Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Buku Keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Buku Keempat
• 1 Bab I - Pembuktian pada umumnya
• 2 Bab II - Pembuktian dengan tulisan
• 3 Bab III - Pembuktian dengan saksi-saksi
• 4 Bab IV - Persangkaan
• 5 Bab V - Pengakuan
• 6 Bab VI - Sumpah di hadapan hakim
• 7 Bab VII - Kedaluwarsa
• 8 Ketentuan Penutup

Bab I - Pembuktian pada umumnya
1865. Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. (KUHPerd. 166, 250, 1439; Rv. 50, 78, 172, 193, 230 dst.; IR. 163; RBg. 283.)
1866. Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; (KUHPerd. 1867 dst.) bukti saksi; (KUHPerd. 1895 dst.) persangkaan; (KUHPerd. 1915 dst.) pengakuan; (KUHPerd. 1923 dst.) sumpah. (KUHPerd. 1929 dst.) Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut. (Ov. 81; Rv. 211 dst., 216 dst.; IR. 164; RBg. 284.)
Bab II - Pembuktian dengan tulisan
1867. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. (KUHPerd. 1868 dst., 1874, 1902.)
1868. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. (AB. 18 dst.; KUHPerd. 265, 356, 938, 953, 1186-2?, 1875, 1889; Rv. 1; IR. 165; RBg. 285; Not. 1, 9, 20 dst.; Cons. 12 dst., 17 dst.)
1869. Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. (KUHPerd. 1874.)
1870. Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. (KUHPerd. 1875; BS. 25; Rv. 54, 440; Sv. 380; IR. 165, 304; RBg. 285.)
1871. Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. (KUHPerd. 1875, 1902; IR. 165; RBg. 285.)
1872. Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata. (KUHPerd. 148 dst., 165 dst.)
1873. Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan-dengan akta asli, hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut-serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga. (KUHPerd. 148, 1315, 1340.)
1874. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. (KUHPerd. 1875, 1878, 1880 dst., 1902; S. 1867-29.) (s.d.t. dg. S. 1916-42, 43; s.d.u. dg. S. 1919-609, 775.) Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud. (S. 1916-46; RBg. 286.)
1874a. (s.d.t. dg. S. 1916-42 jo. 43.) Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penandatangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penandatangan, dan, bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut. (S. 1916-46.) Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dari pasal yang lalu. (RBg. 287; S. 1867-29 jo. S. 1916-14, pasal 1a.)
1875. Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu. (KUHPerd. 933, 955, 1870, 1880; KUHD 512, 556; Rv. 54; Sv. 380 dst.; IR. 304 dst.; RBg. 288; S. 1867-29 jo. S. 1916-44 pasal 1b.)
1876. Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda-tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili. (Rv. 77 dst., 148 dst., 153; RBg. 289; S. 1867-29 pasal 2.)
1877. Jika seseorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan. (Rv. 148 dst.; RBg. 290; S. 1867-29 pasal 3.)
1878. Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penandatangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penandatangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang. Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. (s.d.u. dg. S. 1916-42, 43; S. 1938-276.) Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu utang obligasi, terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh debitur dalam menjalankan perusahaannya, dan terhadap akta-akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan pasal 1874a. (KUHPerd. 1902; KUHD 100 dst., 174 dst., 178 dst.; RBg. 291; S. 1867-29 pasal 4.)

1879. Jika jumlah yang disebutkan dalam akta berbeda dari jumlah yang dinyatakan dalam tanda setuju, maka perikatan itu dianggap telah dibuat untuk jumlah yang paling kecil, walaupun akta beserta tanda setuju itu ditulis sendiri dengan tangan orang yang mengikatkan diri, kecuali, bila dapat dibuktikan, dalam bagian mana dari keduanya telah terjadi kekeliruan. (KUHPerd. 1349; RBg. 292; S. 1867-29, pasal 5.)
1880. (s.d.u. dg. S. 1916-42, 43.) Akta di bawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan dalam pasal 1874a, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, kecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang; atau sejak hari meninggalnya si penandatangan atau salah seorang penandatangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi dengan akta itu. (KUHPerd. 1868, 1875; KUHD 99, 133; RBg. 293; S. 1867-29 jo. 1916-44 pasal 6; S. 1916-46.)
1881. Daftar dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan bukti untuk keuntungan pembuatnya; daftar dan surat itu merupakan bukti terhadap pembuatnya: 1?. dalam hal surat itu menyebutkan dengan tegas suatu pembayaran yang telah diterima; 2?. bila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan dalam suatu alas-hak untuk kepentingan orang yang disebutkan dalam perikatan. Dalam segala hal lainnya, hakim akan memperhatikannya sepanjang hal itu dianggap perlu. (KUHPerd. 265, 1874, 1882, 1902, 1922; RBg. 294.)
1882. Dihapus dg. S. 1827-146.
1883. Selama di tangan seorang kreditur, catatan-catatan yang dibubuhkan pada suatu tanda alas-hak harus dipercayai, walaupun catatan-catatan itu tidak ditandatangani dan tidak diberi tanggal, bila apa yang tertulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap debitur. Demikian pula catatan-catatan yang oleh seorang kreditur dibubuhkan pada salinan suatu tanda alas-hak atau suatu tanda pembayaran, asalkan salinan atau tanda pembayaran ini masih di tangan kreditur. (KUHPerd. 1916; RBg. 297.)
1884. Atas biaya sendiri, pemilik suatu tanda alas-hak dapat mengajukan permintaan agar tanda alas-hak itu diperbaharui bila karena lamanya atau suatu alasan lain tulisannya tidak dapat dibaca lagi. (RBg. 298.)
1885. Jika suatu tanda alas-hak menjadi kepunyaan bersama beberapa orang, maka masing-masing berhak menuntut supaya tanda alas-hak itu disimpan di suatu tempat netral, dan berhak menyuruh membuat suatu salinan atau ikhtisar atas biayanya. (KUHPerd. 1081, 1736 dst., 1888; KUHD 35, 67; RBg. 299.)
1886. Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak, yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan. (KUHD 12, 67; Rv. 124 dst., 848 dst.; RBg. 300.)
1887. Tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan pasangannya, jika digunakan di antara orang-orang yang biasa menggunakannya untuk membuktikan penyerahan atau penerimaan barang dalam jual-beli secara kecil-kecilan, harus dipercaya. (KUHPerd. 1874.)
1888. Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. (KUHPerd. 1885, 1889, 1891; BS. 25; KUHD 24 dst.; Rv. 159; KUHP 263; RBg. 301.)
1889. Bila tanda alas-hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1?. salinan pertama (grosse) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah, sebagaimana juga salinan yang dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka; 2?. salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak, entah oleh notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat diterima hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang; 3?. bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis; 4?. salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis. (KUHPerd. 1871, 1888, 1902; Rv. 159, 440, 856; RBg. 302.)
1890. Penyalinan suatu akta dalam daftar umum hanya-dapat memberikan bukti permulaan tertulis. (KUHPerd. 264 dst., 616, 696, 713, 720, 737, 760, 818, 1179 dst., 1902; KUHD 23, 38; RBg. 303.)
1891. Akta pengakuan membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas-hak yang asli, asal dari akta itu cukup jelas isi alas-hak tersebut. (KUHPerd. 1888; Rv. 124; RBg. 304.)
1892. Suatu akta yang menetapkan atau menguatkan suatu perikatan yang terhadapnya dapat diajukan tuntutan untuk pembatalan atau penghapusan berdasarkan undang-undang, hanya mempunyai kekuatan hukum bila akta itu memuat isi pokok perikatan tersebut, alasan-alasan yang menyebabkan dapat dituntut pembatalannya, dan maksud untuk memperbaiki cacat-cacat yang sedianya dapat menjadi dasar tuntutan tersebut. Jika tidak ada akta penetapan atau penguatan, maka cukuplah perikatan itu dilaksanakan secara sukarela, setelah saat perikatan itu sedianya dapat ditetapkan atau dikuatkan secara sah. Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan suatu perikatan secara sukarela dalam bentuk dan pada saat yang diharuskan oleh undang-undang, dianggap sebagai suatu pelepasan upaya pembuktian serta tangkisan-tangkisan (eksepsi) yang sedianya dapat diajukan terhadap akta itu; namun hal itu tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga. (KUHPerd. 117, 1327, 1385, 1456, 1807, 1860; RBg. 305.)
1893. Seorang pemberi hibah tidak dapat menghapuskan cacat-cacat bentuk penghibahan itu dengan membuat suatu akta pembenaran; penghibahan itu, agar sah, harus diulangi dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. (KUHPerd. 176 dst., 1682, 1892.)
1894. Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan secara suka rela suatu penghibahan oleh ahli waris atau oleh mereka yang mendapat hak dari pemberi hibah setelah pemberi hibah ini meninggal, menghapuskan hak mereka untuk mengajukan tuntutan berdasarkan cacat dari bentuk penghibahan itu. (KUHPerd. 1860, 1892 dst.)
Bab III - Pembuktian dengan saksi-saksi
1895. Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. (KUHPerd. 1902, 1905 dst., 1927; F. 65; Rv. 171 dst.; 953.)
1896-1901. Dihapus. (1896, 1899, 1900, 1901 dihapus dg. S. 1925-525; 1897, 1898, dihapus dg. S. 1938-276.)
1902. (s.d.u. dg. S. 1925-525; S. 1938-276.) Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan. Yang dinamakan permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. (KUHPerd. 264 dst, 288, 1700, 1871, 1874 dst., 1878, 1889-4?, 1890; KUHD. 258.)
1903. Dihapus dg. S. 1938-276.
1904. (s.d.u. dg. S. 1925-525.) Dalam pembuktian dengan saksi-saksi, harus diindahkan ketentuan-ketentuan berikut. (Rv. 171 dst., 953.)
1905. Keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya. (KUHPerd. 1908; Rv. 183, 189, 204; Sv. 376; IR. 169, 300; RBg. 306.)
1906. Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu. (KUHPerd. 1905, 1908; Sv. 376; IR. 170, 300; RBg. 307.)
1907. Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian. (Sv. 377; IR. 171, 301; RBg. 308.)
1908. Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus: pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada perikehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, pada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya. (KUHPerd. 1906; Sv. 378; IR. 172, 302; RBg. 309.)
1909. Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka hakim. (Sv. 375; IR. 299; RBg. 665; KUHP 224, 522.) Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian: 1?. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak; (KUHPerd. 297, 1910.) 2?. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak; (KUHPerd. 1910.) 3?. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu. (S. 1876-257 pasal 11 jis. S. 1913-604, dan Inv. SW. pasal 6-46?; S. 1854-18; KUHP 322, 431, 433; Sv. 51, 145 dst., 148, 375, 414; IR. 146, 274, 277, 380; RBg. 174, 577, 579; Octr. 18.)
1910. Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau istrinya, sekalipun setelah perceraian. (KUHPerd. 1909, 1913 dst., BS. 13; F. 65; Sv. 145 dst., 149, 375; IR. 145, 274 dst.; RBg. 172 dst., 577 dst.; Not. 21.) (s.d.t. dg. S. 1925-525; s.d.u.t. dg. S. 1938-622.) Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi: 1?. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak; 2?. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa; 3?. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian; 4?. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 nomor 1? dan 2?, tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.
1911. Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya. (ISR. 173; Rv. 177, 204; Sv. 139; IR. 147, 265, 299.)
1912. Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap, atau orang yang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi. Hakim boleh mendengar anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan yang kadang-kadang dapat berpikir sehat itu tanpa suatu penyumpahan, tetapi keterangan mereka hanya dapat dianggap sebagai penjelasan. Juga hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang tak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya, dihadirinya dan dialaminya, biarpun itu semua disertai keterangan tentang bagaimana ia mengetahuinya; hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan upaya pembuktian biasa. (Sv. 149, 375; IR. 145, 278, 299; RBg. 172 dst., 580, 665.)
1913. Dihapus dengan S. 1925-525.
1914. Dihapus dengan S. 1926-570.
Bab IV - Persangkaan
1915. Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua macam persangkaan, yaitu: persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. (KUHPerd. 1916 dst., 1922 dst.)
1916. Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan khusus undang-undang. Persangkaan semacam itu antara lain adalah: (KUHD 75, 539.) 1?. perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu, semata-mata berdasarkan sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang; (KUHPerd. 183 dst.; 911, 1681.) 2?. pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu; (KUHPerd. 159, 165, 633, 658 dst., 662, 664, 831, 1394, 1439, 1769.) 3?. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti; (KUHPerd. 1917 dst.) 4?. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak. (KUHPerd. 1569, 1602, 1700, 1923 dst., 1929 dst.; Rv. 825.)
1917. Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. (KUHPerd. 1340, 1409, 1858, 1862; Rv. 83, 385, 428, 436.)
1918. (s.d.u. dg. S. 1917-497.) Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. (AB. 28 dst.; KUHPerd. 210, 1365 dst., 1377, 1917; BS. 27; BS. Chin. 29; BS. Ind. 24; BSCI. 28; S. 1904-279 pasal 13.)
1919. Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya, maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara perdata ke pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi. (AB. 28 dst.; KUHPerd. 1365 dst., 1370 dst.; Sv. 169, 183.)
1920. Putusan hakim mengenai kedudukan hukum seseorang, yang dijatuhkan terhadap orang yang menurut undang-undang berwenang untuk membantah tuntutan itu, berlaku terhadap siapa pun. (KUHPerd. 15, 1917; Rv. 378.)
1921. Suatu persangkaan menurut undang-undang, membebaskan orang yang diuntungkan persangkaan itu dari segala pembuktian lebih lanjut. Terhadap suatu persangkaan menurut undang-undang tidak boleh diadakan pembuktian, bila berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak diajukannya suatu gugatan ke muka pengadilan, kecuali bila undang-undang memperbolehkan pembuktian sebaliknya, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan mengenai sumpah di hadapan hakim. (KUHPerd. 150, 250 dst., 1394, 1439, 1916-1?, 1923, 1929; F. 41, 44; Aut. 4; Octr. 6; Industr. 2; Coop. 10.)
1922. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan adanya itikad buruk atau penipuan. (KUHPerd. 1328, 1341, 1895; KUHD. 274; IR. 173; RBg. 310.)
Bab V - Pengakuan
1923. Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang pengadilan. (KUHPerd. 1916-4?, 1925 dst., 1927, 1982; Sv. 383 dst., 387-4?; IR. 164, 174 dst., 307 dst., 311-4?.)
1924. Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya. (KUHPerd. 1923; IR. 176; RBg. 313.)
1925. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. (KUHPerd. 1916-4?, 1921; Rv. 230 dst., 238, 256 dst., 825; IR. 174; RBg. 311.)
1926. Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut. (KUHPerd. 1322, 1858 dst.)
1927. Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan. (KUHPerd. 1895 dst; Rv. 953-3.)
1928. Dalam hal yang disebut pada penutup pasal yang lalu, hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan. (KUHPerd. 1906; Sv. 387 dst.; IR. 175; RBg. 312.)
Bab VI - Sumpah di hadapan hakim
1929. Ada dua macam sumpah di hadapan hakim: 1?. sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara: sumpah ini disebut sumpah pemutus; (KUHPerd. 1930 dst., 1973; S. 1832-41; IR. 156; RBg. 314.) 2?. sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. (ISR. 173; AB. 14; KUHPerd. 1911, 1934, 1940 dst., 1944 dst.; Rv. 52, 177; Sv. 139; IR. 147, 155, 265; RBg. 314.)
1930. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apa pun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak boleh mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah pemutus dapat diperintahkan pada setiap tingkatan perkara, bahkan juga dalam hal tidak ada upaya pembuktian apa pun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang memerlukan pengambilan sumpah itu. (KUHPerd. 1569, 1602, 1700, 1852, 1921, 1925, 1927, 1941, 1973; Rv. 616, 825; IR. 156.)
1931. Sumpah itu hanya dapat diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah itu. (KUHPerd. 1929-1?, 1933, 1973; KUHPerd. 205, 228; F. 115 dst.; IR. 156.)
1932. Barangsiapa diperintahkan mengangkat sumpah tetapi enggan mengangkatnya dan enggan mengembalikannya, dan barangsiapa memerintahkan pengangkatan sumpah dan enggan mengangkatnya setelah sumpah itu dikembalikan kepadanya, harus dikalahkan dalam tuntutan atau tangkisannya. (KUHPerd. 1943 dst.; Rv. 52: IR. 156; RBg. 314.)
1933. Bila perbuatan yang harus dikuatkan dengan sumpah itu bukan perbuatan kedua pihak, melainkan hanya suatu perbuatan pihak yang menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah itu, maka sumpah tidak dapat dikembalikan. (KUHPerd. 1931; IR. 166.)
1934. Tiada sumpah yang dapat diperintahkan, dikembalikan atau diterima, selain oleh pihak yang berperkara sendiri atau oleh orang yang diberi kuasa khusus untuk itu. (KUHPerd. 1945; IR. 157.)
1935. Barangsiapa telah memerintahkan atau mengembalikan sumpah, tidak dapat mencabut perbuatannya itu, jika pihak lawan sudah menyatakan bersedia mengangkatnya. (KUHPerd. 1926.)
1936. Bila sumpah pemutus sudah diangkat, entah oleh pihak yang diperintahkan melakukan sumpah itu, atau oleh pihak yang kepadanya dikembalikan sumpah itu, maka pihak lawan tidak boleh membuktikan kepalsuan sumpah itu. (IR. 177; RBg. 314; KUHP 242.)
1937. Sumpah tidak memberikan bukti selain untuk keuntungan atau untuk kerugian orang yang telah memerintahkan atau mengembalikannya, serta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka. (KUHPerd. 1340, 1857; RBg. 314.)
1938. Namun demikian, dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, seorang debitur yang diperintahkan bersumpah oleh salah seorang kreditur dan mengangkat sumpahnya, hanya dibebaskan untuk jumlah yang tidak lebih daripada bagian kreditur tersebut. Sumpah yang diangkat oleh debitur utama, membebaskan para penanggung utang. (KUHPerd. 1279, 1424, 1437, 1442; 1847, 1857, 1937.)
1939. Sumpah yang diangkat oleh salah seorang debitur utama menguntungkan orang-orang yang turut berutang, sedangkan sumpah yang diangkat oleh penanggung utang menguntungkan debitur utama, jika dalam kedua hal tersebut sumpah itu telah diperintahkan atau dikembalikan, tetapi hanya mengenai utang itu sendiri, dan bukan mengenai pokok perikatan tanggung-menanggung atau penanggungannya. (KUHPerd. 1280 dst., 1287, 1424, 1437, 1442; 1847, 1857, 1937 dst.)
1940. Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan. (KUHPerd. 1569, 1602, 1882, 1942; F. 31; Rv. 52; IR. 155; RBg. 314.)
1941. Ia dapat berbuat demikian hanya dalam dua hal: 1?. jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak terbukti dengan sempurna; 2?. jika tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak samasekali tak dapat dibuktikan. (KUHPerd. 1905, 1922; IR. 155, 169, 173:)
1942. Sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tidak dapat diperintahkan hakim kepada penggugat, kecuali bila harga itu tidak dapat ditentukan dengan cara apa pun selain dengan sumpah. Bahkan dalam hal yang demikian hakim harus menetapkan sampai sejauh mana penggugat dapat dipercaya berdasarkan sumpahnya itu. (Rv. 52; IR. 155.)
1943. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, tak dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya. (KUHPerd. 1932.)
1944. Sumpah harus diangkat di hadapan hakim yang memeriksa perkaranya. Jika ada suatu halangan sah yang menyebabkan hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka majelis pengadilan dapat menguasakan salah seorang hakim-anggotanya agar pergi ke rumah atau tempat kediaman orang yang harus mengangkat sumpah untuk mengambil sumpahnya. Jika dalam hal yang demikian itu rumah atau tempat kediaman itu terlalu jauh, atau terletak di luar daerah hukum majelis pengadilan itu, maka majelis ini dapat memerintahkan pengambilan sumpah kepada hakim atau kepala pemerintahan yang di daerah hukumnya terletak rumah atau tempat kediaman orang yang diwajibkan mengangkat sumpah. (RO. 33; KUHPerd. 1023; Rv. 52; IR. 158.)
1945. Sumpah harus diangkat sendiri. Jika ada alasan-alasan penting, hakim boleh mengizinkan pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpahnya dengan perantaraan seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu dengan suatu akta otentik. Dalam hal demikian, surat kuasa itu harus memuat sumpah yang harus diucapkan itu secara lengkap dan tepat. Tiada sumpah yang boleh diangkat tanpa kehadiran pihak lawan atau sebelum pihak lawan ini dipanggil secara sah. (KUHPerd. 1793, 1934; F. 115 dst.; IR. 157 dst.)
Bab VII - Kedaluwarsa
Bagian 1
Kedaluwarsa pada umumnya
1946. Kedaluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. (Ov. 47; KUHPerd. 584, 1381, 1963, 1967 dst.; Sv. 401 dst.)
1947. Seseorang tidak boleh melepaskan kedaluwarsa sebelum tiba waktunya, tetapi boleh melepaskan suatu kedaluwarsa yang telah diperolehnya. (AB. 23; KUHPerd. 1063, 1949.)
1948. Pelepasan kedaluwarsa dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya. (KUHPerd. 1359, 1382.)
1949. Barangsiapa tidak diperbolehkan memindahtangankan sesuatu, juga tidak boleh melepaskan kedaluwarsa yang diperolehnya. (KUHPerd. 1330, 1448.)
1950. Hakim, karena jabatannya, tidak boleh menggunakan kedaluwarsa. (KUHPerd. 1454, 1520; Rv. 50; Sv. 407; IR. 371; S. 1882-280; S. 1892-159; Decentr. 22.)
1951. Pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, dapat diajukan adanya kedaluwarsa, bahkan pada tingkat banding pun. (Rv. 136, 249, 323.)
1952. Kreditur atau orang lain yang berkepentingan dapat melawan pelepasan kedaluwarsa yang dilakukan oleh debitur yang secara curang bermaksud mengurangi hak kreditur atau orang lain tersebut. (KUHPerd. 1341.)
1953. Seseorang tidak dapat menggunakan kedaluwarsa untuk memperoleh hak milik atas barang-barang yang tidak beredar dalam perdagangan. (KUHPerd. 521 dst., 537.)
1954. Pemerintah yang mewakili negara, kepala pemerintahan daerah yang bertindak dalam jabatannya, dan lembaga-lembaga umum, tunduk pada kedaluwarsa sama seperti orang perseorangan, dan dapat menggunakannya dengan cara yang sama.
1955. Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya kedaluwarsa, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuatu itu dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum, dan secara tegas. (KUHPerd. 529 dst., 543 dst., 548, 560, 1957, 1959, 1963, 1978.)
1956. Perbuatan memaksa, perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan membiarkan begitu saja, tidaklah menimbulkan suatu besit yang dapat membuahkan kedaluwarsa. (KUHPerd. 557, 1323 dst., 1963.)
1957. Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang membuktikan bahwa ia menguasainya sejak dulu, dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya. (KUHPerd. 534 dst., 560, 566, 1916.)
1958. Untuk memenuhi waktu yang diperlukan untuk kedaluwarsa, dapatlah seseorang menambah waktu selama ia berkuasa dengan waktu selama berkuasanya orang yang lebih dahulu berkuasa, dari siapa ia telah memperoleh barangnya, tak peduli bagaimana ia menggantikan orang itu, baik dengan alas-hak umum maupun dengan alas-hak khusus, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban.(KUHPerd. 541, 833, 955, 1314, 1318, 1955, 1960.)
1959. Orang yang menguasai suatu barang untuk orang lain, begitu pula para ahli warisnya, sekali-kali tidak dapat memperoleh sesuatu dengan jalan kedaluwarsa, berapa lama pun waktu yang telah lewat. Demikian pula seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat hasil, dan semua orang lain yang memegang suatu barang berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya, tak dapat memperoleh barang itu dengan jalan kedaluwarsa. (KUHPerd. 535, 540, 556, 756 dst., 1548 dst., 1694 dst.)
1960. Mereka yang disebutkan dalam pasal yang lalu dapat memperoleh hak milik dengan jalan kedaluwarsa, jika alas-hak besit mereka telah berganti, baik karena suatu sebab yang berasal dari pihak ketiga, maupun karena pembantahan yang mereka lakukan terhadap hak pemilik. (KUHPerd. 535 dst.; 1955, 1961.)
1961. Mereka yang telah menerima suatu barang, yang diserahkan dengan alas-hak yang dapat memindahkan hak milik oleh penyewa, penyimpan dan orang-orang lain yang menguasai barang itu berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya, dapat memperoleh barang tersebut dengan jalan kedaluwarsa. (KUHPerd. 1955, 1963.)
1962. Kedaluwarsa dihitung menurut hari, bukan menurut jam. Kedaluwarsa itu diperoleh bila hari terakhir dari jangka-waktu yang diperlukan telah lewat. (KUHPerd. 1181; KUHD 135 dst.)
Bagian 2
Kedaluwarsa sebagai suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu
1963. Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kedaluwarsa. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas-haknya. (KUHPerd. 506 dst., 511-2?, 531, 548-2?, 550, 584, 610, 613, 695, 699, 1955, 1964 dst., 1977.)
1964. Suatu tanda alas-hak yang batal karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu kedaluwarsa selama dua puluh tahun. (KUHPerd. 1963.)
1965. Itikad baik harus dianggap selalu ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya. (KUHPerd. 533, 1328, 1916.)
1966. Cukuplah bila pada waktu memperoleh sesuatu itu itikad baik sudah ada. (KUHPerd. 531, 1958, 1963.)
Bagian 3
Kedaluwarsa sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban
1967. Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kedaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. (Ov. 47; KUHPerd. 58, 269, 414, 750, 835, 1039, 1062, 1066, 1068, 1110, 1116, 1381, 1968 dst., 1973, 1993; KUHD 95, 168a, 169, 228a, 229, 229k, 741 dst.; Rv. 102; S. 1832-41.)
1968. (s. d. u. dg. S. 1926-335 jis. 458 dan 565.) Tuntutan para ahli dan pengajar dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, untuk pelajaran yang mereka berikan dalam tiap-tiap bulan atau waktu yang lebih pendek; tuntutan para pengusaha rumah penginapan dan rumah makan, untuk pemberian penginapan serta makanan; (KUHPerd. 1139-6?; 1147.) tuntutan para buruh yang upahnya harus dibayar dalam bentuk uang tiap-tiap kali setelah lewat waktu yang kurang dari satu triwulan, untuk mendapat pembayaran upah mereka serta jumlah kenaikan upah itu menurut pasal 1602q; semua tuntutan ini kedaluwarsa dengan lewatnya waktu satu tahun. (KUHPerd. 750, 1139-5?, 1147, 1602 1, 1976; KUHD 741.)
1969. (s. d. u. dg. S. 1926-335 jis. 458 dan 565.) Tuntutan para dokter dan ahli obat-obatan, untuk kunjungan dalam memberikan pelayanan kesehatan, perawatan dan pemberian obat-obatan; (KUHPerd. 1149-3?.) tuntutan para juru sita, untuk upah mereka dalam memberitahukan akta-akta dan melaksanakan tugas yang diperintahkan kepada mereka; (Rv. 99.) tuntutan para pengelola sekolah-berasrama, untuk uang makan dan pengajaran bagi muridnya; begitu pula tuntutan pengajar-pengajar lainnya untuk pengajaran yang mereka berikan; (KUHPerd. 1149-6?.) tuntutan pada buruh, kecuali mereka yang dimaksudkan dalam pasal 1968, untuk pembayaran upah mereka serta jumlah kenaikan upah itu menurut pasal 1602q; (KUHPerd. 1149-4?.) semuanya kedaluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun.
1970. Tuntutan para advokat untuk pembayaran jasa mereka dan tuntutan para pengacara untuk pembayaran persekot dan upah mereka, hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun, terhitung sejak hari diputusnya perkara, hari tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, atau hari dicabutnya kuasa pengacara itu. Dalam hal perkara yang tidak selesai, tak dapatlah mereka menuntut pembayaran persekot dan jasa yang telah ditunggak lebih dari sepuluh tahun. Tuntutan para notaris untuk pembayaran persekot dan upah mereka, kedaluwarsa juga dengan lewatnya waktu dua tahun, terhitung sejak hari dibuatnya akta yang bersangkutan. (KUHPerd. 1974; KUHD 745; Rv. 99.)
1971. (s. d. u. dg. S. 1938-276.) Tuntutan para tukang kayu, tukang batu dan tukang lain untuk pembayaran bahan-bahan yang mereka berikan dan upah-upah mereka; (KUHPerd. 1139-8?, 1147, 1604, 1968.) tuntutan para pengusaha toko untuk pembayaran barang-barang yang telah mereka serahkan, sekadar tuntutan ini mengenai pekerjaan dan penyerahan yang tidak mengenai pekerjaan tetap debitur; (KUHPerd. 1149-5?, 1882.) semua itu kedaluwarsa dengan lewatnya waktu lima tahun. (KUHPerd. 750; 742.)
1972. Kedaluwarsa yang disebutkan dalam keempat pasal yang lalu terjadi, meskipun seseorang terus melakukan penyerahan, memberikan jasa dan menjalankan pekerjaannya. Kedaluwarsa itu hanya berhenti berjalan, bila dibuat suatu pengakuan utang tertulis, atau bila kedaluwarsa dicegah menurut pasal 1979 dan 1980. (KUHPerd. 1973, 1981.)
1973. Namun demikian, orang yang kepadanya diajukan kedaluwarsa yang disebut dalam pasal 1968, 1969, 1970 dan 1971, dapat menuntut supaya mereka yang menggunakan kedaluwarsa itu bersumpah bahwa utang mereka benar-benar telah dibayar. Kepada para janda dan para ahli waris, atau jika mereka yang disebut terakhir ini belum dewasa, kepada para wali mereka, dapat diperintahkan sumpah untuk menerangkan bahwa mereka tidak tahu tentang adanya utang yang demikian. (KUHPerd. 330, 1882, 1930, 1976; KUHD 747.)
1974. Para hakim dan pengacara tidak bertanggung jawab atas penyerahan surat-surat setelah lewat waktu lima tahun sesudah pemutusan perkara. Para juru sita dibebaskan dari pertanggungjawaban tentang hak itu setelah lewat waktu dua tahun, terhitung sejak pelaksanaan kuasa atau pemberitahuan akta-akta yang ditugaskan kepada mereka. (KUHPerd. 1969 dst.)
1975. Bunga atas bunga abadi atau bunga cagak-hidup; (KUHPerd. 1770, 1775.) bunga atas tunjangan tahunan untuk pemeliharaan; (KUHPerd. 321 dst., 1429-3?.) harga sewa rumah dan tanah; (KUHPerd. 1139-2?, 1140 dst.) bunga atas uang pinjaman, dan pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek; (KUHPerd. 1250, 1515, 1586, 1765 dst.) semua itu kedaluwarsa setelah lewat waktu lima tahun.
1976. Kedaluwarsa yang diatur pada pasal 1968 dan seterusnya dalam bab ini, berlaku bagi anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan; hal ini tidak mengurangi tuntutan mereka akan ganti-rugi terhadap para wali atau para pengampu mereka, (KUHPerd. 1987; Octr. 539.)
1977. Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya. (s. d. u. dg. S. 1917-497.) Walaupun demikian, barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri, dapatlah menuntut supaya barang yang hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan pasal 582. (KUHPerd. 471, 509 dst., 511-2?, 550, 555, 574, 613, 1152, 1429-1?, 1470, 1702, 1963; KUHD 3144, 555, 568f, 7493; Rv. 70 dst., 535 dst.; S. 1860-64 jo. S. 1892-155; S. 1948-266 pasal 2.)
Bagian 4
Sebab-sebab yang mencegah kedaluwarsa
1978. Kedaluwarsa dicegah bila pemanfaatan barang itu dirampas selama lebih dari satu tahun dari tangan orang yang menguasainya, baik oleh pemiliknya semula maupun oleh pihak ketiga. (KUHPerd. 545, 558, 565 dst., 1955.)
1979. Kedaluwarsa itu dicegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap perbuatan berupa tuntutan hukum, masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang hendak dicegah memperoleh kedaluwarsa itu. (KUHPerd. 1983; Rv. 1, 275; F. 35.)
1980. Gugatan di muka hakim yang tidak berkuasa, juga mencegah kedaluwarsa. (Rv. 130.)
1981. Namun kedaluwarsa tidak dicegah, bila peringatan atau gugatan dicabut atau dinyatakan batal, entah karena penggugat menggugurkan tuntutannya, entah karena tuntutan itu dinyatakan gugur akibat lewatnya waktunya. (Rv. 92 dst., 271 dst., 273 dst.)
1982. Pengakuan akan hak seseorang yang terhadapnya kedaluwarsa berjalan, yang diberikan dengan kata-kata atau dengan perbuatan oleh orang yang menguasainya atau oleh debitur, juga mencegah kedaluwarsa. (KUHPerd. 1390, 1397 dst., 1766, 1892, 1972.)
1983. Pemberitahuan menurut pasal 1979 kepada salah seorang debitur dalam perikatan tanggung-menanggung, atau pengakuan orang tersebut, mencegah kedaluwasa terhadap para debitur lainnya, bahkan pula terhadap para ahli waris mereka. (KUHD 1701, 271 dst.) Pemberitahuan kepada ahli waris salah seorang debitur dalam perikatan tanggung-menanggung, atau pengakuan ahli waris tersebut, tidaklah mencegah kedaluwarsa terhadap para ahli waris debitur lainnya, bahkan juga dalam hal suatu utang hipotek, kecuali untuk bagian ahli waris tersebut. Dengan pemberitahuan atau pengakuan ini kedaluwarsa terhadap para debitur lain itu tidak dicegah lebih lanjut, kecuali untuk bagian ahli waris tersebut. Untuk mencegah kedaluwarsa seluruh utang terhadap para debitur lainnya, perlu ada suatu pemberitahuan kepada semua ahli waris atau suatu pengakuan dari semua ahli waris itu. (KUHPerd. 1280, 1298, 1300-1?, 1301.)
1984. Pemberitahuan yang dilakukan kepada debitur utama pengakuan yang diberikan oleh debitur utama mencegah kedaluwarsa terhadap penanggung utang. (KUHPerd. 1845; KUHD 1701, 229a1.)
1985. Pencegahan kedaluwarsa yang dilakukan oleh salah seorang kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung berlaku bagi semua kreditur lainnya. (KUHPerd. 1979.)
Bagian 5
Sebab-sebab yang menangguhkan kedaluwarsa
1986. Kedaluwarsa berlaku terhadap siapa saja, kecuali terhadap mereka yang dikecualikan oleh undang-undang. (KUHPerd. 269, 387, 670, 710, 1954, 1987 dst.)
1987. Kedaluwarsa tidak dapat mulai berlaku atau berlangsung terhadap anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. (KUHPerd. 330, 424 dst., 452, 1522, 1976; KUHD 170, 229a; Rv. 274, 336.)
1988. Kedaluwarsa tidak dapat terjadi di antara suami-istri. (KUHD 170, 229a.)
1989. Kedaluwarsa tidak berlaku terhadap seorang istri selama ia berada dalam status perkawinan: 1?. bila tuntutan si istri tidak dapat diteruskan, kecuali setelah ia memilih akan menerima persatuan atau akan melepaskannya. (KUHPerd. 132 dst.) 2?. bila si suami, karena menjual barang milik pribadi si istri tanpa persetujuannya, harus menanggung penjualan itu, dan tuntutan si istri harus ditujukan kepada si suami. (KUHPerd. 105, 1492 dst.; Rv. 70 dst.)
1990. Kedaluwarsa tidak berjalan: terhadap piutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi; (KUHPerd. 1261, 1263.) dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain; (KUHPerd. 1491 dst.; Rv. 70 dst.) terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba. (KUHPerd. 387, 1268 dst.)
1991. Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan, tidak dapat dikenakan kedaluwarsa mengenai piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan. (KUHPerd. 1030, 1032-2?, 1050; Rv. 337, 697.) Kedaluwarsa berlaku terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun tidak ada pengampu warisan itu. (KUHPerd. 1126 dst., 1986.)
1992. Kedaluwarsa itu berlaku selama ahli waris masih mengadakan perundingan mengenai warisannya. (KUHPerd. 1023 dst.; Rv.-337.)
Ketentuan Penutup
1993. Kedaluwarsa yang sudah mulai berjalan sebelum Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini diundangkan, harus diatur menurut undang-undang yang pada saat itu berlaku di Indonesia. (Ov. 54; AB. 2; S. 1829-86, S. 1832-41; S. 1867-110.) Namun kedaluwarsa demikian yang menurut perundang-undangan lama masih membutuhkan waktu selama lebih dari tiga puluh tahun, terhitung sejak Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini diundangkan, akan terpenuhi dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun itu. (Sv. 408; S. 1850-:3.)