Apakah bank dapat memberikan fasilitas kredit tanpa jaminan?

Agunan sebagai bentuk jaminan hanya untuk mengurangi resiko dan bukanlah kewajiban yang patut dilakukan oleh bank sebagai syarat penyaluran kredit kepada masyarakat. Agunan sebagai salah satu unsur pelengkap dalam pemberian kredit, artinya apabila bank dalam pertimbangan analisa kreditnya telah berkeyakinan terhadap debitur melalui unsur-unsur lainnya (Character  atau watak, Capacity  atau kemapuan, Capital atau modal, Condition of economic atau kondisi ekonomi), maka kredit dapat diberikan tanpa adanya agunan. Hal ini sebenarnya tersirat diatur dalam Pasal 8 (Pejelasan) Undang-Undang Perbankan yaitu :

”Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. ...”

Sehingga dengan demikian, Agunan bukanlah hal yang wajib, dan pada akhirnya diperbolehkanlah Bank memberikan kredit tanpa agunan atau jaminan kebendaan.

Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh bank sebelum memberikan kredit?

Sebelum memberikan kredit, maka Bank Wajib mempertimbangkan Nasabah Pemohon Kredit dengan cara melakukan Analisa Kredit. Analisa kredit merupakan kewajiban yang diamanahkan oleh Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan sebagai berikut :

”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Adapun ”Analisis” sebagai bahan pertimbangan Bank dalam memberikan Kredit dapat dikhususkan lagi menjadi beberapa faktor pertimbangan yaitu sebagaimana diatur dalam Penjelasan  terhadap Pasal 8  ayat (1) UU Perbankan yang menyebutkan sebagai berikut:

”Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.”

Dalam praktek, “watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur” lebih dikenal dengan Prinsip ”5 C” untuk Bank Umum. Sedangkan untuk Bank Syariha yang menerapkan Prinsip Syariah tetap mempertimbangkan “watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur” ditambah dengan ”Prinsip Syariah”, atau yang lebih dikenal dengan ”5 C + 1 S ”. Adapun Prinsip 5 C ini adalah sebagai berikut :

• 1. Character (watak).
• 2. Capacity (kemapuan).
• 3. Capital (modal).
• 4. Condition of economic (kondisi ekonomi).
• 5. Collateral (jaminan/agunan).
• S. Syariah (Prinsip Syariah)

Lembaga Kredit yang diberikan bank kepada Nasabahnya, merupakan salah satu bentuk perjanjian. Sehingga dengan demikian patut dipertimbangkan bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai ”KUH Perdata”) merupakan syarat sah Bank dalam memberikan Kredit. Adapun syarat sahnya perjanjian pada intinya adalah:

• Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUH Perdata); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUH Perdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

• Cakap untuk membuat perikatan;

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan : Orang-orang yang belum dewasa, Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap, serta Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

• Suatu hal tertentu;

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

• Suatu sebab atau causa yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM UNDANG UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas dalam benak kita menganai Teori Stuffen Bow karya Hans Kelsen (selanjutnya disebut sebagai ”Teori Aquo”). Hans Kelsen dalam Teori Aquo mambahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan.

Namun sekarang Teori Aquo semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang menganai pembentukan peraturan perundang-undangan pertama kali dipositifkan dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai ”UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004”). UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004 setidak-tidaknya mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Namun sayangnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundangundangan yang baik sehingga perlu diganti. Kemudian, pergantian tersebut ditandai dengan adanya undang-undang terbaru mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai ”UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011”; download klik disini --> UU 12/2011). UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2011 secara umum Secara umum memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan, Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah.

Sebagai penyempurnaan terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 memuat materi muatan baru yang ditambahkan, yaitu antara lain:

a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Sedangkan baik UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004, maupun UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011, sama-sama mengatur mengenai Teori Aquo. Adapun sebelumnya, dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004 mengatur Teori Aquo pada bagian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

”Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah”

Sedangkan Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 mengatur Teori Aquo pada bagian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

” Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meyebutkan :

”Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Definisi ”Undang-Undang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

”Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. ”

Definisi ”Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

”Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Definisi ”Peraturan Pemerintah” diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

”Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

Definisi ”Peraturan Presiden” diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

”Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.”

Definisi ”Peraturan Daerah Provinsi” diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

” Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.”

Definisi ”Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

”Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Dengan demikian, secara sederhana terdapat tambahan yang serta perubahan dari UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004 kepada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 yaitu :

1. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat menjadi norma yang mengacu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus menjadi acuan dari Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

2. Peraturan Daerah Provinsi (sebelumnya Peraturan Daerah) menjadi norma yang mengacu pada Peraturan Presiden, dan sekaligus menjadi acuan dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (sebelumnya Peraturan Daerah) menjadi norma yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi.

Kemudian yang pasti menjadi menarik adalah mengenai Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang kembali dikenal sebagai peraturan perundang-undangan setelah dihilangkan selama 7 tahun (2004-2011) dalam urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini ternyata diatur dalam bagaian Penjelasan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 yaitu :

”Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.”

Namun patut disayangkan hingga sekarang, walaupun adanya Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat ditetapkan sebagai norma lebih tinggi dari undang-undang/peraturan perundang-undangan (PERPU); ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat belum diaplikasikan dalam undang-undang selanjutnya sebagai dasar acuan pembuatan undang-undang/PERPU. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada bagian ”MENGINGAT” yang masih mendasarkan hanya pada (tidak memuat mengenai Ketetapan Majelis Pemusyawaratan rakyat) :

“1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); ”

Dan juga, contoh ketiadaan nyata, dari  Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai dasar dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 pada bagian ”MENGINGAT” mengatur pada ketentuan sebagai berikut:

”1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);”

Ranking Jurnal Hukum Internasional

Tidak semua jurnal ilmiah dapat dijadikan reverensi yang valid. Hal ini dikemukakan dalamseminar Information Literacy Master and Doctoral Universiatas Indonesia. Salah satu yang terpenting dalam memasukan jurnal ilmiah dalam karya tulis ilmiah (thesis, artikel ilmiah, maupun disertasi) adalah ranking jurnal tersebut. Lebih baik untuk menelusuri data jurnal ilmiah tersebut, dalam beberapa jejaring mengurut berdasarkan ranking jurnal. Dan dalam jejaring tersebut juga telah diklasifikasikan dalam beberapa bidang-bidang studi tersendiri. Adapun kategori-kategori ranking dari jurnal tersebut dibagi dalam A*, A, A-, B, C, and D. Berikut adalah ranking jurnal ilmiah untuk bidang hukum yang dilakukan oleh Australian Research Council (in the following “ARC ranking and W&L rankings”) :

Grade	Journals
A*	Columbia Law Review Cornell Law Review Duke Law Journal Georgetown Law Journal Harvard International Law Journal Harvard Law Review International and Comparative Law Quarterly McGill Law Journal Melbourne University Law Review Michigan Journal of International Law New York University Law Review Northwestern University Law Review Osgoode Hall Law Journal Oxford Journal of Legal Studies Stanford Law Review The Modern Law Review The Sydney Law Review UCLA Law Review University of Chicago Law Review University of Pennsylvania Law Review University of Toronto Law Journal Vanderbilt Law Review Virginia Law Review Yale Law Journal
A	American Journal of Comparative Law American Journal of International Law Arizona State Law Journal Boston University Law Review Cambridge Law Journal Canadian Journal of Law and Jurisprudence Common Market Law Review Current Legal Problems European Journal of International law Federal Law Review Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review Harvard Journal of Law and Technology Human Rights Law Review International Journal of Constitutional Law Journal of International Criminal Justice Journal of International Economic Law Journal of Law and Society Law and Contemporary Problems Law and Philosophy Law Quarterly Review Legal Studies Leiden Journal of International Law Michigan Law Review Minnesota Law Review New Zealand Law Review New Zealand Universities Law Review Notre Dame Law Review Queen's Law Journal Southern California Law Review Texas Law Review The British Journal of Criminology The Journal of Legal Studies Theoretical Inquiries in Law Yale Journal of International Law
A-	American Business Law Journal American Criminal Law Review Arbitration International Asian Journal of Comparative Law Berkeley Technology Law Journal Boston College Law Review Canadian Business Law Journal Canadian Journal of Family Law Civil Justice Quarterly Columbia Journal of Transnational Law Cornell Journal of Law and Public Policy Criminal Law and Philosophy Dalhousie Law Journal Emory Law Journal European Business Organization Law Review European Law Journal European Law Review Fordham Law Review George Washington Law Review Georgetown Journal of Legal Ethics German Law Journal Griffith Law Review Harvard Environmental Law Review Harvard Human Rights Journal Harvard Journal of Law and Gender Harvard Journal of Law and Public Policy Harvard Negotiation Law Review Indigenous Law Journal Industrial Law Journal International Journal of Law, Policy and the Family International Journal of Refugee Law International Journal of Transitional Justice International Review of Law and Economics Iowa Law Review Journal of Competition Law and Economics Journal of Corporate Law Studies Journal of Criminal Law and Criminology Journal of Empirical Legal Studies Journal of Environmental Law Journal of Law Economics and Organization Journal of Legal History Journal of Private International Law Journal of World Investment and Trade Law and Society Review Law, Culture and the Humanities Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly Medical Law Review New York University Journal of International Law and Politics Nordic Journal of International Law North Carolina Law Review Public Law Review Regulation and Governance Singapore Journal of Legal Studies Singapore Year Book of International Law Social and Legal Studies South African Journal on Human Rights The Supreme Court Review Theoretical Criminology: an international journal UC Davis Law Review University of British Columbia Law Review University of Illinois Law Review University of Michigan Journal of Law Reform University of New South Wales Law Journal Virginia Journal of International Law Washington Law Review William and Mary Law Review Wisconsin Law Review World Competition: Law and Economics Review Yale Journal on Regulation Yale Law and Policy Review
B	Alabama Law Review Alberta Law Review American Journal of Law and Medicine American University International Law Review American University Law Review Antitrust Law Journal Arizona Law Review Australian and New Zealand Journal of Criminology Australian Journal of Corporate Law Australian Journal of Family Law Australian Journal of Labour Law Berkeley Journal of Gender, Law and Justice Brigham Young University Law Review British Tax Review British Year Book of International Law Brooklyn Law Review Business Law International California Law Review Canadian Bar Review Canadian Criminal Law Review Canadian Journal of Law and Society Canadian Journal of Women and the Law Canadian Tax Journal Capital Markets Law Journal Cardozo Law Review Chicago-Kent Law Review Chicago Journal of International Law Child and Family Law Quarterly Chinese Journal of International Law Clinical Law Review Columbia Human Rights Law Review Columbia Journal of Environmental Law Common Law World Review Connecticut Law Review Constitutional Commentary Crime and Delinquency Criminal Law Forum Criminal Law Journal Criminal Law Review Delaware Journal of Corporate Law Ecology Law Quarterly Ethics: an international journal of social, political, and legal philosophy European Competition Law Review European Human Rights Law Review European Journal of Law and Economics Feminist Legal Studies Florida Law Review Georgetown Immigration Law Journal Georgetown Journal of International Law Georgia Law Review German Yearbook of International Law Hague Journal on the Rule of Law Harvard Journal on Legislation Hofstra Law Review Hong Kong Law Journal Houston Law Review Indiana Law Journal Intellectual Property Quarterly International Journal of Cultural Property International Journal of Evidence and Proof International Journal of Law in Context International Journal of Marine and Coastal Law International Journal of the Legal Profession International Review of the Red Cross Journal of Business Law Journal of Comparative Law Journal of Conflict Law and Security Journal of Contract Law Journal of Corporation Law Journal of Equity Journal of International Law and International Relations Jurimetrics Law and Critique Law and Policy Law and Social Inquiry Law, Probability and Risk Legal Ethics Loyola of Los Angeles Law Review Medicine and Law: an international journal Melbourne Journal of International Law Michigan Journal of Gender and Law Michigan Telecommunications and Technology Law Review Monash University Law Review National Tax Journal Netherlands International Law Review Netherlands Quarterly of Human Rights New Criminal Law Review Northern Ireland Legal Quarterly Ohio State Law Journal Otago Law Review Ottawa Law Review Pepperdine Law Review Public Law Ratio Juris South African Law Journal Southern Methodist University Law Review Stanford Environmental Law Journal Stanford Journal of International Law Stanford Law and Policy Review Statute Law Review Supreme Court Economic Review Tax Law Review Texas International Law Journal The Australian Feminist Law Journal The International Journal of Children's Rights The Journal of Law and Economics Tulane Law Review University of Chicago Legal Forum University of Cincinnati Law Review University of Colorado Law Review University of Ottawa Law and Technology Journal University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law University of Toronto Faculty of Law Review Vanderbilt Journal of Transnational Law Victoria University of Wellington Law Review Virginia Tax Review Washington and Lee Law Review Washington University Law Review William and Mary Bill of Rights Journal Windsor Review of Legal and Social Issues Windsor Yearbook of Access to Justice Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics Yale Journal of Law and Feminism Yearbook of International Humanitarian Law
C	Adelaide Law Review Administrative Law Review African Journal of International and Comparative Law Air Force Law Review Alternative Law Journal American Bankruptcy Institute Law Review American Bankruptcy Law Journal American Journal of Criminal Law American Journal of Jurisprudence American Journal of Legal History American Law and Economics Review Annals of Air and Space Law Annals of Health Law Annual Review of Law and Social Science Arizona Journal of International and Comparative Law Art, Antiquity, and Law Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy Australian Business Law Review Australian Intellectual Property Journal Australian Journal of Asian Law Australian Journal of Human Rights Australian Law Journal Banking and Finance Law Review Baylor Law Review Behavioral Sciences and the Law Berkeley Business Law Journal Berkeley Journal of Employment and Labor Law Berkeley Journal of International Law Boston College Environmental Affairs Law Review Boston College International and Comparative Law Review Boston College Third World Law Journal Boston University International Law Journal Brigham Young University Education and Law Journal BYU Journal of Public Law Canadian Labour and Employment Law Journal Canadian Yearbook of International Law Cardozo Arts and Entertainment Law Journal Cardozo Journal of International and Comparative Law Cato Supreme Court Review Climate and Carbon Law Review Columbia Business Law Review Columbia Journal of Asian Law Columbia Journal of Gender and Law Columbia Journal of Law and the Arts Columbia Science and Technology Law Review Company and Securities Law Journal Comparative Labor Law and Policy Journal Computer Law and Security Report Conveyancer and Property Lawyer Cornell International Law Journal Crime, Law and Social Change Criminal Justice and Behavior Denver Journal of International Law and Policy Denver University Law Review DePaul Law Review Duke Environmental Law and Policy Forum Duke Journal of Comparative and International Law Duke Journal of Gender Law and Policy Emory International Law Review Environmental Law Reporter European Intellectual Property Review European Public Law European Review of Private Law Family Court Review Family Law Quarterly Federal Courts Law Review Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal Fordham International Law Journal Fordham Journal of Corporate and Financial Law George Mason Law Review George Washington International Law Review Georgetown International Environmental Law Review Georgetown Journal of Law and Public Policy Georgia Journal of International and Comparative Law Hastings Business Law Journal Hastings Communications and Entertainment Law Journal Hastings Constitutional Law Quarterly Hastings International and Comparative Law Review Hastings Law Journal Hastings Women's Law Journal Health Economics, Policy and Law Hofstra Labor and Employment Law Journal Human Rights Quarterly Idea (Concord): the intellectual property law review IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law Immigration and Nationality Law Review Indiana International and Comparative Law Review Indiana Journal of Global Legal Studies Intellectual Property Journal International Criminal Law Review International Journal for the Semiotics of Law International Journal of Law Crime and Justice International Journal of Law & Information Technology Israel Yearbook of Human Rights Jindal Global Law Review Journal of African Law Journal of Air Law and Commerce Journal of Bioethical Inquiry Journal of Consumer Policy Journal of Environmental Law & Practice Journal of Gender, Race and Justice Journal of Human Rights Journal of Intellectual Property Journal of Land Use and Environmental Law Journal of Law and Medicine Journal of Law and Policy Journal of Law and Politics (USA) Journal of Law, Medicine, and Ethics Journal of Legal Analysis Journal of Legal Education Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law Journal of National Security Law and Policy Journal of Tort Law Journal of World Trade Journal on Telecommunications and High Technology Law Jurist: Studies in Church Law and Ministry Justice Quarterly King's Law Journal Law & Ethics of Human Rights Law and History Review Law and Human Behavior Law and Inequality Law and Literature Law and Sexuality Law Text Culture Legal Information Management Legal Issues of Economic Integration Legal Theory Lewis & Clark Law Review Maastricht Journal of European and Comparative Law Maryland Law Review Max Planck Yearbook of United Nations Law McGill Journal of Law and Health Media and Arts Law Review Michigan Journal of Race and Law Minnesota Journal of Law, Science and Technology Netherlands Yearbook of International Law New York Law School Law Review New York University Annual Survey of American Law New York University Journal of Legislation and Public Policy New Zealand Journal of Public and International Law New Zealand Journal of Taxation Law and Policy New Zealand Law Journal North Carolina Journal of Law and Technology Northwestern Journal of International Law and Business Northwestern Journal of Law and Social Policy Ohio State Journal of Criminal Law Ohio State Journal on Dispute Resolution Oklahoma Law Review Oregon Law Review Oxford University Commonwealth Law Journal Real Property, Trust and Estate Law Journal Restitution Law Review Review of European Community and International Environmental Law Review of Law and Economics Review of Law and Social Change Rutgers Law Journal Rutgers Law Review Santa Clara Computer and High Technology Law Journal Saskatchewan Law Review Southern California Interdisciplinary Law Journal Stanford Journal of Law, Business and Finance Stanford Technology Law Review Studies in Law, Politics, and Society Sur - International Journal on Human Rights Temple Law Review Texas Intellectual Property Law Journal The American University Journal of Gender, Social Policy and the Law The Journal Jurisprudence The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations The Law and Practice of International Courts and Tribunals The Journal of Law and Technology The Supreme Court Law Review Tort Law Review Torts Law Journal Tulane Maritime Law Journal UCLA Journal of Environmental Law and Policy UMKC Law Review University of Miami Law Review University of New Brunswick Law Journal University of Pennsylvania Journal of Business and Employment Law University of Pennsylvania Journal of International Law University of Pittsburgh Law Review University of Queensland Law Journal Utrecht Law Review Vienna Journal on International Constitutional Law Villanova Law Review Virginia Environmental Law Journal Virginia Journal of Law and Technology Virginia Journal of Social Policy and the Law Wake Forest Law Review Washington University Journal of Law and Policy William and Mary Environmental Law and Policy Review William and Mary Journal of Women and the Law Wisconsin International Law Journal World Trade Review Yale Human Rights and Development Law Journal Yale Journal of Law and the Humanities Yearbook of European Law Yearbook of International Environmental Law
D	All other journals

*Tabel didapatkan dari sumber : http://siemslegal.blogspot.com/2011/03/world-law-journal-ranking-2011.html