Bab II. Beli Sewa menurut sistem hukum Civil Law berbeda dengan Common Law1. Pengantar
Dalam sistem Common Law, beli sewa lebih ditekankan pada perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi bagi penyewa untuk membeli barang tersebut setelah jangka waktu berakhir. Dalam sistem Civil Law, beli sewa lebih ditekankan pada perjanjian jual beli.
2. Beli sewa sebagai perjanjian jual beli dalam Civil Law
Dalam hubungannya dengan kredit, beli sewa mengalami peralihan hak milik setelah lunasnya pembayaran sewa yang terakhir, sedangkan kredit tidak.
A. Klausul penundaan peralihan hak
Berdasarkan klausul ini, hak milik baru beralih setelah pembayaran semua angsuran lunas.
B. Klausul hari jatuh tempo atau menggugurkan “verval clausule”
Berdasarkan klausul ini, apabila pembayaran macet maka perjanjian putus dan penyewa harus kembalikan barang sedang pembayaran tidak dikembalikan lagi.
C. Status uang yang telah dibayarkan pembeli kepada penjual
Berdasarkan klausula, bila barang yang diperjanjikan musnah, maka uang sewa tidak dapat dikembalikan karena dianggap sebagai ganti atas kenikmatan barang.
D. Klausul larangan memindahtangankan objek perjanjian
Berdasarkan klausul ini, Pembeli tidak dapat memindahtangankan barang karena hak milik tidak pada pembeli.
E. Klausul memindahkan objek perjanjian
Berdasarkan klausul ini, pembeli wajib untuk memelihara dan merawat barang karena kedudukannya dapat disamakan sebagai penyewa dalam perjanjian sewa menyewa.
F. Klausul pengambilan kembali oleh pembeli (inlossingsrecht)
Berdasarkan klausul ini, penjual kehilangan hak atas benda selama 14 hari atas pengambilan kembali oleh pembeli.
G. Klausul risiko
Berdasarkan klausul ini, risiko hendaknya berada di tangan pembeli.
3. Beli sewa adalah perjanjian sewa menyewa dalam Common Law
A. Perkara hak milik
Pemilikan atas barang yang disewakan berdasarkan perjanjian beli sewa masih di tangan pihak yang menyewakan. Penyewa kapan saja dalam masa penyewaan dapat mengembalikan barang yang disewa kepada pemiliknya tetapi dengan ketentuan bila penyewa menguasai barang tersebut untuk seluruh masa sewa dan melaksanakan semua pembayaran sebagaimana ditentukan perjanjian, barang tersebut menjadi milik pembeli.
B. Jatuh tempo
Dalam hal jatuh tempo karena lalai ataupun wanprestasi, kerugian yang dibayarkan pada pemilik berupa biaya perbaikan dan kekurangan pembayaran angsuran.
C. Larangan memindahtangankan
Pemilik berhak untuk segera memiliki barang yang disimpan orang lain dengan cara tidak wajar.
D. Pemeliharaan barang
Mengingat pembeli adalah pihak yang dijamin, kewajiban terseirat si pembeli tidak diragukan lagi serupa dengan kewajiban tersirat berdasarkan kontrak penyewaan.
E. Peralihan resiko
Apabila terjadi resiko pada barang, pemilik dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penyewa melalui pengadilan.
F. Asuransi
Tidak ada kewajiban bagi pembeli atau penjual untuk mengasuransikan barang selama tidak dicantumkan dalam perjanjian
Bab III. Perjanjian beli sewa sebagai perjanjian tak bernama
1. Pengantar
Perjanjian beli sewa disebut sebagai perjanjian tak bernama karena tidak diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang.
2. Perjanjian beli sewa diserahkan kepada kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dimana dimungkinkan bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak diatur dalam BW, WVK atau undang-undang lain. Dalam kaitannya dengan perjanjian beli sewa, maka perjanjian beli sewa merupakan perjanjian yang dimungkinkan walaupun tidak diatur sama sekali dalam undang-undang.
A. Asas konsensualitas dan kebebasan berkontrak
Dengan adanya konsensualisme, “semua” persetujuan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Yang dimaksud dengan “semua” dalam hal ini ialah termasuk juga perjanjian yang dibuat dengan adanya asas kebebasan berkontrak.
B. Beli sewa merupakan perjanjian baku (standard contract)
Perjanjian standar ialah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang tak terbatas pada sifat tertentu. Dalam hubungannya dengan beli sewa, perjanjian beli sewa dituangkan dalam bentuk tertuli yaitu akta, sehingga perjanjian beli sewa dapat dikatakan sebagai perjanjian standar.
3. Undang-undang perlu untuk menciptakan perjanjian yang seimbang
Di Indonesia, belum diciptakan undang-undang yang mengatur mengenai beli sewa. Oleh sebab itu, diperlukan undang-undang guna memberikan keadilan bagi para pihak yang melakukan perjanjian beli sewa.
4. Kesimpulan
Adanya kebebasan berkontrak memberikan resiko bagi para pihak yang lemah, oleh sebab itu diperlukan suatu undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian beli sewa.
Referensi
Hatta, Sri Gambir Melati. 2000. Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung. Bandung: PT Alumni
Tidak ada komentar:
Posting Komentar