Raja Saor Blog

Apakah bank dapat memberikan fasilitas kredit tanpa jaminan?

2011-11-13T20:16:00.001-08:00

Agunan sebagai bentuk jaminan hanya untukmengurangi resiko dan bukanlah kewajiban yang patut dilakukan oleh bank sebagaisyarat penyaluran kredit kepada masyarakat. Agunan sebagai salah satu unsurpelengkap dalam pemberian kredit, artinya apabila bank dalam pertimbangananalisa kreditnya telah berkeyakinan terhadap debitur melalui unsur-unsurlainnya (Character atau watak, Capacity atau kemapuan, Capital atau modal, Condition of economic atau kondisi ekonomi), maka kredit dapatdiberikan tanpa adanya agunan. Hal ini sebenarnya tersirat diatur dalam Pasal 8(Pejelasan) Undang-Undang Perbankan yaitu :

”Kredit ataupembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandungrisiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asasperkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untukmengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaanberdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupanNasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikanmerupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperolehkeyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaianyang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dariNasabah Debitur. Mengingat bahwa agunansebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsurlain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debiturmengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau haktagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yangkepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang buktikepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakansebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidakberkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunantambahan. ...”

Sehingga dengan demikian, Agunan bukanlah hal yang wajib, dan pada akhirnyadiperbolehkanlah Bank memberikan kredit tanpa agunan atau jaminan kebendaan.

Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh bank sebelum memberikan kredit?

2011-11-13T20:06:00.001-08:00

Sebelummemberikan kredit, maka Bank Wajib mempertimbangkan Nasabah Pemohon Kreditdengan cara melakukan Analisa Kredit. Analisa kredit merupakan kewajiban yangdiamanahkan oleh Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan sebagai berikut:

”Dalam memberikan kredit atau pembiayaanberasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dankemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya ataumengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Adapun ”Analisis”sebagai bahan pertimbangan Bank dalam memberikan Kredit dapat dikhususkan lagimenjadi beberapa faktor pertimbangan yaitu sebagaimana diatur dalamPenjelasan terhadap Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyebutkansebagai berikut:

”Kredit atau pembiayaan berdasarkan PrinsipSyariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalampelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaanberdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit ataupembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dankesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yangdiperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut,sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadapwatak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur.Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabilaberdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuanNasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang,proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanahyang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang buktikepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakansebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidakberkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunantambahan. Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaanberdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis MengenaiDampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau risikotinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.”

Dalam praktek, “watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabahdebitur” lebih dikenal dengan Prinsip ”5 C” untuk Bank Umum. Sedangkanuntuk Bank Syariha yang menerapkan Prinsip Syariah tetap mempertimbangkan “watak,kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur” ditambahdengan ”Prinsip Syariah”, atau yang lebih dikenal dengan ”5 C + 1 S ”.Adapun Prinsip 5 C ini adalah sebagai berikut :

1. Character (watak).
2. Capacity (kemapuan).
3. Capital (modal).
4. Condition of economic (kondisi ekonomi).
5. Collateral (jaminan/agunan).
S. Syariah (Prinsip Syariah)

Lembaga Kredityang diberikan bank kepada Nasabahnya, merupakan salah satu bentuk perjanjian.Sehingga dengan demikian patutdipertimbangkan bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal1320 – Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebutsebagai ”KUH Perdata”) merupakansyarat sah Bank dalam memberikan Kredit. Adapun syarat sahnya perjanjian padaintinya adalah:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanyakekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan ataukekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutamamengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukanperbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUH Perdata); adanya penipuan yangtidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkanalasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

Cakap untuk membuat perikatan;

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan yang tidak cakapuntuk membuat perikatan : Orang-orang yang belum dewasa, Mereka yang ditaruhdibawah pengampuan, Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan olehundang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telahmelarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwaMahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap,serta Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izinsuaminya.

Suatu hal tertentu;

Perjanjian harus menentukan jenis objek yangdiperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapatmenjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barangyang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jikadilarang oleh undang-undang secara tegas.

Suatu sebab atau causa yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukanpada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah bataldemi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2011-10-11T21:29:00.000-07:00

JENIS DANHIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM UNDANG UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalamkerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan,pasti tidak terlepas dalam benak kita menganai Teori Stuffen Bow karya HansKelsen (selanjutnya disebut sebagai ”TeoriAquo”). Hans Kelsen dalam Teori Aquo mambahas mengenai jenjang norma hukum,dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang danberlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan.

Namunsekarang Teori Aquo semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalambentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.Undang-undang menganai pembentukan peraturan perundang-undangan pertama kalidipositifkan dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai ”UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan2004”). UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004 setidak-tidaknyamengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengancara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yangberwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Namunsayangnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampungperkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturanperundangundangan yang baik sehingga perlu diganti. Kemudian, pergantiantersebut ditandai dengan adanya undang-undang terbaru mengenai pembentukan peraturanperundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebutsebagai ”UU Pembentukan PeraturanPerundang-undangan 2011”; download klik disini --> UU 12/2011). UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2011secara umum Secara umum memuat materi-materi pokok yang disusun secarasistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan;jenis, hierarki, dan materi muatan, Peraturan Perundang-undangan; perencanaanPeraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunanPeraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan RancanganUndang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi danRancangan Peraturan Daerah.

Sebagaipenyempurnaan terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004, UUPembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 memuat materi muatan baru yangditambahkan, yaitu antara lain:

a.penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenisPeraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanyauntuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah,Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

c.pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang PencabutanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan RancanganUndang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota;

e.pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti,dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

f.penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undangini.

Sedangkanbaik UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004, maupun UU Pembentukan PeraturanPerundang-undangan 2011, sama-sama mengatur mengenai Teori Aquo. Adapunsebelumnya, dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004mengatur Teori Aquo pada bagian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangansebagai berikut:

”Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undanganterdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah”

SedangkanPasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 mengatur Teori Aquopada bagian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

” Jenis dan hierarki PeraturanPerundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 sebagaimana diatur dalam Pasal 3ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganmeyebutkan :

”Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Definisi”Undang-Undang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

”Undang-Undang adalah PeraturanPerundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuanbersama Presiden. ”

Definisi ”PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang” diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

”Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangadalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam halihwal kegentingan yang memaksa.”

Definisi”Peraturan Pemerintah” diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

”Peraturan Pemerintah adalah PeraturanPerundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undangsebagaimana mestinya.”

Definisi”Peraturan Presiden” diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

”Peraturan Presiden adalah PeraturanPerundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintahPeraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakankekuasaan pemerintahan.”

Definisi”Peraturan Daerah Provinsi” diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

” Peraturan Daerah Provinsi adalah PeraturanPerundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidengan persetujuan bersama Gubernur.”

Definisi”Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

”Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalahPeraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Dengandemikian, secara sederhana terdapat tambahan yang serta perubahan dari UUPembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004 kepada UU Pembentukan PeraturanPerundang-undangan 2011 yaitu :

1.Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat menjadi norma yang mengacu dariUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus menjadiacuan dari Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

2.Peraturan Daerah Provinsi (sebelumnya Peraturan Daerah) menjadi norma yangmengacu pada Peraturan Presiden, dan sekaligus menjadi acuan dari PeraturanDaerah Kabupaten/Kota.

3.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (sebelumnya Peraturan Daerah) menjadi normayang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi.

Kemudianyang pasti menjadi menarik adalah mengenai Ketetapan Majelis PemusyawaratanRakyat yang kembali dikenal sebagai peraturan perundang-undangan setelahdihilangkan selama 7 tahun (2004-2011) dalam urutan peraturanperundang-undangan. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini ternyata diaturdalam bagaian Penjelasan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 yaitu:

”Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum KetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.”

Namunpatut disayangkan hingga sekarang, walaupun adanya Ketetapan MajelisPemusyawaratan Rakyat ditetapkan sebagai norma lebih tinggi dariundang-undang/peraturan perundang-undangan (PERPU); ketetapan MajelisPemusyawaratan Rakyat belum diaplikasikan dalam undang-undang selanjutnyasebagai dasar acuan pembuatan undang-undang/PERPU. Sebagai contoh dalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada bagian”MENGINGAT” yang masih mendasarkan hanya pada (tidak memuat mengenai KetetapanMajelis Pemusyawaratan rakyat) :

“1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2),Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KesejahteraanSosial (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967); ”

Dan juga,contoh ketiadaan nyata, dari KetetapanMajelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai dasar dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun2011 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2010 pada bagian ”MENGINGAT” mengatur padaketentuan sebagai berikut:

”1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);”

Ranking Jurnal Hukum Internasional

2011-10-08T09:45:00.000-07:00

Tidak semua jurnal ilmiah dapat dijadikan reverensi yang valid. Hal inidikemukakan dalamseminar Information Literacy Master and Doctoral UniversiatasIndonesia. Salah satu yang terpenting dalam memasukan jurnal ilmiah dalam karyatulis ilmiah (thesis, artikel ilmiah, maupun disertasi) adalah ranking jurnal tersebut.Lebih baik untuk menelusuri data jurnal ilmiah tersebut, dalam beberapa jejaringmengurut berdasarkan ranking jurnal. Dan dalam jejaring tersebut juga telahdiklasifikasikan dalam beberapa bidang-bidang studi tersendiri. Adapunkategori-kategori ranking dari jurnal tersebut dibagi dalam A*, A, A-, B, C, and D. Berikutadalah ranking jurnal ilmiah untuk bidang hukum yang dilakukan oleh AustralianResearch Council (in the following “ARC ranking and W&L rankings”) :

Grade	Journals
A*	Columbia Law Review Cornell Law Review Duke Law Journal Georgetown Law Journal Harvard International Law Journal Harvard Law Review International and Comparative Law Quarterly McGill Law Journal Melbourne University Law Review Michigan Journal of International Law New York University Law Review Northwestern University Law Review Osgoode Hall Law Journal Oxford Journal of Legal Studies Stanford Law Review The Modern Law Review The Sydney Law Review UCLA Law Review University of Chicago Law Review University of Pennsylvania Law Review University of Toronto Law Journal Vanderbilt Law Review Virginia Law Review Yale Law Journal
A	American Journal of Comparative Law American Journal of International Law Arizona State Law Journal Boston University Law Review Cambridge Law Journal Canadian Journal of Law and Jurisprudence Common Market Law Review Current Legal Problems European Journal of International law Federal Law Review Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review Harvard Journal of Law and Technology Human Rights Law Review International Journal of Constitutional Law Journal of International Criminal Justice Journal of International Economic Law Journal of Law and Society Law and Contemporary Problems Law and Philosophy Law Quarterly Review Legal Studies Leiden Journal of International Law Michigan Law Review Minnesota Law Review New Zealand Law Review New Zealand Universities Law Review Notre Dame Law Review Queen's Law Journal Southern California Law Review Texas Law Review The British Journal of Criminology The Journal of Legal Studies Theoretical Inquiries in Law Yale Journal of International Law
A-	American Business Law Journal American Criminal Law Review Arbitration International Asian Journal of Comparative Law Berkeley Technology Law Journal Boston College Law Review Canadian Business Law Journal Canadian Journal of Family Law Civil Justice Quarterly Columbia Journal of Transnational Law Cornell Journal of Law and Public Policy Criminal Law and Philosophy Dalhousie Law Journal Emory Law Journal European Business Organization Law Review European Law Journal European Law Review Fordham Law Review George Washington Law Review Georgetown Journal of Legal Ethics German Law Journal Griffith Law Review Harvard Environmental Law Review Harvard Human Rights Journal Harvard Journal of Law and Gender Harvard Journal of Law and Public Policy Harvard Negotiation Law Review Indigenous Law Journal Industrial Law Journal International Journal of Law, Policy and the Family International Journal of Refugee Law International Journal of Transitional Justice International Review of Law and Economics Iowa Law Review Journal of Competition Law and Economics Journal of Corporate Law Studies Journal of Criminal Law and Criminology Journal of Empirical Legal Studies Journal of Environmental Law Journal of Law Economics and Organization Journal of Legal History Journal of Private International Law Journal of World Investment and Trade Law and Society Review Law, Culture and the Humanities Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly Medical Law Review New York University Journal of International Law and Politics Nordic Journal of International Law North Carolina Law Review Public Law Review Regulation and Governance Singapore Journal of Legal Studies Singapore Year Book of International Law Social and Legal Studies South African Journal on Human Rights The Supreme Court Review Theoretical Criminology: an international journal UC Davis Law Review University of British Columbia Law Review University of Illinois Law Review University of Michigan Journal of Law Reform University of New South Wales Law Journal Virginia Journal of International Law Washington Law Review William and Mary Law Review Wisconsin Law Review World Competition: Law and Economics Review Yale Journal on Regulation Yale Law and Policy Review
B	Alabama Law Review Alberta Law Review American Journal of Law and Medicine American University International Law Review American University Law Review Antitrust Law Journal Arizona Law Review Australian and New Zealand Journal of Criminology Australian Journal of Corporate Law Australian Journal of Family Law Australian Journal of Labour Law Berkeley Journal of Gender, Law and Justice Brigham Young University Law Review British Tax Review British Year Book of International Law Brooklyn Law Review Business Law International California Law Review Canadian Bar Review Canadian Criminal Law Review Canadian Journal of Law and Society Canadian Journal of Women and the Law Canadian Tax Journal Capital Markets Law Journal Cardozo Law Review Chicago-Kent Law Review Chicago Journal of International Law Child and Family Law Quarterly Chinese Journal of International Law Clinical Law Review Columbia Human Rights Law Review Columbia Journal of Environmental Law Common Law World Review Connecticut Law Review Constitutional Commentary Crime and Delinquency Criminal Law Forum Criminal Law Journal Criminal Law Review Delaware Journal of Corporate Law Ecology Law Quarterly Ethics: an international journal of social, political, and legal philosophy European Competition Law Review European Human Rights Law Review European Journal of Law and Economics Feminist Legal Studies Florida Law Review Georgetown Immigration Law Journal Georgetown Journal of International Law Georgia Law Review German Yearbook of International Law Hague Journal on the Rule of Law Harvard Journal on Legislation Hofstra Law Review Hong Kong Law Journal Houston Law Review Indiana Law Journal Intellectual Property Quarterly International Journal of Cultural Property International Journal of Evidence and Proof International Journal of Law in Context International Journal of Marine and Coastal Law International Journal of the Legal Profession International Review of the Red Cross Journal of Business Law Journal of Comparative Law Journal of Conflict Law and Security Journal of Contract Law Journal of Corporation Law Journal of Equity Journal of International Law and International Relations Jurimetrics Law and Critique Law and Policy Law and Social Inquiry Law, Probability and Risk Legal Ethics Loyola of Los Angeles Law Review Medicine and Law: an international journal Melbourne Journal of International Law Michigan Journal of Gender and Law Michigan Telecommunications and Technology Law Review Monash University Law Review National Tax Journal Netherlands International Law Review Netherlands Quarterly of Human Rights New Criminal Law Review Northern Ireland Legal Quarterly Ohio State Law Journal Otago Law Review Ottawa Law Review Pepperdine Law Review Public Law Ratio Juris South African Law Journal Southern Methodist University Law Review Stanford Environmental Law Journal Stanford Journal of International Law Stanford Law and Policy Review Statute Law Review Supreme Court Economic Review Tax Law Review Texas International Law Journal The Australian Feminist Law Journal The International Journal of Children's Rights The Journal of Law and Economics Tulane Law Review University of Chicago Legal Forum University of Cincinnati Law Review University of Colorado Law Review University of Ottawa Law and Technology Journal University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law University of Toronto Faculty of Law Review Vanderbilt Journal of Transnational Law Victoria University of Wellington Law Review Virginia Tax Review Washington and Lee Law Review Washington University Law Review William and Mary Bill of Rights Journal Windsor Review of Legal and Social Issues Windsor Yearbook of Access to Justice Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics Yale Journal of Law and Feminism Yearbook of International Humanitarian Law
C	Adelaide Law Review Administrative Law Review African Journal of International and Comparative Law Air Force Law Review Alternative Law Journal American Bankruptcy Institute Law Review American Bankruptcy Law Journal American Journal of Criminal Law American Journal of Jurisprudence American Journal of Legal History American Law and Economics Review Annals of Air and Space Law Annals of Health Law Annual Review of Law and Social Science Arizona Journal of International and Comparative Law Art, Antiquity, and Law Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy Australian Business Law Review Australian Intellectual Property Journal Australian Journal of Asian Law Australian Journal of Human Rights Australian Law Journal Banking and Finance Law Review Baylor Law Review Behavioral Sciences and the Law Berkeley Business Law Journal Berkeley Journal of Employment and Labor Law Berkeley Journal of International Law Boston College Environmental Affairs Law Review Boston College International and Comparative Law Review Boston College Third World Law Journal Boston University International Law Journal Brigham Young University Education and Law Journal BYU Journal of Public Law Canadian Labour and Employment Law Journal Canadian Yearbook of International Law Cardozo Arts and Entertainment Law Journal Cardozo Journal of International and Comparative Law Cato Supreme Court Review Climate and Carbon Law Review Columbia Business Law Review Columbia Journal of Asian Law Columbia Journal of Gender and Law Columbia Journal of Law and the Arts Columbia Science and Technology Law Review Company and Securities Law Journal Comparative Labor Law and Policy Journal Computer Law and Security Report Conveyancer and Property Lawyer Cornell International Law Journal Crime, Law and Social Change Criminal Justice and Behavior Denver Journal of International Law and Policy Denver University Law Review DePaul Law Review Duke Environmental Law and Policy Forum Duke Journal of Comparative and International Law Duke Journal of Gender Law and Policy Emory International Law Review Environmental Law Reporter European Intellectual Property Review European Public Law European Review of Private Law Family Court Review Family Law Quarterly Federal Courts Law Review Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal Fordham International Law Journal Fordham Journal of Corporate and Financial Law George Mason Law Review George Washington International Law Review Georgetown International Environmental Law Review Georgetown Journal of Law and Public Policy Georgia Journal of International and Comparative Law Hastings Business Law Journal Hastings Communications and Entertainment Law Journal Hastings Constitutional Law Quarterly Hastings International and Comparative Law Review Hastings Law Journal Hastings Women's Law Journal Health Economics, Policy and Law Hofstra Labor and Employment Law Journal Human Rights Quarterly Idea (Concord): the intellectual property law review IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law Immigration and Nationality Law Review Indiana International and Comparative Law Review Indiana Journal of Global Legal Studies Intellectual Property Journal International Criminal Law Review International Journal for the Semiotics of Law International Journal of Law Crime and Justice International Journal of Law & Information Technology Israel Yearbook of Human Rights Jindal Global Law Review Journal of African Law Journal of Air Law and Commerce Journal of Bioethical Inquiry Journal of Consumer Policy Journal of Environmental Law & Practice Journal of Gender, Race and Justice Journal of Human Rights Journal of Intellectual Property Journal of Land Use and Environmental Law Journal of Law and Medicine Journal of Law and Policy Journal of Law and Politics (USA) Journal of Law, Medicine, and Ethics Journal of Legal Analysis Journal of Legal Education Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law Journal of National Security Law and Policy Journal of Tort Law Journal of World Trade Journal on Telecommunications and High Technology Law Jurist: Studies in Church Law and Ministry Justice Quarterly King's Law Journal Law & Ethics of Human Rights Law and History Review Law and Human Behavior Law and Inequality Law and Literature Law and Sexuality Law Text Culture Legal Information Management Legal Issues of Economic Integration Legal Theory Lewis & Clark Law Review Maastricht Journal of European and Comparative Law Maryland Law Review Max Planck Yearbook of United Nations Law McGill Journal of Law and Health Media and Arts Law Review Michigan Journal of Race and Law Minnesota Journal of Law, Science and Technology Netherlands Yearbook of International Law New York Law School Law Review New York University Annual Survey of American Law New York University Journal of Legislation and Public Policy New Zealand Journal of Public and International Law New Zealand Journal of Taxation Law and Policy New Zealand Law Journal North Carolina Journal of Law and Technology Northwestern Journal of International Law and Business Northwestern Journal of Law and Social Policy Ohio State Journal of Criminal Law Ohio State Journal on Dispute Resolution Oklahoma Law Review Oregon Law Review Oxford University Commonwealth Law Journal Real Property, Trust and Estate Law Journal Restitution Law Review Review of European Community and International Environmental Law Review of Law and Economics Review of Law and Social Change Rutgers Law Journal Rutgers Law Review Santa Clara Computer and High Technology Law Journal Saskatchewan Law Review Southern California Interdisciplinary Law Journal Stanford Journal of Law, Business and Finance Stanford Technology Law Review Studies in Law, Politics, and Society Sur - International Journal on Human Rights Temple Law Review Texas Intellectual Property Law Journal The American University Journal of Gender, Social Policy and the Law The Journal Jurisprudence The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations The Law and Practice of International Courts and Tribunals The Journal of Law and Technology The Supreme Court Law Review Tort Law Review Torts Law Journal Tulane Maritime Law Journal UCLA Journal of Environmental Law and Policy UMKC Law Review University of Miami Law Review University of New Brunswick Law Journal University of Pennsylvania Journal of Business and Employment Law University of Pennsylvania Journal of International Law University of Pittsburgh Law Review University of Queensland Law Journal Utrecht Law Review Vienna Journal on International Constitutional Law Villanova Law Review Virginia Environmental Law Journal Virginia Journal of Law and Technology Virginia Journal of Social Policy and the Law Wake Forest Law Review Washington University Journal of Law and Policy William and Mary Environmental Law and Policy Review William and Mary Journal of Women and the Law Wisconsin International Law Journal World Trade Review Yale Human Rights and Development Law Journal Yale Journal of Law and the Humanities Yearbook of European Law Yearbook of International Environmental Law
D	All other journals

*Tabel didapatkan dari sumber : http://siemslegal.blogspot.com/2011/03/world-law-journal-ranking-2011.html

Sekilas mengenai pengertian pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

2010-04-11T21:38:00.000-07:00

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[1] Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[2] Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Apabila sebelumnya telah diuraikan mengenai definisi membuktikan, maka selanjutnya yang disebut sebagai pembuktian adalah usaha para pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara. Hal ini bertujuan agar hal-hal tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memberi keputusan mengenai perkara tersebut.[3] Para pihak mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang disengketakan agar dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut melalui bukti-bukti dan alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan. Bukti adalah sesuatu yang dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan.[4] Proses pembuktian ini juga sangat terkait dengan hal apa yang harus dibuktikan dan hal apa saja yang tidak harus dibuktikan. Dahulu ada ajaran hukum yang mengatakan bahwa yang dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja. Dengan terbuktinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dapat diambil kesimpulan adanya hak milik, piutang, hak waris, dan sebagainya.[5] Dengan demikian di muka persidangan yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Namun demikian sekarang ini anggapan tersebut telah ditinggalkan, karena tidak hanya peristiwa atau fakta-fakta yang dapat dilihat oleh panca indera saja yang harus dibuktikan tetapi juga peristiwa yang tidak dapat dilihat oleh panca indera juga harus dibuktikan seperti hak milik, piutang, perikatan, dan sebagainya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa:[6]

Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

dan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:[7]

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa yang harus dibuktikan dimuka sidang tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, tetapi juga suatu hak. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa yang harus dibuktikan itu merupakan suatu hak dan peristiwa, dan/atau kebenaran hak dan/atau peristiwa yang disangkal kebenarannya oleh pihak lain. Apabila seseorang mengemukakan haknya sedangkan pihak lainnya tidak menyangkalnya, maka orang yang mengemukakan hak tersebut tidak perlu membuktikan haknya tersebut.

Pada proses pembuktian ini, selain harus membuktikan sesuatu hal tetapi ada pula hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam beberapa hal ada peristiwa yang tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim, yang disebabkan karena:[8]

a. peristiwanya memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, yaitu:

dalam hal jatuhnya putusan verstek. Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat dan/atau kuasanya tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, petitum gugatan tidak melawan hak, dan petitum gugatan beralasan. Keadaan ini yang disyaratkan oleh Pasal 125 ayat (1) HIR.
dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
dengan telah dilakukannya sumpah decisioir, sumpah yang bersifat menentukan, maka peristiwa yang menjadi sengketa, yang dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
telah menjadi pendapat umum, bahwa dalam hal bantahan kurang cukup atau dalam hal diajukan referte, maka pembuktian tidak diperlukan dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian.

b. hakim secara ex officio dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, yaitu;

· peristiwa notoir, yaitu kejadian atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang orang berpendidikan dan mengenal jamannya, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut atau peristiwa yang diketahui oleh umum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Contohnya tanggal 17 Agustus 1945 adalah tanggal diproklamirkan Negara Republik Indonesia.

· peristiwa-peristiwa yang terjadi di persidangan di muka hakim yang memeriksa perkara. Kejadian prosesuil ini dianggap diketahui oleh hakim, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Contohnya tergugat tidak datang, tergugat mengakui gugatan, dan sebagainya.

c. pengetahuan tentang pengalaman, yang berarti bahwa pengetahuan tentang pengalaman ini merupakan kesimpulan berdasarkan pada pengetahuan umum. Pengetahuan tentang pengalaman ini tidak termasuk hukum, karena tidak bersifat normatif, tetapi merupakan pengalaman semata. Contohnya kapal terbang lebih cepat jalannya daripada sepeda motor, api itu panas, benda yang berat apabila dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa proses pembuktian merupakan upaya yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu sengketa dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Sebagai upaya untuk membuktikan dalil-dalil para pihak, tentunya diperlukan bukti-bukti dan alat-alat bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil tersebut. Selain itu pada proses pembuktian tidak semua hal harus dibuktikan karena ada beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh para pihak.

[1] Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hal.135.

[2] Subekti (b), Hukum Acara Perdata, (Bandung: Binacipta, 1977), hal. 78.

[3] Izaac S Leihitu dan Fatimah Achmad, Intisari Hukum Acara Perdata, Cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.70

[4] Subekti (c), Kamus Hukum, Cet. XII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 8.

[5] Teguh Samudera, Op. Cit., hal. 16.

[6] Reglemen Indonesia Yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, (Bogor: Politeia, 1992), Pasal 163.

[7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op. Cit., Pasal 1865.

[8] Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hal. 132-135.

Surat sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

2010-03-21T22:57:00.000-07:00

Jenis-Jenis Alat Bukti Surat

Pasal 187 KUHAP membagi surat sebagai alat bukti menjadi :

1. Surat resmi

Yang dimaksud dengan surat resmi adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Syarat dari surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat harus memuat :

a. keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri.

b. Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Bentuk surat resmi adalah seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf (a), (b), (c). Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (a) KUHAP adalah akta-akta resmi berupa akta-akta otentik atau akta-akta jabatan, misalnya akta notariat yang dibuat oleh notaris atau berita acara pemeriksaan surat. Sedangkan contoh surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (b) KUHAP adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat izin ekspor atau impor, paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat akta kelahiran dan sebagainya.

Surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP berbeda dengan surat dalam Penjelasan Pasal 186 KUHAP. Penjelasan Pasal 186 alinea pertama menyatakan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang dimintakan penyidik kepada seorang ahli pada taraf pemeriksaan penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan dan dinilai sebagai alat bukti “laporan”. Sedangkan surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf (c) adalah “surat keterangan ahli” yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan surat. Contoh surat keterangan ahli yang dapat dinilai sebagai alat bukti surat adalah Visum Et Repertum dari Ahli Kedokteran Kehakiman. Jadi disini dapat terlihat adanya dualisme mengenai keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan atau dalam bentuk surat keterangan ahli.

Meskipun berbeda penyebutannya, tetapi keduanya mempunyai pengertian yang sama dan serupa nilai pembuktiannya. Sama-sama sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini terserah kepada hakim untuk mempergunakan alat bukti apa yang akan diberikan.

2. Surat tidak resmi

Yang dimaksud dengan surat tidak resmi adalah surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (d) KUHAP. Surat yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut adalah “surat pada umumnya”, bukan surat berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat pejabat yang berwenang, juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak pula surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 187 tidak konsisten mendukung isi ketentuan KUHAP, dimana bunyi kalimat pertama Pasal 187 menegaskan bahwa surat yang dianggap sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Secara nyata, terdapat beberapa perbedaan antara surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) dengan surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (d).

Beberapa perbedaan tersebut adalah :

a. Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), dan (c) adalah “surat resmi” yang dibuat pejabat yang berwenang atau dibuat berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

b. Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), (c) bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat.

c. Sedangkan surat yang dimaksud pada huruf (d) dengan sendirinya merupakan :

1) Bentuk surat pada umumnya, seperti surat yang lebih bersifat pribadi, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, petisi, dan sebgainya.

2) Tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya dibuat tanpa sumpah.

3) Dan surat huruf (d) tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, karena surat ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat yang bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti yang lain. Kalau isinya tidak ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain, maka surat bentuk “yang lain” tidak mempunyai nilai pembuktian.

B. Alat Bukti Surat dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Dalam makalah ini kami akan membahas beberapa undang-undang yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang surat, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun merekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kearsipan

Disamping menentukan pengertian mengenai dokumen, diatur juga tentang arsip yang diartikan sebagai sesuatu yang tertulis, dapat dilihat, dan didengar seperti kumpulan naskah atau kumpulan dokumen yang berupa tulisan.

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertuang diatas kertas, benda disik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

a. Tulisan, suara, atau gambar,

b. Peta rancangan foto atau sejenisnya.

c. Dalam Pasal 38 ayat 2 Undang-undang No. 25 tahun 2003 disebutkan bahwa alat bukti dalam Undang-undang ini adalah :

1) Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Hukum Acara Pidana.

2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.

3) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme

Alat bukti dalam tindak pidana terorisme meliputi :

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP (surat termasuk di dalamnya)

b. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada:

1) Tulisan,suara, atau gambar, rancangan foto atau sejenisnya.

2) Huruf, tanda, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh perang yang mampu membaca atau memahaminya.

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga dapat diperoleh dari :

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik.

b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau;

c. Didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam undang-undang ini dokumen dan alat bukti surat digital dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam praktek pengadilan di Indonesia, alat bukti surat yang tidak tertulis diatas kertas seperti email dan arsip elektronik lainnya masih belum mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup. Namun dalam tindak pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri yang disebutkan di atas, data elektronik sudah diakui secara sah sebagai alat bukti. Penyebutan data-data elektronik sebagai alat bukti dalam undang-undang tersebut tidaklah jelas sebagai alat bukti apa, kecuali dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan tambahan alat bukti selain yang terdapat di KUHAP (termasuk data-data elektronik) adalah termasuk alat bukti petunjuk.

Mengapa bahasan mengenai alat bukti selain yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP kami bahas dalam makalah mengenai alat bukti surat? Karena data-data elektronik tersebut dapat di print out di atas kertas, sehingga perlu dibedakan dengan alat bukti surat yang dalam bentuk kertas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Tinjauan Umum Pembuktian Pidana terhadap Alat Bukti Surat

2010-03-21T22:43:00.000-07:00

Paton dalam bukunya A Textbook Jurisprudence menyatakan bahwa, “alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material.” Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata yang diucapkan seorang dalam pengadilan (keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa), artinya kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Alat bukti yang bersifat documentary adalah alat bukti surat atau alat bukti tertulis, sedang alat bukti yang bersifat material adalah alat bukti barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen/ alat bukti yang bersifat material (demonstrative evidence).

Hukum acara pidana di bidang pembuktian mengenal adanya Alat Bukti dan Barang Bukti, dimana keduanya dipergunakan di dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu[1]:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Definisi Surat Menurut Ahli dan KUHAP

Sebelum masuk dalam pembatasan pemahaman alat bukti surat, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu surat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, surat adalah “kertas yang tertulis (dengan berbagai isi maksudnya) [2].” Selanjutnya beberapa ahli memberikan definisi surat sebagai berikut.

Menurut Sudikno Mertokusumo:

”Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”

Menurut Asser-Anema yang dikutip oleh Andi Hamzah, “surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pikiran[3].” Selanjutnya menurut Pitlo, yang termasuk surat adalah segala sesuatu yang mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang. Dengan demikian potret atau gambar tidak dapat dikatakan sebagai surat karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran[4].

Pengertian surat menurut KUHAP adalah surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Jadi pada dasarnya surat yang termasuk dalam alat bukti surat yang disebut disini ialah “surat resmi” yang dibuat oleh “pejabat umum” yang berwenang membuatnya. Surat resmi dapat bernilai sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana apabila:

Memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh pejabat itu sendiri.

b. Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangannya itu.[5]

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Jenis surat ini dapat dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh pengelola administrasi dan kebijakan eksekutif. Contoh: Kartu Tanda Penduduk, Akta Keluarga, Akta Tanda Lahir, dan sebagainya.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Contoh: Visum Et Repertum dari Ahli Kedokteran Kehakiman.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari surat alat pembuktian lain (surat pada umumnya). Contoh: buku harian seorang pembunuh yang berisi catatan mengenai pembunuhan yang pernah ia lakukan.

[1] Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8, LN. No. 76, TLN. 3209 Tahun 1981, ps.184

[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 1108

[3] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Edisi Revisi, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 271.

[4] Martiman Prodjohamdjo, Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24.

[5] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, cet.6, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal 306.

Bunuh Diri Virtual, Upaya Membunuh Facebook?

2010-02-09T19:41:00.000-08:00

Bila tren bunuh di mall semakin meningkat di Indonesia, lain lagi tren yang sedang berkembang di negara maju. Di sana, 'bunuh diri' sudah menyebar ke ranah jejaring sosial.

Caranya, yakni dengan menghapus identitas virtual mereka di berbagai jejaring sosial besar, macam Facebook, MySpace, Twitter, dan LinkedIn. Melalui layanan Suicide Machine atau Seppukoo, seseorang dengan mudah menghilangkan akun mereka di beberapa jejaring sosial tadi dengan beberapa klik saja.

Nama Suicide Machine maupun Seppukoo sendiri, kurang lebih memiliki satu makna. Seppukoo adalah terminologi 'Seppuku' yang berasal dari Jepang, yaitu konsep bunuh diri para Samurai, untuk menjaga kehormatan mereka ketimbang takluk pada musuh.

Layanan macam ini memang sangat cocok bagi orang yang sudah terlalu jenuh dengan aktivitas di jejaring sosial yang begitu menyerap energi. Juga, orang yang ingin mengakhiri ketagihan dan ketergantungannya di jejaring sosial tersebut.

Dengan melakukan login di situs Suicide Machine sesuai user name dan password di Facebook, maka program mesin itu akan secara otomatis mengubah password, profil user, membuatkan profil secara otomatis di jaringan 'Social Network Suiciders', me-remove teman-teman dan grup yang diikuti di Facebook, serta me-remove semua status yang pernah diposting.

Melalui layanan ini, seseorang bisa 'bunuh diri' secara lebih simpel dan menghemat waktu, ketimbang melakukan semuanya secara manual. Pasalnya, Virtual Machine merupakan program sepanjang 2500 baris yang memanfaatkan Linux server dan menjalankan apache2 dengan modul python yang terinstalasi.

Bila secara manual, rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan 'bunuh diri' virtual ini bisa mencapai 9 jam 35 menit, dengan layanan Suicide Machine, seseorang bisa melakukannya secara otomatis kurang dari satu jam.

Sementara, dengan melakukan login Facebook menggunakan layanan Seppukoo, seorang pengguna Facebook bisa secara otomatis melakukan deaktivasi akun Facebook-nya, meninggalkan pesan terakhir kepada seluruh teman-temannya di Facebook, dan membuat halaman obituari atau memorial.

Namun, melakukan bunuh diri virtual melalui Seppukoo sebenarnya tidak sepenuhnya menghilangkan akun di Facebook, menghilangkan informasi kegiatan, atau memutus hubungan kita dengan rekan-rekan di jaringan Facebook. Sebab, Facebook memiliki kebijakan yang akan terus menyimpan informasi tersebut.

Oleh karenanya, seseorang bisa dengan mudah melakukan 'kebangkitan kembali' di Facebooknya. Cukup dengan melakukan kembali login di Facebook, maka kehidupan sosial di Facebook seseorang bisa kembali seperti sedia kala.

Bagaimanapun, layanan semacam ini bisa memberikan alternatif baru bagi seseorang untuk menghentikan rutinitas kehidupan sosial virtual yang dirasa mulai menjemukan. Bahkan, Suicide Machine mengklaim, bunuh diri virtual ini menyehatkan, dan bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang di dunia nyata, rata-rata 25 persen dari sebelumnya.

Tak heran bila kemudian tren bunuh diri virtual ini menyebar seperti sebuah virus. Sejak mulai diluncurkan akhir Desember lalu, Suicide Machine mengklaim telah memutus 58.190 tali pertemanan di Facebook, menghapus 203.748 tweet di Twitter, dan menghapus 879 profil orang di berbagai jejaring sosial.

Sementara Seppukoo mengklaim telah mengundang 50 ribu orang untuk bergabung dengan jejaring sosial bunuh diri mereka. Namun, tentu saja, Facebook tak akan membiarkan wabah ini menggerogoti jumlah anggota mereka.

Sejak pertengahan Desember lalu, Facebook telah memblokir layanan Seppukoo dari Facebook, menyurati dan menuduh situs itu melakukan berbagai pelanggaran terhadap Facebook: mengumpulkan informasi rahasia dan identitas para pengguna Facebook, mengakses akun Facebook orang lain, dan memanfaatkan properti intelektual Facebook untuk kepentingan komersial mereka sendiri.

Oleh karenanya Facebook meminta Seppukoo menghentikan layanan mereka. "Bila Seppukoo mengabaikan permintaan ini, Facebook akan menempuh langkah apapun yang perlu, untuk mempertahankan hak, kualitas layanan, dan informasi pribadi pengguna kami," ujar Leota L Bates wakil dari Facebook, pada 'surat ancaman' mereka.

Namun, Maria Teresa Votta, pengacara yang mewakili pihak Seppukoo, membantah tuduhan Facebook. "Informasi yang diperoleh Seppukoo telah dikomunikasikan dengan klien kami, dan mereka sendiri yang memberikan secara sukarela," kata Maria.

Alih-alih melindungi data penggunanya, Maria malah menuding Facebook telah menentang kehendak bebas dari para pemilik data sebenarnya. "Ini bukan mengamankan privasi, namun pelanggaran dari kehendak bebas pengguna untuk menentukan wilayah personal mereka," kata Maria.

Hal yang sama ditempuh Facebook kepada Suicide Machine. Facebook memang menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan bila layanan jenis ini terus berkibar. Agaknya, bagi Facebook, membiarkan layanan ini terus tumbuh, sama saja bunuh diri secara perlahan.

--------------
Sumber : VIVAnews

Bakso King Kong, Lezatnya Rasa Bakso King Kong Tertancap Lebih Lama di Lidah

2010-02-03T00:15:00.000-08:00

Baskso King Kong

Saya akan memperkenalkan kepada anda mengenai Bakso King Kong! sebuah manuver bisnis MAHASISWA yang menjunjung tinggi kesederhanaan aroma daging, serta kemurnian serat-serat daging yang tertanam di bakso-bakso yang becita rasa khas king-kong.
Rumah Makan Bakso ini menjunjung tinggi satu kata, "kebersihan". Pertama, setiap sudut fasilitas di bakso King-Kong selalu dijaga kebersihannya. sehingga tidak heran bahwa setiap pelanggan bakso King Kong baik yang fanatik maupun yang hanya sekedar fans, selalu membersihkan magkok bakso hingga tetes kuah terakhir. (",)

Rumah Makan Bakso KingKong juga memiliki tempat yang strategis serta nyaman, rumah makan bakso ini memiliki kapasitas 24 orang lebih bahkan jika dipaksakan kami yakin 100 orang bisa muat dengan adanya pesan delivery untuk wilayah Lenteng Agung.

Rumah Makan Bakso King Kong beralamat di Jalan JagaKarsa Sebelum Pasar Lenteng Agung.
Bakso ini memiliki variasi menu yang sangat menarik yakni :

Bakso Anak King Kong Rp. 5999,-

Bakso Anak King Kong adalah suguhan tepat bakso mini untuk beberapa kali kunyah, tepat untuk pencinta anak King Kong. Biarpun kecil, bakso ini dashyat menguncang lidah anda dengan banyaknya jumlah bakso.

Bakso King Kong Rp. 6999,-

Bakso dengan rasa terlezat yang pernah ada, dengan cita rasa King Kong. Paduan pas bakso ini lebih menjunjung tinggi cita rasa kemurnian daging sapi ala King Kong.

Bakso King of The King Kong Rp. 9999,-

Bakso dinobatkan sebagai bakso King of the King Kong karena ukurannya yang tidak wajar (sangat besar). Bakso ini juga dilengkapi dengan daging cicang super segar di bagian dalam.

Bakso King Kong Telur Puyuh Rp. 7999,-

Bakso King Kong Telur Puyuh dengan isi telur puyuh berbumbu ini sangat disegani karena rasanya yang ciamik.

Bakso King Kong Telur Ayam Rp. 7999,-

Bakso King Kong telur Ayam selalu menjadi pujaan pencinta telur. Kunci utama bahan baku utama Bakso King Kong Ayam terletak pada kesegaran penyajian bakso ini.

Bakso King Kong Keju Rp. 8999,-

Bakso King Kong dengan taburan keju mewah nan gurih, bakso ini terbukti sangat pas untuk bersantai, karena keju Bakso King Kong meleleh “manja” di dalam mulut anda.

Bakso King Kong Kornet Rp. 8999,-

Bakso King Kong ditambakan irisan kornet, bisa dikatakan menjadi doble ciri khas daging sapi, yakni sapi yang menjadi kornet dan sapi yang menjadi bakso. Satu kesimpulan, “enak”.

Bakso King Kong Ngamuk Rp. 7999,-

Bagaimana jadinya apabila King Kong mengamuk? Bakso ini menekankan pada konsentrasi urat yang bergejolak dalam Bakso King Kong Ngamuk

Bakso Garukan King Kong Rp. 7999,-

Bakso ini sangat digandrumi di daerah jawa tengah dan sekitarnya, bakso ini mengutamakan pada ceker berbumbu yang meramaikan suasana Bakso King Kong.

Bakso Indomi Baby King Kong Rp. 7999

Bakso King Kong ternyata dapat disandingkan dengan Indomi, bakso ini dapat membuat rasa lapar anda kenyang seketika.

Selamat mencoba Bakso King-Kong, saya hanya ingin mengucapkan berdoa dahulu sebelum mencoba, karena bisa-bisa anda ketagihan untuk mencobanya lagi lagi lagi...

Asas Hukum Acara Pidana

2009-12-21T17:16:00.001-08:00

1. Asas Legalitas
Yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum.

2. Asas Keseimbangan
Yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum.

3. Asas Praduga Tak Bersalah
Yaitu tidak menetapkan seseorang bersalah atau tidak sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap.

4. Asas Unifikasi
Yaitu penyamaan keberlakuan hukum acara pidana di seluruh wilayah Indonesia

5. Asas Ganti rugi dan Rehabilitasi.
Yaitu adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum.

6. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Yaitu pelaksanaan peradilan secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa.

7. Asas Oportunitas
Yaitu hak seorang Jaksa untuk menuntut atau tidak demi kepentingan umum.

8. Asas akusator
Yaitu penempatan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum.

9. Prinsip Pembatasan Penahanan
Yaitu menjamin hak-hak asasi manusia dengan membatasi waktu penahanan dalam melalui proses hukum.

10. Prinsip Diferensiasi Fungsional
Yaitu penegasan batas-batas kewenangan dari aparat penegak hukum secara instansional.

11. Prinsip Saling Koordinasi
Yaitu adanya hubungan kerja sama di antara aparat penegak hukum untuk menjamin adanya kelancaran proses hukum.

12. Prinsip Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi
Yaitu dipakainya gugatan ganti rugi secara perdata untuk menyelesaikan kasus pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan.

13. Peradilan tebuka Untuk Umum
Yaitu hak dari publik untuk menyaksikan jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu).

14. Kekuasaan Hakim yang Tetap
Yaitu peradilan harus dipimpim oleh eorang/sekelompk hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah.

15. Pemeriksaan Hakim Yang langsung dan lisan
Yaitu peradilan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan (tidak menggunakan tulisan seperti dalam hukum acara perdata.

16. Bantuan hukum bagi terdakwa
Yaitu adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa.

Daftar Pustaka:
Hamzah, Andy. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, Yahya. 2004. Pembahasan Permasalah dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
Prinst, Darwin. 1989. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan.
Prodjodikoro, Wiryono. 1985. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung.

Sejarah Hukum Acara Pidana

2009-12-21T17:03:00.000-08:00

I. Sejarah perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. sebelum masa kolonial (sebelum abad 16)

- sebelum masuknya agama Islam

Pada masa awal, penduduk nusantara tidak membedakan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Penduduk nusantara menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan masalah pidana maupun perdata di kalangan mereka. Cara pembuktian yang digunakan sering kali menggunakan kekuatan kekuatan gaib.

- saat masuknya agama Islam

Setelah masuknya agama Islam, mulailah diberlakukannya hukum Islam untuk menyelesaikan masalah hukum di antara penduduk. Pada masa ini, mulai diadakan pembedaan antara masalah pidana dan masalah perdata. Cara penyelesaian sengketa selalu berpedoman kepada Al Quran, hadits dan hasil ijtihad.

2. pada masa kolonial (abad 16-17 Agustus 1945)
- Belanda

Hukum yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Belanda yang datang ke Indonesia di mana mulai diberlakukannya hukum tertulis di Indonesia.
- Prancis
Pada saat Belanda dijajah Perancis, diberlakukanlah hukum Perancis di Belanda yang berdampak pada keberlakuan hukum tersebut di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda
- Belanda
Setelah lepas dari jajahan Perancis, dikeluarkanlah firman raja untuk membentuk peraturan perundang-undangan baru yang diberlakukan di Indonesia dengan adanya asas konkordansi. Hukum acara pidana saat itu disebut hukum acara kriminil (HIR dan IR). Maka dibentuklah HIR yang diberlakukan di kota-kota besar dan IR di kota-kota lainnya). Ada pembedaan peradilan bagi kaum Eropa dan golongan Bumi Putera.
- Jepang
Tidak ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal dihapusnya peradilan bagi golongan Eropa.

3. pada masa kemerdekaan (17 Agustus 1945-sekarang)
- orde lama
Pada masa ini, peraturan Belanda masih dipakai dengan berlakunya pasal II aturan peralihan UUD 1945.
- orde baru
Dalam sejarahnya HIR buatan Belanda tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia maka mulai diadakanlah perancangan Hukum Acara Pidana yang baru.

II. Sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Pada masa orde baru, terbukalah kesempatan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dibentuklah di departemen kehakiman suatu panitia untuk menyusun RUU Hukum Acara Pidana. Ada 13 pokok masalah yang dituangkan dalam materi undang-undang. Dalam perancangannya, hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada HIR.

Hal-hal signifikan yang perlu diperhatikan dalam RUU KUHAP tahap akhir, ialah:
- hilangnya kewenangan Kejaksaan (seperti yang tercantum dalam HIR) untuk menyidik.
- diadakannya perubahan KUHAP dalam kurun waktu dua tahun setelah pengesahan KUHAP (pasal 284 ayat (2)).

RUU KUHAP disahkan oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 23 September 1981, dan kemudian disahkan oleh presiden menjadi undang-undang pada tanggal 31 Desember 1981.

Daftar Pustaka:

Hamzah, Andy. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2004. Pembahasan Permasalah dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Prinst, Darwin. 1989. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan.

Prodjodikoro, Wiryono. 1985. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

2009-12-16T22:42:00.000-08:00

Dasar hukum ‘otentifikasi’ :

· Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan perwujudan dari ketentuan New York Convention.

· Pasal 67 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Definisi “otentifikasi” adalah menerima atau tahap penerimaan naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati para pihak. Tahap otentifikasi merupakan tahap atau proses pengeasahn terhadap suatu dokumen, contohnya adalah sebuat Putusan Arbitrase Internasional untuk dibenarkan keasliannya.

Prosedur permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional :

1. Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai dengan ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;

2. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan

3. Keterangan dari perawkilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yan menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitase Asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan Arbitrase Asing hanya diakui serta dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan Negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi Internasional perihal pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Pelaksanaan didasarkan atas asas timbal balik (resiprositas).

2. Putusan-putusan Arbitrase Asing tersebut dalam angka 1 hanya terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang.

3. Putusan-putusan Arbitrasse Asing tersebut dalam angka 1 hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

4. Suatu putusan Arbitrase Asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh Exequatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Exequatur tidak akan diberikan apabila putusan Arbitrase Asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum).

Hukum dan HAM terhadap hak perempuan yang menjadi Tenaga Kerja Wanita

2009-12-16T22:11:00.001-08:00

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya kasus-kasus penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Perempuan (TKW) dari Indonesia di negara-negara tujuan telah menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak perempuan sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Kasus-kasus penganiayaan terhadap TKW Indonesia telah terjadi sejak dulu. Pada tahun 2007, TKW asal Desa Ngrangkah Pawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jatim, Endah Sugiarti (24) disiram air keras oleh majikannya di Hongkong.[1] Selain itu terdapat pula kasus-kasus penganiayaan lain yang terjadi dan dialami oleh para TKW khususnya di Arab Saudi. Jumlah kasus penganiayaan terhadap TKW di Arab Saudi tertinggi di seluruh negara penempatan TKI. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, sepanjang Januari-Juni 2007 saja tercatat 118 kasus. 20 kali lipat lebih tinggi bila dibandingkan kasus serupa di Malaysia yang hanya 6 kasus. Selain penganiayaan, juga tercatat 118 kasus pelecehan seksual. Padahal di negara-negara Asia Pasifik seperti Malaysia, Hongkong, Singapura dan Taiwan jumlah kasus pelecehan seksual hanya 9.Bahkan jumlah kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak di negara itu mencapai 1.127 kasus. Dua kali lipat dibandingkan kasus yang terjadi di seluruh negara Asia Pasifik.[2]

Salah satu kasus penganiayaan terhadap TKW yang baru-baru ini terjadi adalah kasus penganiayaan terhadap Siti Hajar. TKW asal Garut,Jawa Barat akhir-akhir ini ramai diperbincangkan terkait penyiksaan terhadap dirinya oleh majikannya di malaysia.Kasus Siti hajar ini bukanlah yang pertama yang diterima oleh para TKW Indonesia di Malaysia, sebelumnya sudah banyak kasus-kasus yang seperti ini. Kali ini Kasus Siti hajar yang menyita banyak perhatian masyarakat.Betapa kejamnya warga negara malaysia dan tak henti-hentinya membuat masalah dengan negara ini. Siti Hajar mengalami penyiksaan berat oleh majikannya Hau Yuang Tyng alias Michele. Selama bekerja 34 bulan di rumah majikannya, Siti juga tidak pernah mendapatkan gaji. Karena tak tahan dengan perlakuan majikannya, Siti Hajar kabur dari rumah majikannya dan menumpang taksi yang kemudian membawanya ke KBRI Kuala Lumpur.[3]

Adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap TKW Indonesia tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan terkait dengan hak asasi manusia.[4] HAM sejatinya adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti dengan hak-haknya itu manusia dapat berbuat sesuatu yang dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.[5] Oleh karena itulah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang ini harus diikuti juga dengan sikap dan perilaku manusia lainnya untuk menghormati keberadaan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Penghormatan tersebut tentunya dilakukan dengan tidak melakukan pelanggaran HAM [6] oleh pihak lain terhadap diri seseorang. Penghormatan atas HAM yang diharapkan pada pribadi seseorang tentunya tidak dapat kita temukan dalam kasus-kasus penganiayaan yang terjadi pada TKW-TKW asal Indonesia di luar negeri.

Salah satu jenis dan ranah hak asasi manusia yang terlanggar dengan adanya kasus-kasus penganiayaan TKW asal Indonesia adalah hak-hak perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam undang-undang HAM, hak-hak perempuan dilindungi dalam beberapa macam, antara lain :[7]

1. Hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan

2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan

3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran

4. Hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan

5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan

6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum

7. Hak-hak perempuan dalam ikatan/ putusnya perkawinan

Terkait dengan adanya kasus-kasus penganiyaan terhadap TKW di luar negeri maka hak perempuan yang telah dilanggar adalah hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan dan di bidang kesehatan. Adanya kasus-kasus tersebut telah menyadarkan kita bahwa di samping perbuatan-perbuatan dari pelaku yang bersifat kriminal atau tindak pidana, perbuatan pelaku juga merupakan perbuatan yang telah melanggar hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan.

Karena itulah pada penulisan makalah kali ini penulis akan berusaha menjelaskan hak-hak perempuan apa saja yang telah dilanggar atas kasus-kasus TKW yang telah terjadi, khususnya pada kasus penganiayaan yang dialami oleh Siti Hajar yang bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Penulisan dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kasus dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan-peraturan yang terkait antara lain; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (1979)/ CEDAW dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Universal Declaration of Human Rights /Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1947), Internasional Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Wanita, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya / ECOSOC, Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin, Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita, Konvensi Melawan Diskriminasi Dalam Pendidikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Atas dasar analisa itulah maka penulis akan membuat makalah dengan judul “Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Atas Penganiayaan yang Dilakukan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Asal Indonesia di Luar Negeri”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun sebelumnya penulis akan mengangkat pokok permasalahan yang terkait dengan kasus-kasus penganiayaan TKW dan hak-hak perempuan yang telah dilanggar. Pokok permasalahan dalam penulisan makalah kali ini yaitu ; Bagaimanakah pelanggaran yang terjadi atas hak-hak perempuan berdasarkan instrumen internasional dan nasional dikaitkan dengan kenyataan adanya penganiayaan yang terjadi terhadap TKW?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Perempuan

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah maka kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Adanya kesadaran ini maka kemudian perlu diketahui terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud dengan hak asasi perempuan.

Hak asasi perempuan, adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia.[8] Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. System hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah system hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan yang terdapat dalam system hukum tentang hak asasi manusia dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan.

Dari seluruh sistem hukum tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam system hukum tersebut. Jenis hak-hak perempuan yang ada, antara lain:

1. Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik

Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain :

a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan

c. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut.

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 21 DUHAM butir 1 dan 2, Pasal 25 ICCPR,. Sedangkan dasar hukum yang lebih khusus menyebutkan hak-hak perempuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan 8 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan.

Sedangkan dasar hukum hak-hak perempuan tersebut dapat pula ditemukan dalam instrumen nasional kita. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditemukan dalam Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut : “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.

2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan

Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara dimana dia tinggal. Misalnya seseorang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan maka terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi maka setiap orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraannya. Hal inilah yang menjai salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait.

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 15 DUHAM yang berbunyi :

1. “Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan

2. Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya”.

Sedangkan dasar hukum dalam ranah internasional yang menggunakan bahasa yang lebih khusus dan spesifik dapat ditemukan dalam Pasal 9 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin, Pasal 1 Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan. Dimana dari dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk memperoleh, mengganti atau mempertahankan kewarganegaraanya akibat perkawinannya dengan seorang pria. Dan setiap negara dari asal perempuan tersebut harus dapat menjamin keberadaan haknya tersebut.

Dalam ranah nasional, dasar hukum mengenai hak perempuan di bidang kewarganegaraan dapat ditemukan dalam Pasal 47 UU HAM yaitu “seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.” Isi pasal tersebut jika dibandingkan dengan pengaturan internasional terkait yang ada mempunyai pengaturan yang hampir sama. Dengan kata lain pengaturan hak-hak perempuan di Indonesia merupakan adaptasi dari pengaturan yang ada dalam ranah internasional. Dengan demikian jaminan atas hak perempuan tersebut tentunya selain diakui di Indonesia namun juga diakui dalam tingkat internasional.

3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi. Dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itulah maka kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Atas dasar itulah maka kemudian dalam instrumen internasional dapat kita temukan pengaturan-pengaturan yang menjamin hal tersebut. Pengaturan tersebut dapat bersifat umum untuk semua orang, maupun bersifat khusus untuk setiap perempuan. Instrumen internasional yang bersifat umum antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 26 (1) DUHAM. Sedangkan yang bersifat lebih khusus dapat ditemukan dalam Pasal 10 CEDAW, Pasal 13 ayat (2) Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Pasal 4 (d) Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan.

Selain itu pengaturan mengenai hak tersebut dapat juga kita temukan dalam instrumen nasional kita. Pengaturan yang bersifat lebih umum dapat kita temukan pada Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang bersifat lebih khusus melindungi hak perempuan dapat ditemukan dalam Pasal 48 UU HAM yang menyebutkan bahwa “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”.

4. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang seseuai dengan kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apapun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja yag aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya. Maka ketika pekerjaan itu berakhir, seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya.

Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen internasional dapat ditemukan dalam Pasal 23 DUHAM, Pasal 6 ayat (1), 7 dan Pasal 8 ayat 1 butir (a) dan (b) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dimana didalamnya diatur hak-hak seseorang atas suatu profesi dan pekerjaan yang berlaku bagi semua orang. Dan pada Pasal 11 CEDAW, Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan, dapat ditemukan adanya perlindungan hak tersebut yang diberlakukan lebih khusus kepada semua perempuan.

Dalam instrumen nasional mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 76 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 49 (1) UU HAM disebutkan bahwa ”Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan”.

5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah maka kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus kepada mereka perempuan.

Dalam instrumen internasional mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 25 (2) DUHAM yang berbunyi “ibu dan anak berhak mendapat perhatian dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama”. Dan pada Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta dalam Pasal 11 butir (f), Pasal 12 dan Pasal 14 CEDAW. Sedangkan untuk instrumen nasional dapat ditemukan dalam Pasal 28 H UUD 1945 yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh kesehatan”. Adanya dasar pengaturan ini menunjukkan bahwa negara kita menjamin setiap warganya untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari negara. Khusus untuk setiap wanita perlindungan kesehatan dijaminkan lebih lagi dalam Pasal 49 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa “perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”.

6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum

Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan dimana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum, sehingga kemudian muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat internasional maupun nasional.

Dasar hukum dalam instrumen internasional atas hak-hak perempuan ini secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 7 DUHAM, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan secara khusus dalam Pasal 2 dan 15 CEDAW. Dalam instrument nasional dasar hukum atas hak-hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 50 UU HAM yang berbunyi “wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”.

Sehubungan dengan jaminan atas hak-hak perempuan yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang menimpa perempuan di Indonesia diantaranya :[9]

1. Kekerasan terhadap perempuan

2. Perempuan sebagai korban perkosaan

3. Perempuan sebagai pekerja seks komersial dalam praktek prostitusi

4. Perempuan dan aborsi

5. Perempuan dan pornografi dan pornoaksi

6. Perdagangan perempuan

7. Hak-hak perempuan dalam ikatan /putusnya perkawinan

Dalam sebuah perkawinan adakalanya dimana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan ini setiap pihak dari perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-anak. Selain itu kedua belah pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian harta bersama dengan persentase yang adil.

Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen internasional dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16 butir (c) sampai dengan butir (g) CEDAW. Dan dalam instrumen nasional dapat ditemukan dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU HAM yang berbunyi sebagai berikut :

(2) “Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”.

(3) “Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

B. Kronologis Kasus

Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran yang terjadi atas hak-hak perempuan berdasarkan instrumen internasional dan nasional dikaitkan dengan kenyataan adanya penganiayaan yang terjadi terhadap TKW, maka pada penulisan kali ini penulis akan memaparkan salah satu kasus penganiyaan TKW yang baru-baru ini terjadi dan menjadi perhatian publik dan pemerintah. Kasus yang dimaksudkan adalah kasus penganiayaan yang terjadi pada Siti Hajar yaitu TKW yang bekerja di Malaysia. Berikut akan dipaparkan bagaimana kronologis terjadinya kasus hingga bagaimana dia bisa lolos dan ditolong oleh pihak pemerintah Indonesia. Kasus Siti Hajar seorang TKI yang disiksa oleh majikannya Hau Yuan Tyng (Michele):[10]

• Pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 pukul 08.30 seorang TKI a.n. Siti Hajar datang ke KBRI Kuala Lumpur untuk meminta perlindungan atas penyiksaan fisik (disiram air panas) yang dialaminya dari majikannya.

• KBRI Kuala Lumpur, pada hari Senin 8 Juni 2009 memanggil majikan a.n. Hau Yuan Tyng (Michele), Mr. Mark Neo dari Agensi Pekerja Venture Provision dan Sdri. Tanti, Wakil dari PT. Mangga Dua Mahkota di Kuala Lumpur. KBRI Kuala Lumpur menyampaikan 2 hal kepada majikan, yaitu akan meneruskan kasus ini melalui jalur hukum dan meminta pembayaran gaji Siti Hajar selama 34 bulan sebesar RM. 17.000 (gaji: RM. 500/bulan).

• KBRI Kuala Lumpur, telah membawa Siti Hajar membuat laporan Polisi di Balai Polis Mont Kiara, Sri Hartamas. Selanjutnya kasus Siti Hajar ditangani oleh Investigation Officer/IO Inspektur Zul dari Ibu Pejabat Polis Daerah/IPD (setingkat Polres) Brickfields.

• Setelah membawa Siti Hajar membuat laporan polisi, KBRI Kuala Lumpur kemudian telah membawa Siti Hajar ke Pusat Perubatan Universitas Malaya (PPUM) untuk dilakukan visum et repertum dengan didampingi IO dan saat ini Siti Hajar dirawat/diopname di PPUM guna mendapatkan rawatan lebih lanjut.

• Majikan Siti Hajar pada hari Senin, 8 Juni 2009 pukul 19.00 telah diserahkan oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Polisi Malaysia untuk proses penahanan.

• Pada tanggal 9 Juni 2009, Duta Besar RI menjenguk Siti Hajar di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM). Dalam kesempatan tersebut, Siti Hajar dihubungkan secara langsung melalui telepon untuk berbicara dengan keponakannya bernama Asep. Duta Besar RI juga berbicara langsung dengan keluarga Siti Hajar di Indonesia untuk menginformasikan keadaan Siti Hajar saat ini, dan langkah-langkah yang dilakukan KBRI Kuala Lumpur untuk melakukan pendampingan terhadap Siti Hajar.

• Pada hari Rabu, 10 Juni 2009 kakak dari majikan Siti Hajar telah menyerahkan hak Siti Hajar melalui KBRI yaitu berupa pembayaran gaji selama 34 bulan sebesar RM 17.000.

• Pada saat Duta Besar Da’i Bachtiar mengunjungi Siti Hajar (TKI korban penganiayaan) tanggal 11 Juni 2009 jam 11.45, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menelefon dan kemudian berbicara langsung dengan Siti Hajar. Siang hari tanggal 12 Juni 2009, KBRI Kuala Lumpur telah mempertemukan Siti Hajar dengan keluarganya yaitu Sdri Nani Suryani (kakak kandung Siti Hajar) dan Sdr. Samsul Rizal (keponakan Siti Hajar). Pertemuan Siti Hajar dengan keluarganya setelah lebih kurang 3 tahun tidak berjumpa, berlangsungdalam suasana yang mengharukan di lobby KBRI Kuala Lumpur.

• Sementara menunggu proses penyelidikan lebih lanjut dari pihak Kepolisian dan proses penyembuhannya, Siti Hajar ditempatkan di penampungan sementara KBRI Kuala Lumpur. Klinik kesehatan di penampungan sementara KBRI Kuala Lumpur, telah dirubah menjadi ruangan khusus dengan fasilitasi yang cukup memadai bagi Siti Hajar.

D. Analisa Kasus

Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa Siti Hajar telah mendapat perlakuan yang tidak adil terutama dari pihak majikannya. Ketidakadilan ini terjadi dalam ranah hak asasi manusia khususnya hak perempuan. Dalam kasus tersebut dapat diketahui bahwa Siti Hajar telah dilanggar hak-haknya dalam bentuk :

1. Telah dilakukan penganiayaan terhadap Siti Hajar dalam bentuk pemukulan dan penyiraman air panas ke tubuh dan mukanya.

2. Selama 34 bulan bekerja, Siti Hajar tidak mendapatkan haknya berupa gaji atau imbalan atas kerja kerasnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Apabila melihat kasus tersebut maka dapat diketahui bahwa Siti Hajar telah dilanggar hak-hak asasinya terutama hak-hak perempuan karena kodratnya sebagai perempuan. Hal ini dapat diketahui dengan melihat pengaturan yang ada mengenai hak-hak perempuan baik dalam instrumen internasional maupun nasional. Hak-hak perempuan yang telah dilanggar oleh majikannya antara lain adalah :

1. Hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan

Hak perempuan dalam bidang ini adalah terkait dengan adanya hak-hak perempuan sebelum, sesaat dan sesudah bekerja. Terkait dengan kasus yang terjadi pada Siti Hajar, maka pelanggaran atas haknya dilakukan oleh majikannya di saat ia bekerja. Pelanggaran hak yang dilakukan majikannya terkait dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan adalah tidak adanya pembayaran gaji terhadap Siti Hajar setelah 34 bulan bekerja kepada majikannya.

Hal ini tentunya bertentangan dengan dasar hukum atas hak perempuan tersebut, yaitu pada Pasal 11 butir (d) CEDAW yang menyebutkan bahwa “setiap wanita dan pria mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pengupahan yang sama, termasuk semua kemanfaatan dan atas perlakuan yang sama, dalam hal pekerjaan yang bernilai sama, seperti halnya persamaan perlakuan di dalam penilaian mengenai kualitas pekerjaan”. Dengan demikian seharusnya majikan dari Siti Hajar dapat membayarkan upah yang seharusnya menjadi hak darinya. Karena atas haknya tersebut Siti Hajar telah dijamin dan diakui oleh peraturan dalam lingkup internasional.

Selain itu bila melihat instrumen hukum nasional kita, maka terkait dengan kasus Siti Hajar tersebut peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana pada Pasal 88 ayat (1) disebutkan bahwa ”setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan kata lain setiap pekerja baik itu laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaannya dalam bentuk gaji. Pembayaran upah atau gaji ini tentunya merupakan kewajiban dari pengusaha/ majikan sebagai pihak yang memperkerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan dari keberadaan mereka. Sehingga sudah seharusnyalah majikan dari Siti Hajar tersebut membayar gajinya selain karena itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya hal tersebut juga merupakan hak dari pekerja yang harus dihormati dan dijaminkan oleh mereka.

2. Hak perempuan di bidang kesehatan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat penjaminan yang lebih khusus diberikan kepada seorang perempuan terkait dengan kesehatan yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan kodrat wanita yang berbeda dengan pria dalam hal-hal tertentu seperti perempuan harus mengalami menstruasi, mengalami kehamilan hingga kekuatan fisik yang lebih lemah dari seorang pria. Hak atas kesehatan ini dijaminkan kepada setiap perempuan bukan hanya dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat namun juga ketika mereka sedang melakukan pekerjaan. Atas seorang pekerja harus dilakukan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerjanya. Hal ini dapat diketahui dengan adanya pengaturan dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi “setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

a. Keselamatan dan kesehatan kerja

b. Moral dan kesusilaan

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa seorang pekerja harus mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan ketika melakukan pekerjaan. Terkait dengan kasus yang terjadi pada Siti Hajar maka dapat diketahui bahwa Siti Hajar tidak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatannya ketika bekerja. Dengan dilakukannya penganiayaan dan penyiksaan terhadapnya maka keselamatan Siti Hajar ketika melakukan pekerjaan tidaklah terlindungi. Selain itu dengan adanya penyiksaan tersebut maka perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia juga tidak terlindungi. Seseorang yang dipukul dan disiram air panas karena kesalahan kecil merupakan hal yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Siti Hajar diperlakukan seperti bukan manusia yang bermartabat dan berbudi. Ketika perlindungan tidak terjadi maka salah satu dampak yang terjadi adalah adanya penganiayaan yang dialami oleh Siti Hajar yang berakibat pada keadaan Siti Hajar yang harus dirawat di rumah sakit dengan tubuh yang babak belur dan tidak lagi sehat. Dengan demikian maka hak atas kesehatan yang seharusnya didapatkan oleh menjadi terlanggar.

Perlindungan atas hak kesehatan seseorang juga dapat ditemukan dalam instrument hukum nasional kita yaitu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.” Pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa secara umum setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika bekerja. Hal inilah yang seharusnya dialami oleh Siti Hajar, sebagai seorang warga Negara Indonesia Siti Hajar harus mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh kesehatan. Karena itulah sudah seharusnya ketika akibat dari perlindungan yang tidak dapat dilakukan terhadapnya terjadi dan pelanggaran atas hak terjadi, pemerintah langsung bertindak untuk mengobati dan mengurus Siti Hajar untuk mendapatkan kesehatannya kembali.

3. Hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam hal hak-hak permpuan untuk melakukan perbuatan hukum terdapat permasalahan yang dapat menimpa perempuan ketika berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Salah satu permasalahan yang terkait dengan kasus yang terjadi pada Siti Hajar adalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap kaum perempuan adalah suatu penghambat bagi tercapainya sasaran-sasaran persamaan, pembangunan dan perdamaian. Kekerasan terhadap kaum perempuan melanggar dan merugikan atau membatalkan penikmatan kaum perempuan akan hak-hak asasi dan kebebasan dasarnya. Di semua masyarakat baik di tingkat luas atau yang lebih kecil, perempuan dan anak-anak perempuan telah menjadi penyalahgunaan fisik, seksual, psikologi, yang tidak pandang tingkat pendapatan, kelas sosial, dan kebudayaan. Rendahnya status sosial dan ekonomi para perempuan dapat menjadi sebab maupun akibat dari kekerasan yang dilakukan terhadap kaum perempuan.[11]

Salah satu sebab yang mengakibatkan adanya kekerasan terhadap perempuan adalah adanya pandangan bahwa status sosial dan ekonomi para perempuan mempunyai derajat yang lebih rendah dibandingkan pria. Adanya pandangan ini bertentangan dengan hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum. Hak untuk melakukan perbuatan hukum dapat diartikan bahwa setiap perempuan mempunyai derajat yang sama di mata hukum. Karena itulah kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan pelanggaran atas hak perempuan dalam melakukan perbuatan hukum.

Kekerasan yang dilakukan dalam terhadap perempuan dapat berupa penyiksaan, penyalahgunaan fisik dan mental dan lain sebagainya. Terkait dengan kasus yang terjadi pada Siti Hajar, dapat diketahui bahwa telah terjadi penganiayaan terhadapnya. Penganiayaan yang terjadi pada Siti Hajar dilakukan majikannya dalam bentuk pemukulan dan penyiraman air panas kepada muka dan tubuh Siti Hajar.

Atas kekerasan yang dialami oleh Siti Hajar perlu diketahui bahwa hal tersebut menandakan adanya pandangan dari majikannya bahwa status sosial perempuan khususnya Siti Hajar mempunyai derajat yang berbeda dengannya. Karena itulah maka kemudian dia merasa bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya adalah hal yang wajar diterima oleh Siti Hajar sebagai seorang pembantu rumah tangga. Adanya pandangan tersebut menimbulkan pertentangan dengan hak perempuan yang mempunyai derajat yang sama di mata hukum dengan pihak manapun. Persamaan derajat seseorang di mata hukum tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) CEDAW yang berbunyi bahwa “negara peserta akan memberikan kepada perempuan persamaan dengan pria di depan hukum”.

Dengan melihat analisa kasus tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyiksaan yang dilakukan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri telah terjadi pelanggaran atas hak-hak perempuan yang terkait dengan hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut dapat terjadi akibat factor-faktor terkait yang memperbesar kemungkinan dilakukannya pelanggaran. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan dari TKW sendiri mengenai hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan. Dimana jika TKW mengetahui hal tersebut mereka dapat berusaha mendapatkan dan mempertahankan hak-haknya.

2. Kurangnya perlindungan hukum bagi TKW saat berada di luar negeri. Sehingga jikalaupun terjadi pelanggaran, akan sulit melakukan penegakkan hukum terhadapnya.

3. Kurangnya perhatian dari pemerintah untuk menjamin hak-hak perempuan dari TKW untuk tidak dilanggar oleh pihak lain terutama majikan dimana mereka bekerja.

Adanya faktor-faktor tersebut maka diharapkan baik dari pihak pemerintah, penyalur TKW maupun calon-calon TKW sendiri untuk memberikan perhatian yang lebih kepada permasalahan mengenai hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan terhadap calon TKW. Hal ini diharapkan agar kejadian seperti yang ditimpa oleh Siti Hajar tidak akan terulang kembali di lain waktu.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat pembahasan dalam bab sebelumnya dapat diketahui bahwa dengan adanya penganiayaan yang terjadi pada Tenaga Kerja Wanita Indonesia di luar negeri telah mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan. Khusus untuk kasus penganiayaan yang terjadi pada TKW Indonesia di Malaysia yaitu Siti Hajar dapat diketahui bahwa telah terdapat pelanggaran hak-hak perempuan khususnya hak-hak perempuan yang dimiliki oleh Siti Hajar. Hak-hak perempuan tersebut antara lain adalah hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, yang diakibatkan tidak dibayarnya Siti Hajar oleh majikannya selama 34 bulan bekerja. Selain itu hak perempuan di bidang kesehatan telah dilanggar pula dengan adanya pemukulan dan tindakan yang tidak bermartabat karena dilakukannya penyiraman air panas terhadap Siti Hajar. Dan juga telah dilanggar pula hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum terkait dilakukannya kekerasan terhadapnya.

B. Saran

Dengan adanya fakta-fakta dan pembahasan yang telah ditemukan dalam penulisan kali ini, maka penulis dalam kesempatan ini akan berusaha untuk memberikan saran terutama kepada pemerintah. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap TKW tersebut, dapat diketahui bahwa pihak pemerintah adalah pihak yang paling terkait dengan adanya kejadian tersebut. Oleh karena itu saran dari penulis akan ditujukan kepada pemerintah agar dilakukan kembali sosialisasi yang lebih baik dan tajam kepada para calon TKW maupun TKW mengenai hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan yang merupakan pihak yang menjadi obyek yang harus dilindungi. Selain itu diharapkan pula pemerintah dapat melakukan kerjasama yang baik dengan negara-negara tujuan TKW agar perlindungan hukum atasnya dapat dilakukan dengan maksimal, baik perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah dari negara tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. LN No.165. TLN No. 3886.

Indonesia. Undang-Undang tentang Kesehatan. UU No. 23 Tahun 1992. LN No. 100. TLN No. 3495

Indonesia. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 2003. LN No. 39. TLN No.4279.

B. BUKU

Yazid, Abdullah, dkk. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. 2008. Malang: Averroes Press.

Eddyono, Sri Wiyanti. Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X). 2004. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Hikmah, Mutiara. Hak-hak Perempuan sebagai Modul Mata Kuliah Hukum dan HAM.

C. WEBSITE

Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Perlindungan Terhadap WNI di Indonesia. http://www.kbrikualalumpur.org/pameran/booklet-perlindungan-wni.pdf.

TKW Asal Kediri Disiram Air Keras di Hongkong. http://www.antara.co.id/view. Selasa, 21 Agustus 2007.

Kasus Penganiayaan TKW di Arab Saudi Tertinggi. http://www.tempointeraktif.com. Jumat, 17 Agustus 2007.

Kasus Penganiayaan Siti Hajar. http://masrois.com/kasus-penganiayaan-siti-hajar.

[1] TKW Asal Kediri Disiram Air Keras di Hongkong, http://www.antara.co.id/view, Selasa, 21 Agustus 2007.

[2] Kasus Penganiayaan TKW di Arab Saudi Tertinggi, http://www.tempointeraktif.com, Jumat, 17 Agustus 2007.

[3] Kasus Penganiayaan Siti Hajar, http://masrois.com/kasus-penganiayaan-siti-hajar.

[4] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

[5] Abdullah Yazid, dkk, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, (Malang: Averroes Press, 2008), hal.1.

[6] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

[7] Pasal 45-51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

[8] Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X), (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), hal. 1.

[9] Mutiara Hikmah, Hak-hak Perempuan sebagai Modul Mata Kuliah Hukum dan HAM.

[10] Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Perlindungan Terhadap WNI di Indonesia, http://www.kbrikualalumpur.org/pameran/booklet-perlindungan-wni.pdf.

[11] Mutiara Hikmah, Hak-Hak Perempuan Sebagai Modul Hukum dan HAM.