuktikan, maka selanjutnya yang disebut sebagai pembuktian adalah usaha para pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara. Hal ini bertujuan agar hal-hal tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memberi keputusan mengenai perkara tersebut.<a style="mso-footnote-id:ftn3" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: IN;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[3]</span></span></span></span></a> Para pihak mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang disengketakan agar dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut melalui bukti-bukti dan alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan. Bukti adalah sesuatu yang dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan.<a style="mso-footnote-id:ftn4" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: IN;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[4]</span></span></span></span></a> Proses pembuktian ini juga sangat terkait dengan hal apa yang harus dibuktikan dan hal apa saja yang tidak harus dibuktikan. Dahulu ada ajaran hukum yang mengatakan bahwa yang dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja. Dengan terbuktinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dapat diambil kesimpulan adanya hak milik, piutang, hak waris, dan sebagainya.<a style="mso-footnote-id:ftn5" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: IN;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[5]</span></span></span></span></a> Dengan demikian di muka persidangan yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Namun demikian sekarang ini anggapan tersebut telah ditinggalkan, karena tidak hanya peristiwa atau fakta-fakta yang dapat dilihat oleh panca indera saja yang harus dibuktikan tetapi juga peristiwa yang tidak dapat dilihat oleh panca indera juga harus dibuktikan seperti hak milik, piutang, perikatan, dan sebagainya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa:<a style="mso-footnote-id:ftn6" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: IN;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[6]</span></span></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:36.9pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">dan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:<a style="mso-footnote-id:ftn7" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:IN;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[7]</span></span></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:36.9pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt;line-height: 150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa yang harus dibuktikan dimuka sidang tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, tetapi juga suatu hak. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa yang harus dibuktikan itu merupakan suatu hak dan peristiwa, dan/atau kebenaran hak dan/atau peristiwa yang disangkal kebenarannya oleh pihak lain. Apabila seseorang mengemukakan haknya sedangkan pihak lainnya tidak menyangkalnya, maka orang yang mengemukakan hak tersebut tidak perlu membuktikan haknya tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><span style="mso-tab-count:1"> </span>Pada proses pembuktian ini, selain harus membuktikan sesuatu hal tetapi ada pula hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam beberapa hal ada peristiwa yang tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim, yang disebabkan karena:<a style="mso-footnote-id:ftn8" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="IN" style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: IN;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[8]</span></span></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 18.0pt"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore">a.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">peristiwanya memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, yaitu:<o:p></o:p></span></p> <ul style="margin-top:0cm" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">dalam hal jatuhnya putusan <i style="mso-bidi-font-style:normal">verstek</i>. Putusan <i style="mso-bidi-font-style:normal">verstek</i> dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat dan/atau kuasanya tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, petitum gugatan tidak melawan hak, dan petitum gugatan beralasan. Keadaan ini yang disyaratkan oleh Pasal 125 ayat (1) HIR.<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">dengan telah dilakukannya sumpah <i style="mso-bidi-font-style:normal">decisioir</i>, sumpah yang bersifat menentukan, maka peristiwa yang menjadi sengketa, yang dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">telah menjadi pendapat umum, bahwa dalam hal bantahan kurang cukup atau dalam hal diajukan <i style="mso-bidi-font-style:normal">referte</i>, maka pembuktian tidak diperlukan dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian.<o:p></o:p></span></li> </ul> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height: 150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 18.0pt"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore">b.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">hakim secara <i>ex officio</i> dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, yaitu;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level2 lfo1"><span lang="IN" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">peristiwa <i style="mso-bidi-font-style:normal">notoir</i>, yaitu kejadian atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang orang berpendidikan dan mengenal jamannya, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut atau peristiwa yang diketahui oleh umum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Contohnya tanggal 17 Agustus 1945 adalah tanggal diproklamirkan Negara Republik Indonesia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level2 lfo1"><span lang="IN" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">peristiwa-peristiwa yang terjadi di persidangan di muka hakim yang memeriksa perkara. Kejadian prosesuil ini dianggap diketahui oleh hakim, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Contohnya tergugat tidak datang, tergugat mengakui gugatan, dan sebagainya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent: -18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 18.0pt"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN"><span style="mso-list:Ignore">c.<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">pengetahuan tentang pengalaman, yang berarti bahwa pengetahuan tentang pengalaman ini merupakan kesimpulan berdasarkan pada pengetahuan umum. Pengetahuan tentang pengalaman ini tidak termasuk hukum, karena tidak bersifat normatif, tetapi merupakan pengalaman semata. Contohnya kapal terbang lebih cepat jalannya daripada sepeda motor, api itu panas, benda yang berat apabila dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah, dan lain sebagainya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt;line-height: 150%"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa proses pembuktian merupakan upaya yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu sengketa dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Sebagai upaya untuk membuktikan dalil-dalil para pihak, tentunya diperlukan bukti-bukti dan alat-alat bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil tersebut. Selain itu pada proses pembuktian tidak semua hal harus dibuktikan karena ada beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh para pihak.<o:p></o:p></span></p> <div style="mso-element:footnote-list"><br /> <hr align="left" size="1" width="33%"> <div style="mso-element:footnote" id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><a style="mso-footnote-id:ftn1" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span></span></span></a><span style="mso-ansi-language:IT"> </span><span lang="IN" style="mso-ansi-language: IN">Sudikno Mertokusumo, <i>Op. Cit.</i>, hal.135.</span><span lang="IT" style="mso-ansi-language:IT"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><o:p> </o:p></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><a style="mso-footnote-id:ftn2" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[2]</span></span></span></span></a><span lang="PT-BR" style="mso-ansi-language:PT-BR"> Subekti (b), <i>Hukum Acara Perdata</i><span style="mso-bidi-font-style:italic">,<i> </i></span>(Bandung: Binacipta, 1977), hal. 78.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><o:p> </o:p></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><a style="mso-footnote-id:ftn3" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[3]</span></span></span></span></a><span lang="PT-BR" style="mso-ansi-language:PT-BR"> Izaac S Leihitu dan Fatimah Achmad, <i>Intisari Hukum Acara Perdata, Cet. </i></span><i><span lang="FI" style="mso-ansi-language:FI">I</span></i><span lang="FI" style="mso-ansi-language: FI;mso-bidi-font-style:italic">,<i> </i></span><span lang="FI" style="mso-ansi-language: FI">(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.70<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><o:p> </o:p></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><a style="mso-footnote-id:ftn4" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[4]</span></span></span></span></a><span lang="FI" style="mso-ansi-language:FI"> Subekti (c),<i> Kamus Hukum, Cet. XII, </i><span style="mso-spacerun:yes"> </span>(Jakarta: Pradnya Paramita</span><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">,</span><span lang="IN" style="mso-ansi-language: FI"> </span><span lang="FI" style="mso-ansi-language:FI">1996), hal. 8.</span></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><a style="mso-footnote-id:ftn5" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[5]</span></span></span></span></a><span lang="FI" style="mso-ansi-language:FI"> Teguh Samudera, <i>Op. Cit., </i>hal. 16.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><o:p> </o:p></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><a style="mso-footnote-id:ftn6" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[6]</span></span></span></span></a><span lang="FI" style="mso-ansi-language:FI"> Reglemen Indonesia Yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), </span><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">diterjemahkan oleh M. Karjadi, (Bogor: Politeia, 1992), Pasal 163. </span><span lang="FI" style="mso-ansi-language:FI"><span style="mso-spacerun:yes"> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><o:p> </o:p></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align:justify;text-indent:36.0pt"><a style="mso-footnote-id:ftn7" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[7]</span></span></span></span></a><span style="mso-ansi-language:FI"> </span><span lang="IN" style="mso-ansi-language: IN">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <i>(Burgerlijk Wetboek)</i></span><span lang="FI" style="mso-ansi-language:FI">, </span><i style="mso-bidi-font-style: normal"><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">Op. Cit.</span></i><span lang="IN" style="mso-ansi-language:IN">, Pasal 1865. </span><span lang="FI" style="mso-ansi-language:FI"><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-indent:36.0pt"><a style="mso-footnote-id: ftn8" href="file:///F:/Skripsi/SKRIPSI%20IDA/SKRIPSI/BAB%203/Bab%203%20baru%20tambah%20(2).doc#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[8]</span></span></span></span></a><span lang="IT" style="mso-ansi-language:IT"> Sudikno Mertokusumo, <i>Op. Cit.,</i> hal. 132-135.</span></p> </div></div><div class="fullpost"><br /><br /><br /></div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-38914702875517339292010-03-21T22:57:00.000-07:002010-03-21T23:16:55.709-07:00Surat sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRMDiadfm8twNgbZe_5p-KLZsgtlH7_LuL3WtI7jdMV8nNWce_bC4cijpxzMntrFuFFmVHuvK4DSYf88Pb346Upn-BI7hc0dk9kgNwaVptcXPUG1fvJBtl0oElhWFnVRvm6HTLX8DahZv2/s1600-h/Pagoda.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px; height: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRMDiadfm8twNgbZe_5p-KLZsgtlH7_LuL3WtI7jdMV8nNWce_bC4cijpxzMntrFuFFmVHuvK4DSYf88Pb346Upn-BI7hc0dk9kgNwaVptcXPUG1fvJBtl0oElhWFnVRvm6HTLX8DahZv2/s400/Pagoda.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451335644674757186" border="0" /></a>
<br /><div class="fullpost"><meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFERNAN%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="City"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="place"></o:smarttagtype><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFERNAN%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFERNAN%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:trackmoves/> <w:trackformatting/> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:donotpromoteqf/> <w:lidthemeother>EN-US</w:LidThemeOther> <w:lidthemeasian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:lidthemecomplexscript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> <w:splitpgbreakandparamark/> <w:dontvertaligncellwithsp/> <w:dontbreakconstrainedforcedtables/> <w:dontvertalignintxbx/> <w:word11kerningpairs/> <w:cachedcolbalance/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathpr> <m:mathfont val="Cambria Math"> <m:brkbin val="before"> <m:brkbinsub val="--"> <m:smallfrac val="off"> <m:dispdef/> <m:lmargin val="0"> <m:rmargin val="0"> <m:defjc val="centerGroup"> <m:wrapindent val="1440"> <m:intlim val="subSup"> <m:narylim val="undOvr"> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" defunhidewhenused="true" defsemihidden="true" defqformat="false" defpriority="99" latentstylecount="267"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Normal"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="heading 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" qformat="true" name="heading 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 7"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 8"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 9"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 7"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 8"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 9"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="footnote text"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="header"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="footer"> <w:lsdexception locked="false" priority="35" qformat="true" name="caption"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="footnote reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="page number"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="endnote reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="endnote text"> <w:lsdexception locked="false" priority="10" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Title"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Default Paragraph Font"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Body Text"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Body Text Indent"> <w:lsdexception locked="false" priority="11" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtitle"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Body Text 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Body Text Indent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Body Text Indent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Hyperlink"> <w:lsdexception locked="false" priority="22" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Strong"> <w:lsdexception locked="false" priority="20" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="No List"> <w:lsdexception locked="false" priority="59" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Table Grid"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Placeholder Text"> <w:lsdexception locked="false" priority="1" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="No Spacing"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Revision"> <w:lsdexception locked="false" priority="34" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="List Paragraph"> <w:lsdexception locked="false" priority="29" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Quote"> <w:lsdexception locked="false" priority="30" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Quote"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="19" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="21" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="31" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="32" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="33" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Book Title"> <w:lsdexception locked="false" priority="37" name="Bibliography"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" qformat="true" name="TOC Heading"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id="ieooui"></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} @font-face {font-family:"\@Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h2 {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Heading 2 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; tab-stops:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight:normal;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Arial Unicode MS";} span.Heading2Char {mso-style-name:"Heading 2 Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Heading 2"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:normal;} span.BodyTextChar {mso-style-name:"Body Text Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial Unicode MS","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Arial Unicode MS";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:14505946; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1527853702 1681025694 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:39.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:39.0pt; text-indent:-21.0pt;} @list l0:level4 {mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1 {mso-list-id:111946845; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:630753358 67698703 -635002698 -1110031606 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @list l1:level3 {mso-level-text:"%3\)"; mso-level-tab-stop:117.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:117.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l2 {mso-list-id:536508540; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-595159450 67698705 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l2:level1 {mso-level-text:"%1\)"; mso-level-tab-stop:90.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l2:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:162.0pt; mso-level-number-position:right; margin-left:162.0pt; text-indent:-9.0pt;} @list l3 {mso-list-id:625087277; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1526839192 67698713 394717768 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l3:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l3:level2 {mso-level-text:"%2\)"; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @list l4 {mso-list-id:925848609; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1644568094 67698713 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l4:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l5 {mso-list-id:1360929221; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1894402714 67698703 1798585948 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l5:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l5:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:90.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-36.0pt;} @list l6 {mso-list-id:1840775964; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1893474486 67698713 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l6:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l7 {mso-list-id:2092923834; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1505574672 67698713 1095287760 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l7:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l7:level2 {mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> <h2 style=""><span style="">Jenis-Jenis<span style=""> </span>Alat Bukti Surat<o:p></o:p></span></h2> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Pasal 187 KUHAP membagi surat sebagai alat bukti menjadi :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]--><st1:place st="on"><st1:city st="on">Surat</st1:city></st1:place> resmi</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;">Yang dimaksud dengan <st1:city st="on">surat</st1:city> resmi adalah <st1:city st="on">surat</st1:city> yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau berdasar ketentuan atau <st1:place st="on"><st1:city st="on">surat</st1:city></st1:place> keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. <span style="" lang="SV">Syarat dari surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat harus memuat :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 39pt; text-align: justify; text-indent: -21pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 39pt; text-align: justify; text-indent: -21pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Bentuk surat resmi adalah seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf (a), (b), (c). Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (a) KUHAP adalah akta-akta resmi berupa akta-akta otentik atau akta-akta jabatan, misalnya akta notariat yang dibuat oleh notaris atau berita acara pemeriksaan surat. Sedangkan contoh surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (b) KUHAP adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat izin ekspor atau impor, paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat akta kelahiran dan sebagainya. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP berbeda dengan surat dalam Penjelasan Pasal 186 KUHAP. Penjelasan Pasal 186 alinea pertama menyatakan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang dimintakan penyidik kepada seorang ahli pada taraf pemeriksaan penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan dan dinilai sebagai alat bukti “laporan”. Sedangkan surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf (c) adalah “surat keterangan ahli” yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan surat. Contoh surat keterangan ahli yang dapat dinilai sebagai alat bukti surat adalah </span><i style=""><span style="" lang="SV">Visum Et Repertum</span></i><span style="" lang="SV"> dari Ahli Kedokteran Kehakiman. </span><span style="" lang="SV">Jadi disini dapat terlihat adanya dualisme mengenai keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan atau dalam bentuk surat keterangan ahli. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Meskipun berbeda penyebutannya, tetapi keduanya mempunyai pengertian yang sama dan serupa nilai pembuktiannya. Sama-sama sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini terserah kepada hakim untuk mempergunakan alat bukti apa yang akan diberikan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><st1:city st="on"><st1:place st="on">Surat</st1:place></st1:city> tidak resmi<span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Yang dimaksud dengan surat tidak resmi adalah surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (d) KUHAP. Surat yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut adalah “surat pada umumnya”, bukan surat berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat pejabat yang berwenang, juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak pula surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 187 tidak konsisten mendukung isi ketentuan KUHAP, dimana bunyi kalimat pertama Pasal 187 menegaskan bahwa surat yang dianggap sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Secara nyata, terdapat beberapa perbedaan antara surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) dengan surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (d).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; line-height: 150%;">Beberapa perbedaan tersebut adalah :</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]-->Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), <span style=""> </span>dan (c) adalah “surat resmi” yang dibuat pejabat yang berwenang atau dibuat berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]-->Bentuk <st1:city st="on">surat</st1:city> yang disebut pada huruf (a), (b), (c) bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak <st1:place st="on"><st1:city st="on">surat</st1:city></st1:place> itu dibuat.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Sedangkan surat yang dimaksud pada huruf (d) dengan sendirinya merupakan :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">1)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Bentuk surat pada umumnya, seperti surat yang lebih bersifat pribadi, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, petisi, dan sebgainya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">2)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya dibuat tanpa sumpah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">3)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Dan surat huruf (d) tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, karena surat ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat yang bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti yang lain. Kalau isinya tidak ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain, maka surat bentuk “yang lain” tidak mempunyai nilai pembuktian.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style="" lang="SV">B. Alat Bukti Surat dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Dalam makalah ini kami akan membahas beberapa undang-undang yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang surat, antara lain :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV"><span style=""> </span></span>Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun merekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. </p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]-->Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kearsipan</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style=""> </span><span style="" lang="SV">Disamping menentukan pengertian mengenai dokumen, diatur juga tentang arsip yang diartikan sebagai sesuatu yang tertulis, dapat dilihat, dan didengar seperti kumpulan naskah atau kumpulan dokumen yang berupa tulisan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]-->Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style=""> </span>Dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertuang diatas kertas, benda disik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]-->Tulisan, suara, atau gambar,</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Peta rancangan foto atau sejenisnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Dalam Pasal 38 ayat 2 Undang-undang No. 25 tahun 2003 disebutkan bahwa alat bukti dalam Undang-undang ini adalah :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">1)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Hukum Acara Pidana.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">2)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 54pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">3)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV"><span style=""> </span>Alat bukti dalam tindak pidana terorisme meliputi :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: 0cm; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP (surat termasuk di dalamnya)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: 0cm; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: 0cm; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">1)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Tulisan,suara, atau gambar, rancangan foto atau sejenisnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">2)<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Huruf, tanda, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh perang yang mampu membaca atau memahaminya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">5.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV"><span style=""> </span>Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga dapat diperoleh dari :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: 0cm; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">a.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: 0cm; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: 0cm; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">c.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt;"><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="text-indent: 36pt;"><span style="" lang="SV">Dalam undang-undang ini dokumen dan alat bukti surat digital dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam praktek pengadilan di Indonesia, alat bukti surat yang tidak tertulis diatas kertas seperti<i style=""> email</i> dan arsip elektronik lainnya masih belum mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup. Namun dalam tindak pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri yang disebutkan di atas, data elektronik sudah diakui secara sah sebagai alat bukti. Penyebutan data-data elektronik sebagai alat bukti dalam undang-undang tersebut tidaklah jelas sebagai alat bukti apa, kecuali dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan tambahan alat bukti selain yang terdapat di KUHAP (termasuk data-data elektronik) adalah termasuk alat bukti petunjuk.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Mengapa bahasan mengenai alat bukti selain yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP kami bahas dalam makalah mengenai alat bukti surat? Karena data-data elektronik tersebut dapat di <i style="">print out </i>di atas kertas, sehingga perlu dibedakan dengan alat bukti surat yang dalam bentuk kertas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.<o:p></o:p></span></p>
<br />
<br /></div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-25060411899020222242010-03-21T22:43:00.000-07:002010-03-21T22:48:26.730-07:00Tinjauan Umum Pembuktian Pidana terhadap Alat Bukti Surat<meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFERNAN%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="City"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="place"></o:smarttagtype><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFERNAN%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFERNAN%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:trackmoves/> <w:trackformatting/> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:donotpromoteqf/> <w:lidthemeother>EN-US</w:LidThemeOther> <w:lidthemeasian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:lidthemecomplexscript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> <w:splitpgbreakandparamark/> <w:dontvertaligncellwithsp/> <w:dontbreakconstrainedforcedtables/> <w:dontvertalignintxbx/> <w:word11kerningpairs/> <w:cachedcolbalance/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathpr> <m:mathfont val="Cambria Math"> <m:brkbin val="before"> <m:brkbinsub val="--"> <m:smallfrac val="off"> <m:dispdef/> <m:lmargin val="0"> <m:rmargin val="0"> <m:defjc val="centerGroup"> <m:wrapindent val="1440"> <m:intlim val="subSup"> <m:narylim val="undOvr"> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" defunhidewhenused="true" defsemihidden="true" defqformat="false" defpriority="99" latentstylecount="267"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Normal"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="heading 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" qformat="true" name="heading 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 7"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 8"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 9"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 7"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 8"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 9"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="footnote text"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="header"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="footer"> <w:lsdexception locked="false" priority="35" qformat="true" name="caption"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="footnote reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="page number"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="endnote reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="endnote text"> <w:lsdexception locked="false" priority="10" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Title"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Default Paragraph Font"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Body Text"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Body Text Indent"> <w:lsdexception locked="false" priority="11" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtitle"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Body Text 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Body Text Indent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Body Text Indent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Hyperlink"> <w:lsdexception locked="false" priority="22" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Strong"> <w:lsdexception locked="false" priority="20" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="No List"> <w:lsdexception locked="false" priority="59" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Table Grid"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Placeholder Text"> <w:lsdexception locked="false" priority="1" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="No Spacing"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Revision"> <w:lsdexception locked="false" priority="34" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="List Paragraph"> <w:lsdexception locked="false" priority="29" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Quote"> <w:lsdexception locked="false" priority="30" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Quote"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="19" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="21" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="31" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="32" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="33" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Book Title"> <w:lsdexception locked="false" priority="37" name="Bibliography"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" qformat="true" name="TOC Heading"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id="ieooui"></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} @font-face {font-family:"\@Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Footnote Text Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.MsoFootnoteReference {mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no; vertical-align:super;} span.FootnoteTextChar {mso-style-name:"Footnote Text Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Footnote Text";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} /* Page Definitions */ @page {mso-footnote-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/FERNAN~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_header.htm") fs; mso-footnote-continuation-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/FERNAN~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_header.htm") fcs; mso-endnote-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/FERNAN~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_header.htm") es; mso-endnote-continuation-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/FERNAN~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_header.htm") ecs;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1422869910; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1203225638 -2055593928 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @list l1 {mso-list-id:1821574178; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1404873278 67698713 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2 {mso-list-id:1856378538; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1305366520 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l2:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Paton dalam bukunya <i style="">A Textbook Jurisprudence</i> menyatakan bahwa, “alat bukti dapat bersifat <i style="">oral, documentary, </i>atau<i style=""> material.</i>” Alat bukti yang bersifat <i style="">oral</i> merupakan kata yang diucapkan seorang dalam pengadilan (keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa), artinya kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat <i style="">oral</i>. Alat bukti yang bersifat <i style="">documentary</i> adalah alat bukti surat atau alat bukti tertulis, sedang alat bukti yang bersifat <i style="">material</i> adalah alat bukti barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen/ alat bukti yang bersifat material<span style=""> </span>(<i style="">demonstrative evidence</i>).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Hukum acara pidana di bidang pembuktian mengenal adanya Alat Bukti dan Barang Bukti, dimana keduanya dipergunakan di dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu</span><a style="" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif";">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="" lang="SV">:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]--><span style="">Keterangan saksi<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -36pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]--><span style="">Keterangan ahli<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -36pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]--><st1:city st="on"><st1:place st="on"><span style="">Surat</span></st1:place></st1:city><span style=""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -36pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]--><span style="">Petunjuk<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -36pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="">5.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><!--[endif]--><span style="">Keterangan terdakwa<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style="" lang="SV">Definisi Surat Menurut Ahli dan KUHAP</span></b><span style="" lang="SV"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Sebelum masuk dalam pembatasan pemahaman alat bukti surat, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu surat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, surat adalah “kertas yang tertulis (dengan berbagai isi maksudnya)<span class="MsoFootnoteReference"> </span></span><a style="" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif";">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="" lang="SV">.” Selanjutnya beberapa ahli memberikan definisi surat sebagai berikut. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Menurut Sudikno Mertokusumo:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="" lang="SV">”Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 63.35pt; text-align: justify;"><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 63.35pt; text-align: justify;"><span style="" lang="SV"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV"><span style=""> </span>Menurut Asser-Anema yang dikutip oleh Andi Hamzah, “surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pikiran</span><a style="" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif";">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="" lang="SV">.” Selanjutnya menurut Pitlo, yang termasuk surat adalah segala sesuatu yang mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang. Dengan demikian potret atau gambar tidak dapat dikatakan sebagai surat karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran</span><a style="" href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif";">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="" lang="SV">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV"><span style=""> </span><span style=""> </span>Pengertian surat menurut KUHAP adalah surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">1.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Jadi pada dasarnya surat yang termasuk dalam alat bukti surat yang disebut disini ialah “surat resmi” yang dibuat oleh “pejabat umum” yang berwenang membuatnya. Surat resmi dapat bernilai sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana apabila:<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top: 0cm;" start="1" type="a"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="" lang="SV">Memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh pejabat itu sendiri.<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">b.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangannya itu.<a style="" href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif";" lang="SV">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">2.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Jenis surat ini dapat dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh pengelola administrasi dan kebijakan eksekutif. Contoh: Kartu Tanda Penduduk, Akta Keluarga, Akta Tanda Lahir, dan sebagainya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">3.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Contoh: <i style="">Visum Et Repertum</i> dari Ahli Kedokteran Kehakiman.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="" lang="SV"><span style="">4.<span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="" lang="SV">Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari surat alat pembuktian lain (surat pada umumnya). Contoh: buku harian seorang pembunuh yang berisi catatan mengenai pembunuhan yang pernah ia lakukan.<o:p></o:p></span></p> <div style=""><!--[if !supportFootnotes]-->
<br /> <hr align="left" width="33%" size="1"> <!--[endif]--> <div style="" id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><a style="" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""></a><span style="" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="" lang="IN"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif";" lang="IN">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span><span style="" lang="IN"><span style=""> </span>Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8, LN. No. 76, TLN. 3209 Tahun 1981, ps.184 <o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""></a><span style="" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style="" lang="IN"><span style=""> </span><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif";" lang="IN">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span><span style=""> </span>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 1108<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><a style="" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""></a><span style="" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="" lang="IN"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif";" lang="IN">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span><span style="" lang="IN"><span style=""> </span>Andi Hamzah, <i style="">Hukum Acara Pidana Edisi Revisi,</i> cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 271.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 45pt; text-align: justify; text-indent: -9pt;"><a style="" href="#_ftnref4" name="_ftn4" title=""></a><span style="" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="" lang="IN"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif";" lang="IN">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span><span style="" lang="IN"> Martiman Prodjohamdjo, <i style="">Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti, </i>(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><span style="" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 36pt;"><a style="" href="#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman","serif";">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="" lang="SV"><span style=""> </span>M. Yahya Harahap, <i style="">Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, </i>cet.6, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal 306.<o:p></o:p></span></p> </div> </div> Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-71764222288982960132010-02-09T19:41:00.000-08:002010-02-09T19:42:47.851-08:00Bunuh Diri Virtual, Upaya Membunuh Facebook?Bila tren bunuh di mall semakin meningkat di Indonesia, lain lagi tren yang sedang berkembang di negara maju. Di sana, 'bunuh diri' sudah menyebar ke ranah jejaring sosial.<br /><br />Caranya, yakni dengan menghapus identitas virtual mereka di berbagai jejaring sosial besar, macam Facebook, MySpace, Twitter, dan LinkedIn. Melalui layanan Suicide Machine atau Seppukoo, seseorang dengan mudah menghilangkan akun mereka di beberapa jejaring sosial tadi dengan beberapa klik saja.<br /><br />Nama Suicide Machine maupun Seppukoo sendiri, kurang lebih memiliki satu makna. Seppukoo adalah terminologi 'Seppuku' yang berasal dari Jepang, yaitu konsep bunuh diri para Samurai, untuk menjaga kehormatan mereka ketimbang takluk pada musuh.<br /><br />Layanan macam ini memang sangat cocok bagi orang yang sudah terlalu jenuh dengan aktivitas di jejaring sosial yang begitu menyerap energi. Juga, orang yang ingin mengakhiri ketagihan dan ketergantungannya di jejaring sosial tersebut.<br /><br />Dengan melakukan login di situs Suicide Machine sesuai user name dan password di Facebook, maka program mesin itu akan secara otomatis mengubah password, profil user, membuatkan profil secara otomatis di jaringan 'Social Network Suiciders', me-remove teman-teman dan grup yang diikuti di Facebook, serta me-remove semua status yang pernah diposting.<br /><br />Melalui layanan ini, seseorang bisa 'bunuh diri' secara lebih simpel dan menghemat waktu, ketimbang melakukan semuanya secara manual. Pasalnya, Virtual Machine merupakan program sepanjang 2500 baris yang memanfaatkan Linux server dan menjalankan apache2 dengan modul python yang terinstalasi.<br /><br />Bila secara manual, rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan 'bunuh diri' virtual ini bisa mencapai 9 jam 35 menit, dengan layanan Suicide Machine, seseorang bisa melakukannya secara otomatis kurang dari satu jam.<br /><br />Sementara, dengan melakukan login Facebook menggunakan layanan Seppukoo, seorang pengguna Facebook bisa secara otomatis melakukan deaktivasi akun Facebook-nya, meninggalkan pesan terakhir kepada seluruh teman-temannya di Facebook, dan membuat halaman obituari atau memorial.<br /><br />Namun, melakukan bunuh diri virtual melalui Seppukoo sebenarnya tidak sepenuhnya menghilangkan akun di Facebook, menghilangkan informasi kegiatan, atau memutus hubungan kita dengan rekan-rekan di jaringan Facebook. Sebab, Facebook memiliki kebijakan yang akan terus menyimpan informasi tersebut.<br /><br />Oleh karenanya, seseorang bisa dengan mudah melakukan 'kebangkitan kembali' di Facebooknya. Cukup dengan melakukan kembali login di Facebook, maka kehidupan sosial di Facebook seseorang bisa kembali seperti sedia kala.<br /><br />Bagaimanapun, layanan semacam ini bisa memberikan alternatif baru bagi seseorang untuk menghentikan rutinitas kehidupan sosial virtual yang dirasa mulai menjemukan. Bahkan, Suicide Machine mengklaim, bunuh diri virtual ini menyehatkan, dan bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang di dunia nyata, rata-rata 25 persen dari sebelumnya.<br /><br />Tak heran bila kemudian tren bunuh diri virtual ini menyebar seperti sebuah virus. Sejak mulai diluncurkan akhir Desember lalu, Suicide Machine mengklaim telah memutus 58.190 tali pertemanan di Facebook, menghapus 203.748 tweet di Twitter, dan menghapus 879 profil orang di berbagai jejaring sosial.<br /><br />Sementara Seppukoo mengklaim telah mengundang 50 ribu orang untuk bergabung dengan jejaring sosial bunuh diri mereka. Namun, tentu saja, Facebook tak akan membiarkan wabah ini menggerogoti jumlah anggota mereka.<br /><br />Sejak pertengahan Desember lalu, Facebook telah memblokir layanan Seppukoo dari Facebook, menyurati dan menuduh situs itu melakukan berbagai pelanggaran terhadap Facebook: mengumpulkan informasi rahasia dan identitas para pengguna Facebook, mengakses akun Facebook orang lain, dan memanfaatkan properti intelektual Facebook untuk kepentingan komersial mereka sendiri.<br /><br />Oleh karenanya Facebook meminta Seppukoo menghentikan layanan mereka. "Bila Seppukoo mengabaikan permintaan ini, Facebook akan menempuh langkah apapun yang perlu, untuk mempertahankan hak, kualitas layanan, dan informasi pribadi pengguna kami," ujar Leota L Bates wakil dari Facebook, pada 'surat ancaman' mereka.<br /><br />Namun, Maria Teresa Votta, pengacara yang mewakili pihak Seppukoo, membantah tuduhan Facebook. "Informasi yang diperoleh Seppukoo telah dikomunikasikan dengan klien kami, dan mereka sendiri yang memberikan secara sukarela," kata Maria.<br /><br />Alih-alih melindungi data penggunanya, Maria malah menuding Facebook telah menentang kehendak bebas dari para pemilik data sebenarnya. "Ini bukan mengamankan privasi, namun pelanggaran dari kehendak bebas pengguna untuk menentukan wilayah personal mereka," kata Maria.<br /><br />Hal yang sama ditempuh Facebook kepada Suicide Machine. Facebook memang menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan bila layanan jenis ini terus berkibar. Agaknya, bagi Facebook, membiarkan layanan ini terus tumbuh, sama saja bunuh diri secara perlahan.<br /><br />--------------<br />Sumber : VIVAnews<br /><div class="fullpost"><br /><br /><br /></div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-45840652735954906282010-02-03T00:15:00.000-08:002010-02-03T00:32:24.957-08:00Bakso King Kong, Lezatnya Rasa Bakso King Kong Tertancap Lebih Lama di Lidah<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY_FbUKkf0rwV0qPVwLBlpw9nn1U38vSTU2iCifrJFSJM0lmJKYFVmdgvPec_7q1WBeUCTHs6HjNLDyBkxtw9vighu-EAtzEzIPbKYpv87neMjn1fG127Ghe8Rz1AibwoeGcgwiDmvgsMu/s1600-h/Slide1.JPG"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 133px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY_FbUKkf0rwV0qPVwLBlpw9nn1U38vSTU2iCifrJFSJM0lmJKYFVmdgvPec_7q1WBeUCTHs6HjNLDyBkxtw9vighu-EAtzEzIPbKYpv87neMjn1fG127Ghe8Rz1AibwoeGcgwiDmvgsMu/s400/Slide1.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5433932119688284786" border="0" /></a>
<br />
<br />
<br /><div style="text-align: center;"><span style="font-family:trebuchet ms;font-size:180%;"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">Baskso King Kong</span> </span>
<br /></div><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6L6GG2c51uyidGu2KQS3xXqvhV16nPUccax1ww8Ru5M4FDmM4kJXZnzbIgb6SO9I0WT-Htkv971AsXih0xJovhk1sWYqW0GTSUeVPqCcv8UM77yN3XLsoSh-tti4AEauNxUS1VZkdvuc-/s1600-h/Image0582.jpg">
<br /></a><div class="fullpost">Saya akan memperkenalkan kepada anda mengenai Bakso King Kong! sebuah manuver bisnis MAHASISWA yang menjunjung tinggi kesederhanaan aroma daging, serta kemurnian serat-serat daging yang tertanam di bakso-bakso yang becita rasa khas king-kong.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl3FtxEFu5V58UCuFgS7_1SkNhotqXtyIYGhLbLV5xY9p2rUBvA2kj7twDFhCokFfzWAUGOVRMWtqq27aPAKbwWhHfQ7rMYs1LSHW6Cu7re8dER6jt12XhdCjU1ZB2FG-DXW0WScnEp3n8/s1600-h/Image0579.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 240px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl3FtxEFu5V58UCuFgS7_1SkNhotqXtyIYGhLbLV5xY9p2rUBvA2kj7twDFhCokFfzWAUGOVRMWtqq27aPAKbwWhHfQ7rMYs1LSHW6Cu7re8dER6jt12XhdCjU1ZB2FG-DXW0WScnEp3n8/s320/Image0579.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5433930034930997666" border="0" /></a>
<br />Rumah Makan Bakso ini menjunjung tinggi satu kata, "kebersihan". Pertama, setiap sudut fasilitas di bakso King-Kong selalu dijaga kebersihannya. sehingga tidak heran bahwa setiap pelanggan bakso King Kong baik yang fanatik maupun yang hanya sekedar fans, selalu membersihkan magkok bakso hingga tetes kuah terakhir. (",)
<br />
<br />
<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgODR7muYnpT1aWzttWQC1iBp37_Tf87fqgPikShbEmzA_jH6yVpKvVTWHBWroCRn7leipycnuCAHAdC3g8Yx9_aQu57VMX3JgxzXJLLJgx_q93btB5aBqRjcJd7YBNGiJQWeYeirwKoNAu/s1600-h/Image0583.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 240px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgODR7muYnpT1aWzttWQC1iBp37_Tf87fqgPikShbEmzA_jH6yVpKvVTWHBWroCRn7leipycnuCAHAdC3g8Yx9_aQu57VMX3JgxzXJLLJgx_q93btB5aBqRjcJd7YBNGiJQWeYeirwKoNAu/s320/Image0583.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5433929355821449794" border="0" /></a>
<br />Rumah Makan Bakso KingKong juga memiliki tempat yang strategis serta nyaman, rumah makan bakso ini memiliki kapasitas 24 orang lebih bahkan jika dipaksakan kami yakin 100 orang bisa muat dengan adanya pesan delivery untuk wilayah Lenteng Agung.
<br />
<br />Rumah Makan Bakso King Kong beralamat di Jalan JagaKarsa Sebelum Pasar Lenteng Agung.
<br />Bakso ini memiliki variasi menu yang sangat menarik yakni :
<br />
<br /><meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="PowerPoint.Slide"><meta name="Generator" content="Microsoft PowerPoint 14"> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > </span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Anak</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > King Kong<span style=""> </span></span><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" ><span style=""> </span></span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Rp</span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >. 5999,-</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Anak</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >adalah</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >suguhan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >tepat</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > mini </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >untuk</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >beberapa</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > kali </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >kunyah</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >, </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >tepat</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >untuk</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >pencinta</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >anak</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong. </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Biarpun</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >kecil</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >, </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ini</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dashyat</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >menguncang</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >lidah</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >anda</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dengan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >banyaknya</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >jumlah</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >.</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > King Kong</span><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" ><span style=""> </span></span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Rp</span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >. 6999,-</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dengan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > rasa </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >terlezat</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > yang </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >pernah</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ada</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >, </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dengan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >cita</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > rasa King Kong. </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Paduan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > pas </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ini</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >lebih</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >menjunjung</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >tinggi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >cita</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >rasa </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >kemurnian</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >daging</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >sapi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ala</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong.</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > King of The King Kong<span style=""> </span></span><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" ><span style=""> </span></span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Rp</span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >. 9999,-</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dinobatkan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >sebagai</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King of the King Kong </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >karena</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ukurannya</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > yang </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >tidak</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >wajar</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > (</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >sangat</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >besar</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >). </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ini</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >juga</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dilengkapi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dengan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >daging</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >cicang</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > super </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >segar</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > di </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bagian</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dalam</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >.</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:18pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Telur</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > </span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Puyuh</span><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" ><span style=""> </span></span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Rp</span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >. 7999,-</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Telur</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Puyuh</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dengan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >isi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >telur</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >puyuh</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >berbumbu</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ini</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >sangat</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >disegani</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >karena</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >rasanya</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > yang </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ciamik</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >.</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:18pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Telur</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > </span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Ayam</span><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" ><span style=""> </span></span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Rp</span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >. 7999,-</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >telur</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Ayam</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >selalu</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >menjadi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >pujaan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >pencinta</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >telur</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >. </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Kunci</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >utama</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bahan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >baku</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >utama</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Ayam</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >terletak</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >pada</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >kesegaran</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >penyajian</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ini</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >.</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:18pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Keju</span><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" ><span style=""> </span></span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Rp</span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >. 8999,-</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dengan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >taburan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >keju</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >mewah</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > nan </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >gurih</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >, </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ini</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >terbukti</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >sangat</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > pas </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >untuk</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bersantai</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >, </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >karena</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >keju</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >meleleh</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > “</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >manja</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >” di </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dalam</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >mulut</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >anda</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >.</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:18pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Kornet</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" ><span style=""> </span></span><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" ><span style=""> </span></span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Rp</span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >. 8999,-</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ditambakan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >irisan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >kornet</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >, </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bisa</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dikatakan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >menjadi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >doble</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ciri</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >khas</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >daging</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >sapi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >, </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >yakni</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >sapi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > yang </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >menjadi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >kornet</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >sapi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > yang </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >menjadi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >. </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Satu</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >kesimpulan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >, “</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >enak</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >”.</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:18pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Ngamuk</span><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" ><span style=""> </span></span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Rp</span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >. 7999,-</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bagaimana</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >jadinya</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >apabila</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >mengamuk</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >? </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ini</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >menekankan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >pada</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >konsentrasi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >urat</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > yang </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bergejolak</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dalam</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Ngamuk</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:18pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > </span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Garukan</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > King Kong</span><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" ><span style=""> </span></span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Rp</span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >. 7999,-</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ini</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >sangat</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >digandrumi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > di </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >daerah</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >jawa</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >tengah</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >sekitarnya</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >, </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ini</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >mengutamakan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >pada</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ceker</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >berbumbu</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > yang </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >meramaikan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >suasana</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong.</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:18pt;" > </span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > </span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Indomi</span><span style="color: rgb(112, 48, 160); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" > Baby King Kong</span><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" ><span style=""> </span></span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >Rp</span><span style="color: rgb(79, 98, 40); font-weight: bold;font-family:Calibri;font-size:14pt;" >. 7999</span></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > King Kong </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ternyata</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dapat</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >disandingkan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dengan</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >Indomi</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >, </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >bakso</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >ini</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >dapat</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >membuat</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > rasa </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >lapar</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >anda</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >kenyang</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >seketika</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" >.</span><span style="color: rgb(192, 0, 0);font-family:Calibri;font-size:11pt;" > </span></p>
<br />
<br />Selamat mencoba Bakso King-Kong, saya hanya ingin mengucapkan berdoa dahulu sebelum mencoba, karena bisa-bisa anda ketagihan untuk mencobanya lagi lagi lagi...
<br />
<br />
<br />
<br /></div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-6509772780987376722009-12-21T17:16:00.001-08:002009-12-21T17:20:53.580-08:00Asas Hukum Acara Pidana<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoc90HLbRfC9LiqL-ikumUvMP4MxzDI777IMiMHeDTxs0-CtyNWO0iqFbfLY4A4LK7Ik75Tv7_0qT-GYYgWTvXJ5OzlEYV3t4jQx0UZgw4OZpkxdB92GaiUP-QxPL4pWoEzXG7kldRx6M9/s1600-h/Image0137.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 240px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoc90HLbRfC9LiqL-ikumUvMP4MxzDI777IMiMHeDTxs0-CtyNWO0iqFbfLY4A4LK7Ik75Tv7_0qT-GYYgWTvXJ5OzlEYV3t4jQx0UZgw4OZpkxdB92GaiUP-QxPL4pWoEzXG7kldRx6M9/s320/Image0137.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5417863402922534114" border="0" /></a>1. <span style="color: rgb(0, 0, 153);">Asas Legalitas</span><br />Yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum.<br /><br />2. <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Asas Keseimbangan</span><br />Yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum.<br /><br />3. <span style="color: rgb(51, 255, 51);">Asas Praduga Tak Bersalah </span><br />Yaitu tidak menetapkan seseorang bersalah atau tidak sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap.<br /><br />4. <span style="color: rgb(102, 0, 204);">Asas Unifikasi</span><br />Yaitu penyamaan keberlakuan hukum acara pidana di seluruh wilayah Indonesia<br /><br />5. <span style="color: rgb(102, 51, 0);">Asas Ganti rugi dan Rehabilitasi</span>.<br />Yaitu adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum.<br /><br />6. <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan</span><br />Yaitu pelaksanaan peradilan secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa.<br /><br />7. <span style="color: rgb(0, 51, 0);">Asas Oportunitas</span><br />Yaitu hak seorang Jaksa untuk menuntut atau tidak demi kepentingan umum.<br /><br />8. <span style="color: rgb(153, 153, 0);">Asas akusator </span><br />Yaitu penempatan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum.<br /><br />9. <span style="color: rgb(153, 51, 153);">Prinsip Pembatasan Penahanan</span><br />Yaitu menjamin hak-hak asasi manusia dengan membatasi waktu penahanan dalam melalui proses hukum.<br /><br />10. <span style="color: rgb(204, 0, 0);">Prinsip Diferensiasi Fungsional</span><br />Yaitu penegasan batas-batas kewenangan dari aparat penegak hukum secara instansional.<br /><br />11. <span style="color: rgb(51, 102, 102);">Prinsip Saling Koordinasi</span><br />Yaitu adanya hubungan kerja sama di antara aparat penegak hukum untuk menjamin adanya kelancaran proses hukum.<br /><br />12.<span style="color: rgb(0, 0, 102);"> Prinsip Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi</span><br />Yaitu dipakainya gugatan ganti rugi secara perdata untuk menyelesaikan kasus pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan.<br /><br />13. <span style="color: rgb(153, 102, 51);">Peradilan tebuka Untuk Umum</span><br />Yaitu hak dari publik untuk menyaksikan jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu).<br /><br />14. <span style="color: rgb(0, 204, 204);">Kekuasaan Hakim yang Tetap</span><br />Yaitu peradilan harus dipimpim oleh eorang/sekelompk hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah.<br /><br />15. <span style="color: rgb(0, 153, 0);">Pemeriksaan Hakim Yang langsung dan lisan</span><br />Yaitu peradilan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan (tidak menggunakan tulisan seperti dalam hukum acara perdata.<br /><br />16. <span style="color: rgb(153, 153, 0);">Bantuan hukum bagi terdakwa</span><br />Yaitu adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa.<br /><br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);">Daftar Pustaka:</span><br />Hamzah, Andy. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.<br />Harahap, Yahya. 2004. Pembahasan Permasalah dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.<br />Prinst, Darwin. 1989. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan.<br />Prodjodikoro, Wiryono. 1985. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung.<br /><br /><div class="fullpost"><br /><br /><br /></div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-26504461265358741492009-12-21T17:03:00.000-08:002009-12-21T17:15:19.574-08:00Sejarah Hukum Acara Pidana<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDtU5xz1mTph7rOfvVhc3kx6B0MekwMWBCDMJA0GpgkGVC7F9WtHSgKqGwcauaoQUnouZ_FSSpv4npCG0j7DY36ET-lA5KMyedTOPvyA80-infvJ8gvQmYFt1zAMkVlL4e5-j9HqLwLAEr/s1600-h/Image0156.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 240px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDtU5xz1mTph7rOfvVhc3kx6B0MekwMWBCDMJA0GpgkGVC7F9WtHSgKqGwcauaoQUnouZ_FSSpv4npCG0j7DY36ET-lA5KMyedTOPvyA80-infvJ8gvQmYFt1zAMkVlL4e5-j9HqLwLAEr/s320/Image0156.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5417860601645742034" border="0" /></a><span style="font-style: italic; color: rgb(102, 0, 204);">I. Sejarah perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia</span>
<br />
<br /><span style="color: rgb(0, 0, 153);">1. sebelum masa kolonial (sebelum abad 16)</span>
<br />
<br />- sebelum masuknya agama Islam
<br /><div style="text-align: justify;">Pada masa awal, penduduk nusantara tidak membedakan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Penduduk nusantara menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan masalah pidana maupun perdata di kalangan mereka. Cara pembuktian yang digunakan sering kali menggunakan kekuatan kekuatan gaib.
<br />
<br /></div>- saat masuknya agama Islam
<br /><div style="text-align: justify;">Setelah masuknya agama Islam, mulailah diberlakukannya hukum Islam untuk menyelesaikan masalah hukum di antara penduduk. Pada masa ini, mulai diadakan pembedaan antara masalah pidana dan masalah perdata. Cara penyelesaian sengketa selalu berpedoman kepada Al Quran, hadits dan hasil ijtihad.
<br /></div>
<br /><span style="color: rgb(0, 0, 153);">2. pada masa kolonial (abad 16-17 Agustus 1945)</span>
<br />- Belanda
<br /><div style="text-align: justify;">Hukum yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Belanda yang datang ke Indonesia di mana mulai diberlakukannya hukum tertulis di Indonesia.
<br />- Prancis
<br />Pada saat Belanda dijajah Perancis, diberlakukanlah hukum Perancis di Belanda yang berdampak pada keberlakuan hukum tersebut di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda
<br />- Belanda
<br />Setelah lepas dari jajahan Perancis, dikeluarkanlah firman raja untuk membentuk peraturan perundang-undangan baru yang diberlakukan di Indonesia dengan adanya asas konkordansi. Hukum acara pidana saat itu disebut hukum acara kriminil (HIR dan IR). Maka dibentuklah HIR yang diberlakukan di kota-kota besar dan IR di kota-kota lainnya). Ada pembedaan peradilan bagi kaum Eropa dan golongan Bumi Putera.
<br />- Jepang
<br />Tidak ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal dihapusnya peradilan bagi golongan Eropa.
<br /></div>
<br /><span style="color: rgb(0, 0, 153);">3. pada masa kemerdekaan (17 Agustus 1945-sekarang)</span>
<br />- orde lama
<br />Pada masa ini, peraturan Belanda masih dipakai dengan berlakunya pasal II aturan peralihan UUD 1945.
<br />- orde baru
<br />Dalam sejarahnya HIR buatan Belanda tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia maka mulai diadakanlah perancangan Hukum Acara Pidana yang baru.
<br />
<br /><span style="color: rgb(102, 0, 204);">II. Sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia</span>
<br />
<br /><div style="text-align: justify;">Pada masa orde baru, terbukalah kesempatan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dibentuklah di departemen kehakiman suatu panitia untuk menyusun RUU Hukum Acara Pidana. Ada 13 pokok masalah yang dituangkan dalam materi undang-undang. Dalam perancangannya, hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada HIR.
<br />
<br />Hal-hal signifikan yang perlu diperhatikan dalam RUU KUHAP tahap akhir, ialah:
<br />- hilangnya kewenangan Kejaksaan (seperti yang tercantum dalam HIR) untuk menyidik.
<br />- diadakannya perubahan KUHAP dalam kurun waktu dua tahun setelah pengesahan KUHAP (pasal 284 ayat (2)).
<br />
<br />RUU KUHAP disahkan oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 23 September 1981, dan kemudian disahkan oleh presiden menjadi undang-undang pada tanggal 31 Desember 1981.
<br /></div>
<br /><meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFERNAN%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><u><span style="font-size: 8pt;" lang="IN">Daftar Pustaka:<o:p></o:p></span></u></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;" lang="IN">Hamzah, Andy. 2005. <i style="">Hukum Acara Pidana Indonesia</i>. Jakarta: Sinar Grafika.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;" lang="IN">Harahap, Yahya. 2004. <i style="">Pembahasan Permasalah dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan</i>. Jakarta: Sinar Grafika.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;" lang="IN">Prinst, Darwin. 1989. <i style="">Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar</i>. Jakarta: Djambatan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 8pt;" lang="IN">Prodjodikoro, Wiryono. 1985. <i style="">Hukum Acara Pidana di Indonesia</i>. Jakarta: Sumur Bandung.<o:p></o:p></span></p>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-91563589505445409722009-12-16T22:42:00.000-08:002009-12-16T23:10:59.797-08:00Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcM60Ak7L8soaeBSqbo6PPKueKtRfcRrwcofBgzxIgs5ltaf06tvTkW9tAEnX3u9816lRhcmNKjvy52CVazX75XhBod4V96NP9RMmXalX1XPPARQH1eL_eF5G83DrIF13Rl_DtFn1M_-0T/s1600-h/Arbiter.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 240px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcM60Ak7L8soaeBSqbo6PPKueKtRfcRrwcofBgzxIgs5ltaf06tvTkW9tAEnX3u9816lRhcmNKjvy52CVazX75XhBod4V96NP9RMmXalX1XPPARQH1eL_eF5G83DrIF13Rl_DtFn1M_-0T/s320/Arbiter.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5416099100146067426" border="0" /></a>
<br /><meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFERNAN%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="country-region"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="place"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id="ieooui"></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Calibri; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:IN; mso-no-proof:yes;} p.ListParagraph, li.ListParagraph, div.ListParagraph {mso-style-name:"List Paragraph"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:IN; mso-no-proof:yes;} p.ListParagraphCxSpFirst, li.ListParagraphCxSpFirst, div.ListParagraphCxSpFirst {mso-style-name:"List ParagraphCxSpFirst"; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:IN; mso-no-proof:yes;} p.ListParagraphCxSpMiddle, li.ListParagraphCxSpMiddle, div.ListParagraphCxSpMiddle {mso-style-name:"List ParagraphCxSpMiddle"; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:IN; mso-no-proof:yes;} p.ListParagraphCxSpLast, li.ListParagraphCxSpLast, div.ListParagraphCxSpLast {mso-style-name:"List ParagraphCxSpLast"; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:IN; mso-no-proof:yes;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:505561896; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1085964236 69271567 69271577 69271579 69271567 69271577 69271579 69271567 69271577 69271579;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l1 {mso-list-id:543492070; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1429787168 67698689 69271555 69271557 69271553 69271555 69271557 69271553 69271555 69271557;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Symbol;} @list l2 {mso-list-id:577175690; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1129386448 69271567 69271577 69271579 69271567 69271577 69271579 69271567 69271577 69271579;} @list l2:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="">Dasar hukum ‘otentifikasi’ : <o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;"><span style="">·<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="">Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Mahkamah Agung<span style=""> </span>Republik <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>.<span style=""> </span>Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan perwujudan dari ketentuan New York Convention.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;"><span style="">·<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="">Pasal 67 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="">Definisi “otentifikasi” adalah menerima atau tahap penerimaan naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati para pihak. Tahap otentifikasi merupakan tahap atau proses pengeasahn terhadap suatu dokumen, contohnya adalah sebuat Putusan Arbitrase Internasional untuk dibenarkan keasliannya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="">Prosedur permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional :<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style=""><span style="">1.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="">Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai dengan ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style=""><span style="">2.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="">Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, naskah terjemahan resminya dalam bahasa <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>; dan<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style=""><span style="">3.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="">Keterangan dari perawkilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yan menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="">Yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitase Asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="">Putusan Arbitrase Asing hanya diakui serta dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style=""><span style="">1.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="">Putusan itu dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di suatu Negara yang dengan Negara <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> ataupun bersama-sama dengan Negara <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> terikat dalam suatu konvensi Internasional perihal pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Pelaksanaan didasarkan atas asas timbal balik (resiprositas).<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style=""><span style="">2.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="">Putusan-putusan Arbitrase Asing tersebut dalam angka 1 hanya terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style=""><span style="">3.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="">Putusan-putusan Arbitrasse Asing tersebut dalam angka 1 hanya dapat dilaksanakan di <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style=""><span style="">4.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="">Suatu putusan Arbitrase Asing dapat dilaksanakan di <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> setelah memperoleh <i style="">Exequatur</i> dari Mahkamah Agung Republik <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0in; text-align: justify;"><span style=""><o:p> </o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 0in; text-align: justify;"><span style="">Exequatur tidak akan diberikan apabila putusan Arbitrase Asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> (ketertiban umum). <o:p></o:p></span></p> Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-24840901655364294772009-12-16T22:11:00.001-08:002009-12-16T22:27:33.536-08:00Hukum dan HAM terhadap hak perempuan yang menjadi Tenaga Kerja Wanita<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSkWepOTmtGQL5aigiCB7U4m3dnck_3k18CB46mm5jgC41m9dJJu4Pup_Ghg0nPXinWTb7W6Lt9f_Kwp9fmc5PYJcOm0fiY4jLUpaLs1yxgDtG32mfZ6JSjmR761A0HxG_lkOes3G63zuE/s1600-h/ScaryLitaDT_1024.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 246px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSkWepOTmtGQL5aigiCB7U4m3dnck_3k18CB46mm5jgC41m9dJJu4Pup_Ghg0nPXinWTb7W6Lt9f_Kwp9fmc5PYJcOm0fiY4jLUpaLs1yxgDtG32mfZ6JSjmR761A0HxG_lkOes3G63zuE/s320/ScaryLitaDT_1024.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5416087765609290466" border="0" /></a>
<br /><meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFERNAN%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="City"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="State"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="country-region"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="place"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id="ieooui"></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:NNPAEM+Arial; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-noshow:yes; mso-style-link:" Char Char2"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-link:" Char Char"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 3.25in right 6.5in; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} span.MsoFootnoteReference {mso-style-noshow:yes; vertical-align:super;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.CharChar2 {mso-style-name:" Char Char2"; mso-style-noshow:yes; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Footnote Text"; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA;} p.Pa5, li.Pa5, div.Pa5 {mso-style-name:Pa5; mso-style-next:Normal; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; line-height:12.05pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:Verdana; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.ListParagraph, li.ListParagraph, div.ListParagraph {mso-style-name:"List Paragraph"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} span.CharChar {mso-style-name:" Char Char"; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Footer; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA;} /* Page Definitions */ @page {mso-footnote-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/FERNAN~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm") fs; mso-footnote-continuation-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/FERNAN~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm") fcs; mso-endnote-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/FERNAN~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm") es; mso-endnote-continuation-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/FERNAN~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm") ecs;} @page Section1 {size:595.35pt 841.95pt; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:42604656; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1808981776 -601475742 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.25in;} @list l1 {mso-list-id:644510129; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1111041340 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l2 {mso-list-id:693194057; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1991316244 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l2:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; mso-ansi-font-style:normal;} @list l3 {mso-list-id:1006834110; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-29320696 67698709 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l3:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l4 {mso-list-id:1250504852; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-618653158 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l4:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l5 {mso-list-id:1305430401; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-73876508 1158962136 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l5:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:68.2pt; text-indent:-.25in;} @list l6 {mso-list-id:1434085374; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-569870166 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l6:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l7 {mso-list-id:1525556725; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1348304724 338200258 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l7:level1 {mso-level-start-at:3; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:•; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:Calibri;} @list l7:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:"Courier New";} @list l8 {mso-list-id:2058357489; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1844206154 788802346 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l8:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.25in;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><b style=""><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" >BAB I</span></b><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >PENDAHULUAN <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >A. Latar Belakang<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Adanya kasus-kasus penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Perempuan (TKW) dari <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> di negara-negara tujuan telah menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak perempuan sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Kasus-kasus penganiayaan terhadap TKW Indonesia telah terjadi sejak dulu. Pada tahun 2007, TKW asal Desa Ngrangkah Pawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jatim, Endah Sugiarti (24) disiram air keras oleh majikannya di Hongkong.<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" >[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Selain itu terdapat pula kasus-kasus penganiayaan lain yang terjadi dan dialami oleh para TKW khususnya di Arab Saudi. Jumlah kasus penganiayaan terhadap TKW di Arab Saudi tertinggi di seluruh negara penempatan TKI. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, sepanjang Januari-Juni 2007 saja tercatat 118 kasus. 20 kali lipat lebih tinggi bila dibandingkan kasus serupa di <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Malaysia</st1:place></st1:country-region> yang hanya 6 kasus. Selain penganiayaan, juga tercatat 118 kasus pelecehan seksual. Padahal di negara-negara Asia Pasifik seperti Malaysia, Hongkong, Singapura dan Taiwan jumlah kasus pelecehan seksual hanya 9.Bahkan jumlah kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak di negara itu mencapai 1.127 kasus. Dua kali lipat dibandingkan kasus yang terjadi di seluruh negara Asia Pasifik.<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" >[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Salah satu kasus penganiayaan terhadap TKW yang baru-baru ini terjadi adalah kasus penganiayaan terhadap Siti Hajar. TKW asal Garut,Jawa Barat akhir-akhir ini ramai diperbincangkan terkait penyiksaan terhadap dirinya oleh majikannya di malaysia.Kasus Siti hajar ini bukanlah yang pertama yang diterima oleh para TKW Indonesia di Malaysia, sebelumnya sudah banyak kasus-kasus yang seperti ini. Kali ini Kasus Siti hajar yang menyita banyak perhatian masyarakat.Betapa kejamnya warga negara <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">malaysia</st1:place></st1:country-region> dan tak henti-hentinya membuat masalah dengan negara ini. Siti Hajar mengalami penyiksaan berat oleh majikannya Hau Yuang Tyng alias Michele. Selama bekerja 34 bulan di rumah majikannya, Siti juga tidak pernah mendapatkan gaji. Karena tak tahan dengan perlakuan majikannya, Siti Hajar kabur dari rumah majikannya dan menumpang taksi yang kemudian membawanya ke KBRI Kuala Lumpur.<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" >[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap TKW Indonesia tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan terkait dengan hak asasi manusia.<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" >[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> HAM sejatinya adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti dengan hak-haknya itu manusia dapat berbuat sesuatu yang dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" >[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Oleh karena itulah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang ini harus diikuti juga dengan sikap dan perilaku manusia lainnya untuk menghormati keberadaan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Penghormatan tersebut tentunya dilakukan dengan tidak melakukan pelanggaran HAM <a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" >[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> oleh pihak lain terhadap diri seseorang. Penghormatan atas HAM yang diharapkan pada pribadi seseorang tentunya tidak dapat kita temukan dalam kasus-kasus penganiayaan yang terjadi pada TKW-TKW asal <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> di luar negeri. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Salah satu jenis dan ranah hak asasi manusia yang terlanggar dengan adanya kasus-kasus penganiayaan TKW asal <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> adalah hak-hak perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam undang-undang HAM, hak-hak perempuan dilindungi dalam beberapa macam, antara lain :<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" >[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >1. Hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >4. Hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >7. Hak-hak perempuan dalam ikatan/ putusnya perkawinan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Terkait dengan adanya kasus-kasus penganiyaan terhadap TKW di luar negeri maka hak perempuan yang<span style=""> </span>telah dilanggar adalah hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan dan di bidang kesehatan. Adanya kasus-kasus tersebut telah menyadarkan kita bahwa di samping perbuatan-perbuatan dari pelaku yang bersifat kriminal atau tindak pidana, perbuatan pelaku juga merupakan perbuatan yang telah melanggar hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Karena itulah pada penulisan makalah kali ini penulis akan berusaha menjelaskan hak-hak perempuan apa saja yang telah dilanggar atas kasus-kasus TKW yang telah terjadi, khususnya pada kasus penganiayaan yang dialami oleh Siti Hajar yang bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Penulisan dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kasus dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan-peraturan yang terkait antara lain; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, <i style="">Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women </i>(1979)/ CEDAW dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, <i style="">Universal Declaration of Human Rights</i> /Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1947), <i style="">Internasional Covenant on Civil and Political Rights / </i>ICCPR, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Wanita, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya / ECOSOC, Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin, Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita, Konvensi Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan,<span style=""> </span>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Atas dasar analisa itulah maka penulis akan membuat makalah dengan judul “Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Atas Penganiayaan yang Dilakukan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Asal Indonesia di Luar Negeri”. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >B. Pokok Permasalahan <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Berdasarkan latar belakang yang telah disusun sebelumnya penulis akan mengangkat pokok permasalahan yang terkait dengan kasus-kasus penganiayaan TKW dan hak-hak perempuan yang telah dilanggar. Pokok permasalahan dalam penulisan makalah kali ini yaitu ; Bagaimanakah pelanggaran yang terjadi atas hak-hak perempuan berdasarkan instrumen internasional dan nasional dikaitkan dengan kenyataan adanya penganiayaan yang terjadi terhadap TKW? <span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" > </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >BAB II <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >PEMBAHASAN <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >A. Hak-Hak Perempuan <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah maka kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Adanya kesadaran ini maka kemudian perlu diketahui terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud dengan hak asasi perempuan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Hak asasi perempuan, adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia.<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" >[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. System hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah system hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan yang terdapat dalam system hukum tentang hak asasi manusia dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Dari seluruh sistem hukum tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam system hukum tersebut. Jenis hak-hak perempuan yang ada, antara lain:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >1. Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Sama halnya dengan seorang pria, seorang<span style=""> </span>perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">a.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">b.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">c.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.75in; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 21 DUHAM butir 1 dan 2, Pasal 25 ICCPR,. Sedangkan dasar hukum yang lebih khusus menyebutkan hak-hak perempuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan 8 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Sedangkan dasar hukum hak-hak perempuan tersebut dapat pula ditemukan dalam instrumen nasional kita. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditemukan dalam Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut : “<i style="">sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.<o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; text-indent: 0.25in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara dimana dia tinggal. Misalnya seseorang yang hidup dan tinggal di negara <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region>, sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan maka terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>. Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi maka setiap orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraannya. Hal inilah yang menjai salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 15 DUHAM yang berbunyi :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">1.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></i><!--[endif]--><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >“Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan <o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">2.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></i><!--[endif]--><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya”.<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Sedangkan dasar hukum dalam ranah internasional yang menggunakan bahasa yang lebih khusus dan spesifik dapat ditemukan dalam Pasal 9 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin, Pasal 1 Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan. Dimana dari dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk memperoleh, mengganti atau mempertahankan kewarganegaraanya akibat perkawinannya dengan seorang pria. Dan setiap negara dari asal perempuan tersebut harus dapat menjamin keberadaan haknya tersebut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Dalam ranah nasional, dasar hukum mengenai hak perempuan di bidang kewarganegaraan dapat ditemukan dalam Pasal 47 UU HAM yaitu <i style="">“seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.”</i> Isi pasal tersebut jika dibandingkan dengan pengaturan internasional terkait yang ada mempunyai pengaturan yang hampir sama. Dengan kata lain pengaturan hak-hak perempuan di <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> merupakan adaptasi dari pengaturan yang ada dalam ranah internasional. Dengan demikian jaminan atas hak perempuan tersebut tentunya selain diakui di <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> namun juga diakui dalam tingkat internasional. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; text-indent: 40.5pt; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi. Dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itulah maka kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; text-indent: 40.5pt; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Atas dasar itulah maka kemudian dalam instrumen internasional dapat kita temukan pengaturan-pengaturan yang menjamin hal tersebut. Pengaturan tersebut dapat bersifat umum untuk semua orang, maupun bersifat khusus untuk setiap perempuan. Instrumen internasional yang bersifat umum antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 26 (1) DUHAM. Sedangkan yang bersifat lebih khusus dapat ditemukan dalam Pasal 10 CEDAW, Pasal 13 ayat (2) Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Pasal 4 (d) Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; text-indent: 40.5pt; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Selain itu pengaturan mengenai hak tersebut dapat juga kita temukan dalam instrumen nasional kita.<span style=""> </span>Pengaturan yang bersifat lebih umum dapat kita temukan pada Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang bersifat lebih khusus melindungi hak perempuan dapat ditemukan dalam Pasal 48 UU HAM yang menyebutkan bahwa <i style="">“Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”. </i><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >4. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang seseuai dengan kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apapun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja yag aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya. Maka ketika pekerjaan itu berakhir, seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen internasional dapat ditemukan dalam Pasal 23 DUHAM, Pasal 6 ayat (1), 7 dan Pasal 8 ayat 1 butir (a) dan (b) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dimana didalamnya diatur hak-hak seseorang atas suatu profesi dan pekerjaan yang berlaku bagi semua orang. Dan pada Pasal 11 CEDAW, Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan, dapat ditemukan adanya perlindungan hak tersebut yang diberlakukan lebih khusus kepada semua perempuan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Dalam instrumen nasional mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 76 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 49 (1) UU HAM disebutkan bahwa <i style="">”Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan”.<o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah maka kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus kepada mereka perempuan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 13.5pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Dalam instrumen internasional mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 25 (2) DUHAM<span style=""> </span>yang berbunyi <i style="">“ibu dan anak berhak mendapat perhatian dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama”. </i><span style=""> </span>Dan pada Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta dalam Pasal 11 butir (f), Pasal 12 dan Pasal 14 CEDAW. Sedangkan untuk instrumen nasional dapat ditemukan dalam Pasal 28 H UUD 1945 yaitu “<i style="">setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh kesehatan”.</i> Adanya dasar pengaturan ini menunjukkan bahwa negara kita menjamin setiap warganya untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari negara. Khusus untuk setiap wanita perlindungan kesehatan dijaminkan lebih lagi dalam Pasal 49 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa “<i style="">perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”.<o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span><span style=""> </span>Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan dimana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum, sehingga kemudian muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat internasional maupun nasional. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Dasar hukum dalam instrumen internasional atas hak-hak perempuan ini secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 7 DUHAM, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan secara khusus dalam Pasal 2 dan 15 CEDAW. Dalam instrument nasional dasar hukum atas hak-hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 50 UU HAM yang berbunyi <i style="">“wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”</i>.<i style=""><o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Sehubungan dengan jaminan atas hak-hak perempuan yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang menimpa perempuan di <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> diantaranya :<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" >[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">1.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Kekerasan terhadap perempuan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">2.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Perempuan sebagai korban perkosaan <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">3.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Perempuan sebagai pekerja seks komersial dalam praktek prostitusi<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">4.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Perempuan dan aborsi <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">5.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Perempuan dan pornografi dan pornoaksi <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">6.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Perdagangan perempuan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">7.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Hak-hak perempuan dalam ikatan /putusnya perkawinan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Dalam sebuah perkawinan adakalanya dimana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan ini setiap pihak dari perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-anak. Selain itu kedua belah pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian harta bersama dengan persentase yang adil.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Dasar hukum atas hak tersebut<span style=""> </span>dalam instrumen internasional dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16 butir (c) sampai dengan butir (g) CEDAW. Dan dalam instrumen nasional dapat ditemukan dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU HAM yang berbunyi sebagai berikut :<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt; line-height: 150%;"><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >(2) “Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”.<o:p></o:p></span></i></p> <p class="ListParagraph" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt; line-height: 150%;"><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >(3) “Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</span></i><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt; line-height: 150%;"><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >B. Kronologis Kasus<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran yang terjadi atas hak-hak perempuan berdasarkan instrumen internasional dan nasional dikaitkan dengan kenyataan adanya penganiayaan yang terjadi terhadap TKW, maka pada penulisan kali ini penulis akan memaparkan salah satu kasus penganiyaan TKW yang baru-baru ini terjadi dan menjadi perhatian publik dan pemerintah. Kasus yang dimaksudkan adalah kasus penganiayaan yang terjadi pada Siti Hajar yaitu TKW yang bekerja di <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Malaysia</st1:place></st1:country-region>. Berikut akan dipaparkan bagaimana kronologis terjadinya kasus hingga bagaimana dia bisa lolos dan ditolong oleh pihak pemerintah <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>. Kasus Siti Hajar seorang TKI yang disiksa oleh majikannya Hau Yuan Tyng (Michele):<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" >[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">•<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 pukul 08.30 seorang TKI a.n. Siti Hajar datang ke KBRI Kuala Lumpur untuk meminta perlindungan atas penyiksaan fisik (disiram air panas) yang dialaminya dari majikannya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">•<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>KBRI Kuala Lumpur, pada hari Senin 8 Juni 2009 memanggil majikan a.n. Hau Yuan Tyng (Michele), Mr. Mark Neo dari Agensi Pekerja Venture Provision dan Sdri. Tanti, Wakil dari PT. Mangga Dua Mahkota di Kuala Lumpur. KBRI Kuala Lumpur menyampaikan 2 hal kepada majikan, yaitu akan meneruskan kasus ini melalui jalur hukum dan meminta pembayaran gaji Siti Hajar selama 34 bulan sebesar RM. 17.000 (gaji: RM. 500/bulan).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">•<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >KBRI Kuala Lumpur, telah membawa Siti Hajar membuat laporan Polisi di Balai Polis <st1:state st="on"><st1:place st="on">Mont</st1:place></st1:state> Kiara, Sri Hartamas. Selanjutnya kasus Siti Hajar ditangani oleh Investigation Officer/IO Inspektur Zul dari Ibu Pejabat Polis Daerah/IPD (setingkat Polres) Brickfields.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">•<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Setelah membawa Siti Hajar membuat laporan polisi, KBRI Kuala Lumpur kemudian telah membawa Siti Hajar ke Pusat Perubatan Universitas Malaya (PPUM) untuk dilakukan visum et repertum dengan didampingi IO dan saat ini Siti Hajar dirawat/diopname di PPUM guna mendapatkan rawatan lebih lanjut.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">•<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Majikan Siti Hajar pada hari Senin, 8 Juni 2009 pukul 19.00 telah diserahkan oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Polisi Malaysia untuk proses penahanan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">•<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Pada tanggal 9 Juni 2009, Duta <st1:city st="on">Besar</st1:city> <st1:state st="on">RI</st1:state> menjenguk Siti Hajar di Pusat Perubatan Universiti <st1:place st="on">Malaya</st1:place> (PPUM). Dalam kesempatan tersebut, Siti Hajar dihubungkan secara langsung melalui telepon untuk berbicara dengan keponakannya bernama Asep. Duta Besar RI juga berbicara langsung dengan keluarga Siti Hajar di Indonesia untuk menginformasikan keadaan Siti Hajar saat ini, dan langkah-langkah yang dilakukan KBRI Kuala Lumpur untuk melakukan pendampingan terhadap Siti Hajar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">•<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Pada hari Rabu, 10 Juni 2009 kakak dari majikan Siti Hajar telah menyerahkan hak Siti Hajar melalui KBRI yaitu berupa pembayaran gaji selama 34 bulan sebesar RM 17.000.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">•<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Pada saat Duta Besar Da’i Bachtiar mengunjungi Siti Hajar (TKI korban penganiayaan) tanggal 11 Juni 2009 jam 11.45, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menelefon dan kemudian berbicara langsung dengan Siti Hajar. <span style="color: rgb(33, 29, 30);">Siang hari tanggal 12 Juni 2009, KBRI Kuala Lumpur telah mempertemukan Siti Hajar dengan keluarganya yaitu Sdri Nani Suryani (kakak kandung Siti Hajar) dan Sdr. Samsul Rizal (keponakan Siti Hajar). Pertemuan Siti Hajar dengan keluarganya setelah lebih kurang 3 tahun tidak berjumpa, berlangsungdalam suasana yang mengharukan di lobby KBRI Kuala Lumpur.</span><o:p></o:p></span></p> <p class="Pa5" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="color: rgb(33, 29, 30);font-family:Arial;" ><span style="">•<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="color: rgb(33, 29, 30);font-family:Arial;" >Sementara menunggu proses penyelidikan lebih lanjut dari pihak Kepolisian dan proses penyembuhannya, Siti Hajar ditempatkan di penampungan sementara KBRI Kuala Lumpur. Klinik kesehatan di penampungan sementara KBRI Kuala Lumpur, telah dirubah menjadi ruangan khusus dengan fasilitasi yang cukup memadai bagi Siti Hajar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >D. Analisa Kasus<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa Siti Hajar telah mendapat perlakuan yang tidak adil terutama dari pihak majikannya. Ketidakadilan ini terjadi dalam ranah hak asasi manusia khususnya hak perempuan. Dalam kasus tersebut dapat diketahui bahwa Siti Hajar telah dilanggar hak-haknya dalam bentuk :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">1.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Telah dilakukan penganiayaan terhadap Siti Hajar dalam bentuk pemukulan dan penyiraman air panas ke tubuh dan mukanya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">2.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Selama 34 bulan bekerja, Siti Hajar tidak mendapatkan haknya berupa gaji atau imbalan atas kerja kerasnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Apabila melihat kasus tersebut maka dapat diketahui bahwa Siti Hajar telah dilanggar hak-hak asasinya terutama hak-hak perempuan karena kodratnya sebagai perempuan. Hal ini dapat diketahui dengan melihat pengaturan yang ada mengenai hak-hak perempuan baik dalam instrumen internasional maupun nasional. Hak-hak perempuan yang telah dilanggar oleh majikannya antara lain adalah :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">1.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Hak perempuan dalam bidang ini adalah terkait dengan adanya hak-hak perempuan sebelum, sesaat dan sesudah bekerja. Terkait dengan kasus yang terjadi pada Siti Hajar, maka pelanggaran atas haknya dilakukan oleh majikannya di saat ia bekerja. Pelanggaran hak yang dilakukan majikannya terkait dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan adalah tidak adanya pembayaran gaji terhadap Siti Hajar setelah 34 bulan bekerja kepada majikannya. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Hal ini tentunya bertentangan dengan dasar hukum atas hak perempuan tersebut, yaitu pada Pasal 11 butir (d) CEDAW yang menyebutkan bahwa <i style="">“setiap wanita dan pria mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pengupahan yang sama, termasuk semua kemanfaatan dan atas perlakuan yang sama, dalam hal pekerjaan yang bernilai sama, seperti halnya persamaan perlakuan di dalam penilaian mengenai kualitas pekerjaan”.</i> Dengan demikian seharusnya majikan dari Siti Hajar dapat membayarkan upah yang seharusnya menjadi hak darinya. Karena atas haknya tersebut Siti Hajar telah dijamin dan diakui oleh peraturan dalam lingkup internasional. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Selain itu bila melihat instrumen hukum nasional kita, maka terkait dengan kasus Siti Hajar tersebut peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana pada Pasal 88 ayat (1) disebutkan bahwa ”<i style="">setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan</i>”. Dengan kata lain setiap pekerja baik itu laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaannya dalam bentuk gaji. Pembayaran upah atau gaji ini tentunya merupakan kewajiban dari pengusaha/ majikan sebagai pihak yang memperkerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan dari keberadaan mereka. Sehingga sudah seharusnyalah majikan dari Siti Hajar tersebut membayar gajinya selain karena itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya hal tersebut juga merupakan hak dari pekerja yang harus dihormati dan dijaminkan oleh mereka. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">2.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Hak perempuan di bidang kesehatan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat penjaminan yang lebih khusus diberikan kepada seorang perempuan terkait dengan kesehatan yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan kodrat wanita yang berbeda dengan pria dalam hal-hal tertentu seperti perempuan harus mengalami menstruasi, mengalami kehamilan hingga kekuatan fisik yang lebih lemah dari seorang pria. Hak atas kesehatan ini dijaminkan kepada setiap perempuan bukan hanya dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat namun juga ketika mereka sedang melakukan pekerjaan. Atas seorang pekerja harus dilakukan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerjanya. Hal ini dapat diketahui dengan adanya pengaturan dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi<i style=""> “setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :<o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 68.2pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">a.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></i><!--[endif]--><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Keselamatan dan kesehatan kerja <o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 68.2pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">b.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></i><!--[endif]--><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Moral dan kesusilaan <o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 68.2pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">c.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”</span></i><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 68.2pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Dengan demikian dapat diketahui bahwa seorang pekerja harus mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan ketika melakukan pekerjaan. Terkait dengan kasus yang terjadi pada Siti Hajar maka dapat diketahui bahwa Siti Hajar tidak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatannya ketika bekerja. Dengan dilakukannya penganiayaan dan penyiksaan terhadapnya maka keselamatan Siti Hajar ketika melakukan pekerjaan tidaklah terlindungi. Selain itu dengan adanya penyiksaan tersebut maka perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia juga tidak terlindungi. Seseorang yang dipukul dan disiram air panas karena kesalahan kecil merupakan hal yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Siti Hajar diperlakukan seperti bukan manusia yang bermartabat dan berbudi. Ketika perlindungan tidak terjadi maka salah satu dampak yang terjadi adalah adanya penganiayaan yang dialami oleh Siti Hajar yang berakibat pada keadaan Siti Hajar yang harus dirawat di rumah sakit dengan tubuh yang babak belur dan tidak lagi sehat. Dengan demikian maka hak atas kesehatan yang seharusnya didapatkan oleh menjadi terlanggar. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Perlindungan atas hak kesehatan seseorang juga dapat ditemukan dalam instrument hukum nasional kita yaitu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa <i style="">“setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.”</i> Pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa secara umum setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika bekerja. Hal inilah yang seharusnya dialami oleh Siti Hajar, sebagai seorang warga Negara Indonesia Siti Hajar harus mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh kesehatan. Karena itulah sudah seharusnya ketika akibat dari perlindungan yang tidak dapat dilakukan terhadapnya terjadi dan pelanggaran atas hak terjadi, pemerintah langsung bertindak untuk mengobati dan mengurus Siti Hajar untuk mendapatkan kesehatannya kembali. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">3.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam hal hak-hak permpuan untuk melakukan perbuatan hukum terdapat permasalahan yang dapat menimpa perempuan ketika berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Salah satu permasalahan yang terkait dengan kasus yang terjadi pada Siti Hajar adalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap kaum perempuan adalah suatu penghambat bagi tercapainya sasaran-sasaran persamaan, pembangunan dan perdamaian. Kekerasan terhadap kaum perempuan melanggar dan merugikan atau membatalkan penikmatan kaum perempuan akan hak-hak asasi dan kebebasan dasarnya. Di semua masyarakat baik di tingkat luas atau yang lebih kecil, perempuan dan anak-anak perempuan telah menjadi penyalahgunaan fisik, seksual, psikologi, yang tidak pandang tingkat pendapatan, kelas sosial, dan kebudayaan. Rendahnya status sosial dan ekonomi para perempuan dapat menjadi sebab maupun akibat dari kekerasan yang dilakukan terhadap kaum perempuan.<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Arial;font-size:12;" >[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Salah satu sebab yang mengakibatkan adanya kekerasan terhadap perempuan adalah adanya pandangan bahwa status sosial dan ekonomi para perempuan mempunyai derajat yang lebih rendah dibandingkan pria. Adanya pandangan ini bertentangan dengan hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum. Hak untuk melakukan perbuatan hukum dapat diartikan bahwa setiap perempuan mempunyai derajat yang sama di mata hukum. Karena itulah kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan pelanggaran atas hak perempuan dalam melakukan perbuatan hukum. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Kekerasan yang dilakukan dalam terhadap perempuan dapat berupa penyiksaan, penyalahgunaan fisik dan mental dan lain sebagainya. Terkait dengan kasus yang terjadi pada Siti Hajar, dapat diketahui bahwa telah terjadi penganiayaan terhadapnya. Penganiayaan yang terjadi pada Siti Hajar dilakukan majikannya dalam bentuk pemukulan dan penyiraman air panas kepada muka dan tubuh Siti Hajar. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Atas kekerasan yang dialami oleh Siti Hajar perlu diketahui bahwa hal tersebut menandakan adanya pandangan dari majikannya bahwa status sosial perempuan khususnya Siti Hajar mempunyai derajat yang berbeda dengannya. Karena itulah maka kemudian dia merasa bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya adalah hal yang wajar diterima oleh Siti Hajar sebagai seorang pembantu rumah tangga. Adanya pandangan tersebut menimbulkan pertentangan dengan hak perempuan yang mempunyai derajat yang sama di mata hukum dengan pihak manapun. Persamaan derajat seseorang di mata hukum tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) CEDAW yang berbunyi bahwa <i style="">“negara peserta akan memberikan kepada perempuan persamaan dengan pria di depan hukum”</i>.<span style=""> </span><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Dengan melihat analisa kasus tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyiksaan yang dilakukan terhadap tenaga kerja wanita <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> di luar negeri telah terjadi pelanggaran atas hak-hak perempuan yang terkait dengan hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut dapat terjadi akibat factor-faktor terkait yang memperbesar kemungkinan dilakukannya pelanggaran. Faktor-faktor tersebut antara lain:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">1.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Kurangnya pengetahuan dari TKW sendiri mengenai hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan. Dimana jika TKW mengetahui hal tersebut mereka dapat berusaha mendapatkan dan mempertahankan hak-haknya. <i style=""><o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">2.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Kurangnya perlindungan hukum bagi TKW saat berada di luar negeri. Sehingga jikalaupun terjadi pelanggaran, akan sulit melakukan penegakkan hukum terhadapnya.<i style=""><o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">3.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Kurangnya perhatian dari pemerintah untuk menjamin hak-hak perempuan dari TKW untuk tidak dilanggar oleh pihak lain terutama majikan dimana mereka bekerja. <i style=""><o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Adanya faktor-faktor tersebut maka diharapkan baik dari pihak pemerintah, penyalur TKW maupun calon-calon TKW sendiri untuk memberikan perhatian yang lebih kepada permasalahan mengenai hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan terhadap calon TKW. Hal ini diharapkan agar kejadian seperti yang ditimpa oleh Siti Hajar tidak akan terulang kembali di lain waktu. <i style=""><span style=""> </span><o:p></o:p></i></span></p> <i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" > </span></i> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 0.25in; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >BAB III<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >PENUTUP<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-indent: -14.2pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">A.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Kesimpulan <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span>Dengan melihat pembahasan dalam bab sebelumnya dapat diketahui bahwa dengan adanya penganiayaan yang terjadi pada Tenaga Kerja Wanita <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> di luar negeri telah mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan. Khusus untuk kasus penganiayaan yang terjadi pada TKW Indonesia di Malaysia yaitu Siti Hajar dapat diketahui bahwa telah terdapat pelanggaran hak-hak perempuan khususnya hak-hak perempuan yang dimiliki oleh Siti Hajar. Hak-hak perempuan tersebut antara lain adalah hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, yang diakibatkan tidak dibayarnya Siti Hajar oleh majikannya selama 34 bulan bekerja. Selain itu hak perempuan di bidang kesehatan telah dilanggar pula dengan adanya pemukulan dan tindakan yang tidak bermartabat karena dilakukannya penyiraman air panas terhadap Siti Hajar. Dan juga telah dilanggar pula hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum terkait dilakukannya kekerasan terhadapnya. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style="">B.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Saran <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Dengan adanya fakta-fakta dan pembahasan yang telah ditemukan dalam penulisan kali ini, maka penulis dalam kesempatan ini akan berusaha untuk memberikan saran terutama kepada pemerintah. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap TKW tersebut, dapat diketahui bahwa pihak pemerintah adalah pihak yang paling terkait dengan adanya kejadian tersebut. Oleh karena itu saran dari penulis akan ditujukan kepada pemerintah agar dilakukan kembali sosialisasi yang lebih baik dan tajam kepada para calon TKW maupun TKW mengenai hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan yang merupakan pihak yang menjadi obyek yang harus dilindungi. Selain itu diharapkan pula pemerintah dapat melakukan kerjasama yang baik dengan negara-negara tujuan TKW agar perlindungan hukum atasnya dapat dilakukan dengan maksimal, baik perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> maupun pemerintah dari negara tujuan. <o:p></o:p></span></p> <span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" > </span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >DAFTAR PUSTAKA <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:14;" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >A.</span><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" > </span></b><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Peraturan Perundang-Undangan</span><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" > </span></b><b style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span></span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">Indonesia. </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">.</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN"> </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">UU </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >No</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">.</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" > 39 Tahun 1999</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">. </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;color:black;" >LN </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;color:black;" lang="IN">No.</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;color:black;" >165</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;color:black;" lang="IN">.</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;color:black;" > TLN N</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;color:black;" lang="IN">o</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;color:black;" >. 3886</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;color:black;" lang="IN">.</span><span lang="IN" style="color:black;"> </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span></span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">Indonesia. </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Undang-Undang tentang Kesehata</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">n. UU</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" > No</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">.</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" > 23 Tahun 1992</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">. </span><span style="font-family:Verdana;">LN </span><span lang="IN" style="font-family:Verdana;">No. </span><span style="font-family:Verdana;">100</span><span lang="IN" style="font-family:Verdana;">.</span><span style="font-family:Verdana;"> TLN N</span><span lang="IN" style="font-family:Verdana;">o</span><span style="font-family:Verdana;">. 3495</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" > <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span></span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">Indonesia. </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">.</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN"> </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">UU </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >N</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">o.</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" > 13 Tahun 2003</span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN">. LN No. 39. TLN No.4279. </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >B. BUKU </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.45pt; text-align: justify; text-indent: -35.45pt; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Yazid, Abdullah, dkk. <i style="">Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. </i>2008. <st1:city st="on"><st1:place st="on">Malang</st1:place></st1:city>: Averroes Press. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 35.45pt; text-align: justify; text-indent: -35.45pt; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Eddyono, Sri Wiyanti. <i style="">Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X). </i>2004. <st1:city st="on"><st1:place st="on">Jakarta</st1:place></st1:city>: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 35.45pt; text-align: justify; text-indent: -35.45pt; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Hikmah, Mutiara. <i style="">Hak-hak Perempuan sebagai Modul Mata Kuliah Hukum dan HAM</i>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><b style=""><o:p> </o:p></b></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >C. WEBSITE </span><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" lang="IN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 35.45pt; text-align: justify; text-indent: -35.45pt; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. <i style="">Perlindungan Terhadap WNI di Indonesia</i>. <a href="http://www.kbrikualalumpur.org/pameran/booklet-perlindungan-wni.pdf"><span style="text-decoration: none;color:#000000;" >http://www.kbrikualalumpur.org/pameran/booklet-perlindungan-wni.pdf</span></a>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 35.45pt; text-align: justify; text-indent: -35.45pt; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 35.45pt; text-align: justify; text-indent: -35.45pt; line-height: 150%;"><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >TKW Asal Kediri Disiram Air Keras di Hongkong</span></i><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >. <a href="http://www.antara.co.id/view"><span style="text-decoration: none;color:#000000;" >http://www.antara.co.id/view</span></a>. Selasa, 21 Agustus 2007.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 35.45pt; text-align: justify; text-indent: -35.45pt; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 35.45pt; text-align: justify; text-indent: -35.45pt; line-height: 150%;"><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Kasus Penganiayaan TKW di Arab Saudi Tertinggi.</span></i><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" > <a href="http://www.tempointeraktif.com/"><span style="text-decoration: none;color:#000000;" >http://www.tempointeraktif.com</span></a>. Jumat, 17 Agustus 2007.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 35.45pt; text-align: justify; text-indent: -35.45pt; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.45pt; text-align: justify; text-indent: -35.45pt; line-height: 150%;"><i style=""><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >Kasus Penganiayaan Siti Hajar</span></i><span style="line-height: 150%;font-family:Arial;font-size:12;" >. <a href="http://masrois.com/kasus-penganiayaan-siti-hajar"><span style="text-decoration: none;color:#000000;" >http://masrois.com/kasus-penganiayaan-siti-hajar</span></a>.<o:p></o:p></span></p> <div style=""><!--[if !supportFootnotes]--> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div style="" id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Calibri;font-size:10;" >[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <i style="">TKW Asal Kediri Disiram Air Keras di Hongkong</i>, <a href="http://www.antara.co.id/view"><span style="text-decoration: none;color:#000000;" >http://www.antara.co.id/view</span></a>, Selasa, 21 Agustus 2007.</p> </div> <div style="" id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Calibri;font-size:10;" >[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <i style="">Kasus Penganiayaan TKW di Arab Saudi Tertinggi,</i> <a href="http://www.tempointeraktif.com/"><span style="text-decoration: none;color:#000000;" >http://www.tempointeraktif.com</span></a>, Jumat, 17 Agustus 2007.</p> </div> <div style="" id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Calibri;font-size:10;" >[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <i style="">Kasus Penganiayaan Siti Hajar</i>, <a href="http://masrois.com/kasus-penganiayaan-siti-hajar"><span style="text-decoration: none;color:#000000;" >http://masrois.com/kasus-penganiayaan-siti-hajar</span></a>.</p> </div> <div style="" id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Calibri;font-size:10;" >[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<span style=""> </span></p> </div> <div style="" id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Calibri;font-size:10;" >[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Abdullah Yazid, dkk, <i style="">Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, </i>(<st1:city st="on"><st1:place st="on">Malang</st1:place></st1:city>: Averroes Press, 2008), hal.1. </p> </div> <div style="" id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Calibri;font-size:10;" >[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.</p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 0.5in;"><o:p> </o:p></p> </div> <div style="" id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-indent: 0.5in;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Calibri;font-size:10;" >[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Pasal 45-51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. </p> </div> <div style="" id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-indent: 0.5in;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Calibri;font-size:10;" >[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Sri Wiyanti Eddyono, <i style="">Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X), </i>(<st1:city st="on"><st1:place st="on">Jakarta</st1:place></st1:city>: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), hal. 1. </p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-indent: 0.5in;"><o:p> </o:p></p> </div> <div style="" id="ftn9"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-indent: 0.5in;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref9" name="_ftn9" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Calibri;font-size:10;" >[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style=""> </span>Mutiara Hikmah, <i style="">Hak-hak Perempuan sebagai Modul Mata Kuliah Hukum dan HAM</i>. </p> </div> <div style="" id="ftn10"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref10" name="_ftn10" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Calibri;font-size:10;" >[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, <i style="">Perlindungan Terhadap WNI di Indonesia</i>, http://www.kbrikualalumpur.org/pameran/booklet-perlindungan-wni.pdf.</p> </div> <div style="" id="ftn11"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-indent: 0.5in;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref11" name="_ftn11" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%;font-family:Calibri;font-size:10;" >[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Mutiara Hikmah, <i style="">Hak-Hak Perempuan Sebagai Modul Hukum dan HAM</i>. </p> </div> </div> <div class="fullpost">
<br />
<br />
<br /></div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-42347957860464031402009-12-12T21:40:00.000-08:002009-12-12T21:49:10.772-08:00Hak Memilih dan Dipiih Bagi Anggota TNI dalam Pemilu Dikaitkan Dengan Sejarah Fungsi TNI dalam Ketatanegaraan di INA oleh Yomi Putri Yosshita Dewi<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpZRvECa2cO7h-OOa2REsdVA0XASzwAd2cHOdE3tdRH0vfqdM9L-8qiW-5saN_T6n5Hw9htig2_YYOD5thYZH-I_v5blUqOwBwLqTGXgUO8yp-6NuZkxr17Uu2t1eRj1yTaUo-QwWZbPXG/s1600-h/Image0324.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 240px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpZRvECa2cO7h-OOa2REsdVA0XASzwAd2cHOdE3tdRH0vfqdM9L-8qiW-5saN_T6n5Hw9htig2_YYOD5thYZH-I_v5blUqOwBwLqTGXgUO8yp-6NuZkxr17Uu2t1eRj1yTaUo-QwWZbPXG/s320/Image0324.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5414593574467006690" /></a>
<br /><meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CFERNAN%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="City"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="country-region"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="place"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <o:officedocumentsettings> <o:relyonvml/> <o:allowpng/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id="ieooui"></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} @font-face {font-family:Calibri; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"\@SimSun"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-link:" Char Char2"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-link:" Char Char"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 3.25in right 6.5in; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-noshow:yes; vertical-align:super;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.CharChar2 {mso-style-name:" Char Char2"; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Footnote Text"; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:AR-SA;} p.ListParagraph, li.ListParagraph, div.ListParagraph {mso-style-name:"List Paragraph"; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.ListParagraphCxSpFirst, li.ListParagraphCxSpFirst, div.ListParagraphCxSpFirst {mso-style-name:"List ParagraphCxSpFirst"; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.ListParagraphCxSpMiddle, li.ListParagraphCxSpMiddle, div.ListParagraphCxSpMiddle {mso-style-name:"List ParagraphCxSpMiddle"; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.ListParagraphCxSpLast, li.ListParagraphCxSpLast, div.ListParagraphCxSpLast {mso-style-name:"List ParagraphCxSpLast"; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.CharChar {mso-style-name:" Char Char"; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Footer; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:ZH-CN; mso-bidi-language:AR-SA;} /* Page Definitions */ @page {mso-footnote-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/FERNAN~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm") fs; mso-footnote-continuation-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/FERNAN~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm") fcs; mso-endnote-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/FERNAN~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm") es; mso-endnote-continuation-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/FERNAN~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm") ecs;} @page Section1 {size:595.35pt 841.95pt; margin:85.05pt 85.05pt 85.05pt 113.4pt; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:373119074; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:847535562 67698691 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.25in; font-family:"Courier New";} @list l1 {mso-list-id:400102863; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-767382524 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Symbol;} @list l2 {mso-list-id:406927054; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:2103993114 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l2:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l3 {mso-list-id:441731953; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1121914684 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l3:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l4 {mso-list-id:712117271; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:128998768 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l4:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l5 {mso-list-id:738985320; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:854083556 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l5:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-.25in; font-family:Symbol;} @list l6 {mso-list-id:826557376; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-570408280 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l6:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l7 {mso-list-id:1009064233; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1097403998 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l7:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Symbol;} @list l8 {mso-list-id:1350795016; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1383932142 1983273886 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l8:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; mso-ansi-font-weight:bold;} @list l9 {mso-list-id:1824661504; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:232669948 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l9:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l10 {mso-list-id:1905066760; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-837527734 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l10:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Symbol;} @list l10:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:"Courier New";} @list l11 {mso-list-id:1950233137; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1932703798 67698709 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l11:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">BAB I<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">PENDAHULUAN<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">A.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Latar Belakang Masalah<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat mengenai hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI menjadi isu yang hangat dibicarakan menjelang Pemilu tahun 2009. yang lalu. Wacana penggunaan hak pilih TNI berawal dari keinginan mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto agar anggota TNI menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009. Endriartono sudah menyampaikan keinginan itu pasca pemilu 2004. Walaupun sebelumnya, Endriartono juga yang menolak penggunaan hak pilih anggota TNI dalam pemilu 2004.<a style="" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"> Di akhir masa jabatannya mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto memberikan "pesan" sangat besar kepada penggantinya yakni, Marsekal Djoko Suyanto. Dia menitip pesan agar TNI diperjuangkan mendapat hak-hak politik dalam Pemilu 2009. Dari statement ini telah memicu polemik politik diberbagai media massa ihwal TNI ikut Pemilu 2009, yang sebenarnya ketidakpastian hak memilih bagi anggota TNI dan Polri sebagai warga negara Indonesia merupakan masalah lama.<a style="" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Dalam Pemilu 2004, TNI dan Kepolisian Negara Republik <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> (Polri) tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor VII/MPR/ 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009 tidak ada lagi wakil TNI maupun Polri di DPR, seperti tertuang dalam Pasal 5 ayat (4)Tap MPR No VII/MPR/2000 yang menyebutkan, "<i style="">Anggota Tentara Nasional <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lama sampai dengan tahun 2009</i>". Kalangan yang pro antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP mendukung penggunaan hak pilih anggota TNI dalam pesta demokrasi mendatang. PDIP bertekad memperjuangkan agar hak pilih anggota TNI dipulihkan dalam Pemilu 2009. Rasio yang mendasari sikap politik PDIP, tampak dari pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P Pusat, Taufik Kiemas (23/9/2006), "Mereka punya hak sejarah atas negara yang berdaulat. Kami akan berjuang mati-matian di berbagai institusi, agar hak pilih mereka dipulihkan," kata beliau.<a style="" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Sementara itu, kalangan yang kontra misalnya Wakil Ketua Komisi I (Bidang Pertahanan) DPR, Yusron Ihza Mahendra, mengatakan "Terlalu cepat bila TNI menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009. Jika TNI (juga Polri) diperbolehkan mengikuti Pemilu 2009, justru akan memecah belah TNI. Apalagi reformasi di tubuh TNI sendiri sampai saat ini belum berjalan sempurna." Dia mengakui adanya dampak positif dan negatif, kalau TNI ikut dalam pemilu. Dampak negatifnya, campur tangan TNI di masyarakat dalam memilih parpol tertentu akan sangat kuat. Sebaliknya, dampak positifnya, TNI bisa menjadi faktor penyeimbang.<a style="" href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Amien Rais juga menyatakan keberatannya terhadap pemberian hak memilih dan dipilih bagi TNI. “</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">TNI merupakan alat negara dan alat pertahanan yang senantiasa harus berada di atas kepentingan bangsa sehingga para personel TNI tidak perlu diberi hak memilih dan dipilih pada Pemilu 2009 untuk menjaga netralitas”, kata beliau. "Kalau sampai ikut Pemilu lantas ada like and dislike (suka tidak suka). Kemudian kalau dia (personel TNI) masuk Parpol tertentu, Parpol lain dianggap saingan, musuh politik dan lain-lain. Jadi sebaiknya yang sudah masuk TNI biarlah menjadi milik bangsa, tidak usah diberi hak memilih dan dipilih," katanya.<a style="" href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">TNI merupakan nama resmi militer <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> saat ini. Sejak tahun 1964 sampai tahun 1999 nama resmi militer Indonesia adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang di dalamnya termasuk Angkatan Kepolisian. Perubahan kembali menjadi TNI adalah sebagai bagian dari Paradigma Baru Peran TNI dan pemisahan Kepolisian Republik <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>.<a style="" href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Perubahan militer di Indonesia juga mencakup perubahan kedudukan dan fungsi dalam struktur ketatanegaraan, dimana sebelum adanya ketentuan dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa TNI menjalankan fungsi pertahanan, militer Indonesia (ABRI) juga memiliki fungsi sosial dan politik.<a style="" href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Undang-Undang Dasar 1945 mengatur masalah pertahanan dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI)terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan pasal tersebut, bahwa semua Warga Negara (termasuk prajurit TNI) mempunyai kedudukan yang sama di bidang politik, yang berarti bahwa prajurit TNI memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 juga memberikan jaminan bagi warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Di lain sisi, </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dalam Bab VII yang berjudul : Pencalonan Anggota DPR</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">, DPD, DPRD PROVINSI, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 64 misalnya menyatakan bahwa: “Calon anggota DPD dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 63 huruf a, harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia<i>.</i><span style="">” Pasal 145 secara tegas menyatakan bahwa: “</span>Dalam Pemilu tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> tidak menggunakan hak memilihnya.” Demikian halnya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu melalui Pasal 318 menegaskan bahwa dalam Pemilu tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.<b style=""><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style=""> </span>Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dalam Pemilu secara jelas menyatakan bahwa anggota TNI tidak menggunakan hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Namun demikian, sekiranya ada hal-hal lain yang patut menjadi pertimbangan bagi kehidupan demokrasi <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> di kemudian hari berkaitan dengan hak anggota TNI dalam Pemilu. Tulisan ini akan membahas mengenai hal tersebut dikaitkan dengan sejarah fungsi TNI dalam struktur ketatanegaraan <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> dan tinjauan mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan khususnya Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">
<br /><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p><p class="ListParagraph" style="text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">B.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Pokok Permasalahan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah saya uraikan di atas, maka hal yang akan menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Bagaimanakah pelaksanaan hak anggota TNI untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu sebagai bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejarah fungsi TNI dalam ketatanegaraan?<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Pada Bab II tulisan ini, penulis akan memaparkan secara sistematis empat bagian yang menjadi pokok pikiran penulisan ini. Bagian pertama akan membahas mengenai perdebatan yang terjadi menjelang Pemilu 2009 mengenai hak pilih bagi TNI. Untuk memahami perdebatan yang terjadi, maka penulis merasa perlu melakukan peninjauan terhadap sejarah fungsi militer dalam ketatanegaraan <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> yang akan menjadi pembahasan dalam bagian kedua. Selanjutnya, pada bagian ketiga akan dibahas mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan khususnya mengenai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu yang diberikan kepada tiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Pada akhirnya, penulis ingin memaparkan kaitan antara ketiga bagian tersebut terhadap hak memilih dan dipilih bagi TNI.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">
<br /><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">BAB II<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">ISI<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Perdebatan Menjelang Pemilu 2009 Mengenai Hak Pilih Anggota TNI<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Menghadapi pelaksanaan Pemilu 2009, muncul wacana tentang hak memilih bagi prajurit TNI. Wacana yang berkembang memunculkan pro dan kontra terhadap hak pilih TNI. Kalangan yang setuju dengan penggunaan hak pilih prajurit TNI pada dasarnya melihat hal – hal positif antara lain hak memilih dan dipilih merupakan hak azasi bagi setiap warga negara termasuk prajurit TNI, hak pilih TNI diharapkan dapat membantu proses demokrasi di Indonesia, masyarakat akan belajar dari TNI untuk bisa menerima perbedaan politik secara dewasa, inklusif dan beradab tanpa meninggalkan persatuan dan kesatuan. Sedang kalangan yang kurang setuju melihat hal – hal yang mengkhawatirkan yaitu penggunaan hak pilih TNI dapat mendorong perpecahan di kalangan TNI, menguntungkan partai atau Capres/Cawapres tertentu dan membuat TNI memiliki posisi tawar yang akan diperebutkan oleh semua partai.<a style="" href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Pendapat kalangan pro antara lain sebagai berikut:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Prof Dr Ryaas Rasyid bersikap pro penggunaan hak pilih anggota TNI dalam Pemilu 2009. Beliau menyatakan "Sudah gajinya kecil, hak untuk menyalurkan aspirasi pun dikebiri. Secara politis, konstitusi, dan demokrasi, kehadiran anggota TNI untuk memilih tidak masalah. Bahkan wajib dilibatkan.”<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Pengamat politik Indra J Piliang berpendapat, arus utama keberatan penggunaan hak pilih bagi prajurit TNI menyangkut soal kedewasaan anggota TNI sendiri dalam berdemokrasi. "Namun, argumen ini terlalu lemah, karena soal kedewasaan itu juga yang dulu diungkapkan oleh kelompok orang yang menolak pemilihan langsung presiden, wakil presiden dan kepala daerah. Sikap `under estimate` seperti ini seolah-olah menempatkan TNI berada dalam kondisi kevakuman sosial tertentu," tuturnya.<a style="" href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">PDIP mendukung penggunaan hak pilih anggota TNI dalam pesta demokrasi mendatang. PDIP bertekad memperjuangkan agar hak pilih anggota TNI dipulihkan dalam Pemilu 2009. Rasio yang mendasari sikap politik PDIP, tampak dari pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P Pusat, Taufik Kiemas (23/9/2006), "Mereka punya hak sejarah atas negara yang berdaulat. Kami akan berjuang mati-matian di berbagai institusi, agar hak pilih mereka dipulihkan," kata beliau.<a style="" href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Sementara itu, di lain pihak kalangan yang kontra juga menyampaikan pandangan mereka sebagai berikut:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, penggunaan hak pilih adalah wewenang masyarakat sipil, bukan wewenang TNI. Menurut dia, setiap parpol harus percaya diri dalam menilai kesiapan mereka, dan jangan justru menyerahkan penilaiannya kepada TNI. Tetapi, dengan tegas Lukman Hakim Saefuddin berkata, "Saya menilai TNI/Polri masih belum siap." Lukman menyebutkan bukti ketidaksiapan itu secara berseloroh. Saling lirik atau saling senggol di antara mereka saja bisa mengakibatkan dar... der... dor. (dikutip dari <span style="">Suara Merdeka</span>, tanggal 25 September 2006).<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Peneliti dan pengamat militer Center for Strategic and International Studies (CSIS) Edy Prasetyono, misalnya, menilai wajar jika TNI menggunakan hak pilihnya karena hak pilih merupakan hak individu.<span style=""> </span>"Di hampir semua negara, hak pilih tentara aktif diberikan dan digunakan. Bahkan, di beberapa negara tentara bisa dipilih di tingkat lokal. Untuk itu, selain tentara menyiapkan diri, pemerintah juga harus menyiapkan kondisi agar hal-hal negatif yang dikhawatirkan tidak terjadi," ujar Edy. Namun demikian, lanjutnya, "Jika hak pilih TNI dipaksakan pada 2009, dikhawatirkan justru akan mengakibatkan perpecahan dalam tubuh TNI dan mengganggu proses reformasi TNI yang sedang berjalan," katanya.<a style="" href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style=""> </span>Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Slamet Soebijanto ketika ditanya mengenai hak pilih bagi anggota TNI menyatakan sebagai berikut: "Sebaiknya jangan dulu lah..toh kalau di hitung jumlah suara TNI paling berapa sih. Itu demi kebaikan semua pihak bagi kepentingan yang lebih besar," ujar beliau.<a style="" href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Selain pro dan kontra, beberapa kalangan memilih bersikap netral dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi, antara lain Fungsionaris DPP Partai Demokrat, Syarifudin Hasan menyatakan, partainya tak mempermasalahkan kapan TNI/Polri akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Tinggal menunggu keputusan pimpinan TNI/Polri, yang lebih mengetahui kondisi internal di institusi masing-masing. </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Menteri Pertahanan (periode 2004-2009) Juwono Sudarsono menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat UU Pemilu ttg hak pilih anggota TNI "Saya terserah saja pada pembuat UU tentang Pemilu 2009 karena banyak pendapat yang berbeda-beda apakah layak dan pantas prajurit diberikan hak suara pada 2009," katanya kepada wartawan seusai membuka Seminar Pertahanan bertajuk Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Jakarta.<a style="" href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Menyikapi kontroversi yang terus bergulir, Mabes TNI sejak Maret 2006 selama enam bulan, menggelar jajak pendapat terhadap 200 responden di sepuluh provinsi. Polling terhadap 100 orang pihak militer dan 100 kalangan sipil itu dilakukan melalui metode wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan kuesioner dengan menggandeng beberapa kalangan termasuk Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdi HAM) Surabaya. Dari hasil sementara jajak pendapat yang diketuai Asisten Teritorial (Aster) Kasum TNI ketika itu, Mayjen TNI Syamsu Ma`arif, menyatakan sebagian prajurit TNI menyatakan belum saatnya TNI menggunakan hak pilih pada 2009.<a style="" href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Sejarah Fungsi TNI dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Untuk memahami perdebatan yang terjadi mengenai hak TNI untuk turut serta dalam pemerintahan, yang dalam tulisan ini lebih dikhususkan pada hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, maka ada baiknya penulis melakukan peninjauan ke belakang mengenai fungsi TNI sejak masa awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Periode 1945 – 1949<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">TNI pada periode ini dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Adapun fungsi BKR pada waktu itu adalah memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan.BKR mengalami beberapa kali pergantian nama, sampai pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden Soekarno menyebut istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan fungsinya yaitu sebagai pelindung ideologi negara dan bukan alat dari berbagai kabinet yang sedang berkuasa. Fungsi TNI masih dalam batasan fungsi pertahanan, namun dalam prakteknya terjadi pola pembagian peran yang sangat nyata antara anggota TNI dan sipil. <a style="" href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Periode 1949 – 1959<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Fungsi yang diemban TNI pada masa itu adalah fungsi pertahanan dan sedikit fungsi legislasi. Fungsi pertahanan didasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 yang berbunyi: “Angkatan Perang adalah pelopor pertahanan negara dan pelatih keprajuritan bagi rakyat.” Namun demikian, pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengatur perihal pertahanan tersebut. hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 yang berbunyi: “Pemerintah menetapkan kebijakan umum dalam lapangan pertahanan.” Sementara itu, fungsi legislasi didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancangan Nasional yang menyebutkan bahwa pejabat militer dapat menjadi anggota Dewan Perancang Nasional yang bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional. Hal ini sebenarnya memberikan legalisasi bagi militer dalam fungsi sosial politiknya.<a style="" href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Namun, ketentuan ini sangat kontradiktif dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 yangmenyebutkan bahwa seorang anggota angkatan perang tidak boleh menjalankan politik, dalam arti bahwa tidak boleh mengambil sikap atau tindakan yang dapat mengurangi tata tertib tentara. <o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Periode 1959 – 1966<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Selain memegang fungsi pertahanan, TNI juga mengemban fungsi non militer. Fungsi non militer ini didasarkan sebuah Dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 3 Desember 1962 yang menentukan bahwa dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan dalam bidang produksi dan distribusi, pemerintah memanfaatkan satuan angkatan bersenjata yang bersedia sebagai tenaga terampil, setengah terampil, dan tidak terampil untuk membantu pelaksanaan proyek tersebut. Angkatan Darat telah mampu mempertahankan pengaruh yang cukup kuat dalam pemerintahan daerah ditandai dengan kenyataan bahwa komandan-komandan tentara pada semua tingkat duduk sebagai anggota dewan eksekutif yang memerintah provinsi dan kabupaten. Argumen tentara mengenai sebab keterlibatannya dalam sosial politik dan memainkan peran dalam semua bidang kegiatan pemerintah yaitu bahwa tentara adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, tentara memiliki tanggung jawab diluar fungsi teknisnya untuk membela bangsa.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Periode 1966 – 1998<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Pada masa ini, sebutan TNI berubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Fungsi sosial ABRI diatur dalam UU no. 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II. Unsur angkatan bersenjata dapat menjadi anggota dewan legislatif sebagaimana Pasal 1 ayat 3 UU No. 16 Tahun 1969 yang berbunyi: “Anggota tambahan MPR terdiri dari: a. Utusan Daerah ; b. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya ditetapkan berdasarkan imbangan hasil pemilu; organisasi golongan politik / karya yang ikut pemilihan umum tetapi tidak mendapat wakil di DPR dijamin satu utusan di MPR yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi sepuluh orang utusan; c. Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata <u>yang ditetapkan berdasarkan pengangkatan</u>.” Mengenai keikutsertaan anggota Angkatan Bersenjata ke dalam sebuah badan legislative, dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 1969 disebutkan bahwa: “Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak dan bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila atau UUD 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri. Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam Pemilu , yang berarti bahwa anggota ABRI berkelompok-kelompok berlain-lain pilihan dan pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. Karena itu, maka anggota ABRI tidak menggunakan hak pilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat dengan melalui pengangkatan.”<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Untuk meningkatkan bobot dan legitimasi dwifungsi ABRI, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Pasal 26 dan Pasal 28 undang-undang tersebut dengan jelas mengatur fungsi non hankam (pertahanan dan keamanan) ABRI. Pasal 26 UU No. 20 Tahun 1982 berbunyi: “Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial. Selanjutnya, dikeluarkan UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI dimana pada Pasal 6 ditentukan bahwa prajurit ABRI mengemban tugas dwifungsi yaitu kekuatan hankam dan kekuatan sospol. Lebih jelasnya, ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: “Prajurit Angkatan Bersenjata Republik <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara dan kekuatan sosial politik.” Peran non hankam militer semakin menguat pada masa orde baru dengan adanya Tap MPR no. VIII/MPR/1973 tentang Pemilu yang membuat posisi ABRI di parlemen makin kuat. Disebutkan bahwa susunan keanggotaan DPR dan DPRD terdiri dari: Golongan Politik, Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI. Sementara itu, susunan keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR ditambah Utusan Daerah, Utusan Golongan Politik, Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI. <o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Periode 1998 – 2004<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Dalam Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, dinyatakan bahwa disamping peranya sebagai alat negara dalam pertahanan, TNI juga memiliki tugas bantuan dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Sebagai alat negara, TNI berperan sebagai alat pertahanan negara dengan tugas pokok menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan tugas bantuan TNI diwujudkan dengan:<a style="" href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Membantu penyelenggaraan kegiatankemanusiaan (civil mission).<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operation) di bawah bendera PBB. Selain itu, TNI juga berperan dalam penyelenggaraan negara dengan ketentuan:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas TNI.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">TNI bersikap netral dalam kehidupan politik praktis.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">TNI mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Anggota TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga ditegaskan bahwa anggota TNI dilarang untuk melakukan kegiatan politik. Pasal 39 menyatakan bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">kegiatan menjadi anggota partai politik<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">kegiatan politik praktis<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">kegiatan bisnis<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatifdalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Lepasnya TNI dari kancah politik diharapkan akan membawa TNI ke arah profesionalisme. Tentara akan tumbuh sebagai kekuatan pertahanan yang terhindar dari politik praktis dan dunia bisnis.<a style="" href="#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Runtuhnya rezim Orde Baru menyebabkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Kemapanan TNI di bawah pemerintahan Presiden Soeharto menjadi goyah. Sebagai antisipasi terhadap perubahan-perubahan tersebut, TNI kemudian menyusun konsep reformasi internal dan melakukan serangkaian perubahan struktural. Pertama, nama ABRI diubah lagi menjadi TNI. Perubahan nama ini diharapkan membawa militer <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> kepada jati dirinya sebagai tentara dengan fungsi utama pertahanan. Selanjutnya, dilakukan langkah pemisahan Polri dan TNI dan penamaan ulang Departemen Pertahanan dan Keamanan menjadi Departemen Pertahanan saja. Secara internal, reformasi dalam tubuh TNI menyangkut 14 butir perubahan, sebagai berikut:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Sikap dan pandangan politik ABRI tentang paradigm baru peran ABRI Abad 21;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Sikap dan pandangan politik ABRI tentang paradigma baru peran sospol ABRI;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Pemisahan Kepolisian RI (Polri) dari tubuh ABRI yang telah menjadi keputusan pimpinan ABRI mulai 1 April 1999 sebagai transformasi awal;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Penghapusan Dewan Sosial Politik Pusat (Wansospolsus) dan Dewan Sosial Politik Daerah (Wansospolda) tingkat I;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Perubahan Staf Sosial Politik menjadi Staf Teritorial;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">6.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Likuidasi Staf Karyawan (Syawan) ABRI, Kambtimas ABRI, dan Badan Pembinaan Kekaryaan (Babinkar) ABRI;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">7.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem, dan Sospoldim;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">8.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Penghapusan kekaryaan ABRI melalui pensiun atau alih status;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">9.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Pengurangan jumlah fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">10.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">ABRI tidak akan pernah lagi terlibat dalam politik praktis;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">11.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Pemutusan hubungan organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik yang ada;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">12.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Komitmen dan konsistensi netralitas ABRI dalam Pemilu;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">13.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Perubahan paradigma hubungan ABRI dan keluarga besar ABRI;<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">14.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Revisi piranti lunak sebagai doktrin ABRI disesuaikan dengan era reformasi dan peran ABRI abad ke 21.<a style="" href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Hubungan antara militer dan negara terbentuk berdasarkan pembagian kerja yang alami. Masalah negara menjadi bidang para politisi atau negarawan, sedangkan masalah militer menjadi bidang para perwira militer sesuai dengan kemampuan khusus yang dimiliki masing-masing. Bidang politik menangani tujuan-tujuan kebijakan negara. Bidang ini membutuhkan kemampuan berupa pengetahuan yang luas mengenai elemen-elemen dan kepentingan yang mempengaruhi dan harus dipertimbangkan dalam membuat sebuah keputusan dan menjalankan otoritas yang dimiliki.<a style="" href="#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Sebagai sebuah organ negara yang professional, militer dibatasi geraknya dalam lingkup fungsi pertahanan . Jika militer bergerak di luar fungsinya, maka dengan sendirinya keprofesionalan tersebut hilang. Disamping itu, mengingat mekanisme dan kultur yang berbeda, jika militer juga mengembangkan perannya di ruang politik akan mempengaruhi demokrasi seperti yang dialami <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>.<a style="" href="#_ftn21" name="_ftnref21" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Dalam hubungannya dengan negara, militer dalam hal ini TNI memiliki tiga macam fungsi yaitu : fungsi representative, fungsi penasihat, dan fungsi eksekutif. Fungsi representative adalah mewakili tuntutan keamanan militer negara dengan menginformasikan kepada negara tentang batas minimal kemampuan militer yang harus dimiliki berdasarkan ancaman dan kemampuan yang dimiliki negara lain. Fungsi penasihat adalah menganalisis dan melaporkan segala akibat dari tindakan negara dari sudut pandang kemiliteran. Fungsi eksekutif adalah melaksanakan keputusan-keputusan negara dalam hal keamanan militer.<a style="" href="#_ftn22" name="_ftnref22" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <st1:city st="on"><st1:place st="on">Huntington</st1:place></st1:city> menyatakan bahwa profesi militer adalah untuk melayani negara. Maka seluruh profesi dan kekuatan militer harus ditetapkan sebagai alat kebijakan negara yang efektif berdasarkan pengarahan politik dari otoritas tertinggi.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Hak untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Pelaksanaan hak turut serta dalam pemerintahan merupakan suatu bentuk perwujudan dari demokrasi. Karena sesungguhnya demokrasi itu sendiri memberikan berbagai kesempatan untuk:<a style="" href="#_ftn23" name="_ftnref23" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Partisipasi yang efektif<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Persamaan dalam memberikan suara<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Mendapatkan pemahaman yang jernih<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Pencakupan orang dewasa.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak turut serta dalam pemerintahan diatur dalam Pasal 43 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 44. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan terdiri dari berbagai hak yang secara khusus diatur dalam pasal-pasal tersebut. Pembahasan dalam tulisan ini lebih menekankan pada hak untuk dipilih dalam pemilihan umum yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Pasal ini menunjukkan bahwa pemilu merupakan suatu lembaga yang amat penting dalam pelaksanaan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Pemilu harus mengutamakan hak bagi setiap warga negara untuk dipilih dalam pemerintahan maupun memilih wakil rakyat dan Presiden melalui pemilu. Dengan adanya ketentuan pasal ini maka melindungi hak setiap warga negara yang telah cukup umur atau sudah pernah kawin, untuk secara bebas memilih wakil yang diinginkannya dalam pemerintahan. Memilih disini berarti memilih anggota DPD, DPR, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain hak untuk memilih, warga negara <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> juga memiliki hak untuk dapat dipilih sebagai wakil rakyat ataupun presiden/wakil presiden. Hanya saja untuk hak dipilih ini terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi yang bukan hanya sekedar telah cukup umur atau sudah pernah kawin, melainkan persyaratan khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri.<a style="" href="#_ftn24" name="_ftnref24" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Sebagai contoh adalah ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menyebutkan mengenai syarat-syarat bagi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.<a style="" href="#_ftn25" name="_ftnref25" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraph" style="text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Hak Memilih dan Dipilih Bagi TNI Dikaitkan dengan Fungsi TNI dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Melihat sejarah fungsi TNI yang telah penulis paparkan pada bagian kedua, maka terlihat jelas pada masa transisi dari Orde Baru menuju reformasi, kemapanan TNI menjadi goyah. Bahkan telah terjadi reformasi internal untuk mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat. Fungsi TNI pada dasarnya adalah fungsi pertahanan, namun pada periode Orde Baru, TNI justru menduduki posisi-posisi sentral dalam pemerintahan. <span style=""> </span><st1:city st="on"><st1:place st="on">Ada</st1:place></st1:city> pendapat dari sekelompok masyarakat yang menyatakan bahwa keikutsertaan prajurit TNI sebagai pemilih akan menarik TNI ke dalam kancah politik praktis seperti pada masa Orde Baru serta akan membahayakan pengembangan kehidupan demokrasi. Kekhawatiran seperti itu sah saja, akibat trauma masa lalu, namun di era keterbukaan saat ini dimana supremasi hukum dijunjung tinggi pendapat tersebut mungkin terlalu ”dini”, karena pada hakekatnya prajurit TNI adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kedudukan sama dengan Warga Negara lain dalam berdemokrasi. <a style="" href="#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[26]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Sesuai UUD 1945 pasal 27<a style="" href="#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[27]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>, prajurit TNI adalah Warga Negara <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Warga Negara lain khususnya di bidang politik. Selanjutnya sesuai UU RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum antara lain pasal 19, dinyatakan bahwa semua Warga Negara Republik <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region> yang sudah berumur 17 tahun atau sudah / pernah kawin mempunyai hak memilih. Hal ini mengandung pengertian bahwa prajurit TNI sebagai Warga Negara juga mempunyai hak pilih dalam Pemilu, walaupun pada pasal 318 menyatakan bahwa anggota TNI tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Penulis pribadi berpendapat bahwa mengenai hak untuk memilih tidak akan menjadi masalah untuk diberikan kepada TNI dalam pemilu yang akan datang karena pada dasarnya ini merupakan hak TNI sebagai warga negara <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>. Sebagaimana diungkapkan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, ada tiga pedoman yang merupakan landasan yang harus dicermati bersama, khususnya bagi TNI untuk pemilu yang akan datang, misalnya tahun 2014 dan seterusnya. Pertama, TNI akan berpedoman pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam mengaplikasikan, mengejawantahkan, dan menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam hal ini yaitu menyalurkan hak pilihnya sebagai individu dalam pemilu, bukan hak pilih sebagai institusi. Kedua, yang patut dan harus dipahami seluruh masyarakat bahwa TNI tetap konsisten pada sikap netralitas yang harus dijunjung tinggi dan harus diimplementasikan dalam pelaksanaannya. Ketiga, harus mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan institusi maupun pribadi. Sementara itu, mengenai hak TNI untuk dipilih dalam pemilu, menurut penulis pengaturan perundang-undangan yang mewajibkan anggota TNI yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislative untuk mengundurkan diri dari jabatannya telah ideal untuk diterapkan. Ketentuan untuk mengundurkan diri dari jabatan bukanlah merupakan pemaksaan, melainkan pilihan bagi anggota TNI.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p>
<br /></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">BAB III<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">PENUTUP<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Kesimpulan<o:p></o:p></span></u></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Mengenai hak memilih bagi TNI, dalam Undang-Undang Pemilu 2003 maupun 2008 memang dinyatakan bahwa TNI tidak menggunakan hak pilihnya. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa hak untuk memilih merupakan hak TNI sebagai warga negara Indonesia untuk turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan pasal tersebut, bahwa semua Warga Negara (termasuk prajurit TNI) mempunyai kedudukan yang sama di bidang politik, yang berarti bahwa prajurit TNI memiliki hak yang sama untuk memilih dalam Pemilu.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Mengenai hak untuk dipilih, memang agak berbeda dengan hak untuk memilih dimana dikhawatirkan jika hak ini diberikan kepada anggota TNI maka yang bersangkutan tidak dapat bersikap netral karena Undang-Undang Pemilu sebelumnya mewajibkan calon anggota legislative untuk berasal dari suatu partai politik. Menurut saya, jika ingin dipilih dalam Pemilu, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebelumnya. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu 2003 dan 2008.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Symbol;"><span style="">·<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">TNI pada dasarnya memiliki fungsi utama yaitu fungsi pertahanan. Seiring dalam perkembangannya dalam berbagai periode, TNI juga mengemban tugas sosial politik dan pada puncaknya pada masa Orde Baru dimana anggota TNI menduduki jabatan-jabatan politis yang penting di negeri ini. Untuk mencegah terulangnya hal-hal yang kurang baik pada masa Orde Baru yang berkaitan dengan fungsi sosial politik TNI, maka anggota TNI jika suatu saat nanti kembali diberikan hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu maka harus berpedoman pada hal berikut ini:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: "Courier New";"><span style="">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Pertama, TNI akan berpedoman pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam mengaplikasikan, mengejawantahkan, dan menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam hal ini yaitu menyalurkan hak pilihnya sebagai individu dalam pemilu, bukan hak pilih sebagai institusi.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: "Courier New";"><span style="">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Kedua, yang patut dan harus dipahami seluruh masyarakat bahwa TNI tetap konsisten pada sikap netralitas yang harus dijunjung tinggi dan harus diimplementasikan dalam pelaksanaannya. <o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: "Courier New";"><span style="">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Ketiga, harus mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan institusi maupun pribadi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Saran<o:p></o:p></span></u></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka sekiranya saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: "Courier New";"><span style="">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Untuk Pemilu yang akan datang, sekiranya pemberian hak untuk memilih bagi anggota TNI tidaklah akan menjadi suatu masalah. Untuk itu, penulis berharap agar pemeruintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berkenan memberikan hak untuk memilih kepada anggota TNI sebagai pemenuhan hak mereka sebagai Warga Negara <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>.<o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 1in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: "Courier New";"><span style="">o<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Sekiranya anggota TNI dapat menunjukkan ketiga prinsip yang telah penulis sebutkan sebelumnya, agar tercipta fungsi yang harmonis dan saling mengisi antara TNI dan masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">DAFTAR PUSTAKA<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Undang-Undang<o:p></o:p></span></u></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><st1:country-region st="on"><st1:place st="on"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">. <i style="">Undang-Undang Dasar 1945</i>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 31.5pt; text-align: justify; text-indent: -31.5pt; line-height: 150%;"><st1:country-region st="on"><st1:place st="on"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">. <i style="">Undang-Undang tentang Pemilihan Umum</i>. UU No. 12 Tahun 2003. LN No 37 Tahun 2003.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 31.5pt; text-align: justify; text-indent: -31.5pt; line-height: 150%;"><st1:country-region st="on"><st1:place st="on"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">. <i style="">Undang-Undang tentang Pemilihan Umum</i>. UU No 10 Tahun 2008. LN No 51 Tahun 2008.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><st1:country-region st="on"><st1:place st="on"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Indonesia</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">. <i style="">Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia</i>. UU No 39 Tahun 1999. LN No 51 Tahun 1999.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Literatur<o:p></o:p></span></u></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Dahl, Robert A. <i style="">Perihal Demokasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat</i>. <st1:city st="on">Jakarta</st1:city>: Yayasan Obor <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>, 2001.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Fatah, Eep Saefulloh. <i style="">Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia</i>. <st1:city st="on">Jakarta</st1:city>: Ghalia <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>, 1994.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><st1:city st="on"><st1:place st="on"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Huntington</span></st1:place></st1:city><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">, Samuel P. <i style="">Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil</i>. <st1:city st="on"><st1:place st="on">Jakarta</st1:place></st1:city>: Grasindo, 2003.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Markas Besar Tentara Nasional <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>. <i style="">Paradigma Baru Peran TNI Sebuah Upaya Nasionalisasi</i>. <st1:city st="on"><st1:place st="on">Jakarta</st1:place></st1:city>: Mabes TNI, 1999.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Notosusanto, Nugroho. <i style="">Pejuang dan Prajurit Konsepsi Dwi Fungsi ABRI</i>. <st1:city st="on"><st1:place st="on">Jakarta</st1:place></st1:city>: Pustaka Sinar Harapan, 1991.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Sulistyo, Hermawan. <i style="">Bedil dan Kursi: Dimensi Politik Militer Indonesia</i>. <st1:city st="on"><st1:place st="on">Jakarta</st1:place></st1:city>: Pensil 324.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Widiarto, Aan Eko, M. Ali Syafaat, Herman Suryokumoro. <i style="">Dinamika Militer dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia</i>. <st1:city st="on"><st1:place st="on">Malang</st1:place></st1:city>: In Trans Publishing, 2007.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Yulianto, Arif. <i style="">Hubungan Sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi</i>. <st1:city st="on"><st1:place st="on">Jakarta</st1:place></st1:city>: Rajawali Pers, 2002.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Website<o:p></o:p></span></u></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Ali, Novel. <i style="">Hak Pilih TNI/Polri dan Konsolidasi Demokras.</i> www.suaramerdeka.com.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Iskandar, Dadang. <i style="">TNI Ikut Pemilu 2009</i>. www.tni.mil.id.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Maarif, Syamsul. <i style="">Memahami Wacana Hak PilihTNI.</i> www.tni.mil.id.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Simanjuntak, S. <i style="">Netralitas TNI sebagai Wujud Profesionalitas Tugas dalam Menghadapi Tahun Politik 2009</i>. www.pusterad.mil.id.<i style=""><o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><i style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Anggota TNI Tak Perlu Diberi Hak Memilih dan Dipilih pada Pemilu 2009</span></i><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">. </span><a href="http://www.kapanlagi.com/"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">www.kapanlagi.com</span></a><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.5in; line-height: 150%;"><i style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Dephan Serahkan Sepenuhnya Soal Hak Pilih TNI Pada Pembuat UU Pemilu 2009</span></i><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">. </span><a href="http://www.kapanlagi.com/"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">www.kapanlagi.com</span></a><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><i style=""><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">Hak Pilih TNI Bagai Pedang Bermata Dua</span></i><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">. </span><a href="http://www.dephan.go.id/"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;">www.dephan.go.id</span></a><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p> <div style=""><!--[if !supportFootnotes]-->
<br /> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div style="" id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Hak Pilih TNI Bagai Pedang Bermata Dua, (www.dephan.go.id) diakses pada tanggal 23 November 2009.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> H. Dadang Iskandar, <i style="">TNI Ikut Pemilu 2009</i>, (www.tni.mil.id)<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Novel Ali, Hak Pilih TNI/Polri dan Konsolidasi Demokrasi, www.suaramerdeka.com.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><i style=""><span style="font-family: Arial;"> Ibid</span></i><span style="font-family: Arial;">.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Anggota TNI Tak Perlu Diberi Hak Memilih dan Dipilih pada Pemilu 2009, www.kapanlagi.com.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Markas Besar Tentara Nasional <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>, <i style="">Paradigma Baru Peran TNI Sebuah Upaya Nasionalisasi</i>, (Jakarta: Mabes TNI, 1999), 19.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> <i style="">Ibid</i>.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Mayjen TNI Syamsul Maarif, <i style="">Memahami Wacana Hak PilihTNI</i>, (www.tni.mil.id)<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn9"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref9" name="_ftn9" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Hak Pilih TNI Bagai Pedang Bermata Dua, (www.dephan.go.id) diakses pada tanggal 23 November 2009.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn10"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref10" name="_ftn10" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;">Novel Ali, Hak Pilih TNI/Polri dan Konsolidasi Demokrasi, www.suaramerdeka.com.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn11"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref11" name="_ftn11" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> <i style="">Hak Pilih TNI Bagai Pedang Bermata Dua</i>, www.dephan.go.id<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn12"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref12" name="_ftn12" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Hak Pilih TNI Bagai Pedang Bermata Dua, www.dephan.go.id<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn13"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: normal;"><a style="" href="#_ftnref13" name="_ftn13" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> </span><i style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Dephan Serahkan Sepenuhnya Soal Hak Pilih TNI Pada Pembuat UU Pemilu 2009</span></i><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">, </span><a href="http://www.kapanlagi.com/"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">www.kapanlagi.com</span></a><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">, 20 September 2006.<b><o:p></o:p></b></span></p> </div> <div style="" id="ftn14"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref14" name="_ftn14" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Hak Pilih TNI Bagai Pedang Bermata Dua, www.dephan.go.id<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn15"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref15" name="_ftn15" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Aan Eko Widiarto, M. Ali Syafaat, Herman Suryokumoro, <i style="">Dinamika Militer dalam Struktur Ketatanegaraan <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></i>, (<st1:city st="on"><st1:place st="on">Malang</st1:place></st1:city>: In Trans Publishing, 2007), 72-74.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn16"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref16" name="_ftn16" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Nugroho Notosusanto, <i style="">Pejuang dan Prajurit Konsepsi Dwi Fungsi ABRI</i>, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), 77.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn17"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref17" name="_ftn17" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Arif Yulianto, <i style="">Hubungan Sipil dan militer di <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region> Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi</i>, (<st1:city st="on"><st1:place st="on">Jakarta</st1:place></st1:city>: Rajawali Pers, 2002), 376.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn18"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref18" name="_ftn18" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Aan Eko Widiarto, M. Ali Syafaat, Herman Suryokumoro, <i style="">Dinamika Militer dalam Struktur Ketatanegaraan <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></i>, (<st1:city st="on"><st1:place st="on">Malang</st1:place></st1:city>: In Trans Publishing, 2007), 109-110.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn19"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref19" name="_ftn19" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Hermawan Sulistyo, <i style="">Bedil dan Kursi: Dimensi Politik Militer <st1:country-region st="on">Indonesia</st1:country-region></i>, (<st1:city st="on"><st1:place st="on">Jakarta</st1:place></st1:city>: Pensil 324), 21-24.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn20"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref20" name="_ftn20" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Samuel P. Huntington, <i style="">Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil</i>, (<st1:city st="on"><st1:place st="on">Jakarta</st1:place></st1:city>: Grasindo, 2003), 76-77.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn21"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref21" name="_ftn21" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Eep Saefulloh Fatah, <i style="">Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia</i>, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 13.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn22"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref22" name="_ftn22" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Samuel Huntington, 77-78.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn23"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref23" name="_ftn23" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Robert A. Dahl, <i style="">Perihal Demokasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat</i>, (<st1:city st="on">Jakarta</st1:city>: Yayasan Obor <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>, 2001), 53.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn24"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref24" name="_ftn24" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Dikutip dari modul perkuliahan mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas <st1:country-region st="on"><st1:place st="on">Indonesia</st1:place></st1:country-region>.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn25"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><a style="" href="#_ftnref25" name="_ftn25" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> Pasal 50 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 berbunyi: “<span style="color: black;">Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;">a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.”<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn26"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: normal;"><a style="" href="#_ftnref26" name="_ftn26" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[26]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> Danpusterad<span style=""> </span>Mayjen TNI S.Simanjuntak, Netralitas TNI sebagai Wujud Profesionalitas Tugas dalam Menghadapi Tahun Politik 2009, www.pusterad.mil.id<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn27"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in;"><a style="" href="#_ftnref27" name="_ftn27" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: Arial;"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">[27]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: Arial;"> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”<o:p></o:p></span></p> </div> </div> Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-8968267338603841692009-12-01T00:24:00.000-08:002009-12-01T00:27:26.287-08:00PELAKSANAAN OTONOMI DAERAHBAB I PENDAHULUAN<br /><br />A. Latar Belakang <br />Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelengarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 UUD 1945 dan perubahannya menyatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. <br /> Secara anatomis, urusan pemerintah dibagi dua yakni absolut yang merupakan urusan mutlak pemerintah pusat (hankam, moneter, yustisi, politik luar negeri, dan agama), serta Concurrent (urusan bersama pusat, provinsi dan kabupaten/kota). Urusan pemerintah yang bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monitoring dan evaluasi, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. Pemerintah provinsi berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternal regional, dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal. Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. <br /> Penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia. <br /> Namun, ditengah pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan tersebut terdapat pertanyaan apakah pelaksanaanya akan lancar hingga akan membawa dampak positif bagi daerah tersebut atau malah pelaksanaan Ontonomi Daerah tersebut akan berjalan dengan kacau sehingga malah akan membuat daerah tersebut semakin terpuruk. Oleh karena itu, perlu ditelaah dengan lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, karena pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan sesuatu yang vital bagi jalannya roda pemerintahan.<br />B. Pokok Permasalahan<br /> Adapun ruang lingkup pokok permasalahan yang akan dibahas, terdiri atas:<br />1. Bagaimana pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia?<br />2. Apa yang menyebabkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia menjadi tidak optimal?<br />3. Apa yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah? <br /><br />BAB II<br />PEMBAHASAN<br /><br />A. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia<br /><br />Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.<br />Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan yang didapat daerah dari pelaksanaan Otonomi Daerah, banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. <br />Beberapa contoh keberhasilan dari berbagai daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:<br />1. Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masyarakat lokal dan LSM yang mendukung telah berkerja sama dengan dewan setempat untuk merancang suatu aturan tentang pengelolaan sumber daya kehutanan yang bersifat kemasyarakatan (community-based). Aturan itu ditetapkan pada bulan Oktober yang memungkinkan bupati mengeluarkan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan milik negara dengan cara yang berkelanjutan. <br />2. Di Gorontalo, Sulawesi, masyarakat nelayan di sana dengan bantuan LSM-LSM setempat serta para pejabat yang simpatik di wilayah provinsi baru tersebut berhasil mendapatkan kembali kontrol mereka terhadap wilayah perikanan tradisional/adat mereka.<br /> <br /> Kedua contoh di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah dapat membawa dampak positif bagi kemajuan suatu daerah. Kedua contoh diatas dapat terjadi berkat adanya Otonomi Daerah di daerah terebut. <br />Selain membawa dampak positif bagi suatu daerah otonom, ternyata pelaksanaan Otonomi Daerah juga dapat membawa dampak negatif. Pada tahap awal pelaksanaan Otonomi Daerah, telah banyak mengundang suara pro dan kontra. Suara pro umumnya datang dari daerah yang kaya akan sumber daya, daerah-daerah tersebut tidak sabar ingin agar Otonomi Daerah tersebut segera diberlakukan. Sebaliknya, bagi daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya, mereka pesimis menghadapi era otonomi daerah tersebut. Masalahnya, otonomi daerah menuntut kesiapan daerah di segala bidang termasuk peraturan perundang-undangan dan sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, bagi daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya pada umumnya belum siap ketika Otonomi Daerah pertama kali diberlakukan. <br />Selain karena kurangnya kesiapan daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya dengan berlakunya otonomi daerah, dampak negatif dari otonomi daerah juga dapat timbul karena adanya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut. <br /><br />Berbagai penyelewengan dalam pelaksanan otonomi daerah:<br />1. Adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk mengeksploitasi rakyat melalui pengumpulan pendapatan daerah.<br /> Keterbatasan sumberdaya dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dana (pembangunan dan rutin operasional pemerintahan) yang besar. Hal tersebut memaksa Pemerintah Daerah menempuh pilihan yang membebani rakyat, misalnya memperluas dan atau meningkatkan objek pajak dan retribusi. Padahal banyaknya pungutan hanya akan menambah biaya ekonomi yang akan merugikan perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah yang terlalu intensif memungut pajak dan retribusi dari rakyatnya hanya akam menambah beratnya beban yang harus ditanggung warga masyarakat. <br />2. Penggunaan dana anggaran yang tidak terkontrol<br />Hal ini dapat dilihat dari pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah. Pemberian fasilitas yang berlebihan ini merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.<br />3. Rusaknya Sumber Daya Alam <br />Rusaknya sumber daya alam ini disebabkan karena adanya keinginan dari Pemerintah Daerah untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD), di mana Pemerintah Daerah menguras sumber daya alam potensial yang ada, tanpa mempertimbangkan dampak negatif/kerusakan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Selain itu, adanya kegiatan dari beberapa orang Bupati yang menetapkan peningkatan ekstraksi besar-besaran sumber daya alam di daerah mereka, di mana ekstraksi ini merupakan suatu proses yang semakin mempercepat perusakan dan punahnya hutan serta sengketa terhadap tanah. Akibatnya terjadi percepatan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak pada percepatan sumber daya air hampir di seluruh wilayah tanah air. Eksploitasi hutan dan lahan yang tak terkendali juga telah menyebabkan hancurnya habitat dan ekosistem satwa liar yang berdampak terhadap punahnya sebagian varietas vegetasi dan satwa langka serta mikro organisme yang sangat bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam.<br />4. Bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah<br />Praktik korupsi di daerah tersebut terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah (procurement). Seringkali terjadi harga sebuah barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga barang tersebut sebenarnya di pasar. <br />5. Pemerintahan kabupaten juga tergoda untuk menjadikan sumbangan yang diperoleh dari hutan milik negara dan perusahaan perkebunaan bagi budget mereka. <br /><br />B. Hal-Hal Yang Menyebabkan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Menjadi Tidak Optimal<br /><br />Penyebab tidak optimalnya pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia:<br />1. Lemahnya pengawasan maupun check and balances.<br />Kondisi inilah kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam pelaksanaan otonomi Daerah<br />2. Pemahaman terhadap Otonomi Daerah yang keliru, baik oleh aparat maupun oleh warga masyarakat menyebabkan pelaksanaan Otonomi Daerah menyimpang dari tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. <br />3. Keterbatasan sumberdaya dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dana (pembangunan dan rutin operasional pemerintahan) yang besar, memaksa Pemda menempuh pilihan yang membebani rakyat, misalnya memperluas dan atau meningkatkan objek pajak dan retribusi, dan juga menguras sumberdaya alam yang tersedia. <br />4. Kesempatan seluas-luasnya yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran, juga sering disalah artikan, seolah-olah merasa diberi kesempatan untuk mengekspolitasi sumber daya alam dengan cara masing-masing semaunya sendiri.<br />5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang seharusnya berperan mengontrol dan meluruskan segala kekeliruan implementasi Otonomi Daerah tidak menggunakan peran dan fungsi yang semestinya, bahkan seringkali mereka ikut terhanyut dan berlomba mengambil untung dari perilaku aparat dan masyarakat yang salah . Semua itu terjadi karena Otonomi Daerah lebih banyak menampilkan nuansa kepentingan pembangunan fisik dan ekonomi. <br />6. Kurangnya pembangunan sumber daya manusia / Sumber Daya Manusia (moral, spiritual intelektual dan keterampilan) yang seharusnya diprioritaskan. Sumber Daya Manusia berkualitas ini merupakan kunci penentu dalam keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah. Sumber Daya Manusia yang tidak/belum berkualitas inilah yang menyebabkan penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya, penuh dengan intrik, konflik dan penyelewengan serta diwarnai oleh menonjolnya kepentingan pribadi dan kelompok.<br /><br />C. Cara Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah<br /><br />Pelaksanaan Otonomi Daerah yang seharusnya membawa perubahan positif bagi daerah otonom ternyata juga dapat membuat daerah otonom tersebut menjadi lebih terpuruk akibat adanya berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pelaksana Otonomi Daerah tersebut.<br />Penerapan Otonomi Daerah yang efektif memiliki beberapa syarat yang sekaligus merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan Otonomi Daerah, yaitu: <br />1. Manusia selaku pelaksana dari Otonomi Daerah harus merupakan manusia yang berkualitas.<br />2. Keuangan sebagai sumber biaya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah harus tersedia dengan cukup.<br />3. Prasarana, sarana dan peralatan harus tersedia dengan cukup dan memadai.<br />4. Organisasi dan manajemen harus baik. <br /> Dari semua faktor tersebut di atas, “faktor manusia yang baik” adalah faktor yang paling penting karena berfungsi sebagai subjek dimana faktor yang lain bergantung pada faktor manusia ini. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia karena inilah kunci penentu dari berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah.<br /><br />Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah harus ditempuh berbagai cara, seperti:<br />1. Memperketat mekanisme pengawasan kepada Kepala Daerah.<br />Hal ini dilakukan agar Kepala Daerah yang mengepalai suatu daerah otonom akan terkontrol tindakannya sehingga Kepala Daerah tersebut tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Berbagai penyelewengan yang dapat dilakukan oleh Kepala Daerah tersebut juga dapat dihindari dengan diperketatnya mekanisme pengawasan ini.<br />2. Memperketat pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<br />Pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilakukan oleh Badan Kehormatan yang siap mengamati dan mengevaluasi sepak terjang anggota Dewan. <br />3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan dalam menjalankan tugasnya<br />Dengan berbekal ketentuan yang baru tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah jelas-jelas terbukti melanggar larangan atau kode etik dapat diganti. <br /><br />BAB III<br />PENUTUP<br /><br />A. Kesimpulan<br /> Berdasarkan uraian diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia masih belum optimal. Walaupun di daerah Wonosobo dan Gorontalo terdapat contoh nyata keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah, tetapi kedua daerah tersebut hanya merupakan contoh keberhasilan kecil dari pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Secara keseluruhan, pelaksanaan Otonomi Daerah di tempat-tempat lain di seluruh pelosok Indonesia masih belum dapat berjalan dengan optimal. <br /> Belum optimalnya pelaksanaan Otonomi Daerah antara lain disebabkan karena adanya berbagai macam penyelewengan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di daera-daerah otonom.<br /> Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah, tetapi hal yang paling penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah itu adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana dari Otonomi Daerah tersebut. Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan subjek dimana faktor-faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ini bergantung. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia karena inilah kunci penentu dari berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. <br /><br /><br />B. Saran <br />Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka dapat diberikan saran antara lain:<br />1. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. <br />2. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.<br />3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah. <br />4. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebaiknya membuang jauh-jauh egonya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Pihak-pihak tersebut seharusnya tidak bertindak egois dan melaksanakan fungsi serta kewajibannya dengan baik. <br /><br />DAFTAR PUSTAKA<br /><br />A. Perundang-undangan<br />Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 32 tahun 2004. Pasal 1 butir 5. <br /><br /><br />B. Buku<br />Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph. D., dkk. 2005. Hukum Administrasi Negara. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <br /><br /><br />C. Internet<br />http://www.pu.go.id/itjen/buletin/3031otoda.htm<br />http://www.transparansi.or.id/otoda/perkembangan.html<br />http://www.sinarharapan.co.id/berita/0302/20/opi02.html<br />http://www.apkasi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=54<br />http://www.pu.go.id/humas/media%20massa/juni/sp0806002.htm<br />http://www.geocities.com/aripsda/makalah/hubungan.htm<br />http://www.ditjen-otda.go.id/otonomi/detail_artikel.php?id=52<br />http://www.indomedia.com/bernas/012001/05/UTAMA/05uta2.htm<br />http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=104<br /><div class="fullpost"><br /></div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-18833885208238034822009-11-30T10:53:00.000-08:002009-11-30T10:59:04.272-08:00Perlindungan terhadap Kebebasan atas Keyakinan Politik yang Mengancam Ideologi Pancasila<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRvDYpXLXtbcD1E5NK9Z1mCrwXBz2Xn215dPD-ejdYbt0FR4ykY5p10ss94_5E_3AMRuvn1TJUdUbHt4pqw_6wcgGuTxrKCOpOxBtiRTnWoHHqQqGTQE2RDoMfESM8eIIkNP7A8kO0WUYm/s1600/untitled.bmp"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 222px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRvDYpXLXtbcD1E5NK9Z1mCrwXBz2Xn215dPD-ejdYbt0FR4ykY5p10ss94_5E_3AMRuvn1TJUdUbHt4pqw_6wcgGuTxrKCOpOxBtiRTnWoHHqQqGTQE2RDoMfESM8eIIkNP7A8kO0WUYm/s320/untitled.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5409972889256122242" border="0" /></a><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="City"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="State"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="place"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:trackmoves/> <w:trackformatting/> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:donotpromoteqf/> <w:lidthemeother>EN-US</w:LidThemeOther> <w:lidthemeasian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:lidthemecomplexscript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> <w:splitpgbreakandparamark/> <w:dontvertaligncellwithsp/> <w:dontbreakconstrainedforcedtables/> <w:dontvertalignintxbx/> <w:word11kerningpairs/> <w:cachedcolbalance/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathpr> <m:mathfont val="Cambria Math"> <m:brkbin val="before"> <m:brkbinsub val="--"> <m:smallfrac val="off"> <m:dispdef/> <m:lmargin val="0"> <m:rmargin val="0"> <m:defjc val="centerGroup"> <m:wrapindent val="1440"> <m:intlim val="subSup"> <m:narylim val="undOvr"> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" defunhidewhenused="true" defsemihidden="true" defqformat="false" defpriority="99" latentstylecount="267"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Normal"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="heading 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 7"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 8"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 9"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 7"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 8"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 9"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="footnote text"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="header"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="footer"> <w:lsdexception locked="false" priority="35" qformat="true" name="caption"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="footnote reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="10" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Title"> <w:lsdexception locked="false" priority="1" name="Default Paragraph Font"> <w:lsdexception locked="false" priority="11" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtitle"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" name="Hyperlink"> <w:lsdexception locked="false" priority="22" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Strong"> <w:lsdexception locked="false" priority="20" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="59" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Table Grid"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Placeholder Text"> <w:lsdexception locked="false" priority="1" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="No Spacing"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Revision"> <w:lsdexception locked="false" priority="34" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="List Paragraph"> <w:lsdexception locked="false" priority="29" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Quote"> <w:lsdexception locked="false" priority="30" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Quote"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="19" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="21" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="31" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="32" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Reference"> <w:lsdexception locked="false" priority="33" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Book Title"> <w:lsdexception locked="false" priority="37" name="Bibliography"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" qformat="true" name="TOC Heading"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id="ieooui"></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><div class="fullpost"><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"Bookman Old Style"; panose-1:2 5 6 4 5 5 5 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Footnote Text Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Header Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 234.0pt right 468.0pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Footer Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 234.0pt right 468.0pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.MsoFootnoteReference {mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no; vertical-align:super;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-unhide:no; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.FootnoteTextChar {mso-style-name:"Footnote Text Char"; mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Footnote Text";} span.HeaderChar {mso-style-name:"Header Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Header; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;} span.FooterChar {mso-style-name:"Footer Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Footer; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} /* Page Definitions */ @page {mso-footnote-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/NR4~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_header.htm") fs; mso-footnote-continuation-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/NR4~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_header.htm") fcs; mso-endnote-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/NR4~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_header.htm") es; mso-endnote-continuation-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/NR4~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_header.htm") ecs;} @page Section1 {size:21.0cm 842.0pt; margin:3.0cm 3.0cm 3.0cm 4.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1; mso-footnote-position:beneath-text;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:490634797; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1391169266 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l1 {mso-list-id:618537423; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1697600100 67698713 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l2 {mso-list-id:686712412; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:314712922 67698713 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l2:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:72.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3 {mso-list-id:1008749895; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1140172944 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l3:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l4 {mso-list-id:1109397699; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1033187960 67698703 -1891709400 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l4:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l4:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l5 {mso-list-id:1351222159; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1191588522 67698713 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l5:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:72.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l5:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:36.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l6 {mso-list-id:1510632926; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1476270328 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l6:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l7 {mso-list-id:1638800610; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1786306426 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l7:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l8 {mso-list-id:1659384083; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1683256892 67698709 67698703 67698689 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l8:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:18.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:18.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l8:level2 {mso-level-tab-stop:54.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:54.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l8:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:90.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:90.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l9 {mso-list-id:1842161170; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:2111478194 67698705 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l9:level1 {mso-level-text:"%1\)"; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l9:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:45.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:45.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l10 {mso-list-id:1843742119; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1559989450 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l10:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style=";font-family:";" >BAB I<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style=";font-family:";" >Pendahuluan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style=";font-family:";" ><span style="">A.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style=";font-family:";" >Latar Belakang<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Secara historis, pengaturan kejahatan ini terkait erat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/ MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pasca peristiwa tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G 30 S, PKI dinilai bermaksud untuk menggantikan ideology Pancasila dengan ideology komunisme, Marxisme, Leninisme atau yang sejenisnya itu. Dalam perjalanannya di masa orde baru, TAP MPRS tersebut cukup ampuh untuk menolak bahkan membabat organisasi-organisasi yang berbasis kiri.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Barulah pada pemerintahan Habibie (awal reformasi) muncul UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. UU Nomor 27/1999 tersebut secara eksplisit mengatur mengenai larangan penyebaran ideology kiri itu dengan menyelipkan enam buah pasal baru dalam Bab I --tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara -- KUHP, yaitu di antara Pasal 107 dan Pasal 108, yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f . Dalam UU Nomor 27 Tahun 1999 tersebut pada dasarnya diatur dua macam kejahatan, yaitu: kejahatan yang berkaitan dengan penggantian Pancasila sebagai ideology negara dan kejahatan sabotase, terutama sabotase terhadap sarana dan prasana militer dan sabotase terhadap distribusi atau pengadaan bahan pokok. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Disisi lain, negara kita mengenal hak azasi yang terkristalkan di dalam hak bangsa Indonesia, seperti yang terumus dengan jelas di dalam Pembukaan UUD 1945. Negara kita adalah negara kesatuan dengan kemerdekaannya menjamin seluruh hak dan kewajiban kita sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di dalam UUD 1945 masalah hak azasi manusia bukanlah masalah yang mandiri, tetapi dikaitkan dengan hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menarik bahwa Hak azasi manusia berdasarkan Batang Tubuh UUD 1945 antara lain memuat mengenai jaminan hak atas kemerdekaan berpendapat yang diuraikan secara ringkas sebagai berikut:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >“Pasal 28 mengandung pengakuan atas hak kemerdekaan menyatakan pendapat atau pikiran”.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Realita penerapan Pancasila selama ini yang dipersepsi publik yakni sesungguhnya nilai dasar filsafat Pancasila demikian, telah terjabar secara filosofis-ideologis dan konstitusional di dalam UUD Proklamasi (pra-amandemen) dan teruji dalam dinamika perjuangan bangsa dan sosial politik 1945 – 1998 (1945 – 1949; 1949 – 1950; 1950 – 1959 dan 1959 – 1998). Reformasi 1998 sampai sekarang, mulai amandemen I – IV: 1999 – 2002 cukup mengandung distorsi dan kontroversial secara fundamental (filosofis-ideologis dan konstitusional) sehingga praktek kepemimpinan dan pengelolaan nasional cukup memprihatinkan. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Berdasarkan analisis normatif filosofis-ideologis dan konstitusional demikian, integritas nasional dan NKRI juga memprihatinkan. Karena, berbagai jabaran di dalam amandemen UUD 1945 belum sesuai dengan amanat filosofis-ideologis filsafat Pancasila secara intrinsik. Terbukti, berbagai penyimpangan dalam tatanan dan praktek pengelolaan negara cukup memprihatinkan, terutama dalam fenomena praktek: demokrasi liberal dan ekonomi liberal, serta berbagai kontroversial budaya dan moral sosial politik nasional. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Indonesia adalah negara hukum. kewajiban untuk merenung (refleksi) dan mawas diri untuk melaksanakan evaluasi dan audit nasional mengamanahkan menegakkan integritas NKRI berdasarkan Pancasila – UUD 45 sebagai sistem kenegaraan Pancasila dan sistem ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional haruslah dilindungi, dan hal tantangan ini bisa timbul dari berbagai ideologi selain ideologi pancasila, yakni bisa datang entah dari deologi kapitalis atau idologi komunis, bahkan ideologi Theokratos. Namun disi lain hak atas kebabasan untuk terhadap kebebasan atas keyakinan politik dan mengeluarkan pendapat yang pada hakikatnya tidak membatasi ideologi pendapat tersebut, dalam praktek tetap dibatasi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style=";font-family:";" ><span style="">B.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style=";font-family:";" >Pokok Permasalahan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan, yaitu<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top: 0cm;" start="1" type="1"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Apakah perlindungan terhadap ideologi pancasila sebagai dasar negara?<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Adakah perlindungan perundang-undangan, kaidah hukum hakim yang memberikan atau tidak kebebasan<span style=""> </span>atas Keyakinan Politik yang mengancam Ideologi Pancasila?<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><b style=""><span style=";font-family:";" ><span style="">C.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span></b><!--[endif]--><b style=""><span style=";font-family:";" >Tujuan Penulisan<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">1.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >Pembahasan masalah ini ditujukan untuk mengkaji perlindungan terhadap kebebasan atas keyakinan politik sebagai kerangka hak asasi manusia yakni hak kebebasan pribadi dapat mengakomodir kejahatan yang mengancam ideologi pancasila<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">2.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >Perlindungan perundang-undangan, kaidah hukum hakim yang memberikan maupun tidak kebebasan<span style=""> </span>atas Keyakinan Politik yang mengancam Ideologi Pancasila.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span><b style=""><span style=";font-family:";" ><o:p></o:p>BAB II<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style=";font-family:";" >Perlindungan Ideologi Pancasila<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" >A. Ideologi dan Ideologi Pancasila<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), secara umum dan beberapa arah filosofis, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Mengacu pada Philosophisches Wörterbuch (1997), ideologi adalah imagi dan kesadaran dari individu atau kelompok yang berkembang sesuai dengan konteks historis masyarakat. Ideologi juga memerankan sebuah fungsi sosial di masyarakat, yaitu sebagai pemicu motivasi. Maka, Komunisme, Kapitalisme dan bahkan Agama bisa dikategorisasikan sebagai ideologi. Seiring dengan perkembangan historis masyarakat, maka ideologi pun mengalami kerumitan dan keragaman tafsir. Semula, ideologi dianggap netral, namun sejak Marx memblejeti wataknya, terbukti bahwa ideologi juga menyimpan kepalsuan. Marx membongkar ideologi sebagai moda kekuasaan, yang sering digunakan oleh kelas penguasa politik dan kapital untuk menyembunyikan kepentingan-kepentingan kelasnya. Ideologi tak lebih sebagai “kesadaran palsu“, di mana selalu menyembunyikan kebenaran demi kepentingan politik-ekonomi. Ideologi lalu menjadi pembenar dari ambisi kekuasaan. Dalam konteks ini,<span style=""> </span>agama yang sering dianggap berada dalam “langit suci“, bisa pula terjebak menjadi ideologi yang menipu penganutnya sendiri. Penyebabnya adalah elite agama dan politik, yang selalu mengeksploitasi agama demi keuntungan kelasnya sendiri. Sejarah Eropa abad pertengahan dengan peran gereja dan negara yang bercampur menunjukkan kasus tersebut<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><span style=""> </span>Bahwa sesungguhnya UUD Negara adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai ideologi nasional Filsafat Pancasila adalah sari dan puncak nilai dalam sosio-budaya bangsa, yang diakui sebagai pandangan hidup bangsa (filsafat hidup, Weltanschauung). Nilai fundamental ini dipraktekkan dalam kehidupan bangsa sepanjang sejarah budaya dan peradabannya. Karenanya, nilai Pancasila teruji kebenaran, kebaikan dan keunggulannya; bahkan memberikan identitas dan integritas nasional Indonesia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Berdasarkan analisis normatif-filosofis-ideologis bangsa Indonesia, kemudian dirumuskan secara konstitusional di dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945. Kedudukan nilai filsafat Pancasila di dalam Pembukaan UUD tersebut, berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi negara; sekaligus sebagai asas kerokhanian negara dan sebagai perwujudan jiwa bangsa (jatidiri bangsa, Volksgeist). Dengan demikian, identitas dan integritas (nasional) Indonesia ialah nilai filsafat Pancasila.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" >B. Kebebasan dalam Konsep HAM<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Jauh sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>, HAM telah menjamin adanya kebebasan atas keyakinan politik dan mengeluarkan pendapat sebagi bagian hak fundamental manusia. Dan bahwa pemahaman publik terhadap Hak Asasi Manusia, kebebasan dan demokrasi berjalan beriringan serta tidak terpisahkan satu dan lainnya-semakin demokratis maka manusia semakin bebas<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>. Tetapi inti dari ide kebebasan itu adalah kesadaran sejati dari hakikat manusia, bahwa manusia sebagai manusia adalah bebas sesuai martabat dan rasionalitasnya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Definisi kontekstual kebebasan pada dunia modern yang pertama-tama merupakan kebebasan individu dari kekuasaan yang sewenang-wenang, yang dalam banyak catatan sejarah berarti kebebasan manusia (individu) dari kelaziman negara yang brutal. Paham hak asasi kebebasan ini pertama kali lahir di Inggris pada abad 17, yang ditandai dengan adanya resistensi (perlawanan aktif) dari rakyat terhadap tradisi-tradisi feodalis kekuasaan, yang pada hakikatnya selalu mengagungkan adanya kekuasaan mutlak kaum ningrat dan para raja-raja. Pada taraf perkembangannya paham ini mengafirmasikan juga setiap pergerakan peradaban zaman yang menuntut perumusan-perumusan sistematis hak asasi manusia dalam pedomannya yang inheren pada hakikat pada harkat dan kemartabatannya sebagai manusia. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Hak ini bukan merupakan dihadiahkan dari negara atau kelompok masyarakat, melainkan hak-hak fundamental yang melekat dalam jiwa dan diri manusia, karena ia (manusia) itu bermartabat. Maka dalam perkembangan sejarah manusia prinsip-prinsip keadilan bagi pembentukkan hukum dan juga praktek hukum mendapat pernyataan dalam beberapa dokumen resmi-dokumen yang terkenal lazimnya dengan nama dokumen hak asasi manusia-yang menjustifikasikan prinsip-prinsip etis dan prinsip nilai moral dari eksistensi manusia yang dituntut untuk dihargai dan dihormati. Terbukti hak-hak dasar manusia telah dirumuskan dengan sistematika perumusan yang utuh, yang termaktub secara eksposif pada beberapa deklarasi International HAM yang berlaku universal. Perumusan norma hukum deklarasi tersebut, digali dari nilai dan norma hukum konstitusi setiap negara anggota PBB. Penggalian norma-norma itu, harus selaras dengan besarnya tuntutan polarisasi peradaban masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan garis persinggungan antara nilai-nilai sosio-kultural suatu bangsa dan dinamika politis kehidupan manusia pada diskursus kontekstual yang bersifat konkurensi antara dimensi perubahan-perubahannya, dengan derajat koeksistensi sebagai faktor-faktor penentu, sehingga terjadinya dinamika perubahan sosial yang selalu bergerak linear.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" >C. Kebebasan dalam Konsep Demokrasi Pancasila<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Ketika negara tidak mengakui hak-hak yang dimiliki sebagai manusia itu menunjukkan bahwa dalam negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Inilah rekomendasi dari salah satu tesis dasar dan pengakuan hak asasi manusia dan kebebasannya sebagai wujud eksistensi kemartabatan manusia, sekaligus memverifikasikan pengakuan masyarakat global tentang arti demokrasi dan HAM, bahwa semakin demokratis suatu negara, semakin terjamin juga pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Secara garis besar termaktub lima gagasan pokok yang merupakan anasir-anasir empiris dari demokrasi yang didalamnya juga termasuk demokrasi pancasila. Aksioma ini dapat ditarik dari konklusi pada beberapa komposisi preferensi atau nilai-nilai ideologi demokratis itu yang secara hierarkis dapat dilihat pada; pertama, masyarakat dapat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat, berkumpul (freedom of assembly), hak untuk berpendapat (freedom of speech), dan menikmati press yang bebas (freedom of press); kedua, adanya sistem pemilihan umum yang dilakukan secara teratur dimana para pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa adanya unsur paksaan; ketiga, masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya secara maksimal didalam kehidupan politik dengan berpartisipasi dalam politik secara mandiri (autonomous participation) tanpa digerakkan; keempat, adanya rotasi kekuasaan sebagai hasil dari pemilihan umum yang bebas; kelima, adanya rekruitmen politik yang bersifat terbuka (open recruitment) untuk mengisi posisi politik yang penting didalam proses penyelenggaraan negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" >D. Kebebasan keyakinan politik diakui oleh ideologi Pancasila<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Dalam negara demokrasi modern-fokus utama gagasan-gagasan utama demokrasi adalah negara-secara inheren termaktub “legitimasi demokrasi”. Dasar pembenarannya dan yang dibenarkan bahwa satu-satunya legitimasi dasar kekuasaan yang sah adalah legitimasi demokrasi, sebagai tipologi kekuasaan berasaskan kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan warga negara, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain. Jadi dalam pemerintahan demokratis semua hak orang diperhatikan sedemikian rupa dan kebebasan pun dijamin oleh negara. Semua warga negara adalah orang-orang bebas, sehingga dalam negara demokratis, kemerdekaan dan kebebasan merupakan prinsip yang paling utama.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Plato mengatakan,....<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >...they are free men; the city is full of freedom and liberty of speech, and men in it may do what they like<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >...mereka adalah orang-orang yang merdeka, negara penuh dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara, dan orang-orang didalamnya boleh melakukan apa yang disukainya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Sedangkan fasisme sebagai sauatu bentuk kekuasaan yang didirikan suatu “elite” fasis merupakan penguasa yang tidak dapat diganggu gugat. Sementara itu totaliterisme tidak pernah puas memerintah dengan cara-cara dari luar, yaitu lewat negara dan mesin kekerasan, berkat ideologi ini serta peran yang diberikan kepada aparat pemaksa, totaliterisme menemukan suatu cara serta menteror manusia dari dalam<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>. Ini adalah bentuk peran negara menurut konsep neoliberalisme yang mengutamakan developmentalisme, yakni negaralah yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan ekonomi dan model pembangunan politik disuatu negara. Model pembangunan atau State-led development ditetapkan sebagai alternatif sejak krisis liberalisme pada zaman kolonialisme tahun 1930-an, dan sejak saat itu negara diberi peran untuk menkadi aktor utama atau diberi wewenang sebagai pengendali ekonomi dan politik<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Demokrasi memerlukan sebuah konstitusi dan demokrasi sebagai suatu sistem politik menuntut pemerintahan yang akuntabilitas dengan tetap berpedoman pada preferensi-preferensi nilai kebebasan manuisa. Metodologi sejarah menjustifikasikan “hegemoni masyarakat sipil”<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> selalu dapat menerkemahkan makna kekuasaan dengan perumusan konfigurasi pemisahan kekuasaan (Separation of Powers) sebagai kerangka normatif dari konstitusi dengan mekanisme chek and balance.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Konstitusi dalam kedudukannya sebagai hukum tertinggi memiliki sifat dan kedudukan yang sangat kuat, sehingga produk hukum yang lainnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Ini berarti seluruh peraturan hukum yang ada dibawahnya harus dijiwai oleh konstitusi tersebut. Selain kedudukannya sebagai hukum tertinggi suatu negara, konstitusi juga berperan sebagai instrumen-instrumen pokok yang efektif untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan kekuasan (abuse of power) dan tujuan menghalalkan segala cara, seperti yang tergambar dalam teori Machiavellian dengan the end justifies the means, oleh tindakan sang penguasa negara.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Nilai fundamental filsafat Pancasila juga menjadi sumber motivasi (niat dan tekad) nasional dalam menegakkan kemerdekaan, kedaulatan dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia Merdeka, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (berdasarkan) Pancasila sebagai terkandung dalam UUD Proklamasi 45 seutuhnya. Karenanya, secara filosofis-ideologis dan konstitusional, NKRI dapat dinamakan (dengan predikat) sebagai sistem kenegaraan Pancasila --- sejajar dan analog dengan berbagai sistem kenegaraan bangsa-bangsa modern : <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">a.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >negara liberalisme-kapitalisme, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">b.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >naziisme, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">c.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >sosialisme; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">d.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >zionisme, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">e.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >komunisme, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">f.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >theokratisme,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">g.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >fundamentalisme;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">h.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >marxisme<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">i.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >leninisme<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >yang berkembang dalam kehidupan internasional. Filsafat Pancasila cukup memberikan kedudukan yang tinggi dan mulia atas kedudukan dan martabat manusia (sila I dan II); karenanya ajaran HAM berdasarkan Pancasila mengutamakan asas normatif theisme-religious:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><span style=""> </span>1. bahwa HAM adalah karunia dan anugerah Maha Pencipta (sila I dan II); sekaligus amanat untuk dinikmati dan disyukuri oleh umat manusia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><span style=""> </span>2. bahwa menegakkan HAM senantiasa berdasarkan asas keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia (KAM). Artinya, HAM akan tegak hanya berkat (umat) manusia menunaikan KAM sebagai amanat Maha Pencipta.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><span style=""> </span>3. kewajiban asasi manusia (KAM) berdasarkan filsafat Pancasila, ialah:<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top: 0cm;" start="1" type="a"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >manusia wajib mengakui sumber (HAM: life, liberty, property) adalah Tuhan Maha Pencipta (sila I).<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >manusia wajib mengakui dan menerima kedaulatan Maha Pencipta atas semesta, termasuk atas nasib dan takdir manusia;<span style=""> </span>dan<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >manusia wajib berterima kasih dan berkhidmat kepada Maha Pencipta, atas anugerah dan amanat yang dipercayakan kepada (kepribadian) manusia.<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Tegaknya ajaran HAM ditentukan oleh tegaknya asas keseimbangan HAM dan KAM; sekaligus sebagai derajat (kualitas) moral dan martabat manusia. Sebagai manusia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga bersyukur atas potensi jasmani-rokhani, dan martabat unggul, agung dan mulia manusia berkat anugerah kerokhaniannya ---sebagai terpancar dari akal-budinuraninya--- sebagai subyek budaya (termasuk subyek hukum) dan subyek moral. (M. Noor Syam 2007: 147-160)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum bagi prestasi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap individu dan setiap organ masyarakat, yang terus mengingat Deklarasi ini, mengembangkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini melalui pengajaran dan pendidikan, serta melalui langkah-langkah progresif secara nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan serta kepatuhan yang universal dan efektif terhadapnya, dikalangan bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota maupun di kalangan bangsa-bangsa di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 19 menyatakan, ”Setiap orang berhak atas kebebasan beropini dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki opini tanpa intervensi serta untuk mencari, menerima, dan mengungkapkan informasi serta gagasan melalui media apapun dan tidak terikat garis perbatasan”. Dua kovenan penting tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yaitu Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOSBUD) sesungguhnya memuat jenis-jenis hak yang memiliki sifat berbeda dalam pelaksanaannya. Kovenan Hak SIPOL diantaranya memuat hak-hak seperti hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak untuk tidak dijadikan obyek dari perlakuan penyiksaan-perlakuan atau penghukuman keji, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak untuk mendapatkan pemulihan menurut hukum, hak untuk dilindungi dari penerapan hukum pidana karena hutang, hak untuk bebas dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut, hak diakui sebagai pribadi didepan hukum, kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama. Hak-hak tersebut diatas termasuk hak yang tergolong dalam non derogable rights<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Dengan demikian, tidak dibenarkan suatu negara manapun mengurangi, membatasi atau bahkan mengesampaikan pemenuhan dari hak-hak di atas. Jika pembatasan terpaksa harus dilakukan, hanya dan bila hanya syarat-syarat komulatif yang ditentukan oleh Kovenan tersebut dipenuhi oleh negara yang bersangkutan. Syarat komulatif yang dimaksud adalah<o:p></o:p></span></p> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >pertama: sepanjang ada situasi mendesak yang secara resmi dinyatakan sebagai situasi darurat yang mengancam kehidupan bernegara<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >kedua: penangguhan atau pembatasan tersebut tidak boleh didasarkan pada diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial,<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >ketiga pembatasan dan penangguhan yang dimaksud harus dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa(PBB).<o:p></o:p></span></li></ul> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua merupakan pengaturan hak asasi manusia, perbedaanya Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua hanya mengatur tentang hak hidup seseorang tetapi Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak kebebasan atas Keyakinan Politik dan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-undangan untuk bebas terhadap dirinya sendiri bersifat non derogable right. Baik dalam keadaan normal (tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan sengketa bersenjata) maupun dalam keadaan tidak normal (keadaan darurat, dalam keadaan perang dan dalam keadaan sengketa bersenjata) hak hidup tidak dapat dikurangi oleh Negara, Pemerintah, maupun masyarakat. Di luar non derogable right, ada pembatasan hak asasi manusia dalam kerangka hukum (peraturan perundang-undangan). Di dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua dijelaskan: Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi pertimbangan-pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style=";font-family:";" >BAB III <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style=";font-family:";" >Perlindungan HAM<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" >A. Kaidah Hukum Nasional <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Dilihat dari segi mana pun dan agama apa pun, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat tidaklah haram, justru dilindungi haknya oleh negara. Kebebasan berpolitik warga negara dijamin pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 E (2), berbunyi:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Konvenan Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 Ayat 1 dan 2, berbunyi:<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top: 0cm;" start="1" type="1"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Setiap orang berhak untuk meyakini pendapatnya tanpa campur tangan pihak lain.<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini juga termasuk kebebasan untuk mendapatkan, menerima, dan memberikan informasi dan ide apa pun, tanpa memerhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat 1 dan 2, berbunyi:<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top: 0cm;" start="1" type="1"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektonik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Selain itu, di Al-Qur’an dijelaskan mengenai kebebasan yang menjadi hak bagi setiap individu, yaitu dalam surat Al-Qalam ayat 38-39, berbunyi:<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top: 0cm;" start="1" type="1"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Ayat 38: “inna lakum fihi lama takhayyaruna”<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >(bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu suka untukmu).<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top: 0cm;" start="2" type="1"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Ayat 39: “am lakum aimanun alaina baligatun ila yaumil qiyamahti innalakum lama tahkumana”<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >(atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari Kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Secara sederhana, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak terlahir di dunia. Hak tersebut menyatu dalam diri seseorang tanpa mengenal bangsa, warna kulit, agama, afiliasi politik dan lain-lainnya. Semua orang terlahir dengan hak yang sama tanpa pengecualian.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Menurut Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), semua orang dilahirkan merdeka dan memunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sementara, Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia memiliki beberapa prinsip, yaitu:<o:p></o:p></span></p> <ol style="margin-top: 0cm;" start="1" type="1"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Universal<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Saling terkait<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Tidak terpisahkan<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Kesetaraan dan non-diskriminasi<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Hak Serta Kewajiban Negara<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Tidak dapat diambil oleh siapa pun<o:p></o:p></span></li></ol> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2, Bab XA pasal 28 yang kemudian dikuatkan juga oleh Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM itu, adalah jawaban dari berbagai pelanggaran HAM yang terjadi sejak Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelumnya. Kenyataan pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau pengakuan dan penegakkan nilai-nilai HAM masih jauh dari memuaskan selama lebih dari enam puluh tahun usia Republik Indonesia. Semakin hari semakin banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Jadi, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM adalah jawaban situasi HAM yang buruk atas perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial dan politik serta lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam pelanggaran HAM berat (Gross Violation of Human Rights)<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Pada tahun 2005, Indonesia telah merativikasi (1) konvenan Internasioan tentang hak-hak sipil dan politik (UU No. 12 Tahun 2005) serta (2) konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (UU No. 11 Tahun 2005) adalah intrumen-intrusmen utama mengenai HAM dan yang lazim di sebut sebagai Internastional Bill of Human Raigh (prasasti internasional tentang HAM). Dua hal itu adalah inti dari instrument-instrumen utama mengenai HAM . Indonesia sebagai negara yang telah menadatangani Konvenan HAM di PBB, maka telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Konsepsi-konsepsi hak politik yang berangkat dari hak kebebasan pribadi terdahulu biasanya memandang fungsi hak politik adalah untuk menjaga agar pemerintah tidak mengganggu rakyat. Penyalah gunaan kekuasaan politik dinilai sebagai soal pelanggaran pemerintah untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan, dan bukan merupakan soal kegagalan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Kewajiban-kewajiban yang lahir dari hak-hak ini sebagian besar adalah kewajiban negatif (negative duties) -- yaitu kewajiban-kewajiban untuk menahan diri, atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif (positive duties) sebagian besar ditemukan dalam kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat dari gangguan internal dan eksternal. Hak atas perlindungan hukum (hak atas sidang pengadilan yang adil, kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, kebebasan dari penganiayaan dan dari hukuman kejam) dipandang sebagai penangkal bagi penyalah gunaan sistem hukum. Penyalahgunaan-penyalahgunaan sistem hukum ini mencakup manipulasi sistem hukum untuk menguntungkan sekutu serta merugikan musuh penguasa, memenjarakan lawan politik, dan memerintah lewat teror.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" >B. Upaya Perlindungan HAM yang disediakan oleh Negara<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Indonesia telah memberikan pemaparan tentang upaya Pemerintah RI untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM di tanah air dihadapan Dewan HAM PBB pada hari Rabu, 9 April 2008 melalui mekanisme baru Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM. Indonesia merupakan salah satu dari 16 negara pertama yang menjalankan mekanisme UPR pada sesi pertama yang berlangsung pada tanggal 7-18 April 2008. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja Komnas HAM yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam UU HAM, bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi ham. Selanjutnya oleh UU Ham dinyatakan pula<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>, bahwa Komnas Ham bertujuan :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 45pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">a.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan ham sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar l945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ; dan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 45pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">b.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >HAM hendaknya dipahami bukan hanya hak sipil dan politik saja <span style=""> </span>namun juga meliputi isu-isu ekonomi, sosial dan kebudayaan. Terhadap hal-hal tersebut negara sebagai pengemban amanah konstitusi punya kewajiban untuk memenuhi dan melindungi HAM rakyatnya. secara jelas dan tegas untuk melaksanakan amanat Undang-undang Dasar 1945, Majelis Permusyarwaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, telah menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Telah terbentuk juga Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan pengukuhan melalui Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Dari payung hukum yang tercantum tadi dalam rangka perlindungan HAM perlu digarisbawahi bahwa pemerintah berperan sangat penting. Dalam kenyataannya, ganti rugi, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dalam pasal-pasal UU yang penulis sebutkan sebagian besar merupakan perintah UU, termasuk perintah dari UU 13/2006. Meskipun ada juga disebutkan adanya tanggung jawab pihak ketiga atau pelaku. Akan tetapi, untuk mendorong implementasi tanggung jawab pihak ketiga sebagai pelaku, pemerintah harus berperan melalui kebijakan yang mengikat. Tentunya dengan pemberian sanksi jika tidak dijalankan pihak ketiga atau pelaku. Namun, peran pemerintah dibatasi secara ketat oleh UU dan konstitusi. Karena pada asasnya, HAM sipil politik merupakan hak-hak negatif (negative right). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi atau terlihat minus. Hal ini penting diutarakan mengingat masih banyak pelanggaran HAM dilakukan pemerintah terhadap warga negaranya. Sedangkan untuk HAM Ekonomi, Sosial, Budaya, merupakan hak-hak positif (positive rights) yang justru menuntut negara berperan maksimal dalam pemenuhannya<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Ketentuan-ketentuan HAM telah menjadi ketentuan-ketentuan konstitusi di dalam UUD 1945 (perubahan kedua yang mengadopsi pasal-pasal tentang pemajuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Oleh karenanya setiap ada pelanggaran HAM, maka negaralah dalam hal ini pemerintah, yanbg harus bertanggungjawab karena mereka mempunyai kewajiban atau state responsibility yang mengandung konsekuensi bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan harmonis dalam segala bentuk kebijakan, peraturan dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Negara RI dari tingkat Pusat, Daerah, Kabupaten/Kota sampai ke Kelurahan/Desa. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Selanjutnya langkah kongrit negara dalam melindungi HAM ialah dengan memberikan fasilitas pengaduan kepada siapa saja untuk bisa mengadu apabila ia melihat adanya pelanggaran HAM. Komnas HAM saat ini sedang mengembangkan sistem pelayanan pengaduan berbasis teknologi, yaitu online melalui log in ke website Komnas HAM di www.komnasham.go.id Selain itu, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Komnas HAM secara bertahap telah mendirikan Perwakilan/Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah. Cara-cara yang dapat ditempuh juga bermacam-macam yakni Setelah lengkapnya keterangan dan bahan tersebut pengaduan dapat dikirimkan melalui berbagai macam cara<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>, yakni : a. diantar langsung ke Komnas HAM; b. dikirim melalui jasa pos atau kurir; atau c. dikirim melalui faksimile ke nomor : 021-3160629; d. dikirim melalui e-mail ke <a href="mailto:pengaduan@komnasham.go.id">pengaduan@komnasham.go.id</a>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Komnas HAM menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, berdasarkan<span style=""> </span>Peraturan Perundang-undangan. Hal ini diejawantahkan dalam sebuah Visi Komnas Ham yakni Visi yang bertemakan, “Terwujudnya penegakan Hak Asasi Manusia menuju masyarakat aman, damai, adil, demokratis dan sejahtera”. Adapun misi dari visi tersebut ialah: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">a.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pembinaan, kerja sama pemajuan, perlindungan, dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi hak asasi manusia; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">b.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, kerjasama pemajuan, perlindungan dan pemenuhan, sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">c.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan peraturan di bidang pembinaan, kerjasama pemajuan, perlindungan dan pemenuhan, sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi hak asasi manusia; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">d.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: 150%;"><!--[if !supportLists]--><span style=";font-family:";" ><span style="">e.<span style=";font-family:";font-size:7;" > </span></span></span><!--[endif]--><span style=";font-family:";" >Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan instansi terkait.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><span style=""> </span>Namun adapula dalam pengamatan saya beberapa Peraturan Perundang-undangan, keputusan badan tata usaha negara, serta kaidah hukum hakim yang justru melarang kebebasan tersebut apabila dipandang dari segi :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" >C. Peraturan yang menderogat kebebasan atas keyakinan politik<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Negara berkewajiban menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan keyakinan, politik atau pendapat<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>, penduduk asli atau pendatang, serta asal usulnya. Dalam konsep HAM, hak kebebasan beragama masuk ke ranah hak sipil dan hak politik.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Namun apabila melihat pada RUU KUHP, maka Marxisme dan Leninisme dilarang apabila disebarkan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Adapun pengecualian untuk keperluan ilmian, penerapan ajaran tersebut tidak dilarang. Memasukkan larangan ajaran Marx dan Lenin dalam RUU KUHP<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> bukanlah hal yang baru. Adnan Buyung Nasution (2009)<a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>, dalam diskusi sosialisasi RUU KUHP menyebutkan pencantuman pasal larangan penyebarluasan ajaran Marx dan Lenin dalam RUU KUHP tersebut sebagai hal yang tidak perlu lagi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Ajaran marxisme dan leninisme seharusnya baru dilarang apabila dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, baru dapat dipidana jika paham dari Marx dan Lenin ini dipakai untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Persyaratan adanya dolus specialis ini digunakan untuk menetralisir larangan terhadap dua ajaran diatas. Dalam kerangka yang tidak jauh berbeda, penerapan ajaran tersebut dapat dipidana apabila menimbulkan tindak pidana politik yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya korban jiwa. Sebaliknya, apabila ajaran ini digunakan untuk pernyataan pendapat melalui alat cetak ataupun kajian ilmiah, lanjut Muladi, maka tidak dapat digolongkan ke dalam larangan atas ajaran Marx dan Lenin, dengan memasukkan marxisme dan leninisme sebagai tindak pidana merupakan konsekuensi dipertahankannya TAP MPR No.XVIII/98 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Dengan masih dimasukkannya larangan menerapkan ajaran marxisme dan leninisme untuk hal-hal tertentu dimaksudkan sebagai pertahanan terhadap ideologi negara. Muladi (2009), ideologi dalam suatu negara adalah hal yang sangat penting oleh karena itu tidak boleh ada keraguan dalam penerapannya.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" >D. Kaidah Hukum yang menderogat kebebasan atas keyakinan politik <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 merupakan salah satu tonggal awal diujinya pasal-pasal Pasal 107 dan Pasal 108, yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e. Dr. R. Panji Utomo adalah Direktur Forum Komunikasi Antar Barak (FORAK) dalam permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD yang salah satunya ialah bertentangan dengan <a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:12;" >[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><span style=""> </span>(3)”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >mengeluarkan pendapat”<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Ketika melihat pada putusan akan semakin jelas bahwa Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terang bagi Mahkamah bahwa ketentuan aquo, di satu pihak, tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, di pihak lain, sebagai konsekuensinya, juga secara tidak proporsional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan 15 Ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang menyangkut bertentangannya Pasal 154 dan 155 KUHP dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945, harus dinyatakan beralasan.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud dikatakan, antara lain, “Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style=";font-family:";" >BAB IV<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style=";font-family:";" >Kesimpulan dan Saran<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" >A. Kesimpulan <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Bahwa kebebasan atas keyakinan politik yang mengancam ideologi pancasila merupakan hal yang perlu dibatasi. Hal ini semata-mata merupakan perwujudan ketahanan ideologi indonesia. Bahwa kebebasan atas keyakinan politik di Indonesia pernah mengalami pasang surut yang ditandai dengan derogasi hak tertentu dengan alasan fakta sejarah Indonesia yang tidak menginginkan adanya ideologi tertentu yang bertentangan dengan Pancasila. Namun hak ini tetap dihargai dengan adanya pengaturan hukum, bahkan perlindungan dari negara untuk menegakkan rasa keadilan terhadap eksistensi hak keyakinan politik sebagai bagian dari hak atas kebebasan pribadi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><b style=""><span style=";font-family:";" >B. Saran<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" >Harus diakui Indonesia memerlukan adanya pembatasan yang tegas dalam bentuk peraturan yang setara dengan undang-undang untuk membatasi hak keyakinan politik sebagi kerangka hak atas kebebasan pribadi. Namun apabila mengutup Pidato presiden pertama RI Soekarno pada 17 Juni 1954 di Istana Negara, Dalam pidato berjudul "Anjuran kepada Segenap Bangsa" tersebut, Soekarno mengatakan, <b style="">"Jangan Pancasila diakui oleh sesuatu partai. Jangan ada sesuatu partai berkata Pancasila adalah asasku. PNI tetaplah kepada asas Marhaenisme dan PNI boleh berkata justru karena PNI berasas Marhaenisme, oleh karena itulah PNI mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, jangan berkata PNI berdasarkan Pancasila. Sebab, jikalau dikatakan Pancasila adalah satu ideologi partai, lalu partai-partai lain tidak mau. Oleh karena itu, aku ulangi lagi, Pancasila adalah dasar negara dan harus kita pertahankan sebagai dasar negara, jika tidak mau mengalami bahaya besar terpecahnya negara ini.” </b>Sebagai konsekuensi logis, pembatasan serta perlindungan HAM harus bersumber pada ketahanan Indonesia dari sudut ideologi yakni ideologi PANCASILA.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%;"><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style=";font-family:";" >DAFTAR PUSTAKA<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><b style=""><span style=";font-family:";" ><o:p> </o:p></span></b></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" lang="IN">Arendt, Hannah. <i>Asal-Usul Totaliterisme</i>, Jilid III. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1995. </span><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" ><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >Abu, Tamrin. Jurnal Legislasi Nasional. Vol. 4 No. 4 - Desember 2007. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" lang="SV">Fakih, Mansour. <i>Bebas Dari Liberalisme</i>. Insits Press. Yogyakarta. 2003.</span><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >Zakaria, Fred. </span><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" lang="ES">Gramsci, Antonio. <i>Catatatan-Catatan Politik</i>. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 1999.</span><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" ><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >Rapar, J.H. Political Philosophy, Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli. Free Press. New York. 1985. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >Masa Depan Kebebasan, Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Latin. Ina Publikata. Jakarta. 2004.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >Prihandono, Bambang K. Revisi KUHP: Jauh sari Semangat Rekonsiliasi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >Zakaria, Fred. Masa Depan Kebebasan, Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Latin. Ina Publikata. Jakarta. 2004.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" ><a href="http://legal.daily-thought.info/2007/03/apakah-derogable-rights-dan-non-derogable-rights-itu/">http://legal.daily-thought.info/2007/03/apakah-derogable-rights-dan-non-derogable-rights-itu/</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" ><a href="http://www.mail-archive.com/jaker@yahoogroups.com/msg00297.html">http://www.mail-archive.com/jaker@yahoogroups.com/msg00297.html</a><span style=""> </span><a href="http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=2052">http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=2052</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" ><a href="http://www.mission-indonesia.org/modules/news.php?lang=en&newsid=196">http://www.mission-indonesia.org/modules/news.php?lang=en&newsid=196</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" ><a href="http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=47156">http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=47156</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" ><a href="http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/pengaduan-ke-komnas-ham">http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/pengaduan-ke-komnas-ham</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" ><a href="http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=12526&cl=Berita">http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=12526&cl=Berita</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >Al-Quran ayat 38-39<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:";font-size:12;" >Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/ MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia<o:p></o:p></span></p> <div style=""><!--[if !supportFootnotes]--> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div style="" id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";" ><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style=";font-family:";" > Prihandono, Bambang K. Revisi KUHP: Jauh sari Semangat Rekonsiliasi. http://www.mail-archive.com/jaker@yahoogroups.com/msg00297.html<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";" ><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style=";font-family:";" > The Virginia Bill of Right (1776), tentang pemberontakan dan perlawanan rakyat Amerika Utara terhadap kolonialisme Inggris menghasilkan suatu dokumen mengenai kebebasan pribadi manusia terhadap kekuasaan negara. Manusia berhak untuk menikmati hidup, kebebasan, dan kebahagiaan (life, liberty, the pursuit of happines)<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";" ><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style=";font-family:";" > Zakaria, Fred. Masa Depan Kebebasan, Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Latin. Ina Publikata. <st1:city st="on"><st1:place st="on">Jakarta</st1:place></st1:city>. 2004. hal; 23.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";" ><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style=";font-family:";" > Rapar, J.H. Political Philosophy, Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli. Free Press. <st1:place st="on"><st1:state st="on">New York</st1:state></st1:place>. 1985. hal; 56.<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";" ><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style=";font-family:";" > </span><span style=";font-family:";" lang="IN">Arendt, Hannah. <i>Asal-Usul Totaliterisme</i>, Jilid III. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1995. hal; 34.</span><span style=";font-family:";" ><o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";" ><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style=";font-family:";" > </span><span style=";font-family:";" lang="SV">Fakih, Mansour. <i>Bebas Dari Liberalisme</i>. Insits Press. Yogyakarta. 2003. hal; 68.</span><span style=";font-family:";" ><o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";" ><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style=";font-family:";" > </span><span style=";font-family:";" lang="ES">Gramsci, Antonio. <i>Catatatan-Catatan Politik</i>. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 1999. ha; 194.</span><span style=";font-family:";" ><o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> http://legal.daily-thought.info/2007/03/apakah-derogable-rights-dan-non-derogable-rights-itu/</p> </div> <div style="" id="ftn9"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref9" name="_ftn9" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Abu, Tamrin. Jurnal Legislasi Nasional. Vol. 4 No. 4 - Desember 2007. hal 67</p> </div> <div style="" id="ftn10"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref10" name="_ftn10" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=2052</p> </div> <div style="" id="ftn11"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref11" name="_ftn11" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> http://www.mission-indonesia.org/modules/news.php?lang=en&newsid=196</p> </div> <div style="" id="ftn12"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref12" name="_ftn12" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=47156</p> </div> <div style="" id="ftn13"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref13" name="_ftn13" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/pengaduan-ke-komnas-ham </p> </div> <div style="" id="ftn14"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref14" name="_ftn14" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> lihat pasal 24 (1) UU, No.39/1999: ‘setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai,’ pasal 101; ‘setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia’…dst,;</p> </div> <div style="" id="ftn15"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref15" name="_ftn15" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";" ><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style=";font-family:";" > RUU KUHPidana diatur pada Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, yaitu:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >mengenai penyebaran ajaran komunisme/marxisme-Leninisme (Pasal 212 dan 213), dan mengenai<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila (Pasal 214).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >Pasal 212<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >• Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui mediaapa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >• Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >lama 10 (sepuluh) tahun.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >• Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan luka-luka berat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >• Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (<st1:city st="on"><st1:place st="on">lima</st1:place></st1:city> belas) tahun<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >• Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika perbuatan itu dilakukan untuk semata-mata hanya kegiatan ilmiah.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >Pasal 213<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun setiap orang yang: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><b style=""><span style=";font-family:";" >(1)mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >(2) mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara; atau<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:";" >(3) mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah.<b style=""><o:p></o:p></b></span></p> </div> <div style="" id="ftn16"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref16" name="_ftn16" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";" ><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style=";font-family:";" > http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=12526&cl=Berita<o:p></o:p></span></p> </div> <div style="" id="ftn17"> <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a style="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3407365381473107144#_ftnref17" name="_ftn17" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";" ><span style=""><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style=";font-family:";font-size:10;" >[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style=";font-family:";" > Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28E ayat (2) ”Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.<o:p></o:p></span></p> </div> </div><br /><br /><br /></div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-53114915864794938392009-11-25T01:49:00.000-08:002009-11-25T01:53:12.149-08:00Pencemaran lingkungan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak untuk hidup<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsQKLTYbNPER2mFA7fSJEdyFjU-JksexDeCOmsQd3_woEhmo3jHHYD3SFlOai-eG0XyFlEQo-YtbtAVcW3GgCm6LSPAyifBMMxMbHkwPzL2IgLuyxGxqlEmj5Le-9c45ssAr_XbBxikWEt/s1600/Image0361.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 240px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsQKLTYbNPER2mFA7fSJEdyFjU-JksexDeCOmsQd3_woEhmo3jHHYD3SFlOai-eG0XyFlEQo-YtbtAVcW3GgCm6LSPAyifBMMxMbHkwPzL2IgLuyxGxqlEmj5Le-9c45ssAr_XbBxikWEt/s320/Image0361.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5407976765091432386" /></a>Pencemaran lingkungan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak untuk hidup berdasarkan pemaparan berikut ini.<br />Pada kenyataannya, tindakan pencemaran lingkungan dilakukan oleh manusia dan akibatnya pun dirasakan oleh makhluk hidup terutama manusia sendiri. Kasus pencemaran yang pernah terjadi di Indonesia antara lain sebagai berikut: <br />• Pencemaran Udara PT Hanil Indonesia yang dirasakan oleh warga Desa Butuh, Boyolali. Ratusan warga Desa Butuh tersebut, menyatakan, bahwa asap yang ditimbulkan dari pembakaran limbah mencemari udara, sehingga barang-barang mereka menjadi hitam bercampur minyak dan sulit dibersihkan dan asap hasil pembakaran mengakibatkan warga mengalami sakit mata. <br />• Pencemaran Teluk Buyat yang diduga dilakukan oleh PT NMR yang membuang limbah atau tailing melalui pipa ke perairan laut teluk Buyat (Submarine Tailing Disposal-STD). PT NMR dituduh telah menimbulkan pencemaran air akibat buangan tailing ke perairan teluk Buyat. Namun terdakwa Richard Ness diputuskan bebas oleh PN Manado. <br />• Pencemaran minyak di Desa Tanah Datar oleh PT Lana Harita Indonesia. Air anak Sungai Karang Mumus yang bermuara di Kota Samarinda itu tidak bisa dipakai mandi dan mencuci lagi karena berminyak. Pencemaran air, tanah, dan tanaman, menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim Isal Wardhana merupakan bentuk terampasnya hak dasar warga. <br />Jika kita melihat kasus-kasus di atas sebagai acuan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pencemaran lingkungan membawa dampak negatif dan merampas hak asasi manusia yang menjadi korban. Menanggapi isu dalam soal ini mengenai pencemaran lingkungan dan hubungannya dengan hak untuk hidup, maka di bidang lingkungan hidup Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi antara lain Kyoto Protokol yang pada intinya adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif. Bahkan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan UNCCC di Bali pada tanggal 3-14 Desember 2007. <br />Hak asasi manusia yang mungkin terlanggar dalam kasus pencemaran lingkungan adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)) yang merupakan salah satu bagian dari hak untuk hidup. Hak untuk hidup yang diatur dalam UU HAM terdiri dari: hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; hak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk hidup juga dijamin dalam instrumen internasional antara lain DUHAM dan ICCPR. Pasal 3 DUHAM menyatakan : ‘setiap orang mempunyai hak atas kehidupan,…’ dan Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan : ‘setiap manusia memiliki melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun manusia yang secara gegabah boleh dirampas hak kehidupannya.’. Selain itu, UUD RI Tahun 1945 juga menjamin hak untuk hidup yang tertuang dalam Pasal 28 UUD RI Tahun 1945. <br /><p> Dengan demikian, jika tindakan pencemaran lingkungan mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak untuk hidup yang telah saya uraikan di atas, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak untuk hidup. UU HAM melalui Pasal 90 memberikan perlindungan bagi pihak yang merasa hak asasinya dilanggar untuk mengajukan laporan dan pengaduan kepada Komnas HAM disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Selain itu, bagi kasus pelanggaran HAM berat dapat diajukan ke Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum.<br /></p><p>Dibuat oleh : Yomi PYD dan Fernandes Raja Saor</p>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-38588321547945000682009-11-23T06:03:00.000-08:002009-11-23T06:10:25.804-08:00Resume Perikatan dan Persetujuan Khusus Perdata Barat: Beli Sewa<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrb_Vc6Y8BWOxOU81wjNQYqGhvDe18BpKn9bRWsV_LPIqhnXcIl0aI4SxKQ3zniwSkpQ78HlRK-wWj0DNymYG_f4LrPST7ePxyh1WlowPP39wastTOaPmFbBdZ5DqJGB1D2WAZgDK8tKbt/s1600/Image0079.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 240px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrb_Vc6Y8BWOxOU81wjNQYqGhvDe18BpKn9bRWsV_LPIqhnXcIl0aI4SxKQ3zniwSkpQ78HlRK-wWj0DNymYG_f4LrPST7ePxyh1WlowPP39wastTOaPmFbBdZ5DqJGB1D2WAZgDK8tKbt/s320/Image0079.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5407301180041543170" border="0" /></a>Bab II. Beli Sewa menurut sistem hukum Civil Law berbeda dengan Common Law<br /><br />1. Pengantar<br />Dalam sistem Common Law, beli sewa lebih ditekankan pada perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi bagi penyewa untuk membeli barang tersebut setelah jangka waktu berakhir. Dalam sistem Civil Law, beli sewa lebih ditekankan pada perjanjian jual beli.<br /><br />2. Beli sewa sebagai perjanjian jual beli dalam Civil Law<br />Dalam hubungannya dengan kredit, beli sewa mengalami peralihan hak milik setelah lunasnya pembayaran sewa yang terakhir, sedangkan kredit tidak.<br /><br />A. Klausul penundaan peralihan hak<br />Berdasarkan klausul ini, hak milik baru beralih setelah pembayaran semua angsuran lunas.<br /><br />B. Klausul hari jatuh tempo atau menggugurkan “verval clausule”<br />Berdasarkan klausul ini, apabila pembayaran macet maka perjanjian putus dan penyewa harus kembalikan barang sedang pembayaran tidak dikembalikan lagi.<br /><br />C. Status uang yang telah dibayarkan pembeli kepada penjual<br />Berdasarkan klausula, bila barang yang diperjanjikan musnah, maka uang sewa tidak dapat dikembalikan karena dianggap sebagai ganti atas kenikmatan barang.<br /><br />D. Klausul larangan memindahtangankan objek perjanjian<br />Berdasarkan klausul ini, Pembeli tidak dapat memindahtangankan barang karena hak milik tidak pada pembeli.<br /><br />E. Klausul memindahkan objek perjanjian<br />Berdasarkan klausul ini, pembeli wajib untuk memelihara dan merawat barang karena kedudukannya dapat disamakan sebagai penyewa dalam perjanjian sewa menyewa.<br /><br />F. Klausul pengambilan kembali oleh pembeli (inlossingsrecht)<br />Berdasarkan klausul ini, penjual kehilangan hak atas benda selama 14 hari atas pengambilan kembali oleh pembeli.<br /><br />G. Klausul risiko<br />Berdasarkan klausul ini, risiko hendaknya berada di tangan pembeli.<br /><br />3. Beli sewa adalah perjanjian sewa menyewa dalam Common Law<br />A. Perkara hak milik<br />Pemilikan atas barang yang disewakan berdasarkan perjanjian beli sewa masih di tangan pihak yang menyewakan. Penyewa kapan saja dalam masa penyewaan dapat mengembalikan barang yang disewa kepada pemiliknya tetapi dengan ketentuan bila penyewa menguasai barang tersebut untuk seluruh masa sewa dan melaksanakan semua pembayaran sebagaimana ditentukan perjanjian, barang tersebut menjadi milik pembeli.<br /><br />B. Jatuh tempo<br />Dalam hal jatuh tempo karena lalai ataupun wanprestasi, kerugian yang dibayarkan pada pemilik berupa biaya perbaikan dan kekurangan pembayaran angsuran.<br /><br />C. Larangan memindahtangankan<br />Pemilik berhak untuk segera memiliki barang yang disimpan orang lain dengan cara tidak wajar.<br /><br />D. Pemeliharaan barang<br />Mengingat pembeli adalah pihak yang dijamin, kewajiban terseirat si pembeli tidak diragukan lagi serupa dengan kewajiban tersirat berdasarkan kontrak penyewaan.<br /><br />E. Peralihan resiko<br />Apabila terjadi resiko pada barang, pemilik dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penyewa melalui pengadilan.<br /><br />F. Asuransi<br />Tidak ada kewajiban bagi pembeli atau penjual untuk mengasuransikan barang selama tidak dicantumkan dalam perjanjian<br /><br /><br />Bab III. Perjanjian beli sewa sebagai perjanjian tak bernama<br />1. Pengantar<br />Perjanjian beli sewa disebut sebagai perjanjian tak bernama karena tidak diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang.<br /><br /><br />2. Perjanjian beli sewa diserahkan kepada kebebasan berkontrak<br />Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dimana dimungkinkan bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak diatur dalam BW, WVK atau undang-undang lain. Dalam kaitannya dengan perjanjian beli sewa, maka perjanjian beli sewa merupakan perjanjian yang dimungkinkan walaupun tidak diatur sama sekali dalam undang-undang.<br />A. Asas konsensualitas dan kebebasan berkontrak<br />Dengan adanya konsensualisme, “semua” persetujuan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Yang dimaksud dengan “semua” dalam hal ini ialah termasuk juga perjanjian yang dibuat dengan adanya asas kebebasan berkontrak.<br /><br />B. Beli sewa merupakan perjanjian baku (standard contract)<br />Perjanjian standar ialah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang tak terbatas pada sifat tertentu. Dalam hubungannya dengan beli sewa, perjanjian beli sewa dituangkan dalam bentuk tertuli yaitu akta, sehingga perjanjian beli sewa dapat dikatakan sebagai perjanjian standar.<br /><br />3. Undang-undang perlu untuk menciptakan perjanjian yang seimbang<br />Di Indonesia, belum diciptakan undang-undang yang mengatur mengenai beli sewa. Oleh sebab itu, diperlukan undang-undang guna memberikan keadilan bagi para pihak yang melakukan perjanjian beli sewa.<br /><br />4. Kesimpulan<br />Adanya kebebasan berkontrak memberikan resiko bagi para pihak yang lemah, oleh sebab itu diperlukan suatu undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian beli sewa.<br /><br />Referensi<br />Hatta, Sri Gambir Melati. 2000. Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung. Bandung: PT Alumni<br /><br /><div class="fullpost"><br /><br /><br /></div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-2169264908278201752009-11-22T20:50:00.000-08:002009-11-22T20:53:31.522-08:00Contoh : Legal MemorandumLEGAL MEMORANDUM<br /><br />TO : <br />Mr. Surowidjojo<br /><br />FROM : <br />Andi Kristian (0606078746), <br />Citra Karina (0606079130), <br />Fernandes Raja Saor (0606079553), <br />Jeska Daslita (0606079881)<br />Vita Alwina (0606081154) <br /><br />DATE : <br />October 19, 2009<br /><br />SUBJECT : <br />G20 Meeting. Economy Development <br /><br /> October 19, 2009<br />I. Facts<br />The facts and the background of G-20 are:<br /><br />1. The membership on G-20 is G-7, Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Republic of Korea, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, and European Union. Besides that, IMF and World Bank present in ex-officio basis dan fuction as resource person to several economic and financial isues. <br /><br />2. The G-20 (more formally, the Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors) is a group from 19 of the world's largest national economies, plus the European Union. The G-20 is a forum for cooperation and consultation on matters pertaining to the international financial system.<br /><br />3. Some issues which come and relate to the G20 membership are: (i) the absence of non G-7 European Countries. European Country non G-7 tidak adanya negara Eropa non-G7 (solved by entering EU to the G-20), (ii) the minimum representation of Africa (G-20 is the financial system forum not development forum), and (iii) the membership of Indonesia which experiencing political instability and economic depression after financial crisis (but strong support from some countries especially Japan and Austalia has secured Indonesia position in G-20 forum as the only representative of Southeast Asia (ASEAN)). <br /><br />4. The agreement to coordinate global economic strategies in the midst of a critical transition from crisis was one of the most impressive achievements by the G-20 in Pittsburgh. In the agreement, the 20 countries’ leaders pledged:<br />a) To launch a framework that lays out the policies and the way we act together to generate strong, sustainable and balanced global growth.<br />b) To make sure our regulatory system for banks and other financial firms reins in the excesses that led to the crisis. <br />c) To reform the global architecture to meet the needs of the 21st century.<br />d) To take new steps to increase access to food, fuel and finance among the world’s poorest while clamping down on illicit outflows. <br />e) To phase out and rationalize over the medium term inefficient fossil fuel subsidies while providing targeted support for the poorest. <br />f) To maintain our openness and move toward greener, more sustainable growth.<br /><br />5. Finally, The G-20 agreed to meet in Canada in June 2010 and in Korea in November 2010. The G-20 will be expected to meet annually thereafter and it will be held in France in 2011. <br /><br />II. Question<br />Do research on the achievement of the recent G20 meeting that relates to governance law and law enforcement in relation to the global economic crisis? What is the benefit of the G20 meeting result for Indonesia?<br /><br />III. The Relation of The Rules and Facts<br />1. Leaders’ statement on the Pittsburgh Summit, September 25-26, 2009;<br />2. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD);<br />3. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC); and<br />4. United Nations Framework Convention on Climate Change<br /><br />IV. Analysis<br /> Indonesia has successfully navigated the global financial crisis. It has been recorded as one of the world’s highest growth rates country, has been one of the world’s top performing stock exchanges, has managed to reduce inflation and interest rates, has increased foreign exchange reserves, and has managed to achieve foreign exchange stability. Over this period, especially in 2009, Indonesia held free, fair and non-violent general and presidential elections, has continued with domestic reforms, and has made inroads to combat corruption. The G20 has played a key role in supporting Indonesia’s success story, and this underlines the importance of G20 as the globe’s most representative and influential grouping of countries. <br /> There have been many lessons learnt from our global financial crisis experiences and the role of the G20. The G20 acted quickly and in a coordinated fashion. These are the two key lessons from our experience of the global economic crisis and future crisis — to be effective the G20 needs to act proactively and to collectively. Indonesia was quick to support and push the case for counter-cyclical financial and economic measures. The G20 meetings at Sao Paulo, Washington and London supported this approach and the membership placed its combined might behind the push for appropriate and responsible counter-cyclical measures. The G20’s efforts in this area have bolstered consumer confidence, which as we have seen in Indonesia, was one of the key reasons we have maintained our positive growth results.<br /> The G20 also rightly argued the central role of international financial institutions in combating a global financial crisis, which leads to the second lesson learnt. International Financial Institutions, Multilateral Development Banks and Regional Development Banks must be able to provide targeted and adequate assistance when it is most needed. The G20 was pivotal in supporting the push for a recapitalization of MDBs, RDBs and the IMF. G20 support has helped these institutions partly offset the lending gap, and to provide targeted lending in support of sustainable counter-cyclical efforts. These lending efforts must be in support of balanced, equitable and sustainable growth. <br /> We must ensure that the international financial institutions remain nimble enough to respond to crisis in a timely fashion, which leads to the fourth lesson learnt. International Financial Institutions, Multilateral Development Banks and Regional Development Banks must have governance mechanisms that reflect fully international best practice and hold the management boards accountable for the IFI’s performance. The G20 also correctly identified the urgent need for financial sector reform as another lesson learnt from the crisis, and collectively we continue to work on initiatives in this area to ensure the global economy has prudent financial monitoring mechanisms and that we do not see a return to the lax practices of the past. We simply cannot afford a return to ‘business as usual’. The last significant lesson, a lesson learnt from earlier crisis, is that in all of these activities we must not lose sight of the need for an exit strategy. The Pittsburgh summit could give more thought to how these considerations may help part a forward path for the G20. Besides that, the benefits of Indonesia participation in G-20 are:<br />1. Indonesia become the new member of Financial Stability Forum (FSF) which is the standard setting body for the financial system;<br />2. Indonesia get Deferred Drawdown Option (DDO) from World Bank, Asian Development Bank (ADB), Japan and Australia for solving the poverty and becoming the infrastructure model of GESF;<br />3. The G-20 member which become the biggest share holder in ADB has committed for increasing ADB Capital to stimulate the development in Asia; and<br />4. Developed Countries have committed to give the increasing capacity for developing finacial sector in Developing Countries. <br /><br /><br />Reference:<br />Dino Patti Djalal, Juru Bicara Intenasional Presiden.Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-15734330652244874332009-11-22T20:42:00.000-08:002009-11-22T20:43:49.751-08:00Contoh : Memorandum of UnderstandingMEMORANDUM OF UNDERSTANDING<br />BETWEEN RAJA SAOR CORPORATION <br />AND <br />ABC CORPORATION <br /><br /><br />This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as “MOU”) is made and entered into on this 26th day of October 2009 by and between the following parties:<br /><br />Raja Saor Corporation, a company duly established and existing under the laws of Japan and having its registered office at 3-7-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, (hereinafter referred to as the First Party) and;<br /><br />ABC Corporation, a company duly established and existing under the laws of State of Delaware, United States of America, and having its registered office at 608 Fannin Street Houston , TX, 77002, United States of America, in this matter acting as the owner of 95% of all shares of PT. DEF, a limited liability company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, (hereinafter referred to as the Second Party)<br /><br />The First Party and the Second Party are jointly hereinafter referred to as the “Parties”.<br /><br /><br /><br />RECITALS<br /><br />Whereas, the First Party is a Japan-based company and a giant chemical company in the region wishes to expand its business in Asia, and is interested to take over DEF from the Second Party, and use DEF as its vehicle in expanding such business in Asia because Indonesia with abundant natural resources is an ideal place for such expansion plan.<br /><br />Whereas, the First Party will face chemical plants require massive supply of electricity, and it is imperative that DEF will have a problem in achieving the future plan of the First Party if a strategic plan to obtain sufficient supply of electricity is not made.<br /><br />Whereas, Indonesia will have some constraints in providing massive supply of electricity in the next 10 years period. <br /><br />Whereas, the Second Party is the chemical group corporation in United States which heavily affected by the global financial crisis and is obligated to repay its debts to its major lenders worldwide. <br /><br />Whereas, the Second Party controls 95% (ninety percent) of all issued shares in PT DEF Chemicals Indonesia Tbk. (“DEF”), a holding company with 3 subsidiaries engaged in chemical manufacturing facilities, through direct equity participation of 20% (twenty percent) of issued shares in DEF, and through 75% (seventy five percent) of issued shares held by PT GHI (GHI), a company owned by Mr. JKL (50%) and his wife, Mrs. MNO (50%), by way of entering into a loan agreement with GHI, and a nominee agreement with Mr. JKL. <br /><br /><br /><br />Article 1<br />Agreement<br /><br />The Parties agrees to consummate acquisition of PT DEF Chemicals Indonesia Tbk. (“DEF”) after: (a) completion of satisfactory of due diligence process and results conducted by the First Party and Second Party and designated by the First Party (the due diligence must be included of Environmental aspects, Tax compliance and review, Management, Human resources, Insurances, Litigations and potential dispute, Subsidiaries and related transactions, Stock options, Community relations, History and track records of the company as a going concern: from establishment to existing condition, Capital structure and shares, History of ownership, Licenses, and legal and administrative compliance, Assets, Liabilities, Contracts and commitments, and Shares to be sold are free and clear from any claims and attachments); (b) all regulatory, corporate and other approvals being obtained by the First Party; (c) fulfillment of conditions precedent of this MOU and such other agreements executed by and between the Parties, and (d) all regulatory, corporate personal and other approvals being obtained by the parties, then: (1) the First Party has to finish a loan agreement with GHI owned by Mr. JKL (50%) and his wife, Mrs. MNO (50%), and a nominee agreement with Mr. JKL; (2) the First Party shall take over the effectively 20% (twenty percent) issued shares in DEF; (3) the First Party shall effectively own 95% (ninety percent) shares in DEF; (4) promptly after the effective data of the acquisition of shares in DEF or the First Party has take over DEF from the Second Party, the First Party has to do Tender Offer according to the Regulation No. IX H 1 about the Take Over the Public Company and No. IX F 1 about Tender Offer. <br /><br />Article 2<br />Conditions Precedent<br /><br />The parties agree that the transactions described in Article 1 above shall be prepared and executed by the parties on the fulfillment of the following conditions precedent___<br />a) The first party shall have received satisfactory due diligence report on DEF and the transaction;<br />b) The first party shall have received a valuation report from an independent valuation company designated by the first party on the value of each of the transaction;<br />c) The parties have agreed to use the valuation report state in paragraph (b) above as the only and binding basis for negotiating the term and conditions of the transactions including the value of each of the transactions;<br />d) The parties other than the first party shall have received a second opinion from another independent valuation company as to the fairness and reasonableness of the transactions;<br />e) All regulatory, corporate, contractual and other approvals to effectuate the transaction shall have been obtained;<br />f) The first party shall have received a legal opinion from independent lawyers designated by the first party that the transactions shall be valid, legal and binding;<br /><br />Article 3<br />Closing<br /><br />3.1 The parties agree to sign, enter and effectuate the transaction no later than 60 (sixty) days after the date of this MOU in the form and substance acceptable to the parties; or a later date as agreed by the first party.<br />3.2 If closing is not effectuated on the date mentioned in paragraph 3.1, the first party shall have the option to deal with the Second Party to achieve the purposes and objectives of the parties.<br /><br />Article 4<br />Binding Effect<br />The Parties agree that the First Party shall have the right, but not the obligation to enter into the Transactions, and only if all terms and conditions of this MOU shall have been fulfilled to the satisfaction of the First Party.<br /><br />Article 5<br />Cost and Expenses<br />5.1 All costs and expenses arising from this MOU shall be paid by each of the Parties.<br />5.2 All taxes, duties and other payments to the government associated with the Transactions shall be paid respectively by each Parties obligated to pay such taxes, duties and other payments.<br /><br />Article 6<br />Breach of MOU and Termination<br />6.1 The Parties agree to implement and close the Transactions on a good faith basis.<br />6.2 No withstanding anything stated in Article 4 and such other relevant provisions of this MOU, the First Party shall have no obligation to enter into the Transaction if any of the Parties breaches any of the provisions of the MOU.<br />6.3 In the event of any breach of any provisions of this MOU, the First Party may terminate this MOU with a 3-day notice, and for such purposes the Parties agree to waive this application of the Article 1266 of the Indonesia Civil Code.<br />6.4 In the event of termination of this MOU, no party shall be obligated to pay any compensation or other payments to the other party to claims, damages, loss of profits or opportunities and the like. <br /><br /><br />Article 7<br />Other Provisions<br />7.1. The Parties agree that this MOU shall be governed pursuant to and by virtue of the laws of the Republic of Indonesia.<br /><br />7.2. The Parties agree that any dispute or conflict arising out of or in connection with this MOU shall be settled by the parties through an amicable settlement, and falling to do so the Parties agree that the dispute shall be settled by arbitration under the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (hereinafter referred to as the Rules).<br /><br />7.3. The Arbitration shall be conducted in Singapore at the facilities of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) by a sole arbitrator appointed in accordance with the Rules. Any notice of arbitration, response or other communication given to or by a party to the arbitration shall be given and deemed received as provided in the Rules. The costs of the arbitration shall be determined and paid by the parties to the arbitration as provided in the Rules.<br /><br />7.4. This MOU shall replace all communication, understanding and agreements between the Parties made in writing or otherwise prior to the date of this MOU.<br /><br />Communications should be sent to: <br /><br />For <party one> to: For <party two> to:<br />Name: Mr. Hitori Ozuki<br />Position: First Director<br />Email: hitori@Raja Saor.com<br />Phone: +62544443276 Name: Mr. Dany Crane<br />Position: First Director<br />Email: crane.dany@abc.com<br />Phone: +324446543<br /><br />Any change of contact details should be notified in writing (including email). <br /><br />Executed as a Memorandum of Understanding.<br /><br />Signed on behalf of <party one> by: Signed on behalf of <party two> by:<br /><br /><br /><br />Signature: <br /><br />Name : Mr. Natsuyama<br />Position: Vice President Director <br /><br /><br />Signature: <br /><br />Name : Mr. David Grandhald<br />Position: First President Director <br /> <br /><br />Witnessed by: <br />Witnessed by: <br /><br /><br />Signature: <br />Name : Mr. Takuji<br />Position : Head Manager of Raja Saor Indonesia <br /><br /><br />Signature: <br />Name : Mr. Gerald Hanspenson<br />Position: Head Manager of ABC Indonesia<br /><br />Date: 26th day of October 2009 <br />Date: 26th day of October 2009Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-3407365381473107144.post-33225383618731033192009-11-03T20:04:00.000-08:002009-11-03T20:05:13.215-08:00Posisi Presiden Indonesia dalam G 20Posisi Susuilo Bambang Yudhoyono dalam G-20 adalah sebagai Head of State ataukah Head of Government?<br /><br />G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G-20 dinamakan The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia.<br /><br />Untuk mengetahui kedudukan Presiden ambang Yudhoyono dalam G-20 dapat diketahui melalui 2 metodologi:<br /><br /><span style="font-weight:bold;">Pendekatan Posisi Negara Lainnya</span><br />Jika melihat Posisi Susilo Bambang Yudhoyono dalam G-20 dengan pendekatan eksternal, dengan membandingan SBY dengan Full Power dari 19 Negara Lainnya maka posisi Susilo Bambang Yudhoyono ialah sebagai . Hal tersebut nyata-nyata terlihat dari komposisi perwakilan grup lainnya yang secara otomatis menmdapatkan full power adalah :<br /><br />• Australia: Prime Minister Kevin Rudd<br />• Canada: Prime Minister Stephen Harper<br />• India: Prime Minister Manmohan Singh<br />• Italy: Prime Minister Silvio Berlusconi<br />• United Kingdom: Prime Minister Gordon Brown<br />• Japan: Prime Minister Yukio Hatoyama<br />• Germany: Chancellor Angela Merkel<br />• Argentina: President Cristina Fernández de Kirchner<br />• Brazil: President Luiz Inácio Lula da Silva<br />• China: President Hu Jintao<br />• France: President Nicolas Sarkozy<br />• Indonesia: President Susilo Bambang Yudhoyono<br />• Mexico: President Felipe Calderón<br />• Russia: President Dmitry Medvedev<br />• Saudi Arabia: King Abdullah<br />• South Africa: President Jacob Zuma<br />• South Korea: President Lee Myung-bak<br />• Turkey: Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan<br />• United States: President Barack Obama<br /><br />Maka jika melihat head of state yang dipegang oleh prime minister, dan head of government yang dipegang oleh presiden. Dari Canada, India, Italy yang memiliki perbedaan antara keduanya, hal tersebut berlaku juga pada Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan perwakilan Indonesia sebagai head of Goverment dan bukanlah head of State.<br /><br />Hal ini tidak senada juga diungkapkan oleh Barack Obama yang menganggap G 20 adalah perwakilan keduanya head of state maupun head of government, padahal pertemuan G 20 awalnya hanya ditujukan kepada head of state saja .<br /><br /><span style="font-weight:bold;">Pendekatan Fungsi G 20</span><br /><br />Hal ini dapat dilihat dengan melihat suatu hubungan multilateral diantara para Negara anggota yakni G-20 “Working groups”. Sebagaimana diutarakan pada 15 November pada Washington Summit, seabagai suatu response internasionalterhadap keuangan global, maka tugas G-20 Finance Ministers to take forward work in the following five areas:<br /><br /> * Strengthening transparency and accountability<br /> * Enhancing sound regulation<br /> * Promoting integrity in financial markets<br /> * Reinforcing international cooperation<br /> * Reforming the International Financial Institutions<br /><br />Walaupun Indonesia memiliki presiden yang merangkap sebagai head of state serta head of government, namun jika melihat pada tugas G 20 terlihat jelas bahwa perwakilan Negara tersebut harus bias mengimplementasikan tugas G 20. dari kelima tugas tersebut merupakan bagian kinerja yang harus dijalankan oleh presiden sebagai head of government dan bukanlah presiden sebagai head of state.<div class="fullpost"><br /></div>Fernandes Raja Saor, S.H., M.H.http://www.blogger.com/profile/07248581274387732981noreply@blogger.com0